heroslot88

Toko Kelontong Dewa dan Setan

BP Batam Minta Rp1,6 T ke Sri Mulyani untuk Bereskan Rempang Eco City******

Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) Muhammad Rudi meminta tambahan anggaran Rp1,6 triliun kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk merampungkan Rempang Eco City.

"Dalam pembahasan terkini terdapat beberapa hal mendesak terkait pengembangan kawasan Rempang Eco City yang harus diselesaikan pada 2024 dengan kebutuhan anggaran Rp758,99 miliar," tutur Rudi dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (13/9).

"Untuk itu, kami kembali mengusulkan tambahan anggaran Rp758,99 miliar. Usulan total tambahan anggaran BP Batam 2024 untuk pengembangan kawasan Rempang Eco City menjadi Rp1.608,99 miliar (Rp1,6 triliun) dan usulan tersebut telah kami sampaikan kepada Menteri Keuangan (Sri Mulyani)," sambungnya.

Di lain sisi, Rudi mengatakan BP Batam harus segera membebaskan lahan 2.000 hektare dari total 17.600 hektare di Rempang. Lahan tersebut mencakup 3 kampung yang akan digunakan PT Makmur Elok Graha (MEG) membangun pabrik kaca dan solar panel hasil investasi Xinyi Group, di mana ada 700 kepala keluarga (KK) terdampak.

Ada juga 1 kampung lain di luar Rempang yang kudu dibebaskan untuk membangun tower PT MEG. BP Batam diharuskan menyelesaikan relokasi tersebut paling lambat 28 September 2023.

Namun, Rudi mengaku pihaknya tidak punya uang cukup banyak untuk merelokasi 700 KK sekaligus. Ia menyebut pihaknya masih menggunakan uang BP Batam karena pengajuan tambahan anggaran sebelumnya senilai Rp850 miliar tak kunjung disetujui Badan Anggaran DPR RI.

"Karena waktunya cepat kami harus menyelesaikan, kami tidak punya uang cukup banyak untuk sekaligus kami selesaikan. Tadi sudah kita laporkan kita butuh uang cukup besar Rp1,6 triliun kalau sekaligus kita bangun," tutur Rudi.

Oleh karena itu, ia mengatakan pihaknya meminta izin bagi yang rumah relokasi belum terbangun, akan diberikan uang sewa tempat tinggal sebesar Rp1,2 juta per bulan. Ada juga uang makan Rp1,2 juta per bulan untuk setiap orang dalam KK.

Sedangkan bagi warga Rempang terdampak yang menempati rumah relokasi berarti hanya akan mengantongi uang makan Rp1,2 juta, tidak mendapatkan uang sewa rumah.

[Gambas:Video CNN]

Berhenti, biarkan aku pelan-pelan

Kemenhub Tegur Keras Batik Air Buntut AC Pesawat Mati Saat Mendarat******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberi teguran keras kepada PT Batik Airbuntut insiden matinya pendingin udara (air conditioning) dan padamnya lampu kabin pesawat rute Makassar - Jakarta pada Kamis (7/9) lalu.

Pesawat Batik Air PK-LAT dengan nomor penerbangan BTK 6293 itu mengalami insiden pada proses penurunan penumpang sesaat setelah tiba di Bandara Soekarno-Hatta.

Pesawat mengalami tidak berfungsinya air conditioning dan padamnya lampu kabin, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan penumpang.

Ia menegaskan keselamatan dan keamanan penerbangan seluruh penumpang serta awak pesawat adalah prioritas utama. Kristi juga memahami kekhawatiran dan ketidaknyamanan penumpang imbas peristiwa itu.

"Untuk itu selaku regulator kami telah memberikan teguran keras kepada Batik Air dan secara paralel melakukan investigasi atas kejadian tersebut," ujar Kristi melalui keterangan resmi, Kamis (14/9).

Kristi dalam surat teguran kerasnya meminta kepada PT Batik Air Indonesia untuk segera melakukan tiga hal.

Pertama,menyampaikan langkah-langkah penanganan keluhan penumpang yang dilakukan oleh PT Batik Air dan langkah-langkah perbaikan dengan melakukan root cause analysis.

