nama slot gacor

Sistem pelatihan pakaian wanita

Cerita Pelaku UMKM Jakarta yang Gabung di Jakpreneur******

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka akses seluas-luasnya bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Ibu Kota untuk mengembangkan usahanya dengan bergabung di Jakpreneur.

Sudah banyak pelaku usaha yang sukses setelah bergabung dengan Jakpreneur. Berikut sejumlah pengusaha yang sukses setelah bergabung dengan Jakpreneur.

Pertama, pemilik MamaIbu Chicken Wings and Sauce, Vidi Damayanti. Vidi yang memulai usaha kuliner MamaIbu Chicken Wings and Sauce sejak 2017 berawal dari resep coba-coba sendiri. Hal ini karena harga masakan fusion food yang mahal membuatnya ingin membuka usaha sendiri.

Selain mendapat ilmu wirausaha, Jakpreneur memberi kesempatan pemilik UMKM Jakarta mengikuti beragam bazar yang rutin dilaksanakan. Lewat bazar inilah pintu untuk peluang-peluang baru mulai terbuka.

Ditambah lagi, saat pelaksanaan bazar, UMKM Jakarta anggota Jakpreneur diberikan sewa tempat gratis. Untuk itu, dia mengajak UMKM di Jakarta juga bergabung.

"Kita harus selalu mengembangkan diri dan mengembangkan usaha kita. Dengan Jakpreneur, semuanya dipermudah banget. Contohnya, untuk sertifikasi BPOM, HAKI, dan halal, semuanya jadi mudah," ujar dia.

Kedua, pemilik Jari Indahati, Alyta Siti Indahati yang mengatakan hal serupa. Dia mengaku toko kerajinan tangan Jari Indahati sukses setelah ikut Jakpreneur. Usahanya adalah Decoupage atau dekupase merupakan seni menghias benda dengan cara menempelkan pola-pola kertas berwarna dan bergambar, dipadu dengan cat khusus serta unsur-unsur dekoratif lain.

"Jakpreneur akan memberikan kegiatan yang bermanfaat buat aku. Contohnya pelatihan, dibantu mengurus izin usaha, serta mendapatkan koneksi untuk ikut kurasi. Dan itu semua benar, setelah gabung, aku dapat itu semua," tambah Alyta.

Selain dibantu untuk membuat Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK), ia selalu mendapat kabar jika ada kurasi atau bazar. Bahkan, berkat kurasi-kurasi itulah, ia berhasil mendapatkan kios cantik untuk Jari Indahati di daerah strategis kawasan Sudirman-Thamrin, Jakarta Pusat.

Kios Jari Indahati di kawasan Sudirman-Thamrin. Sumber: @jari_indahati. (Foto: Arsip JSC)

"Kalau dulu aku enggak gabung dengan Jakpreneur, mungkin sekarang aku enggak akan di sini. Aku dapat ini (kios Jakpreneur) tuh dari kurasi," katanya.

Setelah berusaha bersama Jakpreneur, Alyta mengaku bahwa perjalanan Jari Indahati sangat terbantu. Ia berharap, Jakpreneur bisa membantu lebih banyak lagi pelaku UMKM Jakarta. Tak ketinggalan, Alyta ingin mengajak warga Jakarta, khususnya yang masih muda, agar mulai berwirausaha.

"Jangan malu untuk terus maju, apalagi dengan adanya Jakpreneur, pelaku UMKM Jakarta akan dibantu memajukan usahanya," imbuh Alyta.

Ketiga, pemilik Tanemtanam Art Wina Salsabila dan M. Farid Alfa Rizki. Tanemtanam Art bermula dari kolaborasi dua mahasiswa, Wina dan Farid, yang ingin waktu luangnya.

Namun, setelah dijalani, risiko bisnis ini kurang cocok untuk mereka. Mereka pun memikirkan ulang strategi bisnis Tanemtanam Art, dengan tetap mempertahankan background tanaman.

"Hingga akhirnya ketemulah dengan program Jakpreneur. Saya lihat-lihat, programnya cocok untuk saya yang masih pemula dalam bisnis," kata Farid.

