petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

slot977

angka belut 4d 40Jutaan kata 365227Orang-orang telah membaca serialisasi

《slot977》

Bawaslu RI rekomendasi 780 TPS lakukan pemungutan suara ulang******

Bawaslu RI rekomendasi 780 TPS lakukan pemungutan suara ulang
Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty (kiri) saat memberikan keterangan di kawasan Gambir, Jakarta, Selasa (13/2/2024). (ANTARA/Rio Feisal/am)
Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengeluarkan rekomendasi terhadap 780 tempat pemungutan suara (TPS) untuk melakukan pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang (PSU).

Selain itu, sebanyak 132 TPS direkomendasikan melaksanakan pemungutan dan/atau penghitungan suara lanjutan (PSL) serta 584 TPS menyelenggarakan pemungutan dan/atau penghitungan suara susulan (PSS).

Sehingga, Bawaslu RI secara keseluruhan mengeluarkan rekomendasi terhadap 1.496 TPS, yang dapat dilakukan paling lambat sepuluh hari setelah hari pemungutan suara pada 14 Februari lalu.

"Rekomendasi ini dikeluarkan untuk mengawal kemurnian hak pilih pemilih dan penggunaan hak pilih di TPS, kemurnian surat suara di TPS, dan kemurnian data hasil penghitungan suara di TPS pada Pemilu 2024," kata anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Baca juga: KPU Jakarta Utara tunda pemilu lanjutan karena kekurangan logistik

Lolly menjelaskan rekomendasi itu dikeluarkan berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas pemilu, sebagaimana ketentuan Pasal 80, 109, dan 110 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

Menurut Lolly, permasalahan terbanyak yang menjadi penyebab dikeluarkannya rekomendasi tersebut adalah untuk mengakomodasi pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik atau surat keterangan (suket), serta tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilu 2024.

"Terdapat pemilih yang memiliki KTP-el yang memilih tidak sesuai dengan domisilinya dan tidak mengurus pindah memilih, terdapat pemilih DPTb yang mendapatkan surat suara tidak sesuai haknya yang tertera dalam form pindah memilih, serta terdapat pemilih yang memberikan suara lebih dari satu kali," jelasnya.

Sementara itu, Lolly mengatakan alasan rekomendasi PSL adalah adanya kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya, yang mengakibatkan sebagian tahapan pemungutan suara atau penghitungan suara di TPS tidak dapat dilaksanakan.

Baca juga: KPU Jateng: Pemilu susulan di Demak digelar 24 Februari

Sedangkan, lanjutnya, rekomendasi PSS adalah karena terjadinya kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan.

Oleh karena itu, Lolly mengingatkan bahwa batas waktu pelaksanaan PSU, PSL, dan PSS adalah tanggal 24 Februari 2024.

Hingga Rabu, KPU telah menetapkan 542 jadwal PSU, 65 jadwal PSL, dan 175 jadwal PSS.

Terkait strategi pengawasan, Lolly mengatakan hal itu dilakukan sesuai dengan kewenangan masing-masing serta ketentuan peraturan perundang-undangan, baik ketaatan prosedur, ketersediaan logistik, akurasi data, maupun ketentuan khusus mengenai prosedur PSU, PSL, dan PSS.

Baca juga: KPU: Warga Demak kehilangan KTP akibat banjir perlu dibuatkan KTP baru

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

BMKG: 14 daerah berstatus waspada dampak hujan di Indonesia******

BMKG: 14 daerah berstatus waspada dampak hujan di Indonesia
Arsip foto- Pejalan kaki menggunakan payung dan kantung plastik untuk berlindung dari hujan saat melintas di pedestrian MRT Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Selasa (5/12/2023). ANTARA/M Riezko Bima Elko P.
Jakarta (ANTARA) - Sebagian besar daerah di Indonesia berpotensi mengalami hujan lebat yang disertai dengan petir dan angin kencang, bahkan 14 daerah diantaranya ditetapkan berstatus waspada oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Dalam laman resmi BMKG yang dikutip di Jakarta, Rabu, ke-14 daerah berstatus waspada itu meliputi Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Papua.