Menurutnya, hal itu perlu dilakukan guna menemukan penyebab masalah tersebut kepada Ditjen Perhubungan Udara.

Kedua,meningkatkan kapabilitas komunikasi pada personil terkait dengan kegiatan penerbangan penumpang dan unit kerja terkait di bandar udara.

Ketiga,meningkatkan kesiapan personil, prosedur, dan fasilitas dalam pelaksanaan kegiatan penerbangan.

Lebih lanjut, berdasarkan laporan yang diterima Kemenhub, pesawat Batik Air PK-LAT mengalami kendala operasional saat proses menurunkan (disembark) penumpang.

Proses penerbangan berjalan normal. Namun, ketika melakukan proses menurunkan penumpang terdapat kendala tidak berfungsinya Ground Power Unit (GPU).

GPU adalah peralatan pendukung pesawat ketika di darat yang berfungsi sebagai alat penyuplai kelistrikan pesawat telah disiapkan sesuai dengan kebutuhan pesawat.

Kristi mengatakan tidak berfungsinya GPU ini mengakibatkan sistem kelistrikan dan air conditioning(pendingin udara) di dalam kabin tidak berfungsi.

Ia menyebut pihak ground handlingsudah mendatangkan GPU pengganti namun tidak mampu menyuplai aliran listrik ke pesawat udara.

Terhadap kondisi dimaksud, sambuh Kristi, Pilot in Command(PIC) memutuskan untuk segera dilakukan penurunan penumpang tanpa menggunakan GPU mempertimbangkan waktu menunggu penumpang yang terlalu lama. Namun, proses menurunkan penumpang harus dalam kondisi mesin pesawat dimatikan.

Sesuai dengan prosedur, PIC segera melakukan koordinasi dengan awak pesawat, personil Ground Handling, dan mekanik pesawat, untuk menggunakan flash light dalam proses penurunan penumpang mengingat tidak terdapat supply kelistrikan untuk menerangi kabin.

Kristi menuturkan PIC juga sudah memberi tahu penumpang bahwa mesin pesawat akan dimatikan untuk proses penurunan penumpang dalam kondisi gelap di kabin pesawat.

Setelah itu, diinformasikan juga kepada seluruh penumpang terhadap kondisi yang sedang terjadi. Maskapai juga menyiapkan langkah mitigasi untuk dapat menurunkan penumpang secara aman dan selamat meskipun dalam kondisi cabin gelap.

Tetapi, hal tersebutlah yang mengakibatkan penumpang panik.

Kristi kembali menegaskan bahwa aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan kepatuhan (safety, security, services, and compliance) adalah prioritas dalam penerbangan.

"Apabila terdapat pelanggaran aturan baik keselamatan maupun keamanan penerbangan, maka Ditjen Hubud akan memberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga kejadian serupa tidak terulang," jelas Kristi.

Dalam hal insiden ini, Batik Air selaku maskapai penerbangan harus selalu mematuhi ketentuan keselamatan keamanan dan pelayanan yang berlaku dalam pelaksanaan operasionalnya.

Adapun setiap pelanggaran atas ketentuan akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku.

"Selain itu kami juga mengingatkan kepada masyarakat dan seluruh pengguna jasa transportasi udara pada saat dalam, dan setelah penerbangan agar mematuhi segala instruksi yang diberikan oleh awak pesawat guna menjaga keselamatan dan keamanan penerbangan," kata Kristi.

Bersambung ke halaman berikut...

Respons Batik Air

Jaringan Perdagangan Dimensi Super

DPR ke Erick soal Jokowi Ajak Artis Nikmati Kereta Cepat: Kami Kapan?******

Komisi VI DPR RI berkelakar kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohirsoal Presiden Jokowi yang menjajal Kereta Cepat Jakarta-Bandung bersama para artis ibu kota pada Rabu (13/9).

"Kemarin Presiden (Joko Widodo) dan para artis sudah jalan-jalan ke sana (kereta cepat). Pertanyaannya adalah kapan giliran Komisi VI?" kelakar Anggota DPR RI Komisi VI Fraksi PDIP Harris Turino dalam rapat kerja dengan Kementerian BUMN, Kamis (14/9).