Lewat Jakpreneur, usaha Tanemtanam Art sangat terbantu, mulai dari pemasaran hingga lokasi usaha. Farid mengatakan, Tanemtanam Art bisa mendapatkan tempat di M Bloc Market berkat rekomendasi Jakpreneur.

"Keuntungan ikut Jakpreneur itu, kalau ada kendala usaha, kita bisa konsultasi dengan pembina Jakpreneur," ujarnya.

Sementara Wina mengatakan join Jakpreneur, target pemasarannya meluas ke seluruh Jakarta. Kemudian bisa ikut bazar di salah satu daerah di Jakarta dan tidak bayar uang sewa sama sekali.

"Instagram kami juga semakin ramai setelah diwawancara dan diliput oleh tim Jakpreneur," cerita Wina.

Selain itu, menurut Wina, bergabung dengan Jakpreneur akan membantu UMKM Jakarta untuk mengembangkan usaha di ranah offline. Calon pembeli bisa melihat langsung produk yang dijual, keuntungan yang tidak didapat bila hanya memasarkan produk secara online.

Dengan sejumlah kisah di atas, tentunya Jakpreneur bisa menjadi jembatan emas untuk terus mengasah keterampilan wirausaha, sekaligus membuka peluang-peluang baru yang sebelumnya tidak terduga. Untuk itu, Pemprov DKI membuka peluang UMKM di Jakarta untuk bergabung, apalagi Jakpreneur sudah terintegrasi di aplikasi JAKI.

Pedang Peri dan Berita Aneh

Jokowi Dikritik soal Larangan Ekspor CPO: Terserah******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku sempat mendapatkan kritik berbagai pihak saat memberlakukan larangan eksporminyak kelapa sawit (CPO) pada April-Mei lalu.

Namun, ia tak mempermasalahkan jika ada pihak yang mengkritik kebijakannya tersebut. Pasalnya, kebijakan itu disebut demi memenuhi kebutuhan dalam negeri.

"Banyak yang mengatakan itu keliru, ya terserah, nggak apa-apa, pendapat orang berbeda-beda. Saya rakyat yang saya utamakan," ujar Jokowi dalam Kompas100 CEO Forum 2022, Jumat (2/12).

Sejumlah petani sawit mengeluh usai aturan itu diberlakukan karena tangki di pabrik banyak yang penuh. Kondisi itu membuat pabrik tak mau lagi membeli sawit petani.

Jokowi kemudian memutuskan untuk membuka kembali keran ekspor CPO dan minyak goreng mulai 23 Mei. Keputusan itu diambil dengan beberapa pertimbangan.

Pertama, pasokan minyak goreng di tanah air yang sudah kembali melimpah. Jokowi mengatakan setelah larangan ekspor diberlakukan pasokan minyak goreng yang ada pada Maret hanya 64,5 ribu ton per bulan naik jadi 211 ribu ton per bulan.

Kedua, penurunan harga minyak goreng curah. Jokowi mengatakan setelah larangan ekspor CPO diberlakukan harga minyak goreng curah yang rata-rata nasionalnya sempat tembus Rp19.800 per liter berhasil diturunkan jadi Rp17.200-Rp17.600.

Sedangkan pertimbangan ketiga adalah adalah soal banyaknya orang yang bekerja di sawit.

"Pertimbangan 17 juta orang di industri sawit baik petani dan pekerja maka saya putuskan ekspor minyak oreng dibuka kembali Senin 23 Mei 2022," kata Jokowi, Mei lalu.

[Gambas:Video CNN]

Arena Manju

Jubir Luhut Tegaskan Kepulauan Widi Tak Bisa Dilelang untuk Privat******

Kepulauan Widi yang terletak di Halmahera Selatan, Maluku Utara, dilaporkan dilelang di salah satu situs penjualan real estat asing.

Mengutip CNN, lebih dari 100 pulau di wilayah itu atau yang dalam situs tersebut disebut Widi Reserve tersebar di kawasan 10 ribu hektar yang akan dilelang.

