rtp live hari ini

suria88 715Jutaan kata 398526Orang-orang telah membaca serialisasi

《rtp live hari ini》

Kejagung kembali tetapkan dua tersangka baru kasus korupsi timah******

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung yang secara intensif menyidik perkara dugaan korupsi tata niaga timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022, kembali menetapkan dua tersangka baru.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Kuntadi mengatakan dua tersangka baru itu dari pihak swasta, yakni SP (Suparta) selaku Direktur Utama PT RBT dan RA (Reza Andriansyah) selaku Direktur Pengembangan PT RBT.
"Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dua orang saksi ini dikaitkan dengan keterangan saksi lain dan alat bukti lain, maka tim penyidik berkesimpulan keduanya telah memenuhi alat bukti yang cukup dan selanjutnya ditingkatkan statusnya jadi tersangka," kata Kuntadi di Gedung Kejaksaam Agung, Jakarta, Rabu.

Baca juga: Ahli sebut kerugian kerusakan lingkungan kasus timah Rp271,06 triliun

Peran kedua tersangka dalam perkara ini, yakni keduanya pada tahun 2018 diduga telah menginisiasi pertemuan dengan pihak PT Timah Tbk, yang dalam hal ini dihadiri oleh tersangka MRPT dan EE (mantan Direktur Keuangan PT Timah), dalam rangka mengakomodasi atau menampung timah hasil penambang liar di wilayah IUP PT Timah.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut maka selanjutnya dibuat perjanjian kerja sama antara PT Timah dengan PT RBT yang seolah-olah ada kegiatan sewa-menyewa peralatan untuk proses peleburan timah.

"Dan untuk memasok kebutuhan biji timah, selanjutnya ditunjuk dan dibentuk beberapa perusahaan boneka, yaitu tujuh perusahaan boneka CV BJA, CV RTP, CV BLA, CV BST, CV SJP, CV BBR dan CV SMS," ujar Kuntadi.

Baca juga: Kejagung tetapkan satu tersangka baru korupsi tambang timah

Kemudian, untuk mengelabuhi kegiatan yang dilakukan para tersangka, dibuat seolah-olah ada surat perjanjian kerja sama atau SPK kegiatan pemborongan pengangkutan sisa hasil pengolahan mineral timah.

Atas perbuatannya, kedua tersangka diduga melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 junctoPasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctoPasal 55 Ayat 1 ke-4 KUHP.

Dengan ditetapkannya kedua tersangka ini, secara keseluruhan ada 12 orang tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga timah ini dan satu tersangka perintangan penyidikan.

Pada Senin (19/2), Kejagung menetapkan satu tersangka berinisial RL selaku General Manajer (GM) PT TIN.

Sebelum itu pada Minggu (18/2), ditetapkan tersangka berinisial BY selaku mantan Komisaris CV VIP dan RI selaku Direktur Utama PT SBS.

Baca juga: Kejagung tetapkan lima tersangka korupsi tata niaga komoditas timah

Pada Jumat (16/2), ditetapkan lima orang tersangka, yakni SG alias AW dan MBG, keduanya selaku pengusaha tambang di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kemudian HT alias AS selaku Direktur Utama CV VIP (perusahaan milik tersangka TN alias AN). Dua tersangka lainnya, MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah Tbk periode 2016 sampai dengan 2021 dan EE alias EML selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk periode 2017 sampai dengan 2018.

Pada Selasa (6/2), ditetapkan dua tersangka TN alias AN dan tersangka AA. Sedangkan satu orang ditetapkan sebagai tersangka perintangan penyidikan perkara korupsi tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015 sampai dengan 2022 berinisial TT.

Baca juga: Kejagung tetapkan satu tersangka perintangan penyidikan kasus Timah

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Inggris tolak rencana Israel pascaperang di Gaza******

Washington (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron, Jumat (23/2), mengatakan bahwa rencana Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk Gaza pascaperang "tidak akan berhasil."