Peringatan dini dampak hujan dengan intensitas sedang hingga lebat juga berpotensi menyasar wilayah Maluku Tengah, Seram bagian barat, Seram bagian timur.

Baca juga: BMKG terbitkan status waspada dampak hujan lebat di sembilan provinsi

Selanjutnya, BMKG memprediksi potensi hujan disertai petir terjadi di Kepulauan Aru dan Kepulauan Tanibar pada sore hari. Sementara itu, Jambi, Banjarmasin, Palembang, Palangka Raya diprakirakan hujan sedang pada pagi hari.

Kemudian, kota lainnya, seperti Denpasar, Serang, Palangka Raya, Samarinda, Ambon, Mataram, Kupang, Jayapura, Manokwari, Mamuju, Medan, dan Gorontalo diprediksi hujan ringan pada siang hari.

Sedangkan wilayah DKI Jakarta sebagian besar pada pagi dan siang hari akan mendung berawan dengan kecepatan angin 10 km/jam dan kelembaban 80-90 persen.

Melalui hasil analisa cuaca tersebut, menurut Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto menandakan bahwa upaya kesiapsiagaan cuaca ekstrem yang berpotensi menimbulkan bencana hidro-meteorologi mesti ditingkatkan di sebagian besar wilayah Indonesia. Kesiapsiagaan itu berlaku setidaknya hingga akhir Februari 2024, curah hujan tinggi rata-rata berkisar 150 mm – 300 mm, bahkan berpotensi lebih.

Selain itu, BMKG juga memprediksi penduduk di sebagian besar wilayah pesisir dan laut Indonesia mengalami risiko bahaya gelombang sedang hingga sangat tinggi karena dampak ultra violet sinar matahari (UV).

Baca juga: BMKG imbau masyarakat waspada potensi banjir dampak hujan lebat

Baca juga: Hujan di sebagian wilayah, waspada dampak siklon Tropis Saola

Hal tersebut didapatkan berdasarkan laporan indeks ultra violet sinar matahari (UV) yang diekspos pada laman media sosial Instagram @infobmkg.

Dalam laporan tersebut diketahui gelombang sinar UV akan datang mulai dari Indonesia bagian timur – hingga Indonesia barat. Adapun risiko bahaya sangat tinggi puncaknya diprediksi terjadi pukul 12.00 waktu setempat dengan level 8-10 pada darah pesisir dan laut.

Untuk itu, BMKG merekomendasikan agar minimalkan waktu di bawah paparan matahari hingga pukul 16.00 waktu setempat, mengenakan pakaian pelindung, kacamata hitam saat berada di luar ruangan, pelembab tabir surya SPF 30+ setiap 2 jam, dan hindari permukaan yang cerah seperti pasir dan air, karena akan meningkatkan paparan UV yang berdampak pada kesehatan kulit.

Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:collectius

Perbarui waktu:2024-07-05

Daftar bab terbaru
rekomendasi slot gacor hari ini
generasitogel
voucher gofood februari 2022
cuaca 88 slot login
xisbet
permata888
slot terpercaya 2022
slot minimal depo 5k dana
erek erek bercumbu
Daftar isi semua bab
Bab 1 tafsir mimpi 2d abjad az togel bergambar lengkap
Bab 2 link slot terpercaya
Bab 3 pola 123 slot
Bab 4 agenbos168
Bab 5 pinjam uang ke bank mandiri
Bab 6 slot resmi terpercaya gacor
Bab 7 slotmania89
Bab 8 cara dapetin uang dari shopee
Bab 9 juara slot rtp
Bab 10 pinjam shopee
Bab 11 pancingtoto
Bab 12 puncak 69 slot
Bab 13 togel 45
Bab 14 wayangslot
Bab 15 rajasakong88
Bab 16 pay later terbaik
Bab 17 cara menang higgs domino rejeki nomplok
Bab 18 sini slot link alternatif
Bab 19 pusatcuan
Bab 20 lipoqq
Klik untuk melihattersembunyi di tengah9978bab
sejarahBacaan TerkaitMore+

Dunia Ajaib Penyihir

sempurna slot
SBY restui AHY gabung ke kabinet Jokowi
Tangkapan layar - Agus Harimurti Yudhoyono saat dilantik sebagai Menteri ATR/Kepala BPN oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2/2024). ANTARA/HO-Biro Pers Setpres/am.
Jakarta (ANTARA) - Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merestui putra sulungnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo sebagai menteri Agraria dan Tata Ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Agus yang merupakan ketua umum Partai Demokrat dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai menteri ATR/kepala BPN menggantikan Hadi Tjahjanto, yang juga secara bersamaan dilantik menjadi menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan (menko polhukam) di Istana Negara, Jakarta, Rabu.

