joinsini

Raja Peningkatan yang Tak Terkalahkan

qqgobet

Marcus Rashford sebut kritik kepadanya tidak manusiawi******

Jakarta (ANTARA) - Marcus Rashford meminta para pengkritiknya untuk lebih manusiawi sebelum mempertanyakan komitmennya kepada Manchester United dan kecintaannya pada sepak bola.

Penyerang timnas Inggris itu mengalami kesulitan musim ini dengan hanya mencetak lima gol untuk klubnya, padahal musim lalu mencetak 30 gol yang merupakan kinerja terbaik dalam kariernya bersama United.

Rashford juga dikritik karena perilaku di luar lapangan, termasuk saat dugem di klub malam Belfast sebelum absen latihan bersama United yang membuat marah manajer United Erik ten Hag.

Namun Rashford, yang menulis di The Players' Tribune pada Kamis, mengatakan dia ingin mengungkapkan cerita dari sudut pandangnya sendiri.

“99 persen saya bisa mengabaikan hiruk pikuk itu,” kata dia. "Tetapi kadang-kadang sudah melewati batas dan saya ingin orang-orang memahami siapa saya sebagai pribadi".

Dia mengaku bisa memahami "permainan" media.

"Mereka tidak benar-benar menulis tentang saya," kata Rashford. “Dengar, saya bukanlah orang yang sempurna. Ketika saya melakukan kesalahan, saya akan menjadi orang pertama yang angkat tangan dan mengatakan bahwa saya perlu bekerja lebih baik."

“Tetapi jika Anda mempertanyakan komitmen saya terhadap Man United, maka saat itulah saya harus angkat bicara. Ini seperti orang mempertanyakan seluruh identitas saya dan semua yang saya perjuangkan sebagai seorang manusia."

Baca juga: Guardiola senang jika Alonso tangani Liverpool 

Rashford mengatakan keluarganya telah menolak “uang yang bisa mengubah segala” ketika dia masih kecil hanya demi memakai lencana United.

"Tetapi jika Anda mempertanyakan komitmen saya terhadap klub ini dan kecintaan saya kepada sepak bola serta mengungkit-ungkit keluarga saya, maka saya cuma meminta Anda untuk lebih manusiawi lagi," kata Rashford.

Dia mendesak para penggemar United untuk tetap bersikap positif meski tim mengalami musim yang sulit karena telah tertinggal jauh di Liga Premier.

“Saya janji kepada kalian, dunia belum melihat yang terbaik dari skuad United dan para pemain ini,” kata dia. “Kami ingin kembali bermain di Liga Champions, lalu menjalani turnamen internasional besar pada akhir musim (Euro 2024)."

“Kita akan kembali ke tempat kita yang seharusnya. Kita mesti terus bekerja dan itu diawali dari diri saya," pungkas Rashford.

Baca juga: Banding diterima, Everton hanya dihukum pengurangan enam poin
Baca juga: Klopp nilai sukses Piala Liga kali ini "paling istimewa"

Pewarta: Jafar M Sidik
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2024

Bermain game online di dunia lain

cicilan kredivo 6 bulan

DPR: Keluarga jadi landasan utama jaga pola asupan cegah stunting******

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menilai keluarga harus menjadi landasan utama dalam menjaga pola asupan dan asuhan yang sehat bagi setiap anggota keluarganya untuk mencegah stunting. "Keluarga harus menjadi landasan utama dalam menjaga pola asupan dan asuhan yang sehat bagi anggotanya," kata dia dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat. Dia mengemukakan perlunya pemahaman yang lebih baik pula dari setiap kepala keluarga mengenai peran dan fungsi keluarganya dalam memastikan kesejahteraan anggota keluarga, terutama dalam hal pola asupan dan asuhan yang tepat. Dia berharap, ada kolaborasi antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat untuk menciptakan solusi yang komprehensif dalam menangani masalah stunting dan memperkuat fungsi keluarga di Indonesia. "Nah, hari ini yang juga menjadi tantangan tidak kalah penting adalah ternyata banyak keluarga, kepala keluarga, yang memang belum memahami fungsi keluarga dalam menyelenggarakan pola asupan dan asuhan keluarga," ucapnya.
Dia juga mengemukakan pentingnya mengubah pendekatan dari "menurunkan stunting" menjadi "mencegah adanya penambahan stunting baru".

Baca juga: BKKBN perkuat peran TPK di Timur sasar keluarga berisiko stunting

Menurut dia, tindakan penurunan angka stunting bukan hal yang mudah. "Kita sudah sepakat bahwa diksi menurunkan stunting itu harus diluruskan, diganti dengan mencegah penambahan stunting baru. Kenapa? Karena menurunkan stunting ini ternyata tidak mudah," ujar dia. Dia mengatakan salah satu kendala yang dihadapi dalam mengatasi persoalan stunting berupa ketiadaan dukungan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terhadap Pangan Olahan Untuk Keperluan Medis Khusus (PKMK).

Hal itu, katanya, membuat keluarga yang memiliki balita stunting harus membeli PKMK secara mandiri. Sebelumnya, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah menyatakan optimistis angka prevalensi stunting dialami anak-anak usia bawah lima tahun (balita) secara nasional dapat mengalami penurunan menjadi 14 persen pada 2024. "Kami optimistis angka prevalensi stunting bisa turun mencapai 14 persen di tahun 2024," kata Direktur Kesehatan Reproduksi BKKBN Marianus Mau Kuru. Hal itu, kata dia, karena adanya kerja sama antarlembaga negara dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), maupun swasta dan pihak terkait lainnya untuk mengintervensi stunting dari pusat hingga desa-desa.

Baca juga: Kepala BKKBN sebut peran istri bangun keluarga kunci cegah stunting
Baca juga: Anggota DPR nilai target penurunan stunting pada 2024 realistis
 

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024

Pedang membuktikan langit

pinjol cicilan

PUPR terapkan konsep bangunan hijau cerdas pada tower hunian ASN IKN******

Secara keseluruhan 47 tower akan terdiri dari 2820 unit hunian

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan menerapkan konsep bangunan hijau dan cerdas dalam proses pembangunan Tower Hunian ASN-Hankam di Ibu Kota Nusantara atau IKN.

“Hunian ini didesain dengan konsep bangunan hijau, dan tentunya sudah dilengkapi dengan fasilitas dan meubelair lengkap di dalamnya agar para ASN bisa tinggal dengan nyaman. Jadi ASN tinggal masuk membawa pakaian dan peralatan seperlunya," ujar Direktur Jenderal Perumahan Iwan Suprijanto di Jakarta, Sabtu.

Iwan menambahkan bahwa penerapan konsep bangunan hijau dan cerdas dengan teknologi terkini juga mendukung pengurangan efek gas rumah kaca.

"Secara keseluruhan 47 tower akan terdiri dari 2820 unit hunian. Para ASN-Hankam yang nanti bertugas di IKN akan dapat tinggal di unit hunian seluas 98 m2," katanya.

Masing-masing tower dibangun setinggi 12 lantai, dimana lantai 1 dan 2 dimanfaatkan untuk podium fasilitas sosial/fasilitas umum (fasos/fasum) seperti ruang bersama, toko, fitness, public space, dan sebagainya, sedangkan 10 lantai sisanya untuk hunian.

Pada setiap tower juga dilengkapi akses tangga dan lift darurat, panel surya di bagian rooftop serta smart home system.

"Setiap unit hunian sudah dilengkapi ruang keluarga, meja kerja, balkon, ruang makan, dapur, ruang laundry, kamar tidur utama, 2 kamar tidur anak, dan 2 kamar mandi," ujar Iwan.

Pada setiap bangunan diterapkan sistem kontrol listrik, sistem kontrol gas, sistem air bersih, dan sistem penghematan energi.

Untuk sistem keamanannya juga dilengkapi dengan sistem parkir, panic button, access control, sistem CCTV, sistem darurat untuk kebakaran, sistem evakuasi berbasis suara.

Baca juga: PUPR: Pembangunan Rusun ASN di IKN adopsi bangunan hijau dan cerdas
Baca juga: Kementerian PUPR: Prinsip bangunan hijau dan cerdas diterapkan di IKN

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Buku Harian Masalah Aize

jackpot77

Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional******

Semarang (ANTARA) - Di tengah rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 yang dijadwalkan hingga 20 Maret 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pemohon terkait dengan parliamentary threshold (ambang batas parlemen) minimal 4 persen dari suara sah secara nasional.

Meski rekapitulasi secara manual belum selesai, publik bisa mengikuti perkembangan hasil real countKomisi Pemilihan Umum (KPU) RI melalui aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) atau tinggal klik pemilu2024.kpu.go.id.

Publik pun bisa memprediksi partai politik mana saja yang memenuhi ambang batas parlemen, khususnya pada Pemilu Anggota DPR RI, yang diikuti 18 partai politik nasional. Pada pemilu anggota legislatif (pileg) ini tercatat 9.918 calon anggota DPR RI yang memperebutkan 580 kursi DPR RI di 84 daerah pemilihan (dapil).

Sesuai dengan nomor urut peserta Pemilu 2024: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Terkait dengan putusan MK saat rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 tengah berlangsung di tingkat kabupaten/kota, sontak publik pun ada yang beranggapan semua partai politik peserta Pemilu Anggota DPR RI bakal lolos ke Senayan (Gedung MPR/DPR/DPD RI), asalkan meraih suara terbanyak di daerah pemilihan (dapil), meski tak capai parliamentary threshold.

Namun, sebelum syak wasangka berlanjut terkait dengan putusan MK yang akan meloloskan partai tertentu ke Senayan, alangkah baiknya membaca Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 secara saksama.

Dalam putusan MK itu ditegaskan bahwa ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional. Dengan demikian, hanya peserta pemilu yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional yang diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.

Partai politik peserta Pemilu 2024 yang tidak mencapai parliamentary thresholdtidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap dapil, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 415 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Seperti diketahui bahwa Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang diwakili Khoirunnisa Nur Agustyati (Ketua Pengurus Yayasan Perludem) dan Irmalidarti (Bendahara Pengurus Yayasan Perludem) mengajukan permohonan pengujian UU No. 7/2017 terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Dalam Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa norma Pasal 414 ayat (1) UU No. 7/2017 adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu Anggota DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu Anggota DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.

Mahkamah, menurut anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, berpendapat bahwa berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ketentuan dalam norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 perlu segera ada perubahan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal, antara lain:

Pertama, didesain untuk digunakan secara berkelanjutan; kedua, perubahan norma ambang batas parlemen, termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen, dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

Ketiga, perubahan itu dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; keempat, perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029; kelima, perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR.

Merespons putusan MK itu, pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini berharap, ke depan, pembentuk undang-undang harus merumuskan ambang batas parlemen secara terbuka, transparan, akuntabel, dan partisipatoris.

Pembentuk undang-undang, dalam hal ini Pemerintah dan DPR RI, perlu memperhatikan pemenuhan kedaulatan rakyat, proporsionalitas hasil pemilu, serta penyederhanaan partai. Selain itu, menggunakan metode yang terukur dan jelas, sehingga rasionalitas kebijakan tetap terjaga.

Pemberitaan sebelumnya, Ketua MK Suhartoyo ketika membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK di Jakarta, Kamis (29/2), mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian terkait dengan ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional, sebagaimana termaktub dalam UU No. 7/2017. (Sumber: ANTARA, Kamis, 29 Februari 2024)

Dalam perkara ini, Perludem menggugat frasa "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR".

Perludem ingin norma pada pasal tersebut diganti menjadi "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan".

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, Mahkamah tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit 4 persen dimaksud dalam pasal tersebut.

Saldi juga menyebut angka ambang batas parlemen tersebut juga berdampak pada konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR yang berkaitan dengan proporsionalitas hasil pemilu.

Pada Pemilu 2004, misalnya, suara yang terbuang atau tidak dapat dikonversi menjadi kursi sebanyak 19.047.481 suara sah atau sekitar 18 persen dari suara sah secara nasional.

Kebijakan ambang batas parlemen telah mereduksi hak rakyat sebagai pemilih. Hak rakyat untuk dipilih juga direduksi ketika perolehan suara lebih banyak, namun tidak menjadi anggota DPR karena partainya tidak mencapai ambang batas parlemen.

Hal demikian disadari atau tidak, baik langsung maupun tidak, telah mencederai kedaulatan rakyat, prinsip keadilan pemilu, dan kepastian hukum yang adil bagi semua kontestan pemilu, termasuk pemilih yang menggunakan hak pilih.

Berdasarkan hal tersebut, kata Saldi, dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan ambang batas parlemen dan/atau besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak disusun sesuai dengan dasar metode dan argumen yang memadai, pada dasarnya dapat dipahami oleh Mahkamah.

Sementara itu, rekomendasi norma yang diajukan oleh Perludem dalam petitum, tidak dapat dikabulkan oleh MK karena hal tersebut merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang untuk dirumuskan lebih lanjut.

Dengan demikian, Mahkamah menyatakan bahwa dalil permohonan pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.
 

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2024

Saya tidak sedang bermain-main

situs slot yang paling gacor

BPS catat produksi beras nasional turun 440 ribu ton******

Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan luas panen sepanjang 2023 yang terdampak El Nino

Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut produksi beras nasional pada 2023 mencapai 31,10 juta ton, turun sebanyak 440 ribu ton atau 1,39 persen dibandingkan dengan 2022 yang mencapai sebesar 31,54 juta ton.

"Penurunan produksi beras merupakan konsekuensi dari penurunan luas panen padi dan produksi padi yang terdampak El Nino," ujar Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M Habibullah dalam pemaparan Berita Resmi Statistik di Jakarta, Jumat.

Habibullah mengatakan jumlah produksi beras pada periode Januari-April 2023 mencapai 12,98 juta ton. Namun, prediksi BPS untuk produksi beras Januari-April 2024 hanya sebesar 10,71 juta ton atau turun 17,52 persen.

Produksi beras mengalami penurunan di sebagian besar pulau, terutama Pulau Jawa. Berdasarkan wilayah, provinsi yang mengalami penurunan tertinggi antara lain Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Aceh dan Banten.

Namun demikian, terdapat beberapa provinsi yang mengalami kenaikan produksi beras antara lain Jawa Timur, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah dan Lampung.

Baca juga: BPS: Inflasi tahunan capai 2,75 persen pada Februari

Baca juga: BPS: Waspadai inflasi pada Ramadhan

Sementara itu, BPS juga mencatat produksi padi pada 2023 sebesar 53,98 juta ton gabah kering giling (GKG). Jumlah ini mengalami penurunan 1,40 persen atau sekitar 770 ribu ton dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 54,75 juta ton GKG.

"Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan luas panen sepanjang 2023 yang terdampak El Nino," kata Habibullah.

Habibullah mengatakan penurunan produksi ini diprediksi masih akan terjadi di periode Januari-April 2024. BPS mencatat potensi produksi pada Januari-April 2024 sebesar 18,59 juta ton GKG, sedangkan periode pada tahun sebelumnya 22,55 juta ton GKG.

Luas panen padi pada 2023 mencapai 10,21 juta hektar atau mengalami penurunan 0,24 juta hektar atau 2,29 persen dibanding 2022. Penurunan luas panen padi tersebut dipengaruhi oleh El Nino yang menguat pada semester II/2023.

"Kalau kita lihat potensi luas panen padi pada Januari-April 2024 seluas 3,52 juta hektar atau turun 0,69 juta hektar atau turun 16,48 persen dibanding periode yang sama tahun lalu," ucap Habibullah.

BPS memprediksi potensi luas panen pada pada Maret 2024 mencapai 1,16 juta hektar dan puncak panen terjadi pada April 2024 dengan luas 1,59 juta hektare.

Baca juga: BPS: Beras masih alami inflasi pada Februari

Baca juga: BPS: Ekonomi RI alami inflasi 0,37 persen pada Februari 2024

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Menantu setingkat dewa

dominoqq

Polisi terjunkan 2.590 personel gabungan amankan demo di DPR/ MPR RI******

aksi unjuk rasa hari ini sudah kami antisipasi dengan menyiapkan sejumlah personel untuk melakukan pengamanan dan mencegah massa masuk ke dalam kawasan

Jakarta (ANTARA) - Polres Metro Jakarta Pusat menerjunkan 2.590 personel gabungan untuk mengamankan demo yang dilakukan elemen masyarakat di depan Gedung DPR/ MPR RI, Gatot Subroto, Tanah Abang,
 
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan personel gabungan tersebut terdiri atas Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI, dan Instansi terkait lainnya.

"Personel nantinya akan ditempatkan di sejumlah titik di sekitar DPR/ MPR RI. Untuk aksi unjuk rasa hari ini sudah kami antisipasi dengan menyiapkan sejumlah personel untuk melakukan pengamanan dan mencegah massa masuk ke dalam kawasan DPR/ MPR RI," kata Susatyo di Jakarta, Jumat.

Aksi unjuk rasa dari elemen masyarakat, mahasiswa, pelajar dan poros buruh tersebut menyampaikan sejumlah agenda terkait hasil Pemilu 2024.

Lebih lanjut Susatyo mengatakan, penutupan atau pengalihan arus lalu lintas di sekitar DPR/MPR RI bersifat situasional. Rekayasa arus lalu lintas akan diberlakukan melihat perkembangan dinamika situasi di lapangan.

"Kita lihat nanti jumlah massa, bila nanti di depan DPR/MPR RI  cukup banyak dan eskalasi meningkat, maka arus lintas yang akan mengarah ke depan Gedung DPR/MPR RI akan kami alihkan, penyekatan di Pulau Dua. Kendaraan dari Jalur dalam tol yang akan menuju pintu keluar tol di depan DPR/MPR RI kami tutup dan diluruskan ke arah Slipi," jelas Susatyo.

Susatyo juga menegaskan kepada seluruh personel yang terlibat pengamanan untuk selalu bertindak persuasif, tidak terprovokasi, mengedepankan negosiasi, pelayanan, serta humanis.

"Dengan persiapan dan kesiapan pengamanan yang sudah kami lakukan, kami menghimbau kepada semua pihak untuk selalu menjaga keamanan dan ketertiban, sehingga kegiatan aksi unjuk rasa nanti dapat berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif,” kata Susatyo.
Baca juga: Indikator: Mayoritas percaya Pemilu bebas dari intervensi pemerintah
Baca juga: Besok, KPU gelar pleno terbuka hasil penghitungan suara luar negeri
Baca juga: Mahfud sebut hak angket tak bisa ubah hasil pemilu

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024