erek erek 2d 84

jalan menuju keabadian

Jusuf Hamka Ungkap Pemerintah Cuma Mau Bayar Utang Kepadanya Rp78 M******

Pengusaha Jusuf Hamka mengungkapkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) cuma mau bayar utangkepadanya Rp78 miliar.

Padahal, sebelumnya pria yang akrab disapa Babah Alun itu menagih utang pemerintah kepada PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) senilai Rp800 miliar.

Hal tersebut disampaikan setelah bertemu dengan perwakilan Kemenkeu dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) di Kantor Kemenko Polhukam, Rabu (13/12).

"Waktu itu juga negosiasi yang dari Rp400 miliar (2017) ke Rp179 miliar adalah denda 37,5 persen dan pokok Rp78 miliar. Sekarang cuman pokoknya saja tanpa denda sama sekali," ucap Jusuf.

Ia pun mengaku tak tahu secara rinci alasan pemerintah cuma mau bayar Rp78 miliar. Jusuf hanya menyampaikan angka itu yang diajukan pemerintah.

"Alasannya tadi mandatnya yang diterima cuma angka itu. lebih dari itu nggak bisa nanti akan dibicarakan lagi," katanya.

Terhadap putusan itu, ia pun mengaku belum mau menerima. Jusuf pun kemudian berharap pemerintah bisa adil dan berumah hati membayar utang.

Ia juga menyinggung pemerintah selalu tegas dalam menagih pajak kepada masyarakat. Namun, giliran membayar utang kepada rakyat malah molor.

"Bahkan tadi ada kata keluar kalau negara tidak mau bayar bisa apa? Ya nggak bisa apa apa, kita kan warga negara bukan negara," kata Jusuf.

Di sisi lain, ia juga mengungkapkan meski pemerintah cuma mau bayar Rp78 miliar saja, waktu pembayarannya pun masih belum jelas kapan. Menurutnya, masih jauh panggang dari pada api.

"Singkat aja kali ya, Belanda masih jauh. Hilalnya belum kelihatan," ujarnya.

CNNIndonesia.com sudah berupaya untuk minta tanggapan kepada Stafsus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo terkait pengakuan Jusuf Hamka tersebut. Namun yang bersangkutan enggan berkomentar jauh mengenai masalah itu.

"Sebaiknya ditanyakan Kemenko Polhukam karena ini dihandle Satgas BLBI bersama-sama," katanya.

Sengkarut utang piutang antara Jusuf dengan Kementerian Keuangan bermula dari deposito perusahaannya PT CMNP sebesar Rp78 miliar di Bank Yakin Makmur atau Bank Yama.

Utang itu belum dibayar sejak krisis moneter 1998, kala Bank Yama dilikuidasi pemerintah. Sejak saat itu, Jusuf mengaku tidak mendapatkan kembali uang depositonya.

Pemerintah berdalih CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti alias Tutut Soeharto yang masuk daftar pengutang BLBI.

Tak terima dengan dalih itu, pihaknya kemudian menggugat pemerintah ke pengadilan pada 2012 dan memenangkannya.

Lalu, ia dipanggil Kepala Biro Hukum Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat itu, yakni Indra Surya. Pemerintah mengakui utang tersebut dan berjanji akan membayar. Namun, Kemenkeu meminta diskon.

[Gambas:Video CNN]

Sesuai putusan Mahkamah Agung (MA) yang dimenangkan Jusuf Hamka, negara harus membayar pokok utang tersebut beserta denda 2 persen per bulan. Itungan pada 2016 atau 2017 adalah Rp400 miliar, tetapi pemerintah hanya bersedia membayar Rp179 miliar.

"Waktu itu menterinya (menteri keuangan) Bambang Brodjonegoro kalau nggak salah, 2016 atau 2017. Disuruh buat kesepakatan. Pemerintah minta diskon, tercapailah angka Rp170 miliar (Rp179 miliar). Ya sudahlah saya pikir asal duitnya balik saja, tanda tangan perjanjian," ucapnya.

Dijanjikan dua minggu selesai, Jusuf menyebut utang tersebut malah diabaikan pemerintah bertahun-tahun. Sampai pada akhirnya Jusuf mengklaim utang pemerintah kepada dirinya hingga kini mencapai Rp800 miliar.