"Jika Anda memikirkannya dari kedua sisi, Israel perlu melihat bahwa keamanannya terjamin. Rakyat Palestina perlu melihat adanya prospek sebuah negara Palestina sehingga mereka dapat hidup bermartabat," kata Cameron kepada wartawan di Markas PBB di New York, tempat dia berpidato tentang Ukraina dalam pertemuan Majelis Umum.

"Kedua hal itu adalah kuncinya, dan jika hal tersebut tidak ada dalam rencana maka saya tidak yakin rencana itu akan berhasil," kata Cameron.

Pernyataannya muncul setelah Netanyahu mengusulkan pada Kabinet sebuah rencana untuk kendali penuh keamanan Israel tidak terbatas di Gaza, dan penutupan badan UNRWA sebagai bagian dari rencananya ketika perang di Gaza selesai.

Cameron menambahkan cakrawala politik baru diperlukan bagi rakyat Palestina sehingga mereka dapat melihat jalan menuju solusi dua negara.

"Tapi kami akan membutuhkan mereka yang bertanggung jawab atas tanggal 7 Oktober, yaitu kepemimpinan Hamas, untuk meninggalkan Gaza dan kami perlu melihat infrastruktur teror itu dibongkat," tambahnya.

Ketika ditanya oleh Anadolu apakah Inggris berencana untuk menangguhkan ekspor senjata ke Israel, dan apakah Cameron khawatir Inggris mungkin "terlibat dalam kejahatan perang Israel terhadap Gaza karena bantuannya kepada Israel, Cameron mengatakan bahwa Inggris memiliki "salah satu sistem yang paling ketat" untuk ekspor senjata ke mana pun di dunia.

"Dan semuanya harus terjadi mengingat posisi hukum humaniter internasional, yang kami kaji secara rutin dan akan terus kami lakukan," tambahnya.

Sumber: Anadolu

Baca juga: PBB desak negara-negara hentikan pengiriman senjata ke Israel
Baca juga: Israel akhirnya izinkan pengiriman tepung ke Jalur Gaza
Baca juga: Anggota Kongres Yahudi desak Biden upayakan gencatan senjata di Gaza

Penerjemah: Cindy Frishanti Octavia
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2024

Label：pamantogel login、rajaslot303、raja99

Terkait：daftar pinjaman online legal ojk、sgp slot link alternatif、tafsir mimpi 44、link situs slot thailand、06 togel、maksud limit akulaku、modalreceh、slot online dana ovo、warna paito hk angkanet、cara bayar pakai kredivo di tokopedia

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：club 88 slot（2024-07-07）

Perbarui waktu：2024-07-07

Daftar bab terbaru

slot 88 plus

daftar akun vip pasti jp

slot lengkap terpercaya

situs slot mantap

bo slot 888

pinjol dengan tenor panjang

link bermain slot online

cara menghitung judi bola parlay

slot virtual

sejarahBacaan TerkaitMore+

Peningkatan tak terbatas dari panggilan terkuat

rollingan

Ganjar: Saya simpel dan serius, hak angket adalah cara terbaik******

Jakarta (ANTARA) - Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan bahwa dirinya adalah sosok sederhana, simpel, dan serius dalam menanggapi situasi Pemilu 2024 dan menilai hak angket adalah cara terbaik untuk saat ini. Oleh sebab itu, mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode tersebut menilai mendorong penggunaan hak angket. "Ya kalau saya sebenarnya simpel saja. Angket itu adalah cara terbaik ketika kemudian hari ini kondisi pemilu-nya seperti ini. Kan ada cerita Sirekap (Sistem Informasi Rekapitulasi), kan ada cerita server di Singapura," kata Ganjar di Gedung TKRPP, Jakarta, Jumat.

