seribu mimpi 40

bunga kredit akulaku 853Jutaan kata 439894Orang-orang telah membaca serialisasi

《seribu mimpi 40》

Pakar: Cawapres belum bahas perempuan dalam pembangunan berkelanjutan******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Pusat Studi Agama, Lingkungan dan Perubahan Iklim, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Maila Dinia Husni Rahiem menyatakan bahwa ketiga calon wakil presiden (cawapres) belum membahas pentingnya pelibatan perempuan dalam pembangunan berkelanjutan. "Pada debat, para cawapres tidak secara tegas menyoroti peran penting perempuan dalam melestarikan lingkungan dan partisipasi mereka dalam pembuatan kebijakan pemerintah terkait lingkungan. Ini terlihat baik dalam paparan program awal maupun dalam tanggapan terhadap pertanyaan khusus mengenai peran perempuan dalam masyarakat adat," ujar Maila saat dihubungi di Jakarta, Senin. Pada debat cawapres yang dilaksanakan Minggu (21/1), moderator membacakan pertanyaan dari panelis kepada cawapres nomor urut 3 Mahfud Md bahwa sejak 2014, terjadi perampasan 8,5 juta hektare wilayah adat, mengakibatkan 678 kasus kriminalisasi dan pemiskinan perempuan adat. Tanggapan dari para cawapres terhadap masalah ini bervariasi, Mahfud mengusulkan penertiban birokrasi pemerintah dan aparat penegak hukum, cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar berpegang pada prinsip bahwa tidak ada satu pun masyarakat yang boleh ditinggalkan, sementara cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyoroti perlunya keterlibatan pengusaha dan UMKM lokal, dengan fokus pada pencarian titik tengah dan keseimbangan dalam pengembangan industri. Guru Besar Pendidikan Anak Usia Dini dan Kesejahteraan Sosial UIN Jakarta ini juga menyebutkan, yang menjadi catatan adalah ketiga pasangan calon tidak secara eksplisit menegaskan mengapa partisipasi perempuan sangat penting dalam kebijakan pemerintah dan pembangunan berkelanjutan, terutama dalam hal sumber daya manusia, lingkungan hidup, dan energi. "Seharusnya, para calon wakil presiden dapat lebih merinci dan menjelaskan pentingnya perempuan dalam aspek-aspek tersebut. Dengan demikian, program-program mereka dapat menjadi lebih inklusif dan mengakomodasi kontribusi perempuan dan kebutuhan perempuan dan anak secara lebih efektif," ucapnya. Menurutnya, ada beberapa poin yang perlu menjadi perhatian, pertama yakni perempuan dan anak-anak cenderung menghadapi kerentanan yang lebih tinggi terhadap risiko sosial, ekonomi, dan kesehatan dari perubahan iklim. "Mereka secara khusus lebih rentan terkena dampak buruk dari kemiskinan, diskriminasi, serta konsekuensi negatif perusakan lingkungan dan masalah lingkungan lainnya. Dengan akses terbatas pada sumber daya ekonomi dan sosial, perempuan seringkali menemukan tantangan lebih besar dalam menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, termasuk dampak dari perubahan iklim dan degradasi lahan," tuturnya. Untuk itu, lanjut dia, pengembangan kebijakan yang secara spesifik mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan perempuan dan anak-anak tidak hanya vital untuk mengurangi ketidaksetaraan, tetapi juga krusial dalam mempromosikan peningkatan kesejahteraan mereka. "Perempuan dan anak-anak, memiliki hak asasi yang setara dengan anggota masyarakat lainnya, memerlukan kebijakan yang mengakui dan melindungi hak-hak mereka secara adil dan inklusif. Namun, sering terjadi kekurangan partisipasi perempuan dalam proses pembuatan kebijakan, termasuk dalam sektor lingkungan," paparnya. Kondisi tersebut, kata dia, seringkali menimbulkan kekhawatiran, mengingat perempuan masih berhadapan dengan tantangan dan kebutuhan yang berbeda dari laki-laki, yang mencakup isu-isu khusus seperti kesehatan reproduksi, kekerasan berbasis gender, pendidikan anak, dan keamanan pangan. "Melibatkan perempuan secara substansial dalam proses pembuatan kebijakan penting untuk memastikan bahwa isu-isu penting ini terwakili dan diatasi dengan tepat dalam pembentukan kebijakan," ujar dia.

KPU RI telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Selepas debat pertama pada 12 Desember 2023, debat kedua 22 Desember 2023, dan debat ketiga 7 Januari 2024, KPU menggelar debat keempat yang mempertemukan para cawapres.

Tema debat keempat meliputi energi, sumber daya alam (SDA), pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat.

Baca juga: Pengamat: Ide dari ketiga cawapres jadi penyemangat sektor pertanian

Baca juga: Pengamat: Ketiga cawapres berkomitmen untuk jalankan transisi energi

Baca juga: Indef: Cawapres perlu pahami tujuan akhir pembangunan berkelanjutan

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

KPU: Teknis debat ke******

Tetap ada tim sukses pasangan calon yang jumlahnya 75 orang.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari menyampaikan aturan teknis dan format debat kelima Pilpres 2024 masih sama seperti debat-debat sebelumnya meskipun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengusulkan acara debat tanpa ada penonton.

"Format debat, termasuk penyelenggaranya, tetap. Tetap ada tim sukses pasangan calon yang jumlahnya 75 orang. Jadi, tetap," kata Hasyim menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Kamis.

Hasyim menjelaskan bahwa KPU telah mengevaluasi penyelenggaraan debat keempat yang berlangsung pada tanggal 21 Januari 2024. Masing-masing pasangan calon telah menyampaikan catatannya dalam rapat evaluasi itu.

"Nanti dalam kesempatan berikutnya, KPU akan melakukan rapat dengan TV penyelenggara debat terakhir yang kelima, dan nanti juga akan ada rapat selanjutnya yang mempertemukan antara KPU, tim pasangan calon, dan pihak televisi yang akan menyelenggarakan debat," kata Hasyim.

Debat kelima, yang bakal menampilkan tiga calon presiden di atas panggung, menjadi sesi debat resmi terakhir yang digelar oleh KPU RI selama masa kampanye Pilpres 2024. Debat kelima itu dijadwalkan berlangsung pada tanggal 4 Februari 2024.

Beberapa tema yang diangkat dalam debat terakhir itu, di antaranya soal kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, kesehatan, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan inklusi.

KPU RI menyelenggarakan lima debat yang diikuti secara bergantian oleh calon presiden dan calon wakil presiden. Debat menjadi salah satu kegiatan kampanye yang diwadahi KPU selama periode kampanye, mulai 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024.

Debat pertama, yang diikuti para capres, mengangkat tema hukum, hak asasi manusia (HAM), pemerintahan, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga.

Debat yang kedua diikuti para cawapres, mengangkat tema ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN dan APBD, serta infrastruktur dan perkotaan.

Debat ketiga, yang kembali diikuti para capres, mengangkat tema pertahanan dan keamanan, geopolitik, hubungan internasional; dan globalisasi. Kemudian, debat keempat, yang berlangsung pada akhir pekan lalu, diikuti para cawapres. Tiga cawapres membahas isu-isu seputar masyarakat adat, pedesaan, lingkungan hidup, energi, dan reforma agraria.

Baca juga: Dewan Pakar AMIN siapkan program pemungkas di debat kelima capres
Baca juga: Prabowo akui bagian dari satu persen miliki kekayaan negara
Baca juga: TPM Ganjar-Mahfud gelar sosialisasi galang dukungan dari pemuda 

Sebelumnya, KPU RI menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Respons KSAD soal Mahfud sebut aparat "backing" tambang ilegal******

Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak merespons pernyataan calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD yang menyebut bahwa ada aparat dan pejabat yang menyokong (backing) pertambangan ilegal.

“Aparat bisa juga aparatur sipil, ya, belum lengkap itu,” kata Maruli saat konferensi pers di Mabesad, Jakarta Pusat, Senin.

Maruli menyebut pernyataan Mahfud soal aparat belum lengkap. Pasalnya, menurut dia, istilah “aparat” bisa merujuk ke banyak hal, sehingga ia mempertanyakan aparat mana yang dimaksud Mahfud.

“Jadi, ya saya bilang begitu, aparat itu yang mana?” ujarnya.

Menurut Maruli, TNI AD telah menerapkan asas hukum kepada setiap prajurit. Ia meyakini pihaknya tidak berani melakukan sesuatu yang melanggar hukum, termasuk menyokongi pertambangan ilegal.

“Jadi, kita sulit juga lah di zaman sekarang ini, terus terang saja, kalau misalnya kita begitu-begitu, masuk video kita takut sekarang ini. Jadi, enggak seberani itu lagi kita. kita sudah mulai. Memang kadang-kadang hukum itu akan taat setelah ada pemaksaan,” ujarnya.

“Kalau kita bermain-main dengan tambang begitu menjaga-menjaga, difoto, saya yakin responsnya cepat ini,” sambung KSAD.

Selain itu, Maruli mengaku pihaknya tidak tahu menahu soal kewenangan legalitas pertambangan. Namun, ia mempersilakan semua pihak untuk melapor jika memang ditemukan adanya indikasi prajurit yang berbuat demikian.

“Karena yang mempunyai kewenangan itu sebetulnya kan dari kementerian yang memberikan secara hukum, secara legalitas. Kami enggak tahu sebetulnya. Tapi kalau itu ada arah indikasi ke sana, ya, silakan dilaporkan,” tutur Maruli.

Lebih lanjut Maruli mengatakan, prajurit yang terbukti menyokongi tambang ilegal akan disanksi, sebagaimana kasus-kasus terdahulu.

“Saya kira laporan seperti ini ada masa sekitar berapa tahun yang lalu tentara ikut dalam penambangan-penambangan ini. Itu banyak yang dicabut jabatannya, anggota-anggota juga banyak, sehingga menurut apa yang kita dapatkan informasi sekarang ini, sangat drastis menurun untuk yang mengurus-mengurus hal tersebut,” katanya.

Sebelumnya, Mahfud MD, saat debat keempat yang diselenggarakan KPU RI di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu (21/1) malam, mengatakan bahwa mencabut izin usaha pertambangan (IUP) tidak mudah dilakukan karena banyak mafianya.

“‘Cabut saja IUP-nya’, nah itu masalahnya. Mencabut IUP itu banyak mafianya, banyak mafianya. Saya sudah mengirim tim ke lapangan, ditolak, sudah putusan Mahkamah Agung. Itu begitu. Bahkan KPK seminggu lalu mengatakan untuk pertambangan di Indonesia itu banyak sekali yang ilegal dan itu di-backingoleh aparat-aparat dan pejabat. Itu masalahnya,” kata Mahfud.

Baca juga: KSAD kembali tegaskan netralitas prajurit di pemilu
Baca juga: Heru dan KSAD ajak masyarakat jaga kebersihan saluran air dan pasar

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：pinjaman online jangka waktu 12 bulan、erek erek 1001、slot new member 100 bebas ip

Terkait：golbos、bonanza 138、alamat main slot、buku mimpi paku、bethoki77、daftar slot yang lagi gacor sekarang、slot gacor malam hari、cara belanja di kredivo、cara mendapatkan uang dana gratis、jam pola gacor

---

---

bab terbaru：agen slot 338（2024-07-02）

Perbarui waktu：2024-07-02