"Dan yang paling penting adalah kapan giliran rakyat menikmati kereta cepat ini?" imbuhnya.

Ia meminta kepastian Erick soal kapan masyarakat umum bisa menaiki kereta cepat. Harris juga menyinggung soal wacana KCJB diperpanjang hingga Surabaya, di mana diklaim bisa menjadi capaian luar biasa andai terwujud.

"Kalau hanya Jakarta-Bandung dibanggakan 27 menit, rasanya akan jauh lebih bermanfaat kalau 3 jam menuju Surabaya dari Jakarta. Ini bisa menjadi satu capaian luar biasa kalau di masa Pak Erick sampai ke Surabaya, paling tidak awalnya sampai ke sana," tutupnya.

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Demokrat Herman Khaeron turut mempertanyakan kapan kepastian KCJB beroperasi. Ia pun bernostalgia sempat gontok-gontokan dengan Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo, sekarang Wamen BUMN I, soal kereta cepat.

Di lain sisi, ia mempertanyakan soal kapan investasi jumbo di proyek kereta cepat ini bisa balik modal. Namun, Herman meminta Erick dan jajarannya menjawab di lain kesempatan atau melalui keterangan tertulis.

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP Ananta Wahana meminta klarifikasi Erick Thohir dan jajaran soal kabar yang beredar terkait penurunan target harian penumpang KCJB.

"Kalau lihat targetnya, Pak Wamen (Kartika Wirjoatmodjo) pada 2022 mengatakan penumpangnya 61 ribu per hari, turun 31 ribu, saya dengar lagi jadi 10 ribu. Jadi turun terus, nanti gimana kira-kira dampak ke perusahaan? Mohon kita dapatkan penjelasan tentang perhitungan terbaru karena target penumpangnya jauh turun merosot," tutur Ananta.

[Gambas:Video CNN]

Erick tak menanggapi langsung dalam rapat tersebut. Kendati, seusai raker ia menjelaskan bahwa rencana peresmian KCJB sesuai arahan Presiden Joko Widodo pada 1 Oktober 2023 mendatang.

Ia lantas menyandingkan Indonesia dengan beberapa negara maju, seperti Prancis hingga China. Menurutnya, Indonesia sudah masuk kategori negara maju karena punya kereta cepat.

"Membuktikan Indonesia bisa sebagai negara maju, kita miliki kereta api cepat sekarang. Kemarin sedang dihitung ulang untuk lebih efisien lagi bisa didorong sampai Surabaya, tapi ini masih dikalkulasi," jelas Erick.

"Kalau negara-negara maju, seperti Prancis, Italia, Inggris, China apalagi sudah punya 26 ribu km (jalur KA cepat), kalau kita mau maju kita harus bisa. Tapi tentu dengan hitung-hitungan baik, bukan hanya euforia punya kereta api cepat," tutupnya.

Yin Zu

Tak Hanya Wilmar, KPPU Akan Panggil Perusahaan Lain soal Harga Beras******

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyebut tengah menginvestigasi penyebab kenaikan harga beras, termasuk memanggil sejumlah perusahaan salah satunya PT Wilmar Padi Indonesia.

"Habis ini (pemanggilan Wilmar), KPPU akan panggil lagi pelaku usaha lain. Ya, masih akan ada lagi (selain Wilmar yang dipanggil). Nanti kita panggil yang lain, kita olah dulu datanya," jelas Ketua KPPU M Afif Hasbullah di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (13/9).

Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Afif menjelaskan pemanggilan tersebut dilakukan untuk meminta konfirmasi terkait kondisi di lapangan. KPPU menanyakan bagaimana Wilmar menyerap gabah dari petani hingga lokasi operasi.

"Kemudian terkait hitung-hitungan pembentukan harga dari si pelaku usaha tersebut seperti apa. Apa yang kemudian menjadi dasar dia membeli beras atau gabah dari petani sekian kemudian menjual sekian. Kami hari ini masih menggali dari pelaku usaha tersebut," ujarnya. 

Dalam raker tersebut, Anggota DPR RI Komisi VI Fraksi PKS Amin AK mendesak KPPU terlibat untuk memecahkan teka-teki harga beras yang naik tinggi di tanah air. Menurutnya, tidak wajar harga beras meroket di tengah status Indonesia sebagai negara agraris.

Lihat Juga : Bos BP Batam soal Konflik Rempang: Banyak Sekali Provokator

Ia pun menyinggung soal silang pendapat dua kementerian terkait, yakni Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. Amin mengatakan Kementan selalu sesumbar produksi beras Indonesia memadai, sedangkan Kemendag sebaliknya dan mendesak impor.

"Kita memang enggak punya basis data rujukan bersama yang valid dan disepakati. Dalam kondisi seperti ini dan kita enggak tahu mau sampai kapan, maka muncul potensi spekulan-spekulan besar. Ada perusahaan-perusahaan besar menumpang di kondisi seperti ini dan mereka mengambil keuntungan sebesar-besarnya," wanti-wanti Amin.

[Gambas:Video CNN]

Perang Tianjiao

DPR Sindir Kepala BP Batam Rangkap Jabatan Wali Kota: Anggaran Dobel******

Komisi VI DPRRI menyentil rangkap jabatan kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) dirangkap oleh wali kota daerah tersebut.

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra Khilmi mengatakan BP Batam dulunya badan terpisah dengan pemerintah setempat. Namun, akhirnya wali kota juga merangkap jabatan kepala BP Batam yang mengurus pengembangan wilayah tersebut.

"Jadi di situ terjadi anggaran dobel, di samping Bapak (Wali Kota dan Kepala BP Batam Muhammad Rudi) dapat pendapatan asli daerah (PAD) dari (jabatan) wali kota, juga dapat tiap tahun anggaran belanja dari APBN," katanya dalam rapat kerja dengan BP Batam di DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (13/9).

Ia tak menampik adanya kemajuan infrastruktur dan pembangunan Batam dalam beberapa tahun terakhir. Namun, Khilmi menyayangkan terjadinya konflik belakangan ini imbas proyek strategi nasional (PSN) Rempang Eco City.

Menurutnya, Muhammad Rudi selaku Wali Kota dan Kepala BP Batam harus paham betul bagaimana keinginan masyarakat Rempang. Khilmi mengatakan Rudi kudu bisa melakukan pendekatan yang cermat kepada warga lokal, bukan berujung demo.

"Orang itu kan mata pencahariannya dan kultur sosial sudah melekat di situ. Kalau misal dipindah ke tempat lain, tapi kultur dan mata pencahariannya mati, itu kan penghasilannya berhenti," kritik Khilmi.

Membalas hal tersebut, Kepala BP Batam Muhammad Rudi mengatakan relokasi bakal diutamakan kepada 700 kepala keluarga (KK) dari 3 kampung adat di Rempang untuk kepentingan PT Makmur Elok Graha (MEG) membangun pabrik kaca dan solar panel hasil investasi Xinyi Group. Lalu, ada 1 kampung lain di luar Rempang yang akan dibangun tower PT MEG.

Ia menegaskan tidak semua warga terdampak di kawasan 17.600 hektare Rempang Eco City akan direlokasi. Kendati, Rudi menyebut ada provokator yang menyulut emosi warga hingga terjadi bentrokan.

"Jadi pimpinan Komisi VI, sebetulnya sosialisasi sudah berjalan. Saya kira ini ada internal pemerintah dan mungkin ada eksternal. Karena awalnya bagus-bagus saja, tapi setelah ketika kita mau masuk kembali sepertinya banyak sekali provokator dari luar sehingga masyarakat sudah mulai berpikiran lain," ungkap Rudi.

"Karena dari luar banyak pengusaha menguasai lahan di atas 17.600 hektare, ada 100 hektare, 200 hektare. Karena statusnya hutan lindung dan hak pengelolaan atas tanah (HPL), dia tidak akan diganti rugi, maka kita mau ambil kembali. Ini jadi pro kontra sehingga mereka gunakan alasan masyarakat 16 kampung di atas 17 ribu. Sehingga mereka mengumpulkan kekuatan untuk meminta agar kampung tua tidak dipindahkan," imbuhnya.

Ia juga membedah soal dua demonstrasi di Rempang belakangan ini. Rudi mengakui demo pertama memang dilakukan oleh 80 persen warga Rempang terdampak, tetapi tidak dengan demo kedua.

Menurutnya, demo kedua yang pecah di Rempang bukan dilakukan warga lokal. Rudi mengatakan mungkin hanya 10 persen warga Rempang yang berdemo, di mana sisanya orang dari luar wilayah tersebut.

[Gambas:Video CNN]

"Dari koordinator umum sampai ke bawah, mereka bukan orang Rempang. Ini menjadi masalah. Pengalaman (demo) pertama mungkin agak bereaksi para aparatnya, tapi tidak ada sampai luka. Yang dikirim berita hoaks terjadi di tempat lain," tandasnya.

Terlepas dari itu, rangkap jabatan kepala BP Batam dan wali kota ditetapkan Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan dualisme di wilayah tersebut. Ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Berdasarkan beleid tersebut jabatan kepala BP Batam dirangkap secara ex-officio oleh wali kota Batam.

Rasul Carmen

Bahlil Minta Maaf Batal ke Rempang Sore Ini, Temui Warga Akhir Pekan******

Menteri Investasi/ Kepala BKPMBahlil Lahadalia memohon maaf tidak bisa datang langsung keRempang, Kepulauan Riau sore ini dan besok. Namun, ia berjanji akan menemui warga Rempang akhir pekan ini.

"Maaf tidak bisa turun sore ini, karena besok saya harus mendampingi Bapak Presiden (Joko Widodo) meninjau pabrik baterai LG di Karawang," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (13/9).

"Saya insyaallah paling lambat akhir minggu ini saya akan masuk ke Batam dan akan laporkan ke Bapak Presiden. Dan atas seizin perintah yang mulia-mulia (anggota Komisi VI DPR RI) ini saya akan berikan laporan," imbuh Bahlil.

Ia mengatakan perlu mencocokkan dengan agendanya terlebih dahulu. Namun, Bahlil janji akan segera menunaikan titah Presiden Jokowi tersebut.

"Eh, harinya saya belum tentukan. Insyaallah minggu ini, saya tidak bisa sebutkan hari karena harus menyesuaikan jadwal kegiatan yang sudah ada di saya, tapi Presiden perintahkan secepatnya. Saya agendakan mungkin akhir minggu ini," usai Bahlil selepas raker.

Presiden Jokowi meminta Bahlil segera merapat ke Rempang imbas konflik di wilayah tersebut. Bentrokan warga dengan aparat terjadi karena penolakan pembangunan proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco City.

Jokowi menduga ada komunikasi yang tak baik sehingga menimbulkan bentrok di antara warga dan aparat penegak hukum yang mengawal eksekusi lahan. Oleh karena itu, Bahlil diminta segera terbang ke Batam untuk berdialog dengan warga.

"Sebenarnya sudah ada kesepakatan bahwa warga akan diberi lahan 500 meter plus bangunan tipe 45, tetapi ini tidak dikomunikasikan dengan baik," kata Jokowi di Pasar Kranggot, Cilegon, Banten, Selasa (12/9).

"Menurut saya, nanti mungkin besok atau lusa Menteri Bahlil akan ke sana untuk memberikan penjelasan mengenai itu," imbuhnya.

Rempang Eco City merupakan satu dari sekian banyak PSN era Presiden Jokowi. Kawasan di Pulau Rempang itu bakal dibangun untuk kebutuhan industri, pariwisata, dan lainnya.

Wilayah ini juga bakal menjadi kawasan industri hasil komitmen investasi dari industri kaca dan panel surya perusahaan asing Xinyi Group. Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengklaim pabrik di Batam ini digadang-gadang menjadi pabrik kaca dan solar panel terbesar setelah China.

[Gambas:Video CNN]