Hukum Indonesia menyatakan bahwa orang non-Indonesia tidak dapat secara resmi membeli pulau di negara tersebut. Namun, penjualan Widi Reserve disiasati dengan mengakuisisi saham di perusahaan induk bernama PT Leadership Islands Indonesia (LII).

Wakil Presiden Eksekutif EMEA (Eropa, Timur Tengah, dan Afrika) Charlie Smith mengatakan tawaran untuk kepulauan Widi menjadi signifikan di Lelang Pramutamu Sotheby.

"Setiap miliarder dapat memiliki pulau pribadi, tetapi hanya satu yang dapat memiliki kesempatan eksklusif ini yang tersebar di lebih dari 100 pulau," katanya dalam pernyataan pers.

Lelang dimulai pada 8 Desember dan akan berlangsung hingga 14 Desember. Tidak ada harga cadangan, tetapi penawar diminta untuk memberikan deposit sebesar US0 ribu untuk membuktikan bahwa mereka serius.

Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi menegaskan pemerintah Indonesia telah memiliki peraturan perundangan yang menyatakan bahwa pulau-pulau kecil tidak bisa dimiliki oleh pihak mana pun secara utuh.

"Pulau kecil hanya bisa dikelola oleh privat atau individu tertentu dengan batasan area maksimal tertentu," ungkap Jodi dalam keterangan resmi, Rabu (23/11).

Berdasarkan laporan yang diterimanya, Kepulauan Widi tersebut sudah memiliki izin pengelolaan antara pihak swasta dengan pemerintah provinsi setempat. Izin pengelolaan tersebut diberikan kepada PT Leadership Islands Indonesia (LII) sejak lama, namun kabarnya hingga kini belum ada realisasi pembangunannya hingga kemudian muncul kabar lelang tersebut.

Jodi menambahkan apabila perizinan pengelolaan pulau kecil telah didapatkan perusahaan atau subjek hukum nasional, maka proses kerja sama investasi dengan pihak asing juga harus dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.

"Bagi pihak-pihak yang berminat untuk mengelola, bukan memiliki, kawasan pulau kecil harus mendapatkan izin dari pemerintah. Jika sampai ada pelanggaran dari ketentuan perundangan, maka bisa ada sanksi yang bisa dikenakan," tuturnya.

Jodi juga menegaskan bahwa kedaulatan Indonesia atas semua pulau yang ada di dalam garis pangkal kepulauan Indonesia tidak perlu diragukan dan telah diakui dunia internasional.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran kembali di tahun-tahun cerah

Mendag soal Tahu Lenyap di Pasar DKI******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membantah temuan CNNIndonesia.com soal tahuyang lenyap di pasar DKI Jakarta dan Depok  karena perajin mogok produksi imbas harga kedelaimahal.

Ia mengklaim tahu masih ada di pasar. Hal itu terbukti karena Zulkifli masih makan tahu pagi ini.

"Engga (langka) saya masih makan tahu tadi pagi, jangan panas-panasin kamu," ujarnya di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Rabu (7/12).

Lalu, kedelai itu pun nanti akan dijual dengan subsidi Rp1.000 ker kilogram (kg).

"Tapi (barangnya) belum sampai, impornya dari Amerika sana, jauh perlu waktu. Mungkin akhir Desember (baru sampai)," imbuh Zulkifli.

Sebelumnya, tahu sudah tidak dijual lagi di pasar area DKI Jakarta dan Depok, Jawa Barat. Hal itu terjadi karena produsen mogok produksi imbas harga kedelai yang mahal.

Pedagang pun akan menaikkan harga tahu demi menyiasati kenaikan harga kedelai.

Yuni selaku penjual tahu dan tempe di Pasar Kemiri Muka, Depok, Jawa Barat menjelaskan kenaikan harga tahu dalam beberapa hari mendatang sulit dihindari. Pasalnya, langkah produsen menyiasati kenaikan harga kedelai dengan mengecilkan ukuran tahu dianggap sudah tidak mempan.

"Tahu gak ada, kosong sudah dua hari. Harganya mau naik. Kalau tahu kan sistemnya bos, anak buahnya harus banyak. Bakal ada lagi Kamis (8/12), naik langsung harganya," kata Yuni kepada CNNIndonesia.com Selasa (6/12) kemarin.

Kendati, Yuni belum mengetahui harga tahu bakal naik hingga berapa. Terlepas dari harga tahu yang bakal naik, Yuni sudah menaikkan harga tempe terlebih dahulu.

Sementara itu, Di PD Pasar Jaya Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Ipang selaku penjual tahu dan tempe tak lagi menjajakan tahu. Ia menuturkan sudah sejak Senin kemarin tahu tidak dijual.

"Tahu gak ada, dua hari demo (dari Senin). Sekarang ada demo Paguyuban Penjual Tahu se-Jabodetabek dan Banten. Mogok, semua setop produksi, jadi sama sekali (tahu) gak ada," katanya.

Menurutnya, kecil kemungkinan mengharapkan penurunan harga kedelai dari pemerintah. Oleh karena itu, langkah ini diambil untuk memberikan kesadaran kepada para pembeli bahwa tahu bakal mengalami kenaikan harga.

[Gambas:Video CNN]

Ia menambahkan aksi mogok produksi ini dijadwalkan selesai pada Rabu (7/12) dan bakal dibarengi dengan kenaikan harga tahu sebesar Rp500 per bungkus.

Ipang tadinya menjual tahu isi 10 buah dengan harga Rp7.000. Ia bakal kembali menjual tahu pada Kamis (8/12) setelah aksi mogok produksi selesai. Sementara itu, ia masih menjual tempe seharga Rp7.000 per papan

Cahaya Suci Wilayah Bintang

4 Kursi Pimpinan Tinggi Madya Otorita IKN Kosong, Mau Ngelamar?******

Koordinator Tim Informasi dan Komunikasi Tim Transisi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Sidik Pramono menyebut masih ada 4 jabatan pimpinan tinggi(JPT) madya yang masih kosong.

Saat ini, pihaknya membuka lowongan dan melakukan perekrutan untuk mengisi posisi tersebut. "Presiden telah membentuk Panitia Seleksi JPT madya di lingkungan otorita IKN untuk mengisi 4 posisi itu," ujarnya dilansir Antara di Samarinda, Sabtu (3/12).

Pembentukan panitia seleksi ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 140/TPA, tanggal 30 November 2022 tentang Pembentukan Pantia Seleksi JPT Madya di Lingkungan Otorita IKN.

Sedangkan empat posisi lowong yang dilakukan perekrutan itu adalah Deputi Bidang Perencanaan dan Pertanahan, Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi, serta Deputi Bidang Sarana dan Prasarana.

Untuk panitia seleksi, kata Sidik, terdiri atas Ketua yang dijabat oleh Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, Sekretaris dijabat oleh Achmad Jaka Santos Adiwijaya, dan sejumlah anggota panitia.

Berdasarkan Peraturan Kepala Otorita IKN Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Otorita IKN, susunan organisasi di bawah kepala dan wakil kepala Otorita IKN akan diisi oleh sejumlah JPT madya di lingkungan Otorita IKN.

JPT madya di bawah IKN itu adalah sekretariat, deputi bidang perencanaan dan pertanahan, deputi bidang pengendalian pembangunan, deputi bidang sosial, budaya, dan pemberdayaan masyarakat.

Kemudian, deputi bidang transformasi hijau dan digital, deputi bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam, deputi bidang pendanaan dan investasi, deputi bidang sarana dan prasarana, serta unit kerja hukum dan kepatuhan.

Sebelumnya, pada 13 Oktober 2022, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono melantik lima JPT Madya Otorita IKN, yakni sekretaris, deputi bidang pengendalian pembangunan, deputi bidang transformasi hijau dan digital, deputi lingkungan hidup dan sumber daya alam, serta kepala unit hukum dan kepatuhan Otorita IKN.

