pinjam uang di pegadaian jaminan bpkb motor

dunia fantasi yang hilang

Start Up yang PHK, Bangkrut, dan Tutup di Indonesia: Hampir Selusin******

Sederet perusahaan rintisan (startup) yang beroperasi di dalam negeri memutus hubungan kerja (PHK) beberapa karyawan. StartUp seperti LinkAja hingga Shopee masuk dalam daftar yang PHK karyawan.

Gelombang PHK menghantui perekonomian Indonesia. Tak hanya PHK, sejumlah startup bahkan gulung tikar dari awal 2022 hingga saat ini.

Teranyar, startup Fabelio dinyatakan pailit. Ada juga Shopee Indonesia dan Pahamify yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

1. Shopee Indonesia

PT Shopee Indonesia melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sejumlah karyawan perusahaan pada Senin (19/9).

Head of Public Affairs Shopee Indonesia Radynal Nataprawira menjelaskan PHK merupakan langkah terakhir yang harus ditempuh perusahaannya sebagai efisiensi, setelah sebelumnya melakukan penyesuaian melalui beberapa perubahan kebijakan bisnis.

Ia mengatakan langkah efisiensi sejalan dengan fokus perusahaan secara global untuk mencapai kemandirian dan keberlanjutan di tengah ketidakpastian ekonomi global saat ini.

Meski begitu Shopee Indonesia tidak merinci berapa jumlah karyawan yang di-PHK. Ia hanya memastikan karyawan yang diPHK akan mendapat pesangon.

Selain pesangon, karyawan yang terdampak diklaim Shopee masih dapat menggunakan fasilitas asuransi kesehatan perusahaan hingga akhir tahun.

3. LinkAja

Layanan keuangan digital LinkAja melakukan PHK terhadap sejumlah karyawan untuk reorganisasi sumber daya manusia (SDM).

Penyesuaian jumlah karyawan dilakukan untuk memastikan perusahaan bertumbuh secara optimal dengan SDM yang efisien dan fokus pada bisnis perusahaan saat ini.

"Penyesuaian organisasi SDM ini dilakukan atas dasar relevansi fungsi SDM tersebut pada kebutuhan dan fokus bisnis perusahaan ini," ujar Head of Corporate Secretary Group LinkAja Reka Sadewo dalam pernyataan yang diterima CNNIndonesia.com, Selasa (24/5).

4. Fabelio

Startup penjualan jasa desain interior dan furniture PT Kayu Raya Indonesia atau Fabelio resmi dinyatakan pailit. Berdasarkan pengumuman yang disampaikan Fabelio, perusahaan resmi pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.47/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.JKT.PST, tertanggal 5 Oktober 2022.

"Menyatakan Debitur (PT. Kayu Raya Indonesia) dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya," isi pengumuman poin satu yang dikutip dari surat kabar Bisnis Indonesia pada Jumat (14/10).

5. Line

Line sempat menjadi sorotan di media sosial karena dikabarkan telah melakukan PHK terhadap sekitar 80 karyawan di Indonesia. Kabar tersebut beredar di media sosial sejak 31 Mei 2022.

Meski demikian, pihak LINE sudah memberikan klarifikasi bahwa PHK memang terjadi, namun jumlah karyawan yang terdampak tidak sampai ke angka yang disebutkan.

Badai PHK Start Up di Tanah Air

Pakar hebat dari dunia lain

Beban Berat Milenial Ditekan Lonjakan Biaya Hidup******

Kondisi ekonomi Indonesia maupun global saat ini tengah dilanda ketidakpastian. Sinyal resesi ekonomibahkan telah didengungkan oleh sejumlah lembaga internasional, termasuk Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia.

Ancaman inflasi pun tak bisa dihindarkan oleh berbagai negara, termasuk Indonesia. Pada September 2022, inflasi Indonesia tercatat menembus 5,9 persen.

Lantas bagaimana generasi milenial memandang kondisi ekonomi saat ini?

"Ongkos kirim (makanan) yang biasanya cuma Rp4 ribu sekarang menjadi Rp7 ribu," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (13/10).

Tak hanya biaya untuk makan, Naely juga merasa terbebani dengan ongkos transportasi yang semakin mahal dengan adanya kenaikan harga BBM.

Ongkos menggunakan angkutan kota (angkot) yang biasanya Rp4.000 kini naik menjadi Rp5.000 untuk sekali perjalanan. Sementara biaya ojek online naik dari Rp14 ribu ke Rp15 ribu.

Melihat biaya hidup yang semakin mahal, Naely merasa upah pekerja perlu dinaikkan, apalagi ongkos menuju kantor semakin mahal.

