bomjudi

Undian amplop merah langsung

Pebisnis soal Imbauan Kemnaker PHK Jalan Terakhir: Tolong Pahami Juga******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menuntut pemerintah mempersiapkan bantuan sosialbagi masyarakat. Hal ini merupakan respons atas imbauan pemerintah yang meminta pengusaha agar menjadikan PHKsebagai langkah terakhir.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO Anton J Supit meminta pemerintah agar tidak membebankan seluruhnya kepada pengusaha. Ia menyebut tanpa imbauan yang diberikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan pun, pengusaha sudah memiliki ikatan emosional dengan para pekerjanya.

"Tanpa diimbau kita tahu, itu hubungan emosional kita dengan pekerja sudah seperti keluarga. Tanpa diimbau pun kita paham, tapi tolong pemerintah pahami juga, supaya bantuan-bantuan sosial dipikirkan juga," kata Anton saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (25/11).

Menurutnya, bantuan serupa bisa dilakukan di Indonesia untuk menjaga daya beli masyarakat.

"Kita tahu lah kesusahan buruh, tapi nggak bisa semua dibebankan ke pengusaha. Kalau semua dibebankan (ke pengusaha), sudah tidak ada pekerjaan di dalam pabrik, terus ditambah kenaikan (UMP) yang cukup memberatkan, ya gimana kita kan nggak bisa tahan terus," tuturnya.

Lebih jauh, Anton mengaku pengusaha yang melakukan PHK berarti gagal dalam menjalankan bisnis. Meski demikian, ia menuntut pemerintah untuk ambil peran lewat pemberian insentif.

"Artinya kalo sampe PHK artinya kita gagal dalam arti menjalankan bisnis. Tetapi kalau ordernya menurun sampai dengan 50 persen, dan kita harus membayar keseluruhan pekerja yang puluhan ribu, atau ribuan, itu pun kita tidak sanggup," tegasnya.

Diketahui, Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri mendorong pengusaha dan pekerja/buruh untuk terus melakukan dialog bipartit, supaya badai pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mengintai di sejumlah industri belakangan ini bisa dihindari.

Putri yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua LKS Tripnas Unsur Pemerintah menilai PHK dilakukan sebagai respons perusahaan akibat adanya perubahan ekonomi global yang menuntut mereka melakukan penyesuaian atas bisnisnya dan efisiensi terhadap pekerjanya.

Padahal menurutnya, ada berbagai langkah yang bisa diambil perusahaan untuk menghindari efisiensi pekerja atau PHK.

"Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga keberlangsungan usaha sehingga tidak terjadi PHK seperti mengurangi fasilitas pekerja tingkat manajerial, penyesuaian shift dan jam kerja, pembatasan kerja lembur yang keseluruhannya itu sekali lagi harus didiskusikan dan dimusyawarahkan secara bipartit baik pelaksanaan maupun jangka waktunya" ujar Putri.

[Gambas:Video CNN]

Xiao Yun Xi Chunyu

Minat Investasi di IKN Diklaim Meroket 39 Kali Lipat******

Kepala Otoritas Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Bambang Susantono mengklaim jumlah investoryang ingin ikut serta dalam membangun ibu kota baru membludak. 

Hal itu terutama untuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Ia mengatakan sebelum pemerintah melakukan market sounding atau penjajakan pasar atas proyek-proyek yang ditawarkan di kawasan itu, minat investor sudah mencapai 25 kali lipat dari apa yang disediakan pemerintah di kawasan tersebut.

Setelah pemerintah melakukan market sounding, minat itu melonjak menjadi 39 kali lipat.

Tak hanya itu, pemerintah juga akan langsung membuka penawaran investasi di daerah pengembangan ibu kota negara.

Investasi yang dibuka nantinya akan fokus pada pariwisata, pusat keuangan atau ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

"Intinya tadi arahan beliau membuka seluas-luasnya  bagi para investor untuk bergabung dan sesegera mungkin membangun di kawasan IKN ini. Saya kira itu intinya tadi," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Pitcher Diamond Ace Kembali

Kemnaker Respons Gugatan Pengusaha Atas Aturan Kenaikan UMP 2023******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) merespons rencana gugatan pengusahaterhadap Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan UpahMinimum 2023.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan pihaknya menghargai hak konstitusional para pengusaha. Namun, permenaker itu disebut telah mempertimbangkan kondisi saat ini.

