pinjaman online yang aman dan bunga rendah

usaha138 925Jutaan kata 154852Orang-orang telah membaca serialisasi

《pinjaman online yang aman dan bunga rendah》

Ledakan sumur minyak ilegal tewaskan seorang warga di Batanghari******

Jambi (ANTARA) - Ledakan sumur minyak ilegal pada Jumat (9/2) malam di kawasan hutan lindung Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Thaha Syaifuddin Kabupaten Batanghari, Jambi menewaskan seorang warga.

“Ya benar ada satu korban tewas atau meninggal dunia akibat kebakaran hebat di sumur minyak ilegal di Tahura Desa Jebak, Kecamatan Muara Tembesi, Batanghari yang sejak Jumat (9/2) malam terbakar hingga siang ini api belum bisa dipadamkan di lokasi kejadian,” kata Kapolres Batanghari AKBP Bambang Purwanto di Jambi, Sabtu.

Akibat peristiwa tersebut, seorang laki-laki diduga sebagai pekerja sumur minyak ilegal meninggal dengan luka bakar serius. Korban telah dievakuasi dari Puskesmas Jangga Baru ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Hamba Muara Bulian.

Baca juga: Polisi selidiki kebakaran sumur minyak ilegal di Batanghari 

Korban yang meninggal dunia tersebut hingga saat ini masih berada di kamar mayat rumah sakit setempat.

Ia menerangkan kronologi kejadian yang berawal dari sumur yang di bor mengeluarkan gas, sedangkan tidak jauh dari lokasi pengeboran tersebut ada aktivitas pengelasan sehingga menyebabkan kebakaran.

"Untuk kronologinya sementara ini diduga sumur minyak ilegal yang sedang dibor mengeluar gas, namun di sekitar sumur yang berjarak 100 meter ada orang yang sedang kerja bengkel las sehingga menyebabkan percikan api dan membakar enam sumur dan tempat penampungan di sana,” katanya.

Hingga saat ini, kobaran api masih terus terjadi di lokasi, sedangkan akses menuju lokasi kebakaran menjadi kendala petugas menuju tempat kebakaran sumur itu karena hanya bisa dilewati kendaraan roda dua.

Baca juga: Pemilik sumur minyak ilegal serahkan diri ke Polda Jambi 
Baca juga: Satgas Tipikor: Tambang minyak ilegal di Sumsel potensi rugikan negara
Baca juga: Polisi tetapkan tersangka meledaknya sumur minyak ilegal di Muba

Pewarta: Nanang Mairiadi
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024

Ketua MPR Bamsoet pastikan revisi UU Desa disahkan setelah Pemilu 2024******

Tinggal sedikit lagi penyempurnaan dan diketok palu pada masa persidangan yang akan datang.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) memastikan pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi undang-undang setelah Pemilu 2024. "Akan disahkan pada masa sidang DPR RI mendatang. Hal ini mengingat mulai 7 Februari hingga 4 Maret 2024 DPR RI memasuki masa reses," kata Bamsoet dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu.

Berbagai aspirasi dari kepala desa dan perangkat desa, menurut dia, sudah didengar, didalami, dan dibahas secara komprehensif oleh DPR RI bersama Pemerintah. "Tinggal sedikit lagi penyempurnaan dan diketok palu pada masa persidangan yang akan datang," ujarnya. Bamsoet mengemukakan bahwa titik cerah revisi UU Desa sudah terlihat dari kesepakatan pada pembahasan tingkat pertama antara Badan Legislasi DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri pada hari Senin (5/2/), bahwa masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dengan maksimal dua periode. Sebelumnya, 6 tahun dengan maksimal tiga periode. Selain masa jabatan kepala desa, kata dia, hal lainnya sudah dibahas dalam revisi UU Desa terkait dengan penyisipan Pasal 5A tentang pemberian dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi.

Berikutnya ketentuan Pasal 26, Pasal 50A, dan Pasal 62 ditambah pengaturan terkait dengan pemberian tunjangan purnatugas satu kali di akhir masa jabatan kepala desa, BPD, dan perangkat desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa. Pasal lainnya, lanjut Bamsoet, Pasal 34A terkait dengan syarat jumlah calon kepala desa dalam pilkades, ketentuan Pasal 72 mengenai sumber pendapatan desa, serta Pasal 118 terkait dengan peralihan, dan ketentuan Pasal 121A mengenai pemantauan dan peninjauan undang-undang, sudah disisipkan dalam revisi UU tersebut. Bamsoet menegaskan bahwa revisi UU Desa harus bermuara pada peningkatan pembangunan desa yang berdampak pada stimulan bagi perubahan sosial dan pemberdayaan masyarakat desa. Pembangunan desa, menurut dia, memiliki peran sentral dalam dua aspek penting, yaitu upaya pengentasan masyarakat dari kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah serta antara desa dan kota. Insentif fiskal yang dihadirkan melalui program dana desa, lanjut Bamsoet, harus dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin agar tepat sasaran sehingga dapat menjadi stimulus pembangunan desa. "Pembangunan desa harus mampu menghidupkan daya saing. Harus ada upaya sungguh-sungguh untuk memajukan desa sehingga menarik minat generasi muda untuk tinggal di desa dan membangun desa," katanya.

Baca juga: Puan sebut perangkat desa setuju revisi UU Desa dibahas usai pemilu
Baca juga: Setelah sampaikan aspirasi di DPR, kades diminta kembali bertugas

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：hbo365、pola room gacor fafafa hari ini、hobislot

Terkait：slot judi gacor、cara kredit laptop di akulaku、buku tafsir mimpi 3d terlengkap、www slot hoki win、rupiah 7 slot、gacor hari ini、sangsultantoto、juara hoki link alternatif、supercuanslot、76 erek

---

---

bab terbaru：erek 50 2d（2024-07-09）

Perbarui waktu：2024-07-09