"Sebaiknya naik sekitar 30 sampai 40 persen buat menutupi biaya ke kantor karena sekarang ongkosnya sudah naik," ujar Naely.

Saat ditanya mengenai ancaman resesi yang tengah gencar didengungkan sejumlah lembaga internasional, ia mengaku tak mengetahui. Ia hanya tahu mengenai kondisi inflasi secara terbatas.

"Tahunya cuma inflasi, di situ harga-harga barang naik," ujarnya.

Senada, Canela, warga Medan, juga mengaku terbebani dengan kenaikan harga barang saat ini. Biaya yang paling terasa berat baginya adalah makanan dan BBM. Maka dari itu, ia merasa upah karyawan perlu dinaikkan.

"Sebenarnya perlu (gaji naik) karena buat para karyawan mungkin keadaan ekonomi pada saat ini membuat beberapa kebutuhan yang diperlukan baik dalam hal pekerjaan atau kehidupan sehari-hari ternyata sudah enggak bisa menyeimbangkan lagi dari gaji yang diterima saat ini," ujarnya.

Canela mengatakan dirinya tidak terlalu mengetahui ancaman resesi dan inflasi yang menghantui dunia.

"Tapi lumayan mengikuti kabarnya dari beberapa sosial media kayak Twitter dan Tiktok," ujarnya.

Ada juga, Nia, yang merasa terbebani dengan kenaikan biaya hidup, terutama untuk makan dan transportasi menggunakan ojek online.

"Sekarang biaya barang pokok saja melonjak, cabai, beras, bawang, dan lain-lain. Itu yang bikin harga menu di warung makan jadi ikut merangkak naik dari sebelumnya," ujarnya.

Ia mencontohkan nasi rumah makan Padang yang biasanya dibanderol Rp16 ribu sekarang naik menjadi Rp20 ribu per bungkus. Sementara tarif ojek online sekarang naik ke Rp15 ribu untuk jarak terdekat.

Nia mengatakan sebenarnya ia bisa menggunakan transportasi online yang biayanya lebih murah, tetapi untuk kondisi tertentu seperti mengejar waktu, ia harus menggunakan ojek online.

Maka dari itu, ia mengatakan gaji para pekerja perlu dinaikkan seiring merangkaknya harga-harga barang.

"Perlu sekali (gaji naik) karena banyak hal-hal yang naik. Jadi enggak seimbang kalau biaya hidup naik tapi gaji enggak ikut naik," ujarnya.

Ia juga mengetahui ancaman resesi dan inflasi yang melanda dunia. Ia mengatakan resesi dan inflasi terjadi ketika harga barang meningkat terus menerus.

"Kenaikan satu hal bisa merembet ke hal-hal lain. Dengan kata lain, biaya hidup suatu negara naik," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Thor yang marah

Erick Thohir Sebut Indonesia Perlu Perkuat Ketahanan Kesehatan******

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan Indonesia perlu memperkuat ketahanan kesehatan selain pangan dan energi. 

Hal ini ia ungkapkan saat peluncuran vaksin virus corona (covid-19) produksi dalam negeri, IndoVac, Kamis (13/10).

Menurutnya, selain pangan dan energi, ketahanan kesehatan adalah hal penting yang harus diperhatikan di tengah ketidakpastian ekonomi global.

"Kami terus mendorong kerja sama serupa, seperti kemarin yang ditandatangani juga di Inggris dengan ProFactor. Kami menandatangani kerja sama vaksin hemofilia, yakni kekentalan darah," jelas Erick, Kamis (13/10).

Erick mengatakan Indonesia akan menjadi hub untuk produksi vaksin dunia. Nanti, ProFactor akan mendistribusikan vaksin tersebut ke Eropa dan AS, sedangkan Indonesia untuk Asia, Afrika, dan sekitarnya.

Meski begitu, Erick mengaku Indonesia masih tertinggal dari negara-negara lain di dunia perihal research and development (RnD). Ia mengharapkan ke depan Indonesia bisa bangkit.

Langkah-langkah yang bakal dilakukan Erick Thohir ke depan adalah konsolidasi RnD, manufaktur, distribusi, retail, pelayanan publik, asuransi, dan teknologi.

Konsolidasi manufaktur dianggap penting agar obat-obatan yang diproduksi bisa dijual ke masyarakat dengan harga terjangkau. Sementara, di sektor retail yang saat ini memiliki 1.300 apotek diharapkan bisa terus diperbanyak.

"Klinik dan Rumah Sakit (RS) yang ada juga terus disinergikan dan tingkatkan kualitasnya. Seperti bagaimana kita mengintervensi kebutuhan RS internasional, yang nanti akan diresmikan oleh Bapak (Presiden Jokowi) pada 2024. Kita bakal mempunyai RS kanker kelas dunia," jelasnya soal pelayanan publik.

Erick juga menjelaskan proyeksi dan cita-cita pada 2027 di mana ekosistem kesehatan Indonesia bisa mencapai angka Rp94 triliun atau 25 persen dari pangsa pasar.

Hal ini dianggap penting karena kondisi saat ini tidak kuat untuk melakukan penetrasi pasar yang tidak seimbang. Namun, dengan kekuatan 25 persen tersebut Erick menjelaskan pemerintah bakal sanggup menyeimbangkan.

"Ekosistem-ekosistem ini yang terus kita dorong di BUMN. Dukungan dari para menteri penting buat kami. Karena tidak mungkin kita berhasil tanpa dukungan dari menteri-menteri lain yang bisa mempercepat konsolidasi ini," tutup Erick.

[Gambas:Video CNN]

Hidup di surga

Anies Lengser, Program OK OCE Klaim Cetak 480 Ribu Pengusaha******

Program One Kecamatan One Center Enterpreneurship (OK OCE) yang diinisiasiGubernur DKI Jakarta yang baru lengser, Anies Baswedan, bersama mantan wakilnya, Sandiaga Uno, diklaim berhasil mencetak dan mewadahi lebih dari 480 ribu wirausaha selama lima tahun terakhir.

Ketua Umum Gerakan Sosial OK OCE, Iim Rusyamsi mengatakan program yang saat ini bagian dari Jakpreneur itu bahkan telah meluas ke seluruh Indonesia, tidak terbatas hanya di daerah Ibu Kota.

Lihat Juga : Menkeu Baru Inggris Ingin Kerek Pajak, Beda dengan PM Liz Truss

"Pengembangan OK OCE di Jakarta diatur dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemprov DKI Jakarta dengan Perkumpulan Gerakan OK OCE Nomor 38 tahun 2018 tentang Pengembangan Kewirausahaan Terpadu," ungkap Iim.

"PKS juga dilakukan dengan pemerintah daerah lainnya untuk kolaborasi dan melakukan pendampingan kewirausahaan," tambahnya.

Tercatat, ada sebanyak 177 Komunitas, 51 lembaga pendidikan seperti kampus, sekolah dan pesantren, serta 34 perusahaan swasta telah berkolaborasi dengan OK OCE saat ini.

OK OCE pun hadir dengan beragam nama di Nusantara, di antaranya OK OCE Forever, OK OCE DC, OK OCE Qalam, OK OCE Ina MAKMUR, OK OCE SKIES dan lainnya.

Dan beberapa menggunakan nama organisasi masing-masing seperti: HRAcademy, LBM WI, Komunitas UMKM Naik Kelas, Seeker Revolution, HIPMI, TDA dan lain-lain.

"Kami mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak, bukan hanya dengan pemerintah, namun dengan berbagai stakeholder lainnya," ungkap Iim.

Selir gila tidak mudah untuk diculik

Taji Tumpul DKI di Rumah DP Nol Rupiah: Antara Utopia dan Realita******

'Rumah DP Nol Rupiah' milikAnies Baswedan jadi program andalan saat ia berkampanye hingga mengantarnya menjadi Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

Saat kampanye, Anies yang berpasangan dengan Sandiaga Uno menggadang-gadang program hunian tanpa uang muka tersebut untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Aturan mengenai batasan penghasilan penerima manfaat Rumah DP Nol Rupiah tertuang dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 855 Tahun 2019 tentang Batasan Penghasilan Penerima Manfaat Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi MBR.

Perubahan batasan gaji maksimal warga peminat Rumah DP Nol Rupiah itu tercantum dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 588 Tahun 2020.

"Menetapkan batasan penghasilan tertinggi penerima manfaat fasilitas pembiayaan perolehan rumah bagi MBR sebesar Rp14.800.000 per bulan," demikian bunyi aturan terkait.

Lihat Juga : JEJAK 5 TAHUN ANIESNasib OK OCE dan Pengangguran DKI Usai Anies Pergi

Dalam laman Pendaftaran Rumah DP Nol Rupiah, hunian yang berlokasi di Jakarta Timur-Pondok Kelapa-Nuansa Pondok Kelapa-Menara Samawa harganya dibanderol dari Rp184,8 juta untuk ukuran 21 meter hingga Rp341,7 juta 35,20 meter.

Sementara itu, untuk di daerah Jakarta Utara-Pademangan-Bandar Kemayoran-Blok A4 dan A5 harganya dipatok Rp285,1 juta untuk ukuran 27 meter.

Kemudian, di Jakarta Barat-Cengkareng Timur-Sentraland Cengkareng-Tower Bunaken harganya Rp198,4 juta untuk ukuran 22,30 meter.

Lantas bagaimana realisasi program Rumah DP Nol Rupiah saat ini?

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022, program DP Nol Rupiah dilakukan melalui subsidi kredit murah berbasis tabungan bagi MBR.

Rencana awal akan dibangun sebanyak 14 ribu unit oleh BUMD dan 218.214 unit lewat mekanisme Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta mekanisme pasar. Secara total, sebanyak 232.214 unit.

Namun belakangan, Anies menurunkan target pembangunan rumah DP Nol Rupiah menjadi hanya 9.081 unit. Target tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) DKI Jakarta 2023-2026.

RPD ini diatur lewat Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah DKI Jakarta Tahun 2023-2026 dan telah diteken Anies pada 10 Juni 2022.

Sekretaris Daerah DKI Marullah Matali berdalih bahwa yang tercantum dalam RPD bukan lah menurunkan target. Melainkan, merasionalisasikan.

"Bukan diturunin, rasional itu. Karena kemarin dua tahun memang kita tidak bisa berbuat apapun juga," kata Marullah di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (28/9).

[Gambas:Video CNN]

Lihat Juga : JEJAK 5 TAHUN ANIESIlusi Penataan PKL dan Parkir Liar Pasar Era Anies

Menurut Marullah pembangunan Rumah DP Nol Rupiah sempat terhenti dalam dua tahun terakhir karena pandemi Covid-19. Menurut dia, selama itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hampir tidak membangun Rumah DP Nol Rupiah.

"Bukan tidak dikerjakan sama sekali, kita tidak mampu mengerjakan apa-apa di dua tahun itu karena Covid-19," ujarnya.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Sarjoko mengatakan target turun menjadi 9.000 unit itu merupakan program lanjutan setelah Anies lengser.

"Ya, ini kan sebenarnya program selanjutnya. Itu kita melihat ada potensi beberapa swasta yang berkomitmen untuk penyediaan hunian terjangkau lewat skema DP Nol Rupiah, meskipun ini masih proses penyelesaian perizinan," jelas Sarjoko.

Pada awal September 2022 lalu, Sarjoko mengatakan pembangunan rumah DP Nol Rupiah terus bergulir. Saat ini, baru ada 2.322 unit rumah DP Nol Rupiah yang sudah terbangun.

Rinciannya, 780 unit di Menara Samawa Pondok Kelapa, 38 unit di Bandar Kemayoran, 166 unit di Sentraland Cengkareng, 480 unit di Menara Nuansa Pondok Kelapa, termasuk 868 unit di Menara Kanaya Cilangkap.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengungkapkan tidak ada yang bisa diharapkan dari Anies dalam program rumah DP Nol rupiah. Ia bahkan menyebut Anies mencla-mencle alias tidak dapat dipercaya.

Ia menilai keputusan Anies menurunkan target Rumah DP Nol Rupiah hingga 9.000 ribuan runit menunjukkan inkonsistensi.

"Apa yang mau diharapkan dari orang yang kemudian mencla mencle. Tidak ada yang bisa diharapkan," imbuhnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (28/9).

Lihat Juga : JEJAK 5 TAHUN ANIESBiang Kerok Kemiskinan, Anies dan Suara Kaum Papa

Gilbert mengatakan penurunan target hingga 9.000 ribu unit dilakukan agar jaraknya tidak terlalu jauh dengan realisasi yang baru mencapai 2.322 unit. Tetapi, ia meyakini target 9.000 hunian pun tidak akan berhasil dicapai oleh Anies.

"Rumah DP Nol Rupiah masih sekitar 2.000 ribuan. Artinya, memang tidak tercapai. Tapi mungkin terlalu jomplang kalau sampai 230 ribuan dibandingkan 9.000. Tapi itu juga enggak bakal tercapai," jelasnya pesimis.

Gilbert menilai program Rumah DP 0 Rupiah sepi peminat karena masyarakat kelas bawah saja masih kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apalagi, kalau harus mencicil kredit rumah.

Ditambah lagi, bank juga dinilai tidak berani memberikan kredit rumah karena sering terjadi kemacetan oleh masyarakat yang diberikan kemudahan dalam membeli rumah.

Siasat Anies menaikkan batas upah bagi pembeli Rumah DP 0 Rupiah hingga Rp14 juta pun tidak berhasil. Sebab, masyarakat dengan penghasilan tersebut tak akan mau membeli rumah dengan kualitas yang disediakan program Rumah DP Nol Rupiah.

"Ya mereka akan mencari rumah yang ada tanahnya. Itu mungkin ada di Bekasi, Depok, Karawang. Tapi tidak akan kemudian mengambil Rumah DP Nol Rupiah," katanya.

Warga mendaftar pengajuan rumah DP 0 Rupiah di Kantor Walikota Jakarta Timur, Kamis, 1 November 2018. (CNN Indonesia/Safir Makki)

Lihat Juga : JEJAK 5 TAHUN ANIESAnies, Ahok, dan Kisah Pasukan Oranye yang Dianggap Malas

Sementara itu, Pengamat Properti Anton Sitorus menuturkan keinginan masyarakat sebenarnya besar terhadap program Rumah DP Nol Rupiah. Dia menyebut kebutuhan rumah di Jabodetabek bahkan mencapai 50 ribu unit per tahun.

Namun, ia menilai Pemprov DKI Jakarta kurang melakukan sosialisasi mengenai program itu. "Detail mengenai di mana lokasinya, bagaimana cara mendapatkannya, persyaratannya apa saja, mungkin orang banyak yang enggak tahu," terang dia.

Anton mengatakan jika Pemprov DKI Jakarta melakukan sosialisasi yang jelas mengenai program tersebut, maka masyarakat akan berbondong-bondong mengikutinya.

Selain itu, ia menilai lokasi Rumah DP Nol Rupiah yang baru tersebar di beberapa titik juga menjadi penyebab rendahnya minat masyarakat.

"Kalau targetnya 230 ribu unit rumah, pastikan pemerintah seharusnya menyediakan lahan yang di mana-mana," katanya.

Lebih lanjut dia mengatakan harga Rumah DP Nol Rupiah yang ditawarkan sebenarnya sudah tepat. Namun, program Anies tersebut dinilai dari awal tidak realistis karena jumlah target dengan lahan yang disediakan tidak sebanding.

"Ke depan, enggak perlu lah mengada-ngada. Kalau memang niatnya mengentaskan masalah perumahan ya sudah benar-benar dan bikin targetnya juga realistis. Jangan bikin angka-angka fantastis," tutur dia.

Lihat Juga : JEJAK 5 TAHUN ANIESDari Kata Jadi Fakta, Upaya Anies Bangun Sistem Transportasi

Pahit Manis Rumah DP Nol Rupiah

Pedang mendominasi gunung dan sungai

YLKI Terima 88 Aduan Sistem Tap In Tap Out, Transjakarta Minta Maaf******

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menerima 88 aduan terkait perubahan sistem tap in tap outdan satu kartu satu orang Transjakarta.

Berdasarkan rilis YLKI, puluhan aduan itu sudah diserahkan kepada manajemen Transjakarta hingga Senin (17/10).

Manajemen Transjakarta juga diklaim telah merespon surat YLKI yang dikirimkan pada Kamis (6/10) perihal pengaduan konsumen dan permintaan klarifikasi mengenai sistem pembayaran di Transjakarta.

Ada 4 hasil pertemuan antara manajemen Transjakarta dengan YLKI. Pertama, manajemen Transjakarta memohon maaf kepada YLKI dan konsumen atas permasalahan tersebut yang menimbulkan ketidaknyamanan serta merugikan konsumen.

Kedua, manajemen Transjakarta akan menindaklanjuti semua pengaduan, baik via YLKI dan/atau kecustomer careTransjakarta. Mereka juga akan berkoordinasi langsung dengan Jak Lingko Indonesia untuk pengembalian dana atau refund.

Ketiga, Transjakarta menyediakan kanal khusus untuk pengaduan via WA Customer Care JLI (@JakLingkoindonesia) 081260001440. Sementara, proses refundhingga pencairan dana memerlukan waktu hingga H+7 setelah data diverifikasi.

Terakhir,manajemen Transjakarta bakal memperbaiki sistem pembayaran tersebut serta berkoordinasi dengan pihak JakLingko agar persoalan serupa bisa diminimalisir bahkan tidak terjadi lagi.

"YLKI juga menyarankan pihak Transjakarta mengadakan forum dialog konsumen, agar kasus bisa diselesaikan dengan cepat dan tepat," tulis Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi, dikutip Senin (17/10).

YLKI juga meminta pihak Transjakarta dan JakLingko tidak memberlakukan sistem baru tersebut jika memang belum siap. Pasalnya, hal ini memicu distorsi pelayanan dan kerugian pada konsumen.

[Gambas:Video CNN]