"Kebijakan yang kita keluarkan ini sudah mempertimbangkan masak-masak untuk merespons situasi yang sulit ini. Semoga ini juga menimbulkan suasana yang kondusif," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (24/11).

"Untuk memastikan agar kebijakan tersebut tidak kontraproduktif, maka Kadin bersama dengan asosiasi pengusaha dan seluruh perusahaan anggota Kadin terpaksa melakukan uji materiil terhadap Permenaker No. 18/2022," ujar Arsjad dalam pernyataan resmi.

Ia mengatakan apapun hasil gugatan uji materi itu, akan diterima oleh pengusaha.

"Namun apapun hasilnya, pelaku usaha siap mematuhinya," lanjutnya.

Sementara itu Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Dhaniswara K. Hardjono menambahkan gugatan dilakukan karena aturan kenaikan UMP 2023 yang dikeluarkan Ida pekan lalu tersebut menimbulkan ketidakpastian. Ia menambahkan jika mengacu putusan MK atas uji materi UU Cipta Kerja, beleid yang menjadi cantolan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan itu masih berlaku dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun (inkonstitusional bersyarat) hingga ada perbaikan.

Sepanjang UU Cipta Kerja masih dalam perbaikan sebagai imbas dari putusan itu, pemerintah tidak diperkenankan menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan uu itu.

"Permenaker No 18/2022 menjadikan PP No 36/2021 tentang Pengupahan menjadi salah satu acuan hukum. Karena PP No 36/2021 tersebut merupakan salah satu aturan pelaksana dari
UUCK yang diterbitkan sebelum adanya putusan inkonstitusional bersyarat, maka Permenaker No 18/2022 memiliki kaitan dengan UUCK. Sehingga dengan dikeluarkannya Permenaker 18/2022
ini menimbulkan dualisme dan ketidakpastian," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Raja yang Terlahir Kembali untuk Semua Orang

Cepat Capai Profit, Saham GOTO Direkomendasikan Mandiri Sekuritas******

PT Mandiri Sekuritas (Mansek) merilis riset terbaru saham PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) menyusul induk perusahaan Gojek, Tokopedia, dan GoTo Financial yang merilis laporan keuangan kuartal III 2022 yang di luar ekspektasi para analis.

Dua analis Mandiri Sekuritas, yakni Adrian Joezer dan Ryan Aristo memberi rekomendasi beli untuk saham GOTO dengan target harga Rp415/saham. Target harga itu 98 persen di atas harga saham GOTO saat riset Mansek, yang dihitung di level Rp210/saham.

"Kami memberikan rekomendasi beli untuk saham GOTO dengan target harga Rp415/saham. Menurut kami, hasil kinerja kuartal III sangat menunjukkan eksekusi GOTO yang sangat cepat dalam mencapai target waktu menuju profit," demikian pernyataan Adrian dan Ryan dalam riset per 22 November, dikutip Kamis (24/11).

Pada Senin (21/11) malam, manajemen GoTo menyebut kemungkinan percepatan timelinetitik impas untuk margin kontribusi positif, mencapai 1-2 kuartal dari target kuartal 1/2024. Sehingga, GoTo diperkirakan bisa mencetak margin kontribusi positif lebih cepat dari perkiraan Mandiri Sekuritas, yakni pada kuartal III atau IV di 2023.

Margin kontribusi adalah rasio nilai dari profitabilitas masing-masing produk yang ada di perusahaan, sebelum dikurangi biaya headquarteratau operationalexpenses.

Sebelumnya, Direktur Utama Grup GoTo Andre Soelistyo mengatakan, perseroan mencatat kinerja kuat di kuartal III. Hal ini berhasil mempercepat raihan profitabilitas, seiring pertumbuhan pendapatan dan berkurangnya rugi EBITDA yang disesuaikan.

"Margin kontribusi secara grup melampaui pedoman yang kami sampaikan kuartal sebelumnya, dengan margin kontribusi positif di segmen on-demand servicetercapai (Gojek) pada bulan September, jauh lebih cepat dibandingkan dengan target," kata Andre, Senin (21/11).

Adapun pertimbangan Adrian dan Ryan selanjutnya adalah peningkatan nilai transaksi bruto atau GTV (gross transaction value) di tengah upaya perusahaan mengurangi insentif dan faktor makroekonomi, yang mencapai Rp161 triliun atau naik 33 persen dari periode yang sama tahun lalu dan melampaui target Rp151 triliun hingga Rp156 triliun.