Dalam perjalanannya, Jusuf belakangan ini bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud MD untuk membahas nasib utang tersebut.

Sementara, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan pihaknya masih akan mempelajari dengan teliti dan hati-hati mengenai persoalan utang itu.

Warisan langit berbintang di kota

Otorita IKN Bantah Anies soal Nusantara Hanya untuk ASN******

OtoritaIKN menjawab calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan soal Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang dinilai hanya menguntungkan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono menegaskan pemikiran tersebut keliru. Ia menekankan fasilitas yang ada di IKN bukan hanya untuk ASN, tetapi masyarakat lainnya, bahkan warga dari kota lain.

"Jelas IKN ini nanti pasti akan ada warga yang tinggal dan bekerja di sana. Bekerja di rumah sakit (RS), hotel, dan shopping mall. Kita juga akan siapkan fasilitas untuk itu. Jadi, IKN bukan kota ASN. IKN itu kota baru untuk pertumbuhan ekonomi ke depan," katanya di sela-sela Workshop Financial Center IKN di Hotel Ritz Carlton, Jakarta Selatan, Senin (11/12).

"Ini bukan anggaran negara sepenuhnya, justru anggaran swasta," ujarnya.

Ia lantas menjelaskan manfaat pembangunan sederet fasilitas kesehatan di IKN. Menurutnya, sejumlah RS yang dibangun di ibu kota baru Indonesia tersebut sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan.

Agung mengatakan Kemenkes ingin rumah sakit di IKN bisa menjawab kebutuhan kuantitas dan kualitas fasilitas kesehatan di Indonesia. Ia menyebut saat ini rasio tempat tidur di RS dengan jumlah penduduk di Indonesia hanya 1 berbanding 1,8.

"Ini kita mau buat jadi 1 banding 3. Jadi, di IKN tersedia tiga kali lebih banyak tempat tidur dibandingkan di wilayah lain," harap Agung.

Selain kuantitas, Agung menekankan rumah sakit di IKN akan mengejar standar kualitas. Ia menuturkan RS pemerintah dengan swasta bisa berbagi peran terkait penanganan penyakit yang diberikan.

Kualitas RS di IKN Nusantara juga diharapkan bisa dicicipi oleh warga di bagian di wilayah lainnya, seperti Balikpapan hingga Samarinda. Bahkan, Agung menyebut rumah sakit di IKN diharapkan bisa menurunkan banyaknya warga lokal yang berobat ke luar negeri.

"Layanan ini (fasilitas kesehatan) nanti bisa menarik bukan hanya ASN di IKN, tapi juga dari Balikpapan dan Samarinda. Balikpapan kan tolnya nyambung tahun depan, 50 menit. Kalau layanan di IKN ini lebih bagus, bisa menarik warga di luar IKN," jelasnya.

"Dan bahkan, ini visi ke depan bagaimana bisa membuat masyarakat Indonesia tidak lagi harus berobat ke luar negeri. Untuk berobat bisa datang ke IKN. Itu visi ke depan," tandas Agung.

Anies mengkritik pembangunan IKN karena hanya bermanfaat untuk beberapa kalangan, yakni para aparatur negara. Kicauan ini disampaikan dalam diskusi bertajuk 'Indonesia and the World: 1 Jam Bersama Anies' di Conference on Indonesian Foreign Policy 2023 (CIFP 2023).

Ia menilai pembangunan ibu kota baru di Indonesia itu belum terlalu penting, selama pemenuhan infrastruktur mendasar belum merata di seluruh daerah.

"Karena, kalau kami lihat manfaat dari fasilitas kesehatan itu akan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, tetapi kalau di sini (IKN), dirasakan oleh aparat negara yang nanti bekerja untuk negara," kritik Anies, dikutip dari detikcom.