Menurut Ganjar, penggunaan hak angket merupakan hal biasa yang terjadi di Indonesia untuk dapat mengklarifikasi sebuah permasalahan sehingga dinilai sebagai tindakan yang baik. "Dengan cara itu, nanti ada data, fakta, saksi, bukti, ahli, dan semuanya bisa dibuka dan publik bisa melihat. Nanti coba siapa yang benar. Jadi angket menurut saya cara yang paling pas," tuturnya. Ganjar kemudian mengatakan bahwa pihaknya serius untuk mengajukan hak angket. Bahkan, lanjut dia, PDI Perjuangan sebagai partai pengusungnya telah menyampaikan untuk mengajukan hak angket di DPR RI. "Sekjen (PDI Perjuangan) sudah menyampaikan kok. Kalau Sekjen itu artinya sudah partai ya," ujarnya. Pada kesempatan yang sama, Anggota DPR RI dari PDI Perjuangan Adian Napitupulu menjelaskan bahwa partainya solid mengenai hak angket tersebut. Selain itu, kata dia, komunikasi antara sukarelawan partai pengusung Ganjar-Mahfud Md dan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar juga telah berlangsung. "Artinya, kesadaran ini sudah mulai nampak di rakyat kita Indonesia, pendukung 01 dan 03. Di bawah juga kita sudah melakukan komunikasi, kita sudah mulai ketemu," katanya. Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih. Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia. Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat. Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh. Sementara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3. Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2024.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Jiwa naga di dunia ini

klikwin88

Komnas HAM minta KPU harus berikan data pemilu akurat******

itu bagian dari keterbukaan informasi publik, hak atas informasi ... hak publik

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memberikan data perolehan suara yang akurat karena itu merupakan hak masyarakat dalam mendapatkan informasi.

"Karena itu bagian dari keterbukaan informasi publik, hak atas informasi yang memang menjadi hak publik; informasi itu harus akurat," kata Wakil Ketua Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Pramono, yang pernah menjadi anggota KPU RI periode 2017-2022 itu, mengatakan hal itu untuk merespons soal sistem Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) di situs resmi KPU yang tidak mempublikasikan data jumlah suara peserta pemilu dengan tepat beberapa hari lalu.

Untuk memastikan informasi tentang pemilu itu akurat, Pramono mengatakan KPU harus melakukan perbaikan sistem dengan cepat.

Baca juga: KPU evaluasi SDM dan infrastruktur terkait kesalahan data Sirekap

Dengan diperbaikinya sistem penerimaan data tersebut, ketua Tim Pemantauan Pemilu 2024 itu yakin KPU akan berperan memenuhi hak masyarakat dalam mendapatkan informasi tentang pemilu.

Sebelumnya, anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos mengatakan pihaknya akan mengevaluasi infrastruktur hingga sumber daya manusia (SDM) petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), terkait kesalahan data antara Form C hasil yang diunggah ke Sirekap dengan data di tempat pemungutan suara (TPS).

"Sistem itu akan sangat tergantung bagi manusianya, apa pun jenis sistem informasi yang digunakan akan juga sangat tergantung bagi penggunanya. Oleh karena itu, ini menjadi bagian evaluasi KPU," kata Betty di Gedung KPU RI, Jakarta, Senin (19/2).

Baca juga: KPU: Sirekap tingkatkan transparansi dan akuntabilitas hasil pemilu

Betty mengatakan pengunggahan data yang dilakukan petugas KPPS di setiap TPS memerlukan infrastruktur memadai, seperti telepon genggam atau ponsel hingga jaringan internet cepat.

Pasalnya, menurut Betty, data Form C hasil tersebut harus difoto menggunakan gawai setiap anggota KPPS. Kemudian, foto tersebut dimasukkan ke dalam situs Sirekap.

Sirekap diketahui menggunakan teknologi pengenalan tanda optis atauoptical mark recognition (OMR) dan pengenalan karakter optis atau optical character recognition (OCR).

Baca juga: Mahfud dorong KPU audit digital forensik lewat lembaga independen

Teknologi itu memungkinkan untuk mengenali pola tulisan manual dan dapat diterjemahkan sebagai nilai angka. Dengan demikian, angka berupa tulisan dapat di foto langsung dikonversikan menjadi data numerik di Sirekap.

