91 di erek erek

Hari-hari bekerja dengan dewi kecerdasan

Taji Tumpul DKI di Rumah DP Nol Rupiah: Antara Utopia dan Realita******

'Rumah DP Nol Rupiah' milikAnies Baswedan jadi program andalan saat ia berkampanye hingga mengantarnya menjadi Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

Saat kampanye, Anies yang berpasangan dengan Sandiaga Uno menggadang-gadang program hunian tanpa uang muka tersebut untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Aturan mengenai batasan penghasilan penerima manfaat Rumah DP Nol Rupiah tertuang dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 855 Tahun 2019 tentang Batasan Penghasilan Penerima Manfaat Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi MBR.

Perubahan batasan gaji maksimal warga peminat Rumah DP Nol Rupiah itu tercantum dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 588 Tahun 2020.

"Menetapkan batasan penghasilan tertinggi penerima manfaat fasilitas pembiayaan perolehan rumah bagi MBR sebesar Rp14.800.000 per bulan," demikian bunyi aturan terkait.

Lihat Juga : JEJAK 5 TAHUN ANIESNasib OK OCE dan Pengangguran DKI Usai Anies Pergi

Dalam laman Pendaftaran Rumah DP Nol Rupiah, hunian yang berlokasi di Jakarta Timur-Pondok Kelapa-Nuansa Pondok Kelapa-Menara Samawa harganya dibanderol dari Rp184,8 juta untuk ukuran 21 meter hingga Rp341,7 juta 35,20 meter.

Sementara itu, untuk di daerah Jakarta Utara-Pademangan-Bandar Kemayoran-Blok A4 dan A5 harganya dipatok Rp285,1 juta untuk ukuran 27 meter.

Kemudian, di Jakarta Barat-Cengkareng Timur-Sentraland Cengkareng-Tower Bunaken harganya Rp198,4 juta untuk ukuran 22,30 meter.

Lantas bagaimana realisasi program Rumah DP Nol Rupiah saat ini?

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022, program DP Nol Rupiah dilakukan melalui subsidi kredit murah berbasis tabungan bagi MBR.

Rencana awal akan dibangun sebanyak 14 ribu unit oleh BUMD dan 218.214 unit lewat mekanisme Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta mekanisme pasar. Secara total, sebanyak 232.214 unit.

Namun belakangan, Anies menurunkan target pembangunan rumah DP Nol Rupiah menjadi hanya 9.081 unit. Target tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) DKI Jakarta 2023-2026.

RPD ini diatur lewat Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah DKI Jakarta Tahun 2023-2026 dan telah diteken Anies pada 10 Juni 2022.

Sekretaris Daerah DKI Marullah Matali berdalih bahwa yang tercantum dalam RPD bukan lah menurunkan target. Melainkan, merasionalisasikan.

"Bukan diturunin, rasional itu. Karena kemarin dua tahun memang kita tidak bisa berbuat apapun juga," kata Marullah di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (28/9).

[Gambas:Video CNN]

Lihat Juga : JEJAK 5 TAHUN ANIESIlusi Penataan PKL dan Parkir Liar Pasar Era Anies

Menurut Marullah pembangunan Rumah DP Nol Rupiah sempat terhenti dalam dua tahun terakhir karena pandemi Covid-19. Menurut dia, selama itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hampir tidak membangun Rumah DP Nol Rupiah.

"Bukan tidak dikerjakan sama sekali, kita tidak mampu mengerjakan apa-apa di dua tahun itu karena Covid-19," ujarnya.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Sarjoko mengatakan target turun menjadi 9.000 unit itu merupakan program lanjutan setelah Anies lengser.

"Ya, ini kan sebenarnya program selanjutnya. Itu kita melihat ada potensi beberapa swasta yang berkomitmen untuk penyediaan hunian terjangkau lewat skema DP Nol Rupiah, meskipun ini masih proses penyelesaian perizinan," jelas Sarjoko.

Pada awal September 2022 lalu, Sarjoko mengatakan pembangunan rumah DP Nol Rupiah terus bergulir. Saat ini, baru ada 2.322 unit rumah DP Nol Rupiah yang sudah terbangun.

Rinciannya, 780 unit di Menara Samawa Pondok Kelapa, 38 unit di Bandar Kemayoran, 166 unit di Sentraland Cengkareng, 480 unit di Menara Nuansa Pondok Kelapa, termasuk 868 unit di Menara Kanaya Cilangkap.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengungkapkan tidak ada yang bisa diharapkan dari Anies dalam program rumah DP Nol rupiah. Ia bahkan menyebut Anies mencla-mencle alias tidak dapat dipercaya.

