lapor situs slot penipu

Hunyuan Wuzong

Kebakaran Kapal Feri di Merak, ASDP Sebut Api Sudah Padam******

PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry (Persero) membenarkan insiden kebakaransebuah kapalferi di Meraktak jauh dari Pelabuhan Merak, Banten, Sabtu (6/5).

Corporate Secretary PT ASDP Shelvy Arifin mengatakan kapal yang terbakar adalah KMP ROYCE 1 milik PT DLB.

" ...(terbakar) sekitar jam 15.45 WIB saat pelayaran dari merak menuju Bakauheni, Lampung," kata Shelvy dalam keterangan tertulis.

"Namun saat ini api telah dapat dipadamkan. Rencananya KMP ROYCE 1 akan disandarkan dan dievakuasi di Merak," katanya.

Shelvy mengatakan Tim Badan Pengelola Transportasi Daerah (BPTD), ASDP,  Basarnas dan instansi terkait telah berkoordinasi untuk segera membawa kapal sandar di Merak. Selanjutnya akan segera dilakukan evakuasi kepada seluruh pengguna jasa.

Dari foto dan video yang beredar melalui aplikasi instan, tampak panumpang panik. Mereka sudah mengenakan jaket pelampung dan menunggu untuk dievakuasi.

Dari rekaman suara yang juga beredar, kapal yang terbakar adalah kapal yang dari Merak menuju Bakauheni. Api diduga berasal dari salah satu bus yang ikut menyeberang di kapal feri ini.

Video, foto dan rekaman yang beredar tersebut belum bisa dikonfirmasi kebenarannya hingga kini.

Kisah Heroik Laksamana Kapal Suci

Erick Thohir Buka Suara soal Korupsi Dana Pensiun di Pelindo: Tak Adil******

MenteriBUMNErick Thohir buka suara soal langkah Kejaksaan Agung menetapkan enam tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana pensiun di PT Pelindo (Persero).

Erick menyebut terkuaknya kasus korupsi dana pensiun Pelindo menjadi pintu masuk bagi Kementerian BUMN untuk terus memperbaiki sistem tata kelola dana pensiun BUMN sehingga hak karyawan, keluarga, dan hak hidup sejahtera di hari tua pegawai BUMN tetap bisa dijaga.

"Ini (korupsi) kan tidak adil. Hak mereka akan berusaha saya jaga dengan sekuat tenaga," ucap Erick seperti dikutip dari Antara, Rabu (10/5).

Keenam tersangka itu yakni Direktur Utama DP4 periode 2011 s/d 2016 bernama Edi Winoto, Direktur Keuangan DP4 periode 2008 s/d 2014 Khamidin Suwarjo, dan Manager Investasi DP4 periode 2005 s/d 2019 Umar Samiaji.

Selanjutnya Imam Syafingi selaku Staf Investasi Sektor Riil periode 2012 s/d 2017, kemudian Chiefy Adi Kusmargono selaku Dewan Pengawas DP4 periode 2012 s/d 2017, dan Ahmad Adhi Aristo selaku makelar tanah.

Kuntadi menjelaskan penyelewengan dana tersebut dilakukan keenam tersangka dengan cara melakukan investasi pada pembelian tanah, pembelian saham dan reksadana, serta penyertaan modal pada PT Indoport Utama dan Indoport Prima.

Akan tetapi dalam pelaksanaan pengelolaannya terdapat perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Dalam menjalankan aksinya, Kuntadi mengatakan para pelaku juga melakukan mark upharga tanah serta ada makelar pengadaan tanah tersebut.

"Ada feemakelar. Harga tanah di-markupsehingga terdapat kelebihan dana yang diterima oleh tim pengadaan tanah pada pembelian tanah di Salatiga, Palembang, Tangerang, Tigaraksa, dan Depok," jelasnya.

Selain itu investasi juga tidak disertai analisa teknikal dan fundamental pembelian saham dan reksadana yang memadai. Investasi juga dilakukan tanpa menerapkan prinsip kehati-hatian (prudent) penyertaan modal pada PT Indoport Utama dan Indoport Prima.

Erick menambahkan sebelum proses hukum terjadi di Kejaksaan Agung, pihaknya telah membuat roadmap untuk melakukan konsolidasi terhadap dana pensiun sejak dua tahun lalu.

Dari konsolidasi, pihaknya mendapatkan fakta bahwa dari 48 dana pensiun di BUMN, 31 di antaranya berada dalam kondisi memprihatinkan.

"Khususnya hari ini, seperti apa yang saya jabarkan beberapa bulan lalu. Bahwa dari 48 dana pensiun BUMN, ini ada 31 yang prihatin. Artinya bukan semua korupsi tapi prihatin," ujar Erick.

Ia menambahkan dari 31 perusahaan yang memprihatinkan, pihaknya akan memisahkan lagi antara yang mengalami salah pengelolaan (tidak mengandung unsur tindak pidana korupsi) ataupun yang terindikasi terjadi kasus korupsi.

