slot online terpercaya gacor

Dandani pakaian wanita, Laksamana

OJK Ungkap Aplikasi Tamasia Bodong Sejak 2018******

Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengaku telah menghentikan operasional toko emasdigitalTamasia (PT Tamasia Global Sharia) sejak 2018. Alasannya, Tamasia tidak memiliki izin Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan.

"Tamasia sudah dihentikan kegiatannya oleh Satgas Waspada Investasi pada Oktober 2018," ungkap Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing dikutip dari CNBC Indonesia, Jumat (20/1).

Menurut Tongam, Tamasia sudah diminta mengurus izin ke Bappebti. Namun, hingga saat ini belum ada nama PT Tamasia Global Sharia yang masuk dalam daftar 5 perusahaan yang mengantongi izin sebagai pedagang emas di situs Bappebti per Selasa (17/1) lalu.

Tongam pun meminta masyarakat yang merasa dirugikan oleh Tamasia untuk segera melapor ke polisi. Ia menyarankan agar korban segera melakukan proses hukum.

Kasus Tamasia ramai usai perusahaan itu meminta penggunanya menjual emas dengan harga Rp800 ribu per gram maksimal hingga 15 Februari 2023. Harga ini jauh lebih rendah dibandingkan harga jual emas Antam pada periode yang sama, yakni Rp1,042 juta per gram.

Hal tersebut diketahui berdasarkan cuitan warganet di Twitter dengan nama akun @adrsbg. Dalam cuitannya itu ia melampirkan pengumuman dari Tamasia yang akan mengubah model bisnis mereka.

Berdasarkan pengumuman yang @adrsbg unggah, bisnis Tamasia akan bertransformasi menjadi pembelian logam mulia/tama gold/emas fisik melalui media online yang akan sampai di tangan pelanggan setelah pembelian terjadi.

Karenanya, Tamasia mengimbau seluruh penggunanya yang memiliki saldo di akun aplikasi untuk melakukan proses jual emas sampai 15 Februari 2023 sekaligus menyampaikan permintaan maaf.

"Parah banget @Tamasia_ID sudah gak bisa diakses dari awal tahun, sekarang tiba-tiba maksa buat jual karena mereka ganti bisnis model dan harga jualnya cuman dihargai Rp800 ribu?" tulis @adrsbg.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran kembali di tahun-tahun cerah

PUPR Akan Bangun 444 Km Jalan Baru di 2023******

Kementerian PUPRmenargetkan bisa membangun jalanbaru sepanjang 444 kilometer (km) di seluruh wilayah di Indonesia di 2023.

Supaya target itu bisa tercapai, mereka telah mempersiapkan anggaran Rp26,31 triliun. Anggaran itu termasuk untuk revitalisasi jalan yang sudah ada.

Pada tahun ini Kementerian PUPR mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp125,22 triliun. Dari jumlah tersebut sebesar Rp49,31 triliun bakal digunakan untuk pembangunan di bidang bina marga mulai dari jalan, jembatan, hingga revitalisasi drainase.

Ia merinci selain Jalan Geumpang-Pameue, jalan baru yang bakal dibangun adalah Lahewa Alulu-Bts Nias (Sumut), Teluk Tapang-Bunga Tanjung (Sumber), Toapejat-Rokot-Sioban-Katiet (Sumber), Teluk Buton-Klarik (Kepri), lingkar Utara Jatigede (jabar), Tepus-Jeruk Wudel II (DIY), dan lingkar Tuban dan lingkar Utara Lamongan (Jatim).

Lalu, Rasau-Jasa-Bts Negara (Kalbar), Siding/Seluas-Sekayan/Entikon (Kalbar), Malinau-Semamu (Kaltara), Singaraja-Mengwtani (Bali), Oenaek-Saenam-Numpo (NTT). GORR (Gorontalo) Bypass Mamminasasta (Sulsel), Kei Besar dan Buru (Maluku).

Kemudian, pembangunan jalan di Sofi-Wayabula II (Malut), Towo Hitam-Oksibil (Papua), Kwatisore-Kp Muri (Papua), Kemiri-Depapre (Papua), PLBN Yetelkun (Papua), dan lingkar Sorong (Papua Barat).

Tak hanya itu, Kementerian PUPR juga bakal meningkatkan kapasitas dan preservasi struktur di sepanjang 3.638,36 km jalan yang sudah ada saat ini.

Sedangkan untuk infrastruktur jembatan, kementerian mengalokasikan anggaran sebesar Rp6,69 triliun. Dana ini bakal digunakan untuk pembangunan dan duplikasi jembatan sepanjang 8.255 meter, serta preservasi dan penggantian jembatan sepanjang 106.923,98 meter.

Berdasarkan data Kementerian PUPR, pada 2023 juga dialokasikan anggaran sebesar Rp25,03 triliun di bidang cipta karya. Dana ini bakal digunakan untuk pengadaan air minum, sanitasi, pengembangan kawasan permukiman, membangun gedung, rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana pendidikan, hingga sarana olahraga dan pasar.

Selanjutnya anggaran juga dialokasikan sebanyak Rp41,95 triliun untuk bidang sumber daya air, termasuk di proyek IKN. Anggaran bakal digunakan untuk pembangunan bendungan dan danau, irigasi dan rawa, pengadaan tanah, hingga pembangunan embung dan prasarana air baku.

"Jadi di 2023-2024 memang kami fokuskan dioperasikan bangunan yang sudah dibangun, pemeliharaan yang sudah dibangun dan mengoptimalkan mungkin yang belum optimal, dan merehabilitasi yang mungkin sudah perlu diperbaiki," pungkas Basuki.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Elang Salju

YLKI Minta Pemerintah Bentuk Pengawas Perlindungan Konsumen Properti******

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk membuat pengawas perlindungan konsumen properti.

Pasalnya, dari aduan konsumen individu sepanjang 2022, sektor perumahan menempati posisi keempat dengan 7,3 persen. Persentase ini menunjukkan 64 individu dari total 882 keluhan melapor pada YLKI terkait masalah perumahan.

Secara rinci masalah terbesar dari perumahan adalah refund atau pengembalian dana sebesar 27 persen, diikuti pembangunan mangkrak 21 persen, dokumen yang tidak terpenuhi 15 persen, dan lainnya.

Selain itu, menurutnya, berdasarkan UU Np 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, mestinya kementerian sektoral harus membuat peraturan teknis terkait perlindungan konsumen,

"Kementerian PUPR mestinya mengeluarkan aturan atau pedoman teknis perlindungan konsumen di sektor perumahan, dan ini jadi acuan bagi pengembang dan konsumen ketika membeli properti dan ada masalah," ungkapnya.

Sudaryarmo mengungkapkan persoalan dalam bidang perumahan selama 10 tahun terakhir terus berulang. Bahkan, lima tahun belakangan keluhan terkait perumahan selalu masuk dalam lima besar. Salah satu alasannya adalah praktik pre-project selling yang marak dilakukan.

"Jadi developer bisa jual rumah sebelum unit itu jadi. Ini yang banyak menimbulkan persoalan. Titik kritisnya ada di pemasaran dan jaminan hukum, konstruksi, dan pembangunan, ini konsumen minim perlindungan," paparnya.

Selain itu, beberapa tahun terakhir tren aduan konsumen berubah dari mayoritas di hunian horizontal atau rumah tapak menjadi hunian vertikal semacam apartemen serta rumah susun.

Masalah yang paling banyak terjadi adalah delivery atau serah terima unit dan sertifikasi. Dalam hal sertifikasi terdapat dua aktor yang kerap bermasalah yaitu developer atau pengembang dan pemerintah daerah.

Masalah yang datang dari Pemda paling banyak adalah ketiadaan peraturan daerah (Perda) Pertelaan. Artinya, Pemda tersebut memberikan izin mendirikan bangunan (IMB) tanpa memiliki perda pertelaan.

"Jadi ketika dibangun, dan diserahterimakan, konsumen bayar lunas, sertifikat satuan rumah susun itu tidak bisa diproses karena tidak ada Perda. Ini harus jadi perhatian, kalau belum punya Perda Pertelaan ya jangan kasih IMB hunian vertikal," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Gerbang Bayangan Langit

Bappebti 'Nawar' ke Zulhas soal Waktu Penetapan Harga Acuan CPO******

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengaku bernegosiasi dengan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan terkait waktu penetapan harga acuan crude palm oil (CPO) agar tak mengikuti Malaysia.

Plt Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko mengaku sudah merencanakan pengaturan harga acuan komoditas di bursa, termasuk CPO. Bahkan, progress road map penentuan harga acuan sudah 60 sampai 70 persen.

Namun, Bappebti menerima beberapa masukan dari kementerian dan lembaga terkait, termasuk dari Mendag Zulhas. Oleh karena itu, ia mengatakan Bappebti bakal memperbaiki road map tersebut sesuai dengan masukan yang diterima.

Didid lantas menyinggung soal sejarah pembentukan Bursa Derivatif Malaysia (Malaysia Derivative Exchange/MDX). Ia mengklaim bahkan bursa Malaysia tersebut butuh waktu lebih dari 5 tahun untuk menentukan harga acuan.

Didid mengatakan road map tersebut diharapkan bisa tuntas dalam 2 pekan ke depan. Setelah road map selesai, Bappebti masih harus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain.

Plt Kepala Bappebti itu mencontohkan bahwa pihaknya masih harus berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian yang berwenang dari sisi penanaman sampai hasil tandan buah segar (TBS) kelapa sawit. Kemudian, Kementerian Perindustrian yang mengurusi dari TBS masuk ke pabrik kelapa sawit sampai menjadi CPO dan segala produk turunannya.

Ada juga pertemuan dengan beberapa BUMN, seperti PT Perkebunan Nusantara (Persero). Selain itu, Didid menerangkan pihaknya juga harus bersua beberapa asosiasi petani hingga pengusaha kelapa sawit membahas harga acuan tersebut.

"Dengan rencana kerja tersebut kami optimistis Mei atau Juni (2023) selambat-lambatnya maka CPO sudah akan masuk ke dalam bursa," pungkasnya.

Sebelumnya, Zulhas memang mendorong Bappebti untuk membentuk referensi harga komoditi di bursa berjangka milik Indonesia sendiri. Ia menargetkan harga referensi pertama yang akan dibuat adalah untuk produk kelapa sawit.

Zulhas mengatakan saat ini Indonesia masih merujuk pada bursa Malaysia terkait harga CPO. Padahal, produksi CPO Indonesia jauh lebih besar dari Negeri Jiran.

"Ya sawit, masa kita patokan ke negara tetangga padahal produksi kita paling besar. Dengan segala kewenangan yang kita miliki Bappebti, kita usahakan sebelum Juni kita sudah punya," ujarnya di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Kamis (19/1).

Menurutnya, Bappebti harus bisa membuat referensi harga komoditi di bursa berjangka milik Indonesia sendiri. Dengan begitu patokan harga komoditas tersebut tidak perlu lagi mengacu pada bursa Malaysia.

Setelah CPO, kata Zulkifli, Bappebti juga membentuk bursa untuk karet, kopi, hingga lada.

[Gambas:Video CNN]

cahaya tanpa debu

Jasa Marga: 340 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jabotabek H******

PT Jasa Marga(Persero) Tbk mencatat sebanyak 340.411 kendaraan meninggalkan Jabotabek pada H-2 hingga H-1 menjelang Imlek2023. Jumlah ini meningkat 7,90 persen dibandingkan lalu lintas (lalin) normal.

Corporate Communication & Community Development Group Head Jasa Marga Lisye Octaviana mengatakan 340.411 kendaraan merupakan angka kumulatif arus lalin dari empat Gerbang Tol (GT) Barrier atau Utama yaitu GT Cikupa (ke arah Merak), GT Ciawi (ke arah Puncak), GT Cikampek Utama (ke arah Trans Jawa), dan GT Kalihurip Utama (ke arah Bandung).

"Untuk distribusi lalu lintas meninggalkan Jabotabek dari ketiga arah yaitu mayoritas sebanyak 157.313 kendaraan (46,21 persen) menuju arah Timur (Trans Jawa dan Bandung), 100.940 kendaraan (29,65 persen) menuju arah Barat (Merak), dan 82.158 kendaraan (24,13 persen) menuju arah Selatan (Puncak)," ujar Lisye dalam keterangan tertulis, Minggu (22/1).

Dengan begitu, total lalin meninggalkan Jabotabek dari arah Trans Jawa dan Bandung melalui kedua GT tersebut adalah sebanyak 157.313 kendaraan, naik 15,57 persen dari lalin normal.

Sementara itu, lalin meninggalkan Jabotabek menuju arah Merak melalui GT Cikupa Jalan Tol Tangerang-Merak sebanyak 100.940 kendaraan, naik 2,66 persen dari lalin normal.

Adapun jumlah kendaraan yang meninggalkan Jabotabek menuju arah Puncak melalui GT Ciawi Jalan Tol Jagorawi sebanyak 82.158 kendaraan, naik 1,36 persen dari lalin normal.

"Jasa Marga mengimbau kepada pengguna jalan untuk mengantisipasi perjalanan sebelum memasuki jalan tol. Pastikan kendaraan maupun pengendara dalam keadaan prima, mematuhi protokol kesehatan (menggunakan masker, cuci tangan dan menjaga jarak) saat berada di rest area, pastikan kecukupan BBM dan saldo uang elektronik serta mematuhi rambu-rambu dan arahan petugas," pungkas Lisye.

[Gambas:Video CNN]

Jiehou tidak untuk dijual

Tiket Masuk Ancol Akan Digratiskan Sebulan Sekali******

PT Pembangunan Jaya Ancol berencana akan menggratiskan tiket masuk kawasan wisata Ancol, JakartaUtara, satu bulan sekali.

"Kesempatan masyarakat untuk masuk ini juga akan kita tambah. Barangkali sebulan sekali, itu kita bebaskan masuk bagi pengunjung," kata Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol, Winarto dalam rapat dengan Komisi B DPRD DKI Jakarta, Kamis (19/1).

Ia mengatakan selama ini, penggratisan tiket masuk Ancol hanya sekali dalam setahun; saat ulang tahun Jakarta.

"Kalau bisa momen-momen tertentu, misalkan hari kemerdekaan, Hari Pahlawan, dan seterusnya supaya masyarakat dapat lebih banyak menikmati kawasan itu," ujar dia.

Winarto mengatakan pihaknya akan terlebih dahulu melakukan uji coba sebelum menerapkannya. Uji coba penggratisan tiket Ancol akan dimulai tahun ini.

"Ini sebagai proses learning, learningproses dari kami, impact-nya seperti apa kalau freeini. Apakah bisa mendorong adanya revenue di dalam atau sejauh mana dia mendorong ini datanya nanti akan kita analisis dulu," kata Winarto.

"Dari situ kita akan tahu efeknya kepada incomekita seperti apa. Harapan kami masih terjaga," imbuh dia.

Dalam rapat tersebut, Winarto juga menyampaikan rencana pihaknya membatasi mobil yang masuk ke Kawasan Ancol. Nantinya, akan disediakan shuttle bus bagi pengunjung dalam bermobilitas di dalam Ancol.

Winarto menyatakan kebijakan itu rencananya akan diterapkan pada 2024.

"Kita akan mendorong sebagian kendaraan supaya enggak masuk dalam Kawasan Ancol, dia akan parkir, kita siapkan area parkir kita siapkan area parkir di sisi bawah ini. Kita sebut unpaid karena dia tidak bayar tiket masuk mobil lagi. Dia hanya bayar parkir sesuai tarif Pemprov DKI," katanya.

[Gambas:Video CNN]