Betty menjelaskan permasalahan terjadi ketika teknologi Sirekap itu tidak bisa mendeteksi foto tulisan angka dengan baik, sehingga terjadi perbedaan data numerik.

Kemudian, anggota KPU RI Idham Kholid mengatakan penghitungan suara sempat tertunda karena pihaknya telah melakukan sinkronisasi antara data TPS dengan data di Sirekap.

Walaupun demikian, dia memastikan proses rekapitulasi yang dilakukan petugas hingga saat ini sudah berlangsung di beberapa kota besar, termasuk Jakarta.

Baca juga: KPU ungkap masih ada 1.223 TPS mengalami kesalahan data pada Sirekap

Pewarta: Walda Marison
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Kehidupan Biasa Kematian

bo slot asia

Ketua Bawaslu persilakan DPR gulirkan hak angket******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mempersilakan apabila Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia akan menggulirkan hak angket terkait pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Adapun usulan hak angket disampaikan oleh calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo untuk mengungkap indikasi kecurangan pada Pemilu 2024.

“Ya, silahkan saja. Dalam mekanisme sistem politik, kami tidak bisa menilai hal tersebut. Kami tidak dalam kerangka itu. Partai politik pasti punya perspektifnya sendiri,” kata Bagja dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Sebagai salah satu penyelenggara Pemilu, dia menyebutkan fungsi Bawaslu hanya menindak-lanjuti pelanggaran sesuai Undang Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bahkan, berdasarkan UU itu, Bawaslu tidak berhak mengomentari inisiatif pengajuan hak angket.

“Menindaklanjuti pelanggaran iya, tapi jika kemudian ini dibawa ke dalam mekanisme Dewan Perwakilan Rakyat, ya itu kewenangan dari Dewan Perwakilan Rakyat, bukan ada di Bawaslu,” jelasnya.

Menurut Bagja, saat ini Bawaslu fokus untuk menyiapkan dan mengawasi proses rekapitulasi penghitungan suara.

“Dan, juga sedang menyiapkan jika nanti ada masalah masuk ke Mahkamah Konstitusi. Sekarang kami sedang menghimpun hasil pengawasan teman-teman di tingkat kabupaten dan kota,” ujarnya.

Bawaslu telah menerima 962 laporan dan 465 temuan selama pelaksanaan Pemilihan Umum 2024. Saat ini, lanjutnya, Bawaslu telah mendaftarkan 387 laporan dan 396 temuan.

“Saat ini, 100 kasus masih dalam proses penanganan pelanggaran. Kemudian, 408 kasus telah ditetapkan sebagai pelanggaran dan 278 kasus dinyatakan bukan sebagai pelanggaran,” ucap Bagja.

Kemudian, ada 26 pelanggaran administrasi, 14 dugaan tindak pidana Pemilu, 232 pelanggaran kode etik, dan 95 pelanggaran hukum lainnya.

Sementara itu, terkait pelanggaran pada tahapan kampanye, Bagja mengaku telah menerima 297 laporan dan 165 temuan. Sedangkan untuk penanganan pelanggaran tahapan kampanye, sebanyak 84 kasus masih dalam proses penanganan, 75 kasus telah dinyatakan sebagai pelanggaran, dan 86 kasus dinyatakan bukan sebagai pelanggaran.

Pelanggaran pada tahapan kampanye, terdiri atas 1 pelanggaran administrasi, 17 dugaan tindak pidana Pemilu, 20 pelanggaran kode etik, dan 38 pelanggaran hukum lainnya.

Baca juga: Sekjen NasDem: PDIP tak bisa ajukan hak angket tanpa Koalisi Perubahan

Baca juga: KPU soal Ganjar dorong hak angket: Sudah diatur dalam UU Pemilu

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Iblis leluhur dari dunia penyihir

erek25

Pemerintah diskusikan anggaran program makan siang gratis pekan depan******

Anggarannya ada bertahap, nanti hari Senin kita lihat. Ada skalanya

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah mulai mendiskusikan anggaran program makan siang gratis pada pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 pada rapat kabinet Senin (26/2) depan.

“Anggarannya ada bertahap, nanti hari Senin kita lihat. Ada skalanya,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Jumat.

Airlangga mengatakan belum ada keputusan lebih lanjut mengenai skema anggaran program makan siang gratis yang diusulkan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Hingga sejauh ini, pemerintah baru memutuskan untuk membahas program tersebut dalam KEM-PPKF 2025.

“Kita baru bahas judulnya, PPKF,” ujar Airlangga. “(Pembahasan program makan siang gratis) sudah pasti masuk,” lanjut dia.

Program makan siang gratis merupakan salah satu program yang diusung oleh pasangan calon (paslon) Prabowo-Gibran. Berdasarkan hasil perhitungan cepat yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tercantum dalam laman https://pemilu2024.kpu.go.id, pasangan Prabowo-Gibran unggul dengan perolehan suara 58,89 persen per 22 Februari 2024 pukul 23.00.15 WIB.

Baca juga: Bapanas: Program makan dan susu gratis geliatkan ekonomi perdesaan

Baca juga: Menko: Aksesi OECD bantu Indonesia keluar dari 'middle-income trap'

Dalam dokumen visi-misinya, paslon tersebut menjelaskan program makan siang gratis bertujuan untuk mengatasi masalah stunting dan bakal menyasar siswa pra-sekolah, sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), dan pesantren.

Bantuan gizi juga akan diberikan kepada ibu hamil dan balita di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kesehatan dan membantu ekonomi keluarga.

Program tersebut menargetkan lebih dari 80 juta penerima manfaat dengan cakupan 100 persen pada tahun 2029.

Untuk diketahui, KEM-PPKF merupakan dokumen resmi negara yang menjadi acuan penyusunan Nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Perancangan APBN 2025 menjadi yang terakhir pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), sementara pelaksanaan APBN 2025 akan dijalankan oleh pemerintahan berikutnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta agar perancangan APBN kali ini makin dipertajam, sehingga APBN mampu menjawab berbagai masalah struktural maupun fundamental. Selain itu juga menjawab harapan-harapan dari masyarakat Indonesia.

“APBN akan terus dioptimalkan sebagai instrumen andalan untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan Indonesia,” ujar Sri Mulyani, Selasa (13/2).

Baca juga: Maksimalkan mesin ekonomi, pemerintah dorong efisiensi biaya logistik

Baca juga: Airlangga: Resesi Jepang berpotensi mendongkrak investasi ke RI

Pengubah kehidupan perkotaan

pinjol bayar cicilan bulanan

Sepuluh personel Polsek Tanah Abang diperiksa terkait 16 tahanan kabur******

Kapolda Metro Jaya juga memerintahkan dilakukan tindakan disiplin yang tegas terhadap petugas penjaga tahanan

Jakarta (ANTARA) - Sebanyak sepuluh personel Polsek Tanah Abang harus menjalani pemeriksaan untuk mendalami adanya unsur kesalahan dan kelalaian terkait dengan 16 tahanan yang kabur pada Senin (19/2).

“Atas kejadian ini, bapak Kapolda Metro Jaya telah memerintahkan Bidpropam Polda dan juga Polres Jakarta Pusat untuk melakukan audit atas kejadian pengamanan ruang tahanan di Polsek Tanah Abang,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro saat konferensi pers di Polres Metro Jakarta Pusat, Kamis.

Lebih lanjut Susatyo mengatakan hingga saat ini, setidaknya sudah 10 personel Polsek Tanah Abang telah menjalani proses pemeriksaan untuk mendalami unsur kesalahan dan kelalaian petugas jaga tahanan.

Susatyo juga menjelaskan Kapolda Metro Jaya juga memerintahkan dilakukan tindakan disiplin yang tegas terhadap petugas penjaga tahanan Polsek Tanah Abang.

“Jadi 10 anggota tersebut termasuk para petugas jaga kemudian berjenjang baik itu Kapolsek ataupun Wakapolsek itu semua dilakukan pemeriksaan secara intensif,” jelas Susatyo.

