link slot maxwin hari ini

Catatan Berburu Hantu Maoshan

Menilik Celah Korupsi Makan Siang Gratis Ala Prabowo******

Rencana programmakan siang gratis semakin menjadi sorotan usai pasanganPrabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul versi real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) di pemilu 2024.

Program ini pun sudah mulai dibahas dalam persiapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Bahkan, sejumlah menteri di Presiden Joko Widodo mengamini adanya pembahasan tersebut dalam Rapat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta pada Senin (26/2).

Sedangkan alokasi anggarannya akan menyesuaikan dengan jumlah penerima tersebut. Namun, Airlangga menyebut kisaran per anak mendapatkan jatah makan siang gratis Rp15 ribu, di luar susu.

Sementara itu, Tim Kampanye Nasional (TKN) menyebut program makan siang dan susu gratis itu memerlukan Rp120 triliun di tahun pertama, yang akan dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Budiman Sudjatmiko menyebut nantinya secara total pembiayaan penuh yang diperlukan untuk melaksanakan program ini mencapai Rp450 triliun per tahun.

Namun, program ini mendapat kritikan termasuk dari Guru Besar dan Kepala Pusat Bioteknologi IPB University Dwi Andreas Santosa. Andreas mengatakan anggaran untuk program yang berbentuk natura alias barang banyak disunat dan diselewengkan.

"Ini (makan siang dan susu gratis) program yang aneh menurut saya, karena akan menghabiskan anggaran yang sangat besar sekitar Rp400 triliun-Rp500 triliun per tahun," kata Andreas dalam diskusi virtual Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Selasa (27/2).

Lihat Juga : CT: Saya Tidak Akan Jadi Menteri di Kabinet Berikutnya

Lantas apa di mana saja celah korupsi program makan siang gratis?

1. Nepotisme alias kongkalikong kontrak pemerintah dengan suplier tertentu

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P. Sasmita mengatakan tidak ada yang bisa menjamin setiap kontrak pengadaan barang dilakukan secara adil dan terbuka. Bisa saja terjadi kongkalikong atau KKN antara lembaga pemerintah yang memegang wewenang anggaran dengan suplier-suplier yang akan mengadakan barang.

"Semua pihak yang terlibat dalam rantai pengadaan makan siang gratis berpotensi melakukan korupsi, mulai dari lembaga pemerintah pemegang wewenang anggarannya sampai pada suplier akhir," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (29/2).

Senada, Direktur Center of Economic and Law (CELIOS) Bhima Yudhistira juga khawatir program ini hanya dinikmati oleh suplier seperti katering atau jasa makanan minuman yang punya kedekatan dengan pemerintah pusat.

"Sehingga tidak benar semuanya akan mengalir ke pelaku UMKM," katanya.

2. Jumlah penerima tidak sesuai

Ronny mengatakan tak ada yang bisa memastikan apakah penerima makan siang gratis merupakan penerima yang nyata atau fiktif. Banyaknya penerima program tersebut, sambungnya, membuat sulit dilakukan pengecekan satu per satu.

"Kalau ada aja sejuta penerima fiktif, dikali Rp15 ribu, dikali 25 hari sekolah dalam sebulan, nilainya sudah Rp375 miliar. Bagaimana kalau setahun?" katanya.

3. Lemahnya pengawasan

Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengatakan celah korupsi lainnya adalah makan yang dibagikan tidak sesuai dengan anggaran sebesar Rp15 ribu per penerima. Kondisi tersebut disebabkan panjangnya rantai pengadaan, serta banyaknya pihak yang terlibat, namun pengawasan lemah.

"Bisa jadi yang dibelanjakan tidak Rp15 ribu, apalagi kalau rantai atau aktor yang terlibat makin banyak," katanya.

Senada, Bhima mengatakan anggaran yang dikorupsi bisa terjadi karena pengawasan yang tidak memadai. Bisa saja daerah yang persepsi korupsinya rendah dan pengawasan lebih baik mungkin akan efektif.

"Namun daerah-daerah yang selama ini tingkat korupsinya tinggi kemudian pengadaan barang jasanya belum optimal nah di di situ justru akan meleset dari sasaran dan menyebabkan masalah korupsi," katanya.

Lantas bagaimana mengantisipasi agar tidak terjadi korupsi?