"Simpel sekali, tetapi itu sama seperti pertanyaan tadi, dalam situasi masih harus menyelesaikan beberapa PR yang penting. Nampaknya, itu yang harus kami prioritaskan. Jadi, kalau saya melihat konteksnya internasional, maka dukungan internasional lebih baik untuk membangun fasilitas kesehatan yang baik di seluruh Indonesia," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Catatan redaksi:

Judul berita ini diubah pada Rabu (13/12) pukul 11.49 WIB setelah mendapatkan penjelasan dari narasumber yang bersangkutan.

Sistem lotere paling kuat

Petani Ungkap Carut******

Petani membeberkan masalah penyaluranpupuk subsidisehingga membuat ketersediaannya langka.

Kepala Pusat Pengkajian dan Penerapan Agroekologi Serikat Petani Indonesia (SPI) Muhammad Qomarun Najmi mengatakan permasalahan mendasar terletak pada validitas data petani yang bisa membeli pupuk subsidi.

Ia mengatakan ada petani yang memiliki lahan tetapi tidak mendapatkan Kartu Tani yang digunakan untuk menebus pupuk subsidi.

Mengutip temuan Ombudsaman RI, Qomarun mengatakan belum semua petani mendapatkan Kartu Tani karena tidak semua bergabung dalam kelompok tani. Baru 60 persen petani bergabung dalam kelompok tani.

Ia mengatakan pupuk subsidi di kios resmi dijual seharga Rp130 ribu - Rp140 ribu per sak (50 kilogram). Itu pun petani sulit mendapatkannya karena distribusinya lama.

"Bahkan pernah dua bulan tidak ada distribusi," katanya.

Padahal, lanjut Qomarun, di kios-kios tidak resmi tersedia pupuk subsidi dengan harga Rp270 ribu per sak. Sementara pupuk nonsubdisi jenis urea dijual Rp340 ribu per sak.

Lihat Juga : Ganjar-Prabowo Sepakat Perlu Investasi Besar Buat Atasi Pengangguran

Carut marutnya data penerima Kartu Tani, membuat sejumlah petani menggunakan KTP untuk membeli pupuk subsidi Karenanya, ia menilai rencana Jokowi untuk mempermudah petani mendapatkan pupuk dengan bermodalkan KPT bukan yang baru.

"Itu bukan hal yang baru, banyak juga yang sudah melakukan itu, meskipun belum ada aturan untuk itu," katanya.

Jokowi berjanji akan mempermudah pembelian pupuk subsidi bagi petani dengan cukup menunjukkan KTP atau Kartu Tani.

"Saya sudah menyetujui untuk pembelian pupuk asal di KTP-nya ada tulisan petani silakan itu dipakai. Jadi, bisa pakai Kartu Tani, bisa memakai juga KTP," ujarnya saat menemui para petani di Pekalongan, Jawa Tengah, Rabu (13/12).

Jokowi mengakui saat ini ketersediaan pupuk memang menjadi masalah para petani beberapa tahun terakhir. Ia pun berguyon akan memberikan sepeda bagi petani yang tidak menghadapi masalah pupuk.

"Ini memang semuanya mengeluhkan, para petani, urusan pupuk. Benar ya? Ada yang masalah pupuknya tidak bermasalah? Tunjuk jari, saya beri sepeda," kata Jokowi.

Para petani pun tertawa mendengar ucapan Jokowi tersebut. Tak ada satu pun dari mereka yang mengacungkan jari atau merasa urusan pupuk baik-baik saja.

Karenanya, Jokowi meminta Menteri Pertanian Amran Sulaiman untuk memastikan pasokan pupuk. Ia juga berjanji akan menambah subsidi pupuk untuk para petani.

"Pak menteri pertanian hitung dulu. Memang prosedurnya seperti itu, minta persetujuan dari DPR RI, baru menteri keuangan bisa menambah. Tapi saya janji pupuk akan ditambah subsidinya," ujar Jokowi.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Bela Diri Syura

IHSG Diprediksi Semringah di Awal Pekan******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi menguat pada perdagangan Senin (11/12).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya menyebut pergerakan IHSG awal pekan ini bakal diwarnai sejumlah rilis data ekonomi. Namun, investor masih perlu mewaspadai risiko koreksi wajar karena kemampuan naik IHSG cukup terbatas.

"IHSG akan ditopang rilis data perekonomian berupa neraca perdagangan yang diperkirakan akan membaik di tengah kembali normalnya mobilitas masyarakat," ramal William.