Ia menilai keputusan Anies menurunkan target Rumah DP Nol Rupiah hingga 9.000 ribuan runit menunjukkan inkonsistensi.

"Apa yang mau diharapkan dari orang yang kemudian mencla mencle. Tidak ada yang bisa diharapkan," imbuhnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (28/9).

Lihat Juga : JEJAK 5 TAHUN ANIESBiang Kerok Kemiskinan, Anies dan Suara Kaum Papa

Gilbert mengatakan penurunan target hingga 9.000 ribu unit dilakukan agar jaraknya tidak terlalu jauh dengan realisasi yang baru mencapai 2.322 unit. Tetapi, ia meyakini target 9.000 hunian pun tidak akan berhasil dicapai oleh Anies.

"Rumah DP Nol Rupiah masih sekitar 2.000 ribuan. Artinya, memang tidak tercapai. Tapi mungkin terlalu jomplang kalau sampai 230 ribuan dibandingkan 9.000. Tapi itu juga enggak bakal tercapai," jelasnya pesimis.

Gilbert menilai program Rumah DP 0 Rupiah sepi peminat karena masyarakat kelas bawah saja masih kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apalagi, kalau harus mencicil kredit rumah.

Ditambah lagi, bank juga dinilai tidak berani memberikan kredit rumah karena sering terjadi kemacetan oleh masyarakat yang diberikan kemudahan dalam membeli rumah.

Siasat Anies menaikkan batas upah bagi pembeli Rumah DP 0 Rupiah hingga Rp14 juta pun tidak berhasil. Sebab, masyarakat dengan penghasilan tersebut tak akan mau membeli rumah dengan kualitas yang disediakan program Rumah DP Nol Rupiah.

"Ya mereka akan mencari rumah yang ada tanahnya. Itu mungkin ada di Bekasi, Depok, Karawang. Tapi tidak akan kemudian mengambil Rumah DP Nol Rupiah," katanya.

Warga mendaftar pengajuan rumah DP 0 Rupiah di Kantor Walikota Jakarta Timur, Kamis, 1 November 2018. (CNN Indonesia/Safir Makki)

Lihat Juga : JEJAK 5 TAHUN ANIESAnies, Ahok, dan Kisah Pasukan Oranye yang Dianggap Malas

Sementara itu, Pengamat Properti Anton Sitorus menuturkan keinginan masyarakat sebenarnya besar terhadap program Rumah DP Nol Rupiah. Dia menyebut kebutuhan rumah di Jabodetabek bahkan mencapai 50 ribu unit per tahun.

Namun, ia menilai Pemprov DKI Jakarta kurang melakukan sosialisasi mengenai program itu. "Detail mengenai di mana lokasinya, bagaimana cara mendapatkannya, persyaratannya apa saja, mungkin orang banyak yang enggak tahu," terang dia.

Anton mengatakan jika Pemprov DKI Jakarta melakukan sosialisasi yang jelas mengenai program tersebut, maka masyarakat akan berbondong-bondong mengikutinya.

Selain itu, ia menilai lokasi Rumah DP Nol Rupiah yang baru tersebar di beberapa titik juga menjadi penyebab rendahnya minat masyarakat.

"Kalau targetnya 230 ribu unit rumah, pastikan pemerintah seharusnya menyediakan lahan yang di mana-mana," katanya.

Lebih lanjut dia mengatakan harga Rumah DP Nol Rupiah yang ditawarkan sebenarnya sudah tepat. Namun, program Anies tersebut dinilai dari awal tidak realistis karena jumlah target dengan lahan yang disediakan tidak sebanding.

"Ke depan, enggak perlu lah mengada-ngada. Kalau memang niatnya mengentaskan masalah perumahan ya sudah benar-benar dan bikin targetnya juga realistis. Jangan bikin angka-angka fantastis," tutur dia.

Lihat Juga : JEJAK 5 TAHUN ANIESDari Kata Jadi Fakta, Upaya Anies Bangun Sistem Transportasi

Pahit Manis Rumah DP Nol Rupiah

Suami berperut hitam, tolong lepaskan

Jokowi soal Tinjau Kereta Cepat Bareng Xi Jinping: Belum Final******

Presiden Joko Widodo (Jokowi)mengungkapkan rencana peninjauan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) bersama Presiden China Xi Jinping pada pertengahan November mendatang masih dibicarakan.

"Dengan Presiden Xi Jinping masih dibicarakan, belum final," kata Jokowi usai meninjau pembangunan proyek kereta cepat di Stasiun Tegalluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, seperti dikutip dari Antara,Kamis (13/10).

Ia berharap proyek tersebut dapat menjadi bagian konektivitas antarnegara seperti yang digagas negara-negara ASEAN. Nantinya, proyek itu diintegrasikan dengan pelabuhan ataupun bandara sehingga menjadi bagian konektivitas lintas negara.

"Ini memang kereta api cepat yang pertama di kawasan, di ASEAN, dan kita mengharapkan nanti terjadi konektivitas antarnegara, entah disambungkan itu dengan pelabuhan, entah itu disambungkan dengan bandara," ujarnya.

Hingga hari ini, realisasi pembangunan proyek kereta cepat sudah mencapai 88,8 persen dari target dan diharapkan dapat beroperasi pada Juni 2023.

Ia berharap rampungnya proyek tersebut dapat meningkatkan dan mempercepat mobilitas orang dan barang. Hal itu juga akan meningkatkan daya saing perekonomian dan memberikan efek pengganda perekonomian.

"Kemudian ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru di Jakarta ada, di Bandung ada, kemudian di Kabupaten Bandung juga terjadi," ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut Jokowi dan Xi Jinping akan melakukan uji coba kereta tercepat di Indonesia itu.

"Progres kereta cepat bagus. Harusnya saya hari ini tinjau persiapan tes dinamis, karena itu harus terjadi tanggal 16 November. Bisa lah uji coba (bersama Xi Jinping)," ujarnya secara terpisah.

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional.

Kereta Cepat Jakarta-Bandung diperkirakan bisa melaju hingga kecepatan 350 kilometer per jam dan akan memangkas waktu tempuh dari Jakarta ke Bandung menjadi 40 menit.

Proyek ini memiliki panjang trase 142,3 kilometer dan akan berhenti di empat stasiun sepanjang lintasan, yaitu Stasiun Halim (Jakarta), Stasiun Karawang, Stasiun Padalarang, dan Stasiun Tegalluar (Bandung).

[Gambas:Video CNN]

Kembali ke Dinasti Sui dan Tang untuk menjadi abadi

Menhub Tawarkan Pembangunan MRT Fase 4 ke Korsel******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengajak Korea Selatanuntuk membangun jaringan MRT Jakarta Fase 4.

Ajakan disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ke delegasi Korea Selatan dan sejumlah negara anggota serta mitra wicara ASEAN di 28th ASEAN Transport Minister Meeting di Bali.

"Kami sangat berharap Korea Selatan dapat berpartisipasi dalam pengembangan MRT Jakarta Fase 4 dan mengulang kerja sama baik yang pernah terjalin sebelumnya pada pengembangan LRT Jakarta fase pertama," katanya seperti dilansir dari Antara, Selasa (18/10).

Ia menjelaskan setidaknya ada tiga usulan trase yang dikaji pada kajian awal MRT Jakarta Fase 4, yaitu opsi I dari Bandara Soekarno-Hatta sampai dengan Jakarta International Stadium.

Lalu, opsi II dari Pondok Gede sampai dengan Joglo dan opsi III dari TMII sampai dengan Fatmawati.

Risal menjelaskan bahwa masing-masing usulan opsi lintas tersebut memiliki potensi dan kendala yang berbeda.

Meski begitu, ia menyampaikan bahwa telah dilakukan kajian awal untuk menyepakati opsi lintas yang akan ditawarkan kepada Korea Selatan.

Berdasarkan kajian Multi-Criteria Analysis yang telah dilakukan, lintas yang paling memungkinkan untuk dibangun adalah lintas Fatmawati-TMII.

Ini karena lintas Fatmawati-TMII memiliki hambatan paling sedikit dan melewati banyak pusat kegiatan masyarakat sehingga diharapkan dapat mengangkut lebih banyak orang dibandingkan opsi lintas lainnya.

Lebih lanjut, Risal menyampaikan MRT Jakarta Fase 4 untuk lintas Fatmawati-TMII akan dibangun secara melayang dan bawah tanah.

"Koridor Fatmawati-TMII memiliki persentase jalan sempit sebanyak 31 persen sehingga jika dibangun secara melayang seutuhnya akan memakan banyak sekali badan jalan," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

kebangkitan orang mati

<句子>

Saya adalah pemimpin Jalan Abadi

<句子>

pencuri ganda

<句子>