"Pengisian jabatan dilakukan segera karena UU IKN mengharuskan Otorita IKN beroperasi paling lambat akhir tahun 2022. Pada 10 November lalu, Otorita IKN juga telah membuka seleksi terbuka untuk mengisi 27 posisi jabatan kepala biro atau direktur di lingkungan Otorita IKN," tandas Sidik.

[Gambas:Video CNN]

Guizhi Tongjian

RUU Perkoperasian, Pinjol 'Ngaku' Koperasi Akan Dipidana 3 Tahun******

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) menyatakan pelaku praktik koperasiyang menyimpang bakal terancam sanksi pidana hingga 3 tahun. Hal itu akan diatur dalam UU Perkoperasian yang baru sebagai pengganti UU Nomor 25 Tahun 1992.

Deputi Bidang Perkoperasian Kemenkop UKM Ahmad Zabadi mengungkapkan regulasi yang ada saat ini hanya memberi wewenang pihaknya untuk menjatuhkan sanksi administratif, seperti teguran dan pencabutan izin, yang tidak menimbulkan efek jera.

"Terkait dengan praktik-praktik koperasi yang menyimpang, pihak-pihak yang 'memakai' koperasi sebagai jubah bisnis padahal praktiknya rentenir, pinjol ilegal, dan sebagainya, bisa terjadi karena di dalam regulasi tidak ada sanksi pidana," ujar Zabadi dalam Diskusi Santai dengan Redaktur Media di Jakarta pada Rabu (7/12).

Aturan serupa juga sudah diterapkan pada sektor lain seperti perbankan dan asuransi

"Kami tentu tidak ingin mengedepankan sanksi pidana sebagai isu utama, tidak. Tapi, isu utamanya adalah jangan sampai orang yang tidak bertanggung jawab hanya menggunakan koperasi sebagai jubah padahal praktiknya bertentangan dengan prinsip koperasi," terangnya.

Dalam RUU perkoperasian, jelas Zabadi, sanksi denda bagi pelaku praktik koperasi menyimpang diusulkan berkisar Rp1 miliar hingga Rp3 miliar dan sanksi pidana berkisar 1 tahun hingga 3 tahun. Adapun hukuman terberat akan dijatuhkan pada pelaku yang menyalahgunakan nama koperasi.

Bentuk LPS Koperasi

Pada kesempatan yang sama, Zabadi juga mengungkap usul pembentukan lembaga penjaminan simpanan (LPS) bagi koperasi simpan pinjam (KSP) dalam RUU Perkoperasian.

Menurut Zabadi, keberadaan LPS koperasi akan mencerminkan komitmen esensial dari negara untuk melindungi simpanan anggota koperasi dan menempatkan KSP setara dengan lembaga keuangan lain.

Tahun ini saja, sambung Zabadi, sudah terungkap delapan koperasi simpan pinjam (KSP) bermasalah yang menimbulkan kerugian masyarakat karena gagal bayar hingga Rp26 triliun.

Delapan koperasi tersebut terdiri Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sejahtera Bersama, KSP Indosurya, KSP Pracico Inti Sejahtera, KSPPS Pracico Inti Utama, KSP Intidana, Koperasi Jasa Wahana Berkah Sentosa, KSP Lima Garuda dan KSP Timur Pratama Indonesia.

Dengan memiliki lembaga penjaminan, simpanan anggota bisa terlindungi. Adapun mekanisme penjaminannya saat ini masih digodok.

"Kami masih akan mematangkan kembali terkait LPS ini," ujarnya.

RUU perkoperasian sendiri merupakan kelanjutan dari putusan MK yang membatalkan UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Menurut Zabadi, ruu ini bersifat mendesak dan dibutuhkan untuk menggantikan UU Nomor 25 Tahun 1992 yang sudah out of datedlantaran sudah berusia 30 tahun.

Ia menargetkan pembahasannya dengan DPR bisa dilakukan awal tahun depan. Pasalnya, meski tidak masuk Prolegnas 2023, ruu ini bersifat kumulatif terbuka alias dapat diajukan berdasarkan kebutuhan.

"Kami harapkan di awal 2023 kami sudah bisa masuk (pembahasan dengan DPR)," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]