Untuk saham pilihan, William merekomendasikan AALI, ICBP, JSMR, TLKM, ITMG, BSDE, dan AKRA

Praktisi Pasar Modal sekaligus Founder WH-Project William Hartanto menilai indeks juga akan menguat terbatas hari ini. Ia meyakini IHSG akan berada di level support7.024 dan resistance7.180.

"Pergerakan IHSG masih mungkin untuk menguji level 7.200 dan kesempatan baik untuk trend followingmaupunbuy on weaknesspada saham-saham yang ada. Secara teknikal, pergerakan IHSG sangat bagus, di mana terindikasi strong uptrend," ungkapnya.

IHSG melesat ke posisi 7.159 pada perdagangan Jumat (8/12). Indeks saham naik 24,97 poin atau plus 0,35 persen dari perdagangan sebelumnya.

Investor melakukan transaksi sebesar Rp14,24 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 29,99 miliar saham.

[Gambas:Video CNN]

Tuhan lahir

Kemenkop Dorong Bentuk Lembaga Penjamin Simpanan Khusus Koperasi******

Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) mendorong agar pemerintah membentuk lembaga penjamin simpanan khusus untukkoperasi. Gunanya untuk melindungi uang simpanan pelaku UMKM di koperasi.

Deputi Bidang Perkoperasian KemenkopUKM Ahmad Zabadi mengatakan hal ini untuk menekan kerugian akibat berbagai praktik yang merugikan anggota koperasi, khususnya Koperasi Simpan Pinjam (KSP).

"Pembentukan LPS semata-mata dilakukan karena pemerintah ingin melindungi kepentingan anggota koperasi dan masyarakat dari praktik-praktik yang merugikan anggota koperasi," ujar Zabadi dalam acara Serap Aspirasi Urgensi Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan Anggota Koperasi di Surakarta, Kamis (7/12).

"Kalau kita berkaca pada perbankan, saat covid-19 ada bank yang bermasalah. Jika ekosistem perbankan belum kuat mereka bisa saja gagal bayar. Meski terjadi masalah, namun tidak terjadi rushkarena industri bank sudah punya LPS yang menjamin simpanan nasabah hingga Rp2 miliar," kata dia.

Selain punya LPS, industri perbankan juga punya Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), otoritas lain seperti Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan kata lain, ekosistem di industri perbankan dinilai Zabadi sudah sangat kokoh.

Hal ini berbeda dengan koperasi sehingga diharapkan ada LPS khusus KSP yang bisa menjamin dana anggota. Terlebih, jumlah anggota koperasi cukup banyak yakni 30 juta anggota.

"Ini tidak dipunyai oleh koperasi, di koperasi, anggota juga bisa mempailitkan koperasi. Ada lebih dari 30 juta anggota koperasi yang perlu dilindungi kepentingannya dari praktik-praktik yang merugikan, yang dilakukan oleh pendiri maupun pengurus koperasi," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Ning Zhanyan Qiao Cang

Jangan Lupa Belanja ke Transmart Hari Ini, Ada Diskon 50%+20%******

Jangan lupa belanja ke Transmart hari ini, Minggu (10/12), soalnya Transmart Full Day Sale balik lagi kasih diskon gede-gedean!

Di pesta diskon ini ada diskon 50 persen buat aneka produk terpilih dan masih ada ekstra diskon 20 persen!

Lihat Juga : Cuma Hari Ini, Belanja di Transmart Full Day Sale Diskon 50% + 20%

Ada banyak produk yang diskon loh. Mulai dari produk segar dan daging ayam, kebutuhan rumah tangga, furnitur, pakaian anak hingga dewasa, barang elektronik, sampai sepeda listrik dijamin bakal diskon.

Pesta diskon ini cuma berlangsung selama satu hari, mulai dari gerai buka sampai tutup sekitar pukul 22.00 waktu setempat di seluruh Transmart se-Indonesia.

Jangan lupa bayar belanjaannya pakai Bank Mega atau Allo Bank biar kamu bisa menikmati beragam kemudahan serta promo diskon menarik! Selamat berbelanja!