Selain itu, pendapatan bruto QIII/2022 juga naik 30 persen dari periode yang sama tahun lalu mencapai Rp5,9 triliun, mencapai batas atas pedoman yang ditetapkan antara Rp5,7 triliun hingga Rp6,0 triliun.

Selama sembilan bulan tahun ini, GTV GoTo mencapai Rp451,47 triliun dari periode yang sama tahun tahun lalu Rp324,94 triliun (proforma), naik 38,94 persen, sedangkan pendapatan kotor juga naik 42,01 persen, dari sebelumnya Rp11,71 triliun (proforma) menjadi Rp16,63 triliun.

Pencapaian kinerja itu mendekati catatan GTV dan pendapatan kotor di sepanjang tahun lalu. Pada 2021, GTV perusahaan menembus Rp461,60 triliun, dengan pendapatan bruto mencapai Rp17 triliun.

Efisiensi dan Penguatan Sinergi

Hal berikut yang juga jadi perhatian Adrian dan Ryan adalah efisiensi dan penghematan biaya yang secara konsisten dilakukan perusahaan. Dari performa selama sembilan bulan tahun 2022, GoTo mengidentifikasi potensi penghematan biaya tetap opex(operatingexpenditure) atau fixed-cash-opexsebesar 14 persen.

Potensi itu pun di luar penghematan sebelumnya yang sebesar Rp144 miliar.

Berdasarkan basis proforma selama sembilan bulan, penghematan yang bisa dilakukan yakni sebesar Rp775 miliar dari pos biaya kepegawaian (Rp1 triliun secara tahunan) dan Rp271 miliar dari pos non-kepegawaian (Rp400 miliar tahunan).

Apabila digabungkan dengan realisasi langkah penghematan yang sudah dilakukan selama 9M-22, penghematan biaya proforma 9M-22 seharusnya setara dengan Rp1,2 triliun atau bisa mencapai Rp1,6 triliun secara tahunan, setara 16 persen dari penghematan biaya fixed-cash-opex9M-22.

Pada Jumat lalu, GOTO mengurangi karyawan sebanyak 12 persen atau setara 1.300 orang.

Pertimbangan ketiga Mansek merekomendasikan saham GOTO adalah penguatan sinergi ekosistem dan monetisasi dengan fokus ke bisnis inti dan inisiatif berbasis produk.

Tingkat take rate (komisi) pun masih sama secara kuartalan, yakni 3,7 persen di QIII/2022, didorong kontribusi layanan on-demanddan take ratebisnis e-commerce (Tokopedia) yang naik masing-masing 0,6 ppt dan 0,1 ppt menjadi 22,2 persen dan 3,2 persen secara QoQ.

Persilangan bisnis atau cross-pollinationmelalui GoPay Coin berhasil menunjukkan hasil positif dalam mengoptimalkan tingkat penggunaan dan akuisisi konsumen atau LTV/CAC (customer lifetime value/customer acquisition cost), sementara penetrasi pengguna GoPay telah mencapai 60 persen di Gojek dan 58 persen di Tokopedia.

Ditambahkan, GoTo memiliki layanan BNPL atau buy now pay later(GoPayLater Cicil) yang dirilis pada Juli 2022, di mana GOTO memasukkan 4 juta pelanggan berstatus layak dan akan meningkatkan pinjamannya pada 2023. Selain itu, perseroan juga telah memulai uji coba pinjaman tunai pada awal Oktober 2022.

CEO GoTo Andre mengatakan, pencapaian kinerja di kuartal III/2022 didorong oleh fokus perusahaan dalam memberikan produk terbaik kepada pelanggan loyal, serta kedisiplinan GoTo dalam mengelola beban usaha secara efisien.

Contohnya, perluasan layanan GoPay Coins secara langsung mendorong rasionalisasi beban promosi, sekaligus memberikan apresiasi bagi konsumen pengguna layanan GoTo.

"Perbaikan margin usaha sejalan dengan pertumbuhan pendapatan perseroan, yang menunjukkan resiliensi bisnis kami dan kekuatan perekonomian Indonesia. Capaian kinerja keuangan dan operasional pada kuartal ini menegaskan bahwa perseroan berada di jalur pertumbuhan yang tepat sebagai ekosistem digital terbesar di Indonesia," kata Andre dalam rilis resmi.

