dana bull ilegal atau legal

Mahkota Keheningan

IHSG Diproyeksi Loyo Awal Pekan Ini******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi terkoreksi pada perdagangan Senin (27/2).

Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan IHSG masih berpeluang melanjutkan koreksi wave b menujusupportberikutnya menurut analisis Fibonacci retracement di level 6.760.

"Level support IHSG berada di 6.760, 6.712 dan 6.644, sementara level resistennya di 6.893, 6.923 dan 6.968. Berdasarkan indikator MACD menandakan momentum bearish," kata Ivan seperti dikutip dari riset hariannya.

Sementara CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya memperkirakan IHSG menguat terbatas hari ini. Ia mengatakan mengawali bulan ketiga di 2023 pola pergerakan IHSG hingga saat ini masih terlihat berusaha keluar dari level konsolidasi wajarnya.

Sedangkan masih berlangsungnya rilis data kinerja emiten secara tahunan 2022 masih dapat menjadi penopang pergerakan IHSG hingga beberapa waktu mendatang.

"Namun hal ini belum terlihat ditopang oleh capital inflow deras ke dalam pasar modal kita sehingga peluang adanya tekanan jangka pendek juga masih terlihat, hari ini IHSG berpotensi menguat terbatas," ujar William seperti dikutip dari riset hariannya.

William memproyeksikan IHSG bergerak di rentang support 6.789 dan resistance 6.954. Ia pun merekomendasikan sejumlah saham yang layak untuk dikoleksi yakni TLKM, AKRA, ASII, ITMG, HMSP, dan AALI.

[Gambas:Video CNN]

Superstar Kaisar Hiburan Tiongkok

Riuh Musabab Penolakan RUU Kesehatan, Khawatir BPJS Diintervensi******

Perubahan kedudukan BPJS yang semula di bawah presiden menjadi di bawah kementerian menjadi salah satu hal yang paling disorot dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan (RUU Kesehatan) Omnibus Law.

Banyak penolakan terhadap rancangan yang saat ini sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR 2023 itu. Dalam rancangan, BPJS Kesehatan disebut akan berada di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dalam diskusi publik membahas Urgensi RUU tentang Kesehatan pada Jumat (17/2) mengatakan, rancangan itu tidak tepat karena BPJS tidak semata soal kesehatan.

"BPJS itu tidak hanya kesehatan, BPJS ini termasuk untuk jaminan kematian, JHT, kecelakaan. Jadi semua jaminan. Jadi di sini pertanyaannya agak sedikit aneh ya, berbagai macam jaminan dan berbagai kementerian ikut terlibat tapi kok masuknya di Omnibus Law kesehatan," ujar Ghufron.

Penolakan juga datang dari Ketua Exco Partai Buruh Provinsi Sumatera Selatan Ali Hanafiah. Alasannya, karena iuran BPJS selama ini berasal dari akumulasi dana publik, di mana buruh membayar iuran sebesar 1 persen dan pengusaha 4 persen.

Sehingga, secara keseluruhan akumulasi uang di BPJS Kesehatan bukan milik pemerintah.

"Kami menolak keras BPJS di bawah kementerian. Di seluruh dunia tidak ada namanya jaminan sosial (BPJS) itu di bawah menteri, seluruh lembaga BPJS di seluruh dunia itu di bawah presiden atau perdana menteri, jadi di bawah langsung kepala pemerintahan," ungkap Ali dalam agenda rapat Konsolidasi Persatuan Buruh Indonesia Sumatera Selatan di Duta Hotel Palembang, Sabtu (18/2).

Adapun menteri memiliki status sebagai pembantu presiden, yang artinya tidak memiliki kapabilitas untuk mengatur pengelolaan dana publik dalam BPJS. Karena itu, menteri yang mengelola dana publik artinya menyalahgunakan wewenang dan jabatan.

"Jadi kalau sampai BPJS di bawah menteri, dengan kata lain, ini abuse of power (penyalahgunaan wewenang jabatan). Kemudian, dalam UU BPJS, Dewan Pengawas (Dewas) BPJS itu disebut wali amanah, nah kalau wali amanah itu nggak boleh di bawah seorang menteri, Dewas itu harus independen," kata Ali.

Ketua Korwil KSBSI Sumatra Utara, Ramlan Hutabarat menyampaikan hal serupa. Menurutnya, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan harus dikelola dengan profesional, demokratis, transparan, dan akuntabilitas.

Para buruh dibuat was-was atas perubahan itu, karena dikhawatirkan berimbas pada penurunan kualitas pelayanan. Selain itu, juga rentan mengalami intervensi dan menambah birokrasi.

Ramlan meminta agar pemerintah tidak mengubah BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan menjadi BUMN. Pasalnya, dana yang dikelola dalam penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan adalah dana swadaya masyarakat, khususnya dari buruh dan pengusaha.

Pemerintah pun disarankan untuk berfokus pada UU N0. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan UU N0. 24 Tahun 2011, Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

"BPJS berpotensi mendapat penugasan sesuatu (dari kementerian) yang berpotensi merugikan dana kelolaan masyarakat, seperti menempatkan ke instrumen investasi yang tidak menguntungkan. Atau, penugasan kementerian yang membuat pelayanan kepada warga/pekerja menjadi tidak terfokus," papar Ramlan.

Lari ke dunia lain untuk membuka pabrik

Urai Kepadatan Stasiun Manggarai, Kemenhub Akan Bangun Tangga Tambahan******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan membangun tangga tambahan di ujung utara peron untuk mengurai kepadatan penumpang di Stasiun Manggarai. Tangga ini akan menambah alternatif akses penumpang.

Direktur Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub Risal Wasal mengatakan sebenarnya kepadatan di Stasiun Manggarai disebabkan pembangunan stasiun yang tengah berlangsung. Jika pengerjaan selesai, maka kepadatan pun bisa terurai.

"Izinkan kami memohon maaf atas kendala yang dihadapi penumpang di Stasiun Manggarai, insyaallahsegera kami sampaikan solusi untuk mengurai penumpukan yang sering terjadi," kata Risal melalui keterangan resmi, Rabu (22/2).

Ia pun menyampaikan DJKA akan secara aktif merangkul komunitas pecinta kereta api untuk menjaring masukan mengenai pembangunan di Stasiun Manggarai.

"Kami juga sudah melibatkan rekan-rekan penyandang disabilitas untuk bersama-sama mengevaluasi pembangunan Stasiun Manggarai sehingga dapat lebih inklusif dan nyaman digunakan oleh semua kalangan," ucap Harno.

Terkait dengan kepadatan penumpang di stasiun yang dikeluhkan oleh masyarakat, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Jakarta Rode Paulus menyebut hal itu hanya terjadi pada jam-jam tertentu.

Ia menilai kalau dilihat secara langsung di lapangan, kepadatan tersebut tidak terjadi sebagaimana diberitakan di media sosial.

"Betul peron agak padat saat kereta datang namun akan segera terurai, tidak stuck," imbuh Rode.

Di sisi lain, ia mengimbau kepada masyarakat agar turut serta mendukung dan menjaga fasilitas di Stasiun Manggarai yang sedang dibangun.

"Kami juga mengajak rekan-rekan sekalian untuk saling mengingatkan dan berhati-hati terutama saat melangkah keluar kereta agar tidak terjadi lagi penumpang terperosok ke dalam celah peron," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Tuhan yang Tak Berujung

Tepatkah Langkah Jokowi Bubarkan Merpati?******

Nasib PT Merpati Nusantara Airlines(Persero) setelah sekarat selama beberapa tahun belakangan ini akhirnya terang. 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan PT Merpati Nusantara Airlines akhirnya membubarkan maskapai pelat merah tersebut.

Dalam PP yang ditandatangani Jokowi pada 20 Februari 2023 itu, pembubaran Merpati Airline tak lepas dari putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 5/Pdt.Sus Pembatalan Perdamaian I 2022/ PN. Niaga Sby Jo Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/20l8/PN.Niaga Sby 2 Juni 2022 yang menyatakan perusahaan pailit.

Selanjutnya, pelaksanaan likuidasi dalam rangka pembubaran perseroan Merpati Airlines dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang BUMN. Lalu, peraturan perundang-undangan di bidang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Kemudian, peraturan perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan lainnya. Adapun penyelesaian pembubaran Merpati Airlines termasuk likuiditas dilaksanakan paling lambat lima tahun terhitung sejak perusahaan dinyatakan pailit.

Berdasarkan aturan tersebut, setelah dibubarkan, semua kekayaan sisa hasil likuidasi Merpati Airlines disetorkan ke kas negara.

Dalam kesempatan terpisah Direktur Utama PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) Yadi Jaya Ruchandi memaparkan 1.225 karyawan eks maskapai Merpati Airlines akan mendapatkan hasil penjualan aset senilai Rp54,8 miliar.

Ia menyebut pembagian hasil penjualan aset tahap pertama ini akan diberikan kepada kreditur, termasuk eks karyawan.

"Pembagian ini diharapkan dapat memberikan kepastian atas penyelesaian kewajiban Merpati Airlines kepada para kreditur dengan mengedepankan asas keadilan bagi seluruh pihak, termasuk kepada eks karyawan," kata Yadi.

Selain itu, penetapan pengadilan atas daftar pembagian tahap pertama menyebut pembagian atas gaji terutang kepada 50 eks karyawan Merpati Airlines sebesar Rp3,8 miliar.

Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman menilai pembubaran ini sudah tepat. Maklum, penyakit keuangan Merpati Airline sudah kronis sejak 2008 lalu.

Kala itu, perusahaan merugi dan utangnya mencapai Rp2,8 triliun. Sementara aset yang dimiliki hanya Rp999 miliar. Ekuitasnya pun minus Rp1,84 triliun dan kerugiannya tembus Rp641 miliar.

Menurut Rizal, apabila Menteri BUMN Erick Thohir sudah mengambil langkah strategis dalam upaya penyehatan perusahaan tetapi tetap tak 'nendang', tentunya keputusan pailit menjadi tepat. Asalkan bisa mendorong kesehatan perusahaan plat merah yang lainnya di bidang perhubungan udara.

Meski begitu, kata Rizal, pembubaran ini ada konsekuensi berkaitan dengan sisa aset dan nasib pekerjanya. Hal ini tentu harus diselesaikan dan diberikan kompensasi yang tidak menjadi beban berikutnya pasca dibubarkan.

"Terutama bagi para pekerja yang dirumahkan. Pun demikian, sisa aset setelah dipenuhi kewajiban bagi pekerja dan perusahaan, harus segera dikembalikan ke negara," ucapnya kepada CNNIndonesia.com.

Ia menambahkan sebenarnya sekarang ini masih banyak BUMN yang kondisinya seperti Merpati. Ia mengatakan pemerintah juga harus mengambil langkah cepat untuk mengatasi masalah itu.

Kalau masih bisa diselamatkan, ia mengatakan pemerintah bisa mengobati BUMN itu berbagai treatment dan pengobatan. Terutama injeksi berkaitan dengan keuangan perusahaan.

"Setidaknya dapat memberikan 'darah segar' bagi perusahaan plat merah yang makin turun penerimaan usaha dan laba nya," imbuh Rizal.

Ia juga mengatakan kalau pemerintah tidak mampu, tentunya mesti cermat dan tepat dalam memilih perusahaan mana yang akan dipailitkan berikutnya.

Hal ini tentu dengan segala pertimbangan yang panjang, baik terkait dengan bisnis strategis, penyelamatan perusahaan negara, dan agen pembangunan sebagai lokomotif ekonomi nasional.

Sudah Miliki Garuda dan Maskapai Swasta

Sistem Kaisar Kekacauan

Okupansi Kantor DKI di 2022 Capai 74 Persen, Ditopang Sektor Logistik******

Konsultanproperti Knight Frank Indonesia melaporkan tingkat keterisian perkantoran CBD Jakarta mencapai 74,1 persen pada semester akhir 2022. Sektor logistik yang menjadi penyumbang okupansiyang cukup agresif di akhir tahun lalu.

Senior Research Advisor Knight Frank Indonesia Syarifah Syaukat mengatakan bisnis ruang kantor masih menghadapi tantangan. Namun, stok perkantoran masih bertambah di tengah pemulihan ekonomi.

"Tercatatnya okupansi dari sektor logistik yang agresif di akhir tahun 2022 juga turut memberikan secercah harapan untuk pertahanan di sektor perkantoran CBD Jakarta ke depannya," ujar Syarifah dalam keterangan resmi, Kamis (23/2).

Menurutnya, konsep ini diminati dan diperkirakan jumlahnya bertambah.

"Terdapat lima dari lima gedung perkantoran yang akan hadir hingga 2025 merupakan gedung berkonsep green building," imbuhnya.

Selain sektor logistik, Knight Frank Indonesia melaporkan beberapa sektor lain yang juga cukup potensial dalam mendorong tumbuhnya tingkat okupansi di 2022.

"Sektor-sektor tersebut antara lain sektor information technology(IT),fintech, mining, insurance, agrobusiness, automotive, oil and gas, energy, healthcare dantrading," ujarnya.

Country Head Knight Frank Indonesia Willson Kalip menyebutkan pencabutan kebijakan PPKM diharapkan menjadi sinyal positif terhadap perbaikan performa subsektor perkantoran di area CBD Jakarta.

Namun, ia mewanti-wanti munculnya potensi resesi global berdampak pada tingkat kewaspadaan konsumen sehingga menahan ekspansi dari perusahaan global pada ruang-ruang kantor di CBD Jakarta.

"Dalam skala regional seperti di Singapura dan Seoul, pertumbuhan sektor perkantoran berada di situasi membaik seiring dengan terbukanya kembali jalur transaksi dari Cina seiring dengan dicabutnya kebijakan zero covid policy," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Perdana Menteri Kiri, harap hargai diri Anda sendiri.

Badan Pangan Prediksi Harga Cabai******

Badan Pangan Nasional (Bapanas) memprediksi harga cabai-cabaian akan turut dalam waktu dekat. Hal itu seiring dengan mulainya musimpanenraya pada Maret mendatang.

"Kemungkinan akan mulai panen di Maret ini sehingga diharapkan harga bisa turun," ujar Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa kepada CNNIndonesia.com, Kamis (23/2).

Astawa menjelaskan hampir semua provinsi melakukan gerakan tanam cabai pada Oktober dan Desember 2022. Namun, saat ini sedang musim hujan sehingga panen cabai belum merata dan membuat harganya naik.

Kelima faktor ini membuat harga gabah di tingkat petani naik. Faktor keenam adalah kurangnya ketersediaan padi karena belum memasuki musim panen raya. Hal itu yang membuat harga beras di konsumen meningkat.

"Januari dan Februari baru mulai panen, belum banyak sehingga penggilingan padi berlomba lomba cari padi," ujarnya.

Astawa memprediksi harga beras akan turun seiring puncak musim panen raya, di Maret dan April.

Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS), Kamis (23/2), harga rata-rata cabai merah keriting Rp45.650 per kilogram (kg). Padahal pada Kamis (16/2) lalu, rata-rata harganya masih Rp44.150 per kg.

Di DKI Jakarta, cabai merah keriting bahkan dihargai Rp60 ribu per kg, di Jawa Barat Rp52.450 per kg, di Banten Rp53.800 per kg, dan di Yogyakarta Rp46.250 per kg.

Harga aneka cabai lainnya juga naik. Cabai rawit merah naik Rp61.800 per kg. Padahal pada 16 Februari harga cabai rawit merah hanya Rp58.650 per kg. Kemudian naik jadi Rp61.250 pada 20 Februari.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik mencatat sebanyak 147 kabupaten atau kota di Indonesia mengalami kenaikan harga beras pada minggu ketiga Februari 2023.

"Sepuluh kabupaten/kota dengan potensi kenaikan harga beras tertinggi antara lain Ende (NTT), Sumba Tengah (NTT), Probolinggo (Jatim), Malinau (Kaltara), Lombok Timur (NTB)," kata Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M Habibullah, di Jakarta, Senin (20/2).

[Gambas:Video CNN]