Sebelumnya pada Senin (19/2), sebanyak 16 tahanan di Polsek Tanah Abang diketahui kabur sekitar pukul 02.00 WIB. Tahanan tersebut kabur melalui terali sel kamar mandi yang sudah dipotong menggunakan gergaji.

Sebelumnya, ke-16 tahanan secara bergantian menggergaji terali kamar mandi sel secara bergantian selama tiga minggu. Mereka menutupi suara gergaji dengan cara bernyanyi bersama-sama.

Kemudian pada pukul 02.40 WIB, petugas jaga tahanan melakukan pengecekan dan mendapati sel nomor dua telah kosong dengan terali dan serpihan dinding sudah jatuh. Petugas pun segera memeriksa ke belakang Polsek dan mendengar keterangan dari warga sekitar bahwa ada sekelompok orang yang berlarian menuju jalan raya.

Pada hari yang sama, petugas berhasil menangkap dua dari 16 tahanan yang kabur. Sementara kini, polisi juga telah menangkap delapan tahanan lainnya.

Tak hanya itu, polisi juga telah menangkap Rizky Amelia yang merupakan istri dari salah satu tahanan yang kabur. Rizky ditangkap karena membantu menyelundupkan gergaji saat menjenguk sang suami di Polsek Tanah Abang.
Baca juga: Polisi: Tahanan pakai gergaji untuk kabur dari sel Polsek Tanah Abang
Baca juga: Delapan tahanan yang kabur dari Polsek Tanah Abang ditangkap polisi
Baca juga: Soal tahanan yang kabur, Kompolnas: Perlu adanya evaluasi di Polsek

dunia cermin tertinggi

heylink.me ultimate gaming bonus new member 100

KPK umumkan penyidikan korupsi di Setjen DPR RI******

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan telah memulai penyidikan perkara dugaan korupsi pengadaan kelengkapan rumah jabatan di Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI.

"Melalui sebuah gelar perkara disepakati naik pada proses penyidikan, terkait dengan dugaan korupsi untuk pengadaan kelengkapan rumah jabatan di DPR RI," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat.

Ali mengatakan peningkatan status perkara dugaan korupsi tersebut ke tahap penyidikan sudah disepakati oleh pimpinan KPK, pejabat struktural Kedeputian Penindakan KPK serta, disepakati oleh penyidik dan penuntut KPK.

Berdasarkan Undang-Undang KPK, setiap perkara yang telah naik ke tahap penyidikan pasti turut disertai dengan penetapan tersangka.

Meski demikian pengumuman siapa saja pihak yang ditetapkan sebagai tersangka beserta pasal yang disangkakan dan konstruksi perkara akan dilakukan pada saat konferensi pers penahanan.

"Pasti kami sampaikan ya, pada prinsipnya KPK pasti terbuka menyampaikan seluruh kegiatan dari penindakan ini, tetapi tentu ada batasan-batasan," ujarnya.

Lebih lanjut Ali mengatakan seluruh detail perkara tersebut akan dibuka seluas-luasnya kepada publik dalam proses persidangan, sehingga seluruh masyarakat bisa menilai hasil kerja KPK dalam pemberantasan korupsi.

"Tapi nanti ketika proses persidangan pasti dibuka seluas-luasnya, seluruh alat bukti yang diperoleh dari proses penyelidikan, ataupun keterangan dari para saksi yang sudah dipanggil, pasti dibuka dalam sebuah berita acara pemeriksaan, dan itu juga diserahkan secara resmi kepada penasihat hukumnya, kepada terdakwa, untuk sama-sama kemudian dibuktikan di depan majelis hakim secara terbuka," tuturnya.

Baca juga: Dua unit kerja Setjen DPR raih penghargaan wilayah bebas dari korupsi

Baca juga: Waka Komisi III DPR harap Jamintel semakin tajam ungkap korupsi kakap

《rtp live hari ini》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，palu4d loginHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《rtp live hari ini》bab terbaru。