jam gacor gatotkaca

Hati pemain game

Optimis Ekonomi Bertumbuh di 2023, KADIN Fokus Perkuat UMKM******

Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia mengajak berfokus memperkuat kekuatan ekonomi dalam negeri, menjelang kedatangan tahun 2023 dalam hitungan hari. Salah satunya, dengan mengoptimalkan peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Untuk itu, KADIN bakal melanjutkan inisiatif strategis terhadap UMKM pada 2023. Ketua Umum KADIN Arsjad Rasjid optimis, ekonomi Indonesia akan tetap bertumbuh pada 2023 dengan dukungan UMKM.

"Kami akan fokus pada penguatan UMKM dengan melanjutkan inisiatif yang sudah KADIN hadirkan, di antaranya terkait Kemitraan inclusive closed-loop, Wiki Wirausaha, KADIN Hub, dan sejumlah inisiatif lainnya," ujar Arsjad.

Di antara berbagai bantuan yang akan diterima UMKM pada 2023, Arsjad menyebut bahwa KADIN siap mengisi kekosongan melalui berbagai pendampingan, sehingga bantuan dan kemudahan yang disediakan tidak menjadi mubazir.

"Hal ini dilakukan melalui pendampingan melekat, yang mendorong kolaborasi multipihak dalam membantu pelaku UMKM bertumbuh lebih kuat dan berkelanjutan," katanya.

Menurut Arsjad, UMKM adalah pilar terpenting dalam struktur perekonomian Indonesia. Merujuk data Kementerian Koperasi dan UKM pada 2021, jumlah UMKM mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07 persen atau senilai Rp8.573,89 triliun.

Selain itu, UMKM juga tercatat menyerap dan memberikan lapangan kerja bagi 97 persen dari total tenaga kerja yang ada atau sekitar 117 juta pekerja yang mayoritas merupakan kaum perempuan, mencapai 64,5 persen. Hal ini memperlihatkan peran UMKM penting dalam menopang ekonomi rumah tangga mayoritas rakyat Indonesia.

Terlebih, banyak masyarakat yang bepergian pada momen akhir tahun. Artinya, ada peluang besar bagi UMKM untuk memperluas pemasaran produk dengan asumsi jumlah masyarakat yang bepergian sekitar 44,7 juta atau setara dengan 11.925.000 keluarga.

Arsjad mengatakan, perputaran uang selama libur tahun baru 2023 dapat mencapai Rp23,85 triliun. Di sisi lain, Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun depan sebesar 4,9 persen. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi dalam negeri saat ini masih di atas rata-rata dibandingkan negara-negara lain.

"Tahun baru tinggal hitungan hari, sebaiknya kita fokus untuk memperkuat kekuatan ekonomi dalam negeri. Kita akan tetap bertumbuh, dan ini menjadi landasan yang baik untuk memperkuat sektor-sektor yang menjadi penyumbang utama pertumbuhan," kata Arsjad.

Air yang mengalir di masa muda sepertinya tidak ada jejaknya

Zulhas Akui Sempat Tolak Impor Gegara Data Beras Suplus******

Menteri PerdaganganZulkifli Hasan sempat menolak impor beras karena data beras suplus hingga 7 juta ton, sebagaimana yang diungkap oleh Kementerian Pertanian (Kementan) berdasarkan data BPS. Ia bahkan mengaku telah dua kali menolak rencana impor dalam dua rapat terbatas (ratas) kabinet.

Namun di sisi lain, Perum Bulog menyatakan bahwa stok cadangan beras mereka hanya tersisa 500 ribu ton, dari stok ideal 1,2 juta ton. Di saat yang bersamaan, harga beras di pasaran juga terus meningkat, bahkan peningkatannya mencapai hampir Rp1.000 per kg.

"Beras itu naik Rp100 perak saja pengaruhnya inflasi tinggi sekali. Apalagi naik Rp1.000. Bahkan dari Rp1.000 itu Pak Harto jatuh. Jadi kalau beras itu menyangkut hajat hidup orang banyak, sangat strategis," kata Zulhas dalam webinar Polemik Impor Beras di Akhir Tahun yang digelar ICMI, dikutip dari Antara, Selasa (27/12).

"Kita carilah beras, beli Rp10 ribu/kg, tidak ada juga. Itu sudah minggu kedua. Mau beli gabah Rp6 ribu/kg juga tidak ada karena belum panen, mana ada gabah. (Harga) beras masih naik terus karena orang tahu stok Bulog sedikit, confidence(kepercayaan) pasar terganggu," kata Zulhas.