Ronny mengatakan pemerintah jangan buru-buru menganggarkan program makan siang gratis dalam APBN. Desain program tersebut harus jelas dan diawasi publik mulai dari perencanaan sampai pada pengawasan.

"Setelah dianggarkan, semua lembaga pengawasan pemerintah sampai dengan NGO semestinya dilibatkan di satu sisi. Mekanisme pengawasannya dan pelaporannya harus jelas," katanya.

Sementara itu, Bhima mengatakan pemerintah seharusnya tidak bernafsu langsung menyelenggarakan program tersebut di tingkat nasional. Program makan siang gratis, katanya, bisa dilakukan secara bertahap dimulai di kabupaten yang tingkat stuntingnya tinggi.

"Di situ kemudian dilakukan evaluasi termasuk transparansi anggaran dan efektif enggak program makan siang itu menurunkan gizi buruk," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Yutian

Komentari Keputusan DKPP, Anies: Jangan Ada Pelanggaran Lagi******

“Jadi, ini peringatan bagi semua, jangan ada pelanggaran,” ujarnya sebagaimana dilansir Antara.

Oleh sebab itu, kata Anies, momentum ini bisa menjadi refleksi bagi semua pihak agar dapat mengoreksi peristiwa yang sedang terjadi dalam rangka menyongsong Pemilu 2024.

“Banyak pihak sudah menyuarakan tentang dilucutinya demokrasi, direndahkannya etika,” ucap Anies.

Mengenai kemungkinan Koalisi Perubahan maupun Timnas AMIN (Anies-Muhaimin) bakal mengusulkan agar Ketua KPU Hasyim Asy’ari layak dipecat seusai divonis DKPP, Anies secara eksplisit tidak menyinggung soal itu. Namun, Anies menegaskan ada pihak-pihak yang telah mencederai demokrasi.

“Kalau itu (pemecatan), kami tidak ada komentar. Tetapi, prinsipnya, kami becik ketitik, olo ketoro. Yang baik akan terlihat, yang buruk akan terkuak. Ini tinggal sembilan hari. Yuk ini jadi peringatan jangan ada yang melakukan pelanggaran etika supaya tidak mencederai pemilu besok,” katanya.

Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memvonis Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari dan enam anggota lainnya melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.

Hasyim Asy’ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan.

Hasyim bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).

Satu tujuan untuk menaklukkan kota

Dirut MAPB, Emiten Pengelola Starbucks Mengundurkan Diri******

Direktur Utama PTMap Boga Adiperkasa Tbk Anthony Cottan mengundurkan diri dari jabatannya pada Selasa (27/2).

Hal tersebut disampaikan perusahaan lewat keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI).

"Perseroan telah menerima surat pengunduran diri Bapak Anthony Cottan dari jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan efektif terhitung sejak tanggal surat pengunduran dirinya," ujar Corporate Secretary PT Map Boga Adiperkasa Liryawati, Jumat (1/3).

Sejumlah merek ternama berada di bawah perusahaan tersebut di antaranya Starbucks, Pizza Marzano, Krispy Kreme, Cold Stone Creamery, Godiva, PAUL Bakery, Genki Sushi dan Subway.

Sebelum pengangkatannya sebagai direktur utama, Anthony Cottan menjabat sebagai direktur divisi food untuk PT Mitra Adiperkasa Tbk dari 2001 sampai 2016.

Pada periode 1989 - 2001 sebelum bergabung dengan perusahaan, Anthony Cottan menjabat di Club Corporation Asia sebagai general manager, yang menaungi sejumlah negara ASEAN selama 12 tahun masa jabatannya.

[Gambas:Video CNN]

Kitab Neraka

Puan Sampaikan Pantun Sindiran Soal Pemilu******

Oleh karena itu, Puan berharap praktik demokrasi di Tanah Air akan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.

“DPR RI melalui alat kelengkapannya dan fungsi konstitusionalnya memastikan bahwa seluruh aparat negara harus dapat menciptakan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya, yang memungkinkan adanya praktik kebebasan memilih secara bebas, jujur, adil, setara, dan rahasia,” terangnya sebagaimana dikabarkan Antara.

Lebih lanjut, Puan menyatakan DPR melalui alat kelengkapan dewan akan selalu mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait pemilu, serta mengawasi netralitas aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI dan Polri, syarat dan ketentuan berkampanye, KPU, hingga Bawaslu.

Dia juga mengingatkan bahwa pemungutan suara Pemilu 2024 semakin dekat dan tinggal delapan hari lagi. Menurut Puan, kemeriahan para calon dalam Pemilu 2024 telah hadir menyemarakkan pesta demokrasi sejak tahap kampanye pada 28 November 2023.

“Baliho, spanduk, umbul-umbul, dan lain sebagainya terpasang di setiap tempat. Ada yang dipaku pada pohon-pohon, bergantungan pada pagar-pagar jalan, bahkan ada yang sampai pagarnya roboh,” kata Puan.

Oleh karena itu, dia mengajak seluruh rakyat Indonesia yang sudah memiliki hak suara untuk berpartisipasi dalam Pemilu 2024. Dukungan dari rakyat terhadap Pemilu 2024 dapat berkontribusi terhadap kemajuan negara.

“Bagi rakyat, yang terpenting dalam pemilu adalah jalan untuk menentukan hidupnya menjadi lebih sejahtera, hidup yang lebih mudah, hidup yang lebih nyaman,” ujar Puan.

Fagositosis gen tanpa batas

BRI Umumkan Pembagian Dividen Rp48,10 T usai RUPST 2024******

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2024 di Jakarta menyatakan menyetujui pembagian dividen sebesar Rp48,10 triliun atau per saham sebesar Rp319, setara dividend payout ratio kurang lebih 80,04 persen dari laba atribusi.

Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan, dengan pembayaran Dividen untuk Laba Tahun Buku 2023, CAR Perseroan tetap terjaga pada kisaran 20 persen, atau tetap di atas ketentuan minimum regulator. Dividen tersebut tercatat meningkat 10,59 persen dibandingkan nominal pada tahun 2023 sebesar Rp43,49 triliun.

"Perseroan memiliki struktur modal yang kuat dan likuiditas yang cukup dalam rangka ekspansi bisnis dan antisipasi risiko yang mungkin terjadi dalam pengelolaan bank," kata Sunarso.

Sunarso menyebut, hal itu sekaligus membuktikan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki fungsi agent of development dan value creator seperti BRI dapat menjalankan peran economic dan social value secara bersamaan.

"Melalui pembayaran pajak dan dividen, laba tersebut akan kembali ke negara sebagai pemegang saham mayoritas. Selanjutnya, laba ini digunakan untuk kepentingan rakyat Indonesia melalui berbagai program pemerintah," ujar Sunarso.

Agenda RUPST dan Perubahan Struktur BRI

Pada RUPST 2024, setidaknya ada tujuh agenda, dua di antaranya adalah perubahan jajaran komisaris dan jajaran direksi.

Kelima agenda RUPST lainnya adalah sebagai berikut.

• Menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, menyetujui Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2023, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas tindakan oengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023.
• Menetapkan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) untuk Tahun Buku 2024, serta tantiem untuk Tahun Buku 2023, bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
• Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024 serta Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk Tahun 2024.
• Menyetujui laporan Realisasi Penggunaan Dana, yang terkait laporan realisasi penggunaan dana obligasi subordinasi IV BRI tahun 2023 dan obligasi berwawasan lingkungan berkelanjutan I tahap II BRI tahun 2023.
• Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terakhir.

Adapun perubahan struktur jajaran komisaris dan direksi perseroan seperti berikut:

Perseroan memberhentikan dengan hormat dan mengangkat kembali Catur Budi Harto sebagai Wakil Direktur Utama BRI, Agus Noorsanto sebagai Direktur Bisnis Wholesale & Kelembagaan dan Agus Sudiarto sebagai Direktur Manajemen Risiko.

RUPST memberhentikan dengan hormat Hendrikus Ivo sebagai Komisaris Independen dan mengangkat Haryo Baskoro Wicaksono sebagai Komisaris Independen BRI.

RUPST lalu memutuskan mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi Perseroan, di antaranya Direktur Bisnis Kecil dan Menengah menjadi Direktur Commercial, Small, and Medium Business serta Direktur Jaringan dan Layanan menjadi Direktur Retail Funding and Distribution.

Sehingga, RUPST mengalihkan penugasan Amam Sukriyanto semula Direktur Bisnis Kecil dan Menengah menjadi Direktur Commercial, Small, and Medium Business dan Andrijanto semula Direktur Jaringan dan Layanan menjadi Direktur Retail Funding and Distribution.

Dewan Komisaris

Komisaris Utama
Kartika Wirjoatmodjo

Wakil Komisaris Utama / Komisaris Independen
Rofikoh Rokhim

Komisaris
Awan Nurmawan Nuh

Komisaris
Rabin Indrajad Hattari

Komisaris Independen
Dwi Ria Latifa

Komisaris Independen
Heri Sunaryadi

Komisaris Independen
Paripurna Poerwoko Sugarda

Komisaris Independen
Agus Riswanto

Komisaris Independen
Numaria Sarosa

Komisaris Independen
Haryo Baskoro Wicaksono

Anggota Direksi

Direktur Utama
Sunarso

Wakil Direktur Utama
Catur Budi Harto

Direktur Keuangan
Viviana Dyah Ayu R.K

Direktur Bisnis Wholesale & Kelembagaan
Agus Noorsanto

Direktur Bisnis Mikro
Supari

Direktur Digital dan Teknologi Informasi
Arga Mahanana Nugraha

Direktur Commercial, Small & Medium Business
Amam Sukriyanto

Direktur Retail Funding & Distribution
Andrijanto

Direktur Human Capital
Agus Winardono

Direktur Manajemen Risiko
Agus Sudiarto

Direktur Bisnis Konsumer
Handayani

Direktur Kepatuhan
Ahmad Solichin Lutfiyanto

Para anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat diwajibkan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memenuhi ketentuan yang berlaku sebelum melaksanakan tugas dan fungsi jabatan.

Sunarso menambahkan, RUPST 2024 mengokohkan komitmen BRI untuk memperkuat kapabilitas retail banking dan mengoptimalkan kontribusi perusahaan anak.

"Strategi tersebut akan berfokus pada pengelolaan assets & liabilities yang lebih produktif, diversifikasi sumber pertumbuhan, keandalan pendukung operasional serta implementasi prinsip-prinsip ESG agar memberi nilai positif bagi lingkungan, dan BRI mampu men-deliver value beyond profit secara berkelanjutan," katanya.

Mimpi adalah raja

Yayasan Jenang Indonesia Ajak Siswa SD Nikmati Kuliner Jenang Khas Solo******

Ketua Dewan Pembina Yayasan Jenang Indonesia, Slamet Rahardjo, mengatakan kegiatan tersebut merupakan ngiras jenang.Kata ngiras dalam Bahasa Jawa berarti makan di warung. Anak-anak diajak makan jenang langsung di tempat.

“Harapan kita biar anak-anak ini tahu tentang jenang, ini kan ada bermacam-macam jenang mutiara, grendul, dan sebagainya,” kata dia.

Slamet menjelaskan acara ini sekaligus bertujuan memberikan edukasi kepada anak-anak lantaran mereka yang bakal mewarisi kuliner khas Solo itu. 

“Sehingga kita harus banyak perhatian dan banyak mereka terlibat. Apalagi ada tujuh belas jenang yang khas di Solo, mereka harus mengerti, caranya dengan kegiatan seperti ini, kata dia.

Pegiat Yayasan Jenang Indonesia, Heru Mataya, mengatakan kegiatan ngiras jenang tersebut merupakan bagian dari Festival Jenang pada 17 Februari 2024. Dia ingin melalui kegiatan tersebut pihaknya bisa lebih mendekatkan jenang ke masyarakat, terutama untuk anak-anak.

“Memberikan kesempatan untuk anak-anak agar bisa datang ke warung, merasakan langsung jenang, dan mendapatkan ceria langsung dari penjual, lalu anak bisa bertanya langsung,” kata dia.

Menurut dia, anak-anak yang hadir ternyata cukup asing dengan makanan jenang. Dia mengatakan ini menjadi tanda kalau jenang tidak segera dikenalkan ke generasi yang lebih muda, bisa saja semakin terlupakan.

“Nah ini salah satu cara untuk melestarikan jenang, maka kita harus kenalkan salah satu kuliner Solo itu untuk anak-anak ya, karena mereka generasi yang nantinya terus berkembang,” kata dia.