[Gambas:Video CNN]

setengah dongeng

Respons Temuan Luhut, GAPKI Yakin Perusahaan Sawit Taat Bayar Pajak******

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meyakini seluruh anggotanya taat membayar pajaksehingga tak masuk dalam temuan pemerintah.

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono sangat yakin bahwa anggotanya tak ada dalam temuan tersebut. Sebab, bukti bayar pajak salah satu syarat untuk bisa mendapatkan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO).

"Kalau perusahaan apalagi anggota GAPKI yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO maupun yang sedang proses, rasanya sulit untuk tidak patuh bayar pajak. Sebab persyaratan untuk ISPO salah satunya adalah bukti pembayaran pajak," ujar Eddy kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

"Justru itu mesti diperjelas siapa yang dimaksud, kalau perusahaan rasanya sangat sulit menghindari pajak dan sangat gampang dicari kalau benar-benar tidak bayar pajak," jelasnya.

Luhut sebelumnya melapor ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa pemilik jutaan hektare lahan sawit belum bayar pajak. Kesimpulan itu ia dapat setelah meminta BPKP mengaudit tata kelola industri dan perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

"Kelapa sawit itu kan laporannya 14,6 juta hektare. Setelah kami audit, saya minta BPKP audit, karena kita mesti audit dulu supaya kita tahu dari mana mulai kerja. Baru saya tahu hanya 7,3 juta hektare yang bayar pajak," jelasnya di The Westin Jakarta pagi ini.

Luhut mengatakan selain kepada Jokowi, dirinya telah menginformasikan temuan itu ke Menkeu Sri Mulyani.

"Jadi saya bilang sama Menteri Keuangan (Sri Mulyani), 'Eh itu yang lain ke mana?' Akhirnya Dirjen Pajak sekarang lari suruh nyari," pungkas Luhut.

[Gambas:Video CNN]

Wuhuangjing

Tertimbun Longsor, Tiga Jalur Tol Tangerang******

Tembok penahan Jalan Tol Tangerang-Merak longsor. Hal itu diketahui dari sejumlah rekaman video yang beredar.

Dalam rekaman itu, nampak tanah dan pasir berserakan di pinggir Sungai Cibanten. Selain itu beton jalan tol itu tampak menganga dan menggantung. Peristiwa itu kemudian menjadi tontonan warga sekitar.

Longsornya beton atau Dinding Penahan Tanah (DPT) itu berlokasi di KM56 arah Tangerang atau tepatnya di jembatan Sungai Ciujung yang baru selesai dilakukan pelebaran badan jembatan dan jalannya.

Observasi longsoran dilakukan oleh Astra Tol Tamer bersama Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian (BBWS C3), kontraktor pelaksana dan konsultan teknis.

Penanganan darurat telah dilakukan dengan menutup sebagian jalan tol yang bagian bawahnya longsor. Sehingga masih ada tiga jalur yang masih bisa dilalui dengan aman.

"Pihak kami langsung melakukan pengamanan dan penangan trafik darurat dengan penutupan di bahu jalan. Berdasarkan observasi dan analisa potensi risiko untuk keamanan di jalan tol sampai saat ini, tiga lajur Jalan Tol Tangerang-Merak masih aman dilintasi oleh pengguna jalan," terangnya.

Ambrolnya DPT yang menyebabkan jalan tol itu seperti menggantung terjadi pada Kamis (4/5). Kemudian videonya beredar pada Jumat (5/5).

Tim gabungan yang telah melakukan observasi menghimbau agar pengendara tidak melalui jalur khusus sepeda motor itu, demi keamanan bersama.

"Tim proyek pekerjaan pengendali banjir Sungai Ciujung juga telah melakukan himbauan kepada masyarakat untuk sementara waktu tidak melintasi jalur motor, sementara dilakukan proses penanganan longsoran oleh kontraktor pelaksana yang diawasi langsung oleh konsultan teknis," jelasnya.

Perlu diketahui bahwa pengelola Tol Tangerang-Merak menyiapkan jalur khusus sepeda motor di sisi jalan tol, agar masyarakat sekitar bisa beraktivitas dan aman saat berlalu lalang. Jalur khusus roda dua itu terpisah oleh pagar pembatas yang tidak mungkin bisa dilintasi masyarakat.

[Gambas:Video CNN]

Berubah menjadi pahlawan Sanwu

Pasar Modal RI Himpun Rp84 T hingga April 2023******

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pasar modal mampu menghimpun Rp84 triliun dengan 33 emiten baru pada April 2023.

"Di pipeline,masih terdapat 115 rencana penawaran umum dengan nilai sebesar Rp135,31 triliun dengan rencana IPO oleh emiten baru sebanyak 63 perusahaan," terang Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK Aman Santosa dalam keterangan resmi, Jumat (5/5).

Pasar saham tercatat menguat 1,62 persen (mtd) ke level 6.915,72 dengan non-resident mencatatkan inflow sebesar Rp12,29 triliun (mtd). Kinerjanya membaik setelah Maret 2023 turun 0,55 persen mtd di level 6.805 dengan inflow Rp4,12 triliun.

Di pasar obligasi, indeks pasar obligasi ICBI menguat 1,02 persen mtd dan 3,49 persen ytd ke level 356,80. Pada Maret 2023 lalu, indeks menguat 0,96 persen mtd dan 2,44 persen ytd.

Untuk pasar obligasi korporasi, aliran dana keluar investor non-resident tercatat sebesar Rp173,3 miliar (mtd) atau Rp388,3 miliar (ytd).

Di pasar SBN, non-resident mencatatkan inflow Rp4,16 triliun mtd sehingga mendorong penurunan yield SBN rata-rata sebesar 7,8 bps mtd di seluruh tenor.

Secara ytd, yield SBN turun rata-rata sebesar 22,8 bps di seluruh tenor dengan non-resident mencatatkan net buy sebesar Rp60,50 triliun ytd," jelasnya.

Di industri reksa dana, Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksa dana tercatat sebesar Rp497 triliun atau turun 0,76 persen (mtd) dengan investor Reksa Dana membukukan net redemption sebesar Rp4,49 triliun (mtd). Secara ytd, NAB menurun 1,56 persen dan masih tercatat net redemption sebesar Rp9,3 triliun.

Lebih lanjut, untuk penggalangan dana pada Securities Crowdfunding (SCF) yang merupakan alternatif pendanaan bagi UMKM, hingga 28 April 2023 telah terdapat 16 penyelenggara yang mendapatkan izin dari OJK dengan 383 penerbit, 147.142 pemodal, dan total dana yang dihimpun sebesar Rp828,58 miliar.

Secara keseluruhan, Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 3 Mei 2023 lalu menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga dengan permodalan dan likuiditas yang baik, sehingga mampu membantu Indonesia bertahan dalam menghadapi gejolak ekonomi global.

[Gambas:Video CNN]

Suami berperut hitam, tolong lepaskan

Daftar Daerah yang Jalannya Rusak Seperti di Lampung******

Jalan rusak dan belum diperbaiki tidak hanya ada di Provinsi Lampung.

Berdasarkan data transportasi darat Badan Pusat Statistik (BPS) 2021, total panjang jalan rusak di Indonesia mencapai 87.454 kilometer (km). Sementara, untuk kondisi rusak berat, panjang jalannya mencapai 86.844 km.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan jalan dengan kemantapan yang paling minim ada di jalan kewenangan kota/Kabupaten disusul jalan kewenangan provinsi dan nasional.

"Kemudian provinsi masih di angka 72 persen dari target 75 persen. Kabupaten-kota masih 60 persen dari 65 persen," katanya beberapa waktu lalu dalam Rapat Kerja (Raker) dengan komisi XI DPR RI seperti dikutip dari detik.com, Senin (8/5).

Hal ini membuat pemerintah memutuskan ikut membantu anggaran jalan ke daerah dengan mengambil alokasi dari APBN. Pemerintah pusat berencana mengalokasikan tambahan Rp32,7 triliun untuk perbaikan jalan daerah pada 2023.

Angka tersebut ditargetkan dapat memperbaiki 8.000 km jalan-jalan di daerah. Targetnya, dengan anggaran itu kemantapan jalan daerah sebesar 65 persen bisa dicapai.

Adapun jumlah jalan kota/kabupaten rusak berat terpanjang ada di Sumatera Utara, yakni 9.187 km.

Sementara, untuk kewenangan provinsi, daerah dengan jalan rusak berat terpanjang ada di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), yakni 677 km. Sedangkan, untuk kewenangan negara, daerah dengan jalan rusak berat terpanjang ada di provinsi Papua, yakni 278 km.

Berikut daftar daerah dengan kondisi jalan rusak dan rusak berat menurut kewenangannya baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kota/kabupaten:

A. Kewenangan nasional:

Kondisi rusak

1. Papua 283 km
2. Kalimantan Timur 224 km
3. Papua Barat 181 km
4. Jawa Timur 163 km
5. Sulawesi Tenggara 147 km

Kondisi rusak berat

1. Papua 278 km
2. Kalimantan Tengah 244 km
3. Papua Barat 143 km
4. Kalimantan Timur 77 km
5. Maluku 55 km

[Gambas:Video CNN]

B. Kewenangan provinsi

Kondisi rusak

1. Papua 289 km
2. Riau 441 km
3. Aceh 361 km
4. Kalimantan Barat 361 km
5. Sulawesi Selatan 309 km

Kondisi rusak berat

1. NTT 667 km
2. Riau 633 km
3. Papua Barat 623 km
4. Sumatera Utara 583 km
5. Sulawesi Tengah 442 km

Kewenangan Kabupaten/Kota

Kondisi rusak

1. Sumatera Utara 5.798 km
2. Lampung 5.402 km
3. Aceh 5311 km
4. Riau 5.277 km
5. Jawa Timur 3.806 km

Kondisi rusak berat

1. Sumatera Utara 9.187 km
2. NTT 6.306 km
3. Papua 4.888 km
4. Kalimantan Tengah 4.579 km
5. Sumatera Barat 4.024 km