Artefak dunia maya vertikal dan horizontal

Pengusaha Pikir******

Pengusaha tengah mempertimbangkan opsi untuk menahan kenaikan UpahMinimum Provinsi (UMP) 2023 DKI Jakarta apabila belum mampu menerapkan kenaikan upah tersebut

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Heber Lolo Simbolon mengatakan alasan penahanan kenaikan itu karena pengusaha mengusulkan kenaikan alfa 10 atau 0,1 sehingga besaran UMP 2023 menjadi Rp4,7 juta.

Sementara Pemprov DKI menaikkan UMP 2023 menjadi Rp4,9 juta dengan skala penghitungan alfa sebesar 0,2 atau 20 sesuai skema Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 18 tahun 2022 tentang Penetapan UMP 2023.

Heber menambahkan Kadin sebenarnya mengusulkan kenaikan UMP 2024 sebesar 5,1 persen, tetap Pemprov DKI menaikkan UMP 2023 menjadi 5,6 persen.

Melihat kondisi itu, pengusaha diperkirakan menggunakan UMP yang lama apabila mereka memohon belum dapat melaksanakan UMP yang baru. Pelaku usaha yang belum stabil kondisi ekonominya di antaranya perhotelan, tekstil, dan ekspor impor.

"Memang sudah merangkak naik (kondisi ekonomi usaha) tapi kalau stabil itu belum, masih banyak sektor yang belum stabil," ucapnya.

Kadin juga mempertanyakan besaran acuan UMP yang berjalan sebesar Rp4,6 juta yang tercantum dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1517 tahun 2021 era eks Gubernur DKI Anies Baswedan.

Padahal, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI membatalkan Kepgub tersebut dan putusan itu dikuatkan dalam putusan banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) DKI.

"Sesuai amanah PTUN karena begitu dulu digugat Apindo maka Kepgub 1517 itu dikalahkan PTUN dan disuruh mengubah angka UMP di Jakarta," ujar Heber.

[Gambas:Video CNN]

Teknik Dekomposisi Super Ilahi

Imbauan Kemnaker ke Pengusaha: Jadikan PHK Jalan Terakhir******

Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri mendorong pengusaha dan pekerja/buruh untuk terus melakukan dialog bipartit, supaya badai pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mengintai di sejumlah industri belakangan ini bisa dihindari. 

"PHK merupakan jalan paling akhir bila suatu hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja tidak lagi dapat dipertahankan. Karena sebagai jalan paling akhir, maka semua pihak harus berupaya agar tidak terjadi PHK," kata Putri melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Kamis (24/11/2022).

Putri yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua LKS Tripnas Unsur Pemerintah menilai PHK dilakukan sebagai respons perusahaan akibat adanya perubahan ekonomi global yang menuntut mereka melakukan penyesuaian atas bisnisnya dan efisiensi terhadap pekerjanya.

"Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga keberlangsungan usaha sehingga tidak terjadi PHK seperti mengurangi fasilitas pekerja tingkat manajerial, penyesuaian shift dan jam kerja, pembatasan kerja lembur yang keseluruhannya itu sekali lagi harus didiskusikan dan dimusyawarahkan secara bipartit baik pelaksanaan maupun jangka waktunya" ujar Putri.

Namun andaikan PHK tak dapat dihindarkan, ia mengingatkan agar PHK yang dilakukan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik secara prosedur maupun hak-hak yang seharusnya diberikan kepada pekerja.

"Berkaitan dengan hal ini, kami akan lakukan pembinaan terlebih dahulu sampai prosedur yang dilakukan benar-benar telah dilaksanakan sesuai aturan," katanya.

Sedangkan untuk pekerja/buruh yang terkena PHK, Putri menyebut bahwa terdapat beberapa bentuk pelindungan yaitu hak atas akibat PHK berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sesuai perat peraturan perundang-undangan.

Kemudian, manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja, serta manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) dalam bentuk uang tunai. Selain itu, pemerintah juga telah menyediakan program bantalan sosial lainnya seperti manfaat Kartu Prakerja.

Lebih lanjut, Putri menjelaskan bahwa Pemerintah saat ini tengah menggodok sejumlah opsi kebijakan yang mendukung resiliensi industri dalam negeri dalam menghadapi gejolak ekonomi global.

[Gambas:Video CNN]