Di tengah kondisi harga beras semakin tinggi dan pasokan yang tidak kunjung ada itulah akhirnya Presiden Jokowi memutuskan impor beras.

"Akhirnya satu bulan mencari beras tidak ada, Bulog harus operasi pasar, tinggal 300 ribu stoknya. Akhirnya diputuskanlah kepada mendag, impor 200 ribu ton dan 300 ribu ton beras sampai Januari 2023," imbuhnya.

Zulhas menuturkan telah meminta Bulog untuk menghabiskan pasokan mereka untuk operasi pasar guna menekan kenaikan harga beras yang hingga saat ini masih cenderung naik. Permintaan itu disampaikan lantaran pasokan beras impor akan segera datang.

"Kita minta Bulog agar berasnya dihabiskan saja untuk operasi pasar agar bisa menekan harga yang sekarang terus masih naik. Masih cenderung naik nih, belum turun-turun harga beras. Saya minta dihabiskan. Toh nanti Februari kan beli. Bulog masih takut-takut karena nggak ada pengalaman kayak kita kan. Kalau kita kan sudah biasa pertarungan lapangan, jadi biasa," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Zulhas menegaskan impor beras yang dilakukan pemerintah hanya berlangsung hingga panen raya pada Februari sampai Maret 2023.

Zulhas mengatakan impor beras sebanyak 500 ribu ton akan tiba maksimal Januari 2023.

"Impor 200 ribu ton dan 300 ribu ton itu sampai Januari (2023). Impor 200 ribu ton Desember (2022) tapi baru masuk 70 ribu ton. Akan masuk lagi Januari (2023). Saya bilang sampai Januari. Februari, Maret jangan impor lagi karena mau panen," kata Zulhas.

[Gambas:Video CNN]

Guizhou Fengyun

Menperin Ungkap Formulasi Subsidi Kendaraan Listrik Masih Dirumuskan******

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan masih merumuskan formulasi subsidi kendaraan listrik.

Nantinya, tidak hanya mobil dan motor listrik yang mendapatkan subsidi, namun juga untuk bus. Bahkan, kendaraan hybrid juga akan mendapatkan subsidi. Menurutnya, kebijakan ini diambil untuk menyokong industri berbasis listrik dalam negeri.

"Yang pasti kebijakan pemberian insentif bagi pembelian mobil, dan atau motor, dan atau bus listrik itu kita ambil untuk mendorong pengembangan industri berbasis listrik di Indonesia," kata Agus di Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan, Selasa (27/12).

Menurutnya, hitungan pemberian subsidi ini bukan hal yang mudah sebab perlu mempertimbangkan berbagai faktor. Terlebih, pemerintah masih harus meminta persetujuan DPR terkait anggaran yang akan diajukan.

"Jadi ini bukan hal yang simpel, tapi prinsipnya pemerintah sangat mendukung pengembangan dari industri otomotif berbasis baterai. Percepatan-percepatan ini yang akan kita lakukan," tutur Agus.

Lebih jauh, ia menjelaskan mekanisme subsidi yang akan diberikan kepada bus listrik akan berbeda motor dan mobil listrik. Sebab, menurutnya, bus digunakan untuk kepentingan publik dan bukan pribadi.

Salah satu yang dipertimbangkan saat ini adalah subsidi motor dan mobil listrik akan diberikan kepada pembeli. Sementara, bus listrik tidak dibeli oleh perorangan melainkan kantor pemerintahan, pengusaha, dan lainnya.

"Bus listrik akan kita pelajari lagi, kalau mobil dan motor diberikan kepada pembeli, jadi rupiah (subsidi) itu diberikan kepada pembeli. Jadi ini yang demand side kita berikan, kalau bus yang beli kan bukan masyarakat, pengusaha atau pemerintah daerah, nanti yang akan kita hitung secara berbeda," ungkapnya.

Sedangkan, untuk kendaraan hybrid atau campuran antara listrik dan bahan bakar minyak (BBM), Agus menjelaskan bakal memberi subsidi yang lebih sedikit ketimbang kendaraan listrik.

Ia mengungkapkan saat ini baru ada dua perusahaan kendaraan listrik di Indonesia yaitu Hyundai dan Wuling. Menurutnya, informasi terkait subsidi kendaraan listrik ini disebarkan untuk menunjukkan upaya pemerintah mendorong perusahaan-perusahaan berinvestasi di sektor ini.

Kendati, Agus mengaku masih enggan membuka terlalu banyak terkait kebijakan kendaraan listrik sebab khawatir menimbulkan kesan yang tak sesuai dengan tujuannya.

"Jadi ada beberapa hal yang masih harus di-keep, mohon maaf, karena kita tidak mau menimbulkan satu kesan yang salah nanti, kalau kita menyampaikan informasi (kendaraan listrik)," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Buku Ajaib Aegea

Tarif KRL Orang Miskin dan Kaya Nodai Hakikat Angkutan Umum******

Pengamat mengkritik keras rencana Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mematok tarif KRL baru untuk orang kaya. Jika terwujud, itu menjadi ironi yang merusak hakikat angkutan umum.

Budi menegaskan tarif KRL tidak akan naik di 2023, tetapi bakal ada penyesuaian bagi kelompok masyarakat mampu. Orang kaya bakal membayar tarif KRL tanpa subsidi.

Skema kartu disiapkan Budi untuk membedakan profil penumpang KRL. Meski arah kebijakan ini belum jelas, Budi pede hal tersebut adalah langkah pas agar subsidi tepat sasaran.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan pihaknya tengah mengkaji pilihan-pilihan kartu perjalanan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan kemampuan membayar.

Adita menegaskan tarif KRL masih disubsidi negara lewat skema public service obligation(PSO). Namun, kenaikan biaya operasional belum dibarengi dengan kenaikan tarif.

"Maka perlu dilakukan berbagai upaya agar besaran PSO tetap dapat dikelola dengan baik dan tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan," jelasnya dalam keterangan resmi.

Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Mohamad Risal Wasal menegaskan pihaknya sedang mengumpulkan data dari lembaga atau kementerian terkait untuk merumuskan kebijakan tarif KRL orang kaya.

Merespons bola liar yang bergulir, Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (INSTRAN) Deddy Herlambang menyampaikan dua perspektif yang bisa membuka mata Kemenhub.

"Kalau menurut saya mengenai masalah tarif itu memang agak aneh atau ironis. Mungkin baru ada di Indonesia kalau misal itu (tarif KRL orang kaya) benar-benar terjadi, diaplikasikan," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (28/12).

Deddy menegaskan di belahan dunia mana pun, termasuk Hong Kong, Jepang, hingga negara-negara Eropa, menerapkan tarif KRL yang sama. Tidak ada perbedaan tarif untuk orang kaya, miskin, tidak mampu, hingga setengah mampu.

Ia tak bisa membayangkan jika nanti ada warga negara asing (WNA) atau masyarakat di luar Jabodetabek yang datang ke Ibu Kota dan naik KRL malah ditanya data kekayaan, laporan pajak, hingga nomor pokok wajib pajak (NPWP).

"Semuanya diberlakukan tarif yang sama, apalagi transportasi KRL itu (angkutan) umum. Jadi menurut saya justru (perbedaan tarif) itu tidak tepat," tegas Deddy.

Kendati, Deddy setuju soal subsidi tepat sasaran. Menurutnya, mereka yang berpenghasilan di bawah upah minimum regional (UMR) bisa menjadi sasaran target subsidi tarif KRL.

Ia menyarankan sinergi pendataan masyarakat tidak mampu bisa dimulai dari RT/RW. Setelah itu, Kemenhub dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Sosial (Kemensos) perlu selaras dalam pengecekan data.

Deddy tak menutup mata soal kehadiran berbagai kartu dengan niat subsidi untuk orang miskin, seperti kartu Indonesia sehat (KIS) hingga kartu Jakarta pintar (KJP). Ia menyayangkan kartu subsidi transportasi tak kunjung ada.

"Jadi kalau semisal pemerintah mau menaikkan tarif, itu silakan, tapi yang disubsidi harus benar-benar yang tidak mampu. Itu ada semacam kartu transportasi, itu yang harus diaplikasikan. Saya pikir data-datanya bisa kalau misalnya ada niat yang baik," jelasnya.

Deddy menegaskan jangan sampai subsidi tepat sasaran ini menimbulkan kecemburuan sosial. Ia khawatir nantinya si kaya malah semena-mena dengan si miskin yang tarifnya lebih murah.

Menurutnya, perlu ada pendekatan sosiologis untuk penerapan perbedaan tarif KRL. Pasalnya, para penumpang kemungkinan tetap bercampur dalam gerbong yang sama.

"Memang tidak bisa serta-merta ini harus tarif si kaya, si miskin, atau tarif biasa, nanti akan blunder sosial malah menjadi petaka besar transportasi kita yang harusnya shifting angkutan umum berhasil malah gagal," ujarnya.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Tarif Orang Miskin dan Kaya Sulit Diterapkan

Leluhur Naga Penentang Surga

<句子>

Dokter yang Dimanjakan Beracun

<句子>