"Bapak SBY sudah mendoakan dan memberikan restu untuk Mas AHY dalam menjalankan tugas negara ke depan," kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ossy Dermawan di Jakarta, Rabu.

Baca juga: AHY tiba di Istana Negara untuk jalani pelantikan sebagai Menteri ATR

Ossy, yang juga sekretaris pribadi SBY itu, menyampaikan bahwa AHY bertemu SBY, Selasa malam (20/2), di Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, untuk memohon doa restu untuk perjalanannya ke depan dalam mengemban amanah sebagai menteri ATR/kepala BPN.

Ossy mengatakan SBY, yang juga ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, tidak menghadiri pelantikan putra sulungnya sebagai menteri ATR/kepala BPN, karena baru tiba di kediamannya di Cikeas usai kunjungan dari Jawa Tengah dan Jawa Timur.

"Bapak SBY sendiri tidak hadir dalam pelantikan hari ini karena baru saja tiba di Cikeas,” tambah Ossy.

Pelantikan AHY itu memberi sinyal berakhirnya posisi Partai Demokrat sebagai oposisi pemerintahan Jokowi selama hampir 10 tahun.

Baca juga: Jokowi lantik Hadi sebagai menko polhukam dan AHY jadi menteri ATR

Sejak Jokowi menjabat sebagai presiden pada periode 2014-2019 dan 2019-2024, Demokrat kerap menegaskan posisinya sebagai partai oposisi pemerintah.

Namun, situasi politik pada Pemilu 2024 menempatkan Partai Demokrat berada dalam gerbong yang sama dengan Jokowi melalui Koalisi Indonesia Maju.

Hal itu menjadi pertimbangan bagi Demokrat untuk mendukung pemerintahan Presiden Jokowi-Wapres Ma’ruf Amin pada tahun terakhir kepemimpinan mereka yang tersisa kurang lebih delapan bulan.

Baca juga: Demokrat tanggapi isu AHY jadi Menteri ATR

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Sembilan hari guntur dan kesedihan

bandar game slot terpercaya
SBY restui AHY gabung ke kabinet Jokowi
Tangkapan layar - Agus Harimurti Yudhoyono saat dilantik sebagai Menteri ATR/Kepala BPN oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2/2024). ANTARA/HO-Biro Pers Setpres/am.
Jakarta (ANTARA) - Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merestui putra sulungnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo sebagai menteri Agraria dan Tata Ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Agus yang merupakan ketua umum Partai Demokrat dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai menteri ATR/kepala BPN menggantikan Hadi Tjahjanto, yang juga secara bersamaan dilantik menjadi menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan (menko polhukam) di Istana Negara, Jakarta, Rabu.

"Bapak SBY sudah mendoakan dan memberikan restu untuk Mas AHY dalam menjalankan tugas negara ke depan," kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ossy Dermawan di Jakarta, Rabu.

Baca juga: AHY tiba di Istana Negara untuk jalani pelantikan sebagai Menteri ATR

Ossy, yang juga sekretaris pribadi SBY itu, menyampaikan bahwa AHY bertemu SBY, Selasa malam (20/2), di Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, untuk memohon doa restu untuk perjalanannya ke depan dalam mengemban amanah sebagai menteri ATR/kepala BPN.

Ossy mengatakan SBY, yang juga ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, tidak menghadiri pelantikan putra sulungnya sebagai menteri ATR/kepala BPN, karena baru tiba di kediamannya di Cikeas usai kunjungan dari Jawa Tengah dan Jawa Timur.

"Bapak SBY sendiri tidak hadir dalam pelantikan hari ini karena baru saja tiba di Cikeas,” tambah Ossy.

Pelantikan AHY itu memberi sinyal berakhirnya posisi Partai Demokrat sebagai oposisi pemerintahan Jokowi selama hampir 10 tahun.

Baca juga: Jokowi lantik Hadi sebagai menko polhukam dan AHY jadi menteri ATR

Sejak Jokowi menjabat sebagai presiden pada periode 2014-2019 dan 2019-2024, Demokrat kerap menegaskan posisinya sebagai partai oposisi pemerintah.

Namun, situasi politik pada Pemilu 2024 menempatkan Partai Demokrat berada dalam gerbong yang sama dengan Jokowi melalui Koalisi Indonesia Maju.

Hal itu menjadi pertimbangan bagi Demokrat untuk mendukung pemerintahan Presiden Jokowi-Wapres Ma’ruf Amin pada tahun terakhir kepemimpinan mereka yang tersisa kurang lebih delapan bulan.

Baca juga: Demokrat tanggapi isu AHY jadi Menteri ATR

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Istri Cantik CEO dari Surga

seribu mimpi 92
Dispar Bali catat pungutan wisman seminggu hasilkan Rp9,1 miliar
Kepala Dispar Bali Tjok Bagus Pemayun saat diwawancara di Denpasar, Rabu (21/2/2024). ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari/am.
Denpasar (ANTARA) - Dinas Pariwisata (Dispar) Bali mencatat pungutan bagi wisatawan mancanegara (wisman) dalam seminggu terhitung sejak 14 Februari lalu kini sudah menghasilkan Rp9.120.000.000.

“Pergerakannya sekarang sudah Rp9,1 miliar terakhir ya itu sekitar 60.800 wisman,” kata Kepala Dispar Bali Tjok Bagus Pemayun di Denpasar, Rabu.

Tjok Pemayun mengatakan, seluruh pendapatan dari pungutan wisman menjadi kas daerah dan diatur berdasarkan mekanisme APBD oleh Bappeda Bali, namun dipastikan alur akhirnya untuk menangani sampah dan kebudayaan Bali.

Pemprov Bali mengaku sejak awal tak berandai-andai terkait pemasukan yang bisa didapat dari kebijakan ini, dalam sepekan pertama yang mereka syukuri adalah penerimaan dari wisatawan.

“Kita masih terus menjalankan, tidak mengatakan sesuai ekspektasi atau tidak, kita terus seoptimal, yang penting tidak ada antrian, pengunjung merasa aman dan nyaman tiba di Bali, itu saja sih,” ujar Tjok Pemayun.

Menurut dia, alih-alih memikirkan besaran dan pendapatan ke depan dari pungutan wisman, Dispar Bali lebih fokus pada perbaikan-perbaikan teknis program ini agar terus dievaluasi oleh pemerintah daerah dan stake holder kepariwisataan terkait.

Sejauh ini masukan yang ditampung adalah soal lokasi pengecekan yang masih dalam pertimbangan, mereka terus mengevaluasi namun secara bersamaan akan menggelar evaluasi tiga bulan sekali karena diakui belum optimal.

Tjok juga menyampaikan pendapatan seminggu ini didapat dari metode pembayaran wisatawan langsung di aplikasi Love Bali dan loket Bandara I Gusti Ngurah Rai, mereka juga belum menetapkan titik akhir pembayaran karena perlu dilakukan pendaftaran.

“Baru bandara saja karena tanggal 24 baru mulai kapal pesiar turun. End point masih belum dilakukan karena memang dia harus mendaftar dulu sesuai petunjuk teknis supaya bisa pantau,“ ujarnya.

Pemprov Bali berharap ke depan keamanan dan kenyamanan ini tetap terjaga, tanpa antrian panjang dan seluruh wisatawan mancanegara membayar secara daring melalui Love Bali sebelum tiba.

Untuk diketahui, pungutan wisman sebesar Rp150 ribu ini telah memiliki payung hukum yang kuat dan lengkap yaitu Undang Undang Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Provinsi Bali yang diturunkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan bagi Wisatawan Asing untuk Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 36 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembayaran Pungutan Bagi Wisatawan Asing.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024

Saya memiliki Kuil Dewa Kota

slot yang gacor sekarang
Kejagung kembali tetapkan dua tersangka baru kasus korupsi timah
Pemeriksaan tersangka dugaan korupsi tata niaga timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022 di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (21/2/2024). ANTARA/Laily Rahmawaty/aa.
Jakarta (ANTARA) - Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung yang secara intensif menyidik perkara dugaan korupsi tata niaga timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022, kembali menetapkan dua tersangka baru.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Kuntadi mengatakan dua tersangka baru itu dari pihak swasta, yakni SP (Suparta) selaku Direktur Utama PT RBT dan RA (Reza Andriansyah) selaku Direktur Pengembangan PT RBT.
"Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dua orang saksi ini dikaitkan dengan keterangan saksi lain dan alat bukti lain, maka tim penyidik berkesimpulan keduanya telah memenuhi alat bukti yang cukup dan selanjutnya ditingkatkan statusnya jadi tersangka," kata Kuntadi di Gedung Kejaksaam Agung, Jakarta, Rabu.

Baca juga: Ahli sebut kerugian kerusakan lingkungan kasus timah Rp271,06 triliun

Peran kedua tersangka dalam perkara ini, yakni keduanya pada tahun 2018 diduga telah menginisiasi pertemuan dengan pihak PT Timah Tbk, yang dalam hal ini dihadiri oleh tersangka MRPT dan EE (mantan Direktur Keuangan PT Timah), dalam rangka mengakomodasi atau menampung timah hasil penambang liar di wilayah IUP PT Timah.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut maka selanjutnya dibuat perjanjian kerja sama antara PT Timah dengan PT RBT yang seolah-olah ada kegiatan sewa-menyewa peralatan untuk proses peleburan timah.

"Dan untuk memasok kebutuhan biji timah, selanjutnya ditunjuk dan dibentuk beberapa perusahaan boneka, yaitu tujuh perusahaan boneka CV BJA, CV RTP, CV BLA, CV BST, CV SJP, CV BBR dan CV SMS," ujar Kuntadi.

Baca juga: Kejagung tetapkan satu tersangka baru korupsi tambang timah

Kemudian, untuk mengelabuhi kegiatan yang dilakukan para tersangka, dibuat seolah-olah ada surat perjanjian kerja sama atau SPK kegiatan pemborongan pengangkutan sisa hasil pengolahan mineral timah.

Atas perbuatannya, kedua tersangka diduga melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 junctoPasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctoPasal 55 Ayat 1 ke-4 KUHP.

Dengan ditetapkannya kedua tersangka ini, secara keseluruhan ada 12 orang tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga timah ini dan satu tersangka perintangan penyidikan.

Pada Senin (19/2), Kejagung menetapkan satu tersangka berinisial RL selaku General Manajer (GM) PT TIN.

Sebelum itu pada Minggu (18/2), ditetapkan tersangka berinisial BY selaku mantan Komisaris CV VIP dan RI selaku Direktur Utama PT SBS.

Baca juga: Kejagung tetapkan lima tersangka korupsi tata niaga komoditas timah

Pada Jumat (16/2), ditetapkan lima orang tersangka, yakni SG alias AW dan MBG, keduanya selaku pengusaha tambang di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kemudian HT alias AS selaku Direktur Utama CV VIP (perusahaan milik tersangka TN alias AN). Dua tersangka lainnya, MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah Tbk periode 2016 sampai dengan 2021 dan EE alias EML selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk periode 2017 sampai dengan 2018.

Pada Selasa (6/2), ditetapkan dua tersangka TN alias AN dan tersangka AA. Sedangkan satu orang ditetapkan sebagai tersangka perintangan penyidikan perkara korupsi tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015 sampai dengan 2022 berinisial TT.

Baca juga: Kejagung tetapkan satu tersangka perintangan penyidikan kasus Timah

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Supermarket benteng saya

mporaya
Jokowi lantik Hadi sebagai menko polhukam dan AHY jadi menteri ATR
Hadi Tjahjanto dan Agus Harