slot 123 login

Tiga harta yang sombong, bos misterius menyayangi istrinya dan sibuk

BPS: Inflasi Januari Capai 5,28 Persen Imbas Harga Makanan dan Rokok******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi sebesar 5,28 persen (year on year/yoy) pada Januari 2023. Pemicu utama inflasi pada Januari adalah kenaikan harga makanan hingga rokok kretek filter. 

Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan untuk inflasi bulanan mencapai 0,34 persen. Ia mengatakan inflasi terjadi karena kenaikan berbagai harga bahan pokok di Tanah Air.

"Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar itu berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Sedangkan kelompok andil deflasi adalah transportasi. Secara month to month, andil terbesar berasal dari beras, cabai merah, ikan segar, cabai rawit, dan rokok kretek filter," katanya dalam konferensi pers, Rabu (1/2).

Berdasarkan provinsi, secara month-to-month, inflasi terjadi di 80 kota sementara 10 kota lainnya mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Pulau Sumatra berada di Kota Gunungsitoli dengan 1,87 persen.

Lalu, di Kalimantan tertinggi ada di Kota Singkawang sebesar 0,45 persen.

Kemudian, inflasi di Jawa tertinggi ada di Cirebon sebesar 1,17 persen. Inflasi di Bali Nusa Tenggara tertinggi ada di Waingapu sebesar 1,16 persen.

Selanjutnya, inflasi di Sulawesi tertinggi ada di Luwuk sebesar 0,74 persen. Lalu, di Maluku dan Papua inflasi tertinggi ada di Sorong sebesar 0,96 persen.

[Gambas:Video CNN]

Era Sihir Super Abadi

Mungkinkah Isi RUU PPRT Hanya Sebatas Formalitas?******

Rencana pemerintah untuk mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) ternyata tak berjalan mulus. Ada berbagai penolakan dan keraguan terhadap aturan yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah berkali-kali menekankan bahwa RUU PPRT ini dibuat untuk melindungi pekerja rumah tangga (PRT). Di mana beleid tersebut akan menjadi landasan dalam mengatur dan mengelola masalah ketenagakerjaan pekerja domestik.

"Dengan adanya UU PPRT ini, persoalan-persoalan terkait pekerja domestik ini dapat kita selesaikan dan memiliki dasar hukum yang sangat jelas," ujarnya saat menerima audiensi Komnas HAM pekan lalu.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mendukung penuh komitmen pemerintah untuk melakukan percepatan pengesahan RUU PPRT menjadi UU.

"Komnas HAM memberi perhatian terhadap kelompok-kelompok rentan dan marginal yang memiliki potensi kuat terhadap pelanggaran hak asasi manusia, baik hak ekonomi sosial budaya maupun hak sipil dan politik," katanya.

Rancangan beleid ini memang sudah digagas sejak 2022 oleh kelompok PRT dan sudah sering dibahas. Namun pembahasan itu tak pernah berhasil menjadi undang-undang.

Karenanya, saat Presiden Jokowi menyampaikan keinginan agar RUU PPRT segera disahkan, banyak PRT yang merasa bersyukur.

Sayangnya, RUU PPRT ini dikabarkan hanya mengatur namun tidak mewajibkan pemberi kerja alias majikan untuk mentaatinya. Bahkan tak ada sanksi baik perdata maupun pidana jika aturan perlindungan dilanggar.

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan bila benar tidak ada sanksi yang diberikan dalam RUU ini, maka sama saja bohong atau bisa disebut hanya sebagai formalitas untuk mengesahkan aturan yang sudah didorong sejak puluhan tahun lalu.

"Kalau hanya mengatur dan tidak ada sanksi, nggak akan memberi efek perlindungan itu sendiri. Kata perlindungan akan jadi hambar, karena bagaimana kalau saya nggak bayar upah? bagaimana kalau saya tidak memberikan libur? Jadi itu perlindungan identik dengan sanksi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (30/1). 

Menurut Timboel, setidaknya perlindungan yang didapatkan PRT dalam negeri setidaknya sama dengan yang diterima pekerja migran Indonesia (PMI). Jika ada majikan yang melanggar, misalnya tidak memberikan gaji dan jam kerja sampai 24 jam, maka diberikan sanksi.

"Di luar aja PMI dilindungi sanksi, tapi di dalam nggak di dilindungi kan nggak adil," imbuhnya.

Selain sanksi, ia menilai hal yang perlu diberikan kepada PRT dalam negeri untuk melindunginya adalah wajib jaminan sosial kesehatan. Misalnya, jamsoskes 5 persen dari gaji, maka bisa 4 persen ditanggung oleh majikan dan 1 persen dibebankan ke PRT.

Dengan demikian, saat PRT mengalami kecelakaan dalam melakukan pekerjaan, maka ia memiliki BPJS Kesehatan untuk digunakan. Sebab,kecelakaan kerja juga bisa terjadi pada PRT.

"Harusnya bisa seperti melindungi pekerja migran, wajib dapat JKK (Jaminan Keselamatan Kerja) dan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Kan kita nggak tahu kalau dia memotong bawang terus kena pisau kan, itu contohnya," jelasnya.

Area kerja PRT diusulkan terbuka

Hiburan panjang umur

Nasib Minyakita: Diluncurkan Zulhas Juli 2022, Kini Tembus Rp16 Ribu******

Harga Minyakita ditemukan melambung di pasarmenjadi Rp16 ribu dari semula Rp14 ribu sejak diluncurkan pada Juli 2022.

Ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Abdullah Mansuri mengatakan para pedagang mengancam akan beralih ke minyak curah karena Minyakita mahal dan kian langka di pasar.

Minyakita adalah produk yang diluncurkan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan pada Juli 2022 lalu. Niat Zulhas kala itu adalah untuk menekan harga minyak goreng yang melambung tinggi.

Bahkan, kata dia, ada yang menyebut Minyakita tak akan diproduksi lagi dan hanya akan punya stok hingga Maret nanti.

"Artinya Minyakita sudah tidak bisa diandalkan. Iya penghabisan sampai Maret. Artinya tidak ada produksi lagi," ucapnya.

Atas dasar ini, dia mempertanyakan sistem pengawasan yang dilakukan pemerintah dalam mencegah kelangkaan Minyakita.

Menurutnya, pemerintah belum mampu mengontrol jumlah produksi Minyakita di dalam negeri dan hal itu terlihat dari pasang-surutnya komoditas tersebut di pasaran.

"Kan yang mencetuskan Minyakita ini Menteri Perdagangan, kenapa Menteri Perdagangan tidak mampu mengontrol ini barangnya harganya tinggi, barangnya nggak ada? Bagaimana sistem kontrol yang dilakukan Kementerian Perdagangan terhadap distributor minyak?" katanya.

Kontrak: Seratus pertempuran adalah raja

MenPANRB: Anggaran Kemiskinan Rp500 T Habis ke Rapat dan Studi Banding******

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas menyentil penggunaan anggaran kemiskinan di Kementerian/Lembaga yang terbuang sia-sia untuk rapat danstudi banding.

Menurutnya anggaran pemerintah Joko Widodo yang digelontorkan hingga Rp500 triliun justru terserap untuk kegiatan rapat hingga studi banding.

"Hampir Rp 500 triliun anggaran kita untuk anggaran kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga (KL), tapi tidak in linedengan target Pak Presiden karena, K/L sibuk dengan urusan masing-masing," kata Anas mengutip detikcom, Jumat (27/1).

Anas mengatakan, apabila pengawasan terhadap tata kelola tidak diperhatikan, kondisi tersebut berpotensi akan terus terjadi secara berulang. Oleh karena itu, salah satu upaya yang dilakukannya ialah dengan penerbitan PermenPANRB No. 1/2023.

"Yang terjadi adalah ketika akhir tahun sibuk menghabiskan anggaran meski tidak in linedan berdampak ke prioritas Pak Presiden. Maka, tata kelolanya inilah yang akan kita pelototin, bukan bantuannya. Jadi kita akan pantau tata kelolanya," ujar Anas.

Salah satu upayanya juga tercermin dari indeks penilaian reformasi birokrasi (RB) di instansi. Anas menegaskan, kini nilai RB akan mengacu pada dampak di masyarakat. Sebagai contoh dalam hal pengentasan kemiskinan, peningkatan RB bisa didapatkan apabila di daerah tersebut terlihat adanya penurunan kemiskinan. Kini, segalanya menjadi lebih terukur.

"Untuk RB-nya naik tidak harus undang konsultan dan rapat di hotel-hotel supaya RB naik. RB itu dampak, bukan sekedar di kertas. Teman-teman di Kemen PANRB, kita rombak paradigmanya, dampak ini yang kita ukur," ujarnya.

Sementara dari segi efisiensi anggaran, Anas juga tengah mendorong peningkatan digitalisasi birokrasi. Harapannya, acara-acara seperti rapat yang digelar di hotel-hotel dengan jumlah undangan yang besar bisa lebih diminimalisir. Acara seperti inilah yang kerap menghabiskan anggaran sangat besar.

Lihat Juga : Ketua DPRD Sumbar soal Renovasi Rp5,6 M: Tak Ada Perabot Baru

Baca berita lengkapnya di sini.

Kaisar Jahat Surga yang Melahap

Dalih Zulhas soal Minyakita Langka: Salahkan B35 hingga Ibu******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menuding banyak hal yang menjadi penyebab langkanya minyak goreng besutan pemerintah, Minyakita, di pasaran.

Minyakita mulai langka sejak akhir Januari 2023. Kalaupun ada di pasaran, harga jual yang ditetapkan di atas harga eceran tertinggi (HET) Rp14 ribu per liter.

Zulhas lantas membongkar mengapa Minyakita langka di pasaran belakangan ini. Namun, ada beberapa versi kelangkaan tersebut yang diungkap Zulhas.

Berdasarkan data Zulhas, realisasi pemenuhan minyak goreng untuk kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation/DMO) bulanan turun dari 100,94 persen pada November 2022 menjadi 86,31 persen sebulan setelahnya.

Penurunan DMO berlanjut pada Januari 2023 menjadi 71,81 persen atau merosot dari target pemenuhan bulanan sebesar 300 ribu ton.

"Dampak penurunan DMO mengakibatkan terjadinya penurunan pasokan minyak goreng di masyarakat, sehingga harga minyak goreng rakyat mengalami kenaikan," ujar Zulhas dalam keterangan resmi, Senin (30/11).

2. Salahkan program biodiesel B35

Tak cuma DMO, Zulhas menyalahkan program biodiesel B35 yang diklaim ikut menjadi biang kerok penyebab Minyakita langka di pasaran. Menurutnya, ini terjadi karena program itu meningkatkan penggunaan CPO selaku bahan baku minyak goreng.

Dalam program B35, pemerintah akan meningkatkan persentase campuran bahan bakar bakar nabati ke dalam bahan bakar minyak jenis solar dari 20 persen pada B20 menjadi 35 persen.

"B20 nyedotCPO 9 juta, begitu berubah jadi B35 tambah 4 juta jadi 13 juta disedot," ujar Zulhas di Hotel Shangri-La Jakarta, di hari yang sama.

3. Kualitas Minyakita bagus, Zulhas 'salahkan' aksi serbu ibu-ibu

Selain dua alasan di atas, Zulhas menyebut kelangkaan Minyakita dipicu aksi serbu masyarakat karena kualitasnya premium dengan harga yang murah.

Selain itu, Minyakita juga mudah ditemukan di mana saja. Padahal, menurutnya, jatah DMO minyak goreng hanya 300 ribu ton per bulan.

"Jadi semua ibu-ibu carinya Minyakita. Padahal jatahnya 300 ribu ton per bulan. Tentu di pasar jadi kurang," dalih Zulhas.

Menanggapi kelangkaan ini, Zulhas mengatakan jatah DMO akan ditambah 50 persen dari 300 ribu ton menjadi 450 ribu ton yang akan diolah menjadi Minyakita. Ia menargetkan pada Februari mendatang Minyakita mulai membanjiri pasar.

Sementara itu, Ketua Bidang Penguatan Usaha dan Investasi DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Ahmad Choirul Furqon menilai ada kondisi tidak wajar alias anomali di balik kelangkaan Minyakita di pasaran belakangan ini. Pasalnya, kelangkaan terjadi menjelang pemilu dan Ramadan.

"Kelangkaan minyak goreng (Minyakita) ini terasa aneh karena sudah memasuki momentum yang sangat menentukan, yaitu pemilu dan dua bulan menjelang Ramadan," jelasnya.

Bahkan, Ketua IKAPPI Abdullah Mansuri mengatakan para pedagang mengancam akan beralih ke minyak curah karena Minyakita mahal dan kian langka di pasar.

Minyakita adalah produk yang diluncurkan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan pada Juli 2022 lalu. Niat Zulhas kala itu adalah untuk menekan harga minyak goreng yang melambung tinggi.

Namun, saat ini Minyakita justru langka di pasar. Abdullah bahkan menyebut, stok Minyakita juga sudah tidak ada, mengutip keterangan para agen dan distributor produk tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Legenda Raja Naga Douluo Dalu 3

Inovasi Pengolahan Sampah, Desa Pecatu Raih Program Desa BRILian 2022******

Daya tarik wisata dan budaya membuat Desa Pecatu di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali terus berkibar dalam deret teratas pelesir terbaik di Pulau Dewata.

Desa Pecatu ramai dikunjungi wisatawan baik dalam negeri maupun mancanegara. Di desa sisi selatan Pulau Dewata ini berdiri Pura Uluwatu, yang menampilkan tarian kecak yang mendunia.

Garis pantai yang indah membuat desa berhunikan 8.333 jiwa ini terus berputar roda perekonomiannya.

Dari sampah tersebut, sejak 2018 Desa Pecatu mengaktifkan BUMDes untuk fokus pengelolaan sampah.

"Jadi sampah yang kami olah kami putarkan lagi untuk pengembangan desa," ujar Karyana.

BUMDes Catu Kwero Sedana Pecatu membentuk unit usaha pengelolaan sampah hasil rumah tangga, restaurant maupun akomodasi penginapan yang ada di Desa Pecatu. Salah satu inovasi ini yang kemudian menasbihkan Desa Pecatu menjadi satu di antara 15 pemenang Program Desa BRILian 2022.

Desa BRILian merupakan program pemberdayaan desa oleh BRI yang bertujuan menghasilkan role model dalam pengembangan desa. Melalui implementasi praktik kepemimpinan desa yang unggul serta semangat kolaborasi, Program Desa BRILian dapat mengoptimalkan potensi desa berbasis Sustainable Development Goals (SDG's).

Pengelolaan sampah berbasis desa (tanpa ada sampah desa di buang keluar desa) dengan salah satu produknya berupa Cocopeat untuk media tanam dan residunya untuk bahan pertunjukan kecak. Kemudian Desa Pecatu juga mendorong pertumbuhan usaha ekonomi kreatif, seperti kerajinan, produk olahan rumah tangga, dan sebagainya.

Pupuk kompos dan cocopeat yang dihasilkan dari pengolahan sampah organik pada unit usaha pengelolaan sampah terbukti mampu menyuburkan tanah yang dapat dimanfatkan oleh petani atau kelompok petani (subak abian) untuk bertani dan berkebun.

Adapun produk pertanian yang dihasilkan adalah terong, cabai, kacang Panjang, ketimun dan sayuran lainnya, serta produk ketahanan pangan berupa jagung, ubi kayu dan kacang tanah.

Sementara itu, produk perkebunan yang dihasilkan adalah buah-buahan seperti jeruk, pisang, kelengkeng, srikaya dan lainnya. Hasil perkebunan sementara ini masih dipasarkan pada lingkup lokal Desa Pecatu.

"Hasil pengolahan sampah menjadi kompos paling dibutuhkan pertanian di Pecatu," ujarnya.

Inovasi Telunjuk Sakti

Desa Pecatu memiliki inovasi berupa program 'Telunjuk Sakti' yang memberikan kemudahan pengurusan administratif kependudukan selesai di desa. Karyana menjelaskan, telunjuk sakti ini salah satunya memberikan kemudahan kepada pasangan untuk menikah.

"Jadi setelah menikah, saat itu pula mereka mendapat akta perkawinan, perubahan status KTP, hingga Kartu Keluarga," ujar dia.

BUMDes Catu Kwero Sedana Pecatu juga mengembangkan unit usaha lainnya yaitu di bidang perdagangan yang mulai beroperasi sejak Maret 2022. Unit usaha tersebut kini telah berkembang menjadi Distributor Kebutuhan Pokok Rumah Tangga, Vila, Hotel, Restaurant, serta warung yang berada di kawasan Desa Pecatu.

Unit usaha perdagangan BUMDesa Catu Kwero Sedana Pecatu ke depan ditargetkan mampu meningkatkan target pasar berbagai produk kerajinan tangan penduduk Pecatu.

"Saat ini sedang naik daun cinderamata berupa gelang 'good luck' serta aneka produk usaha kreatif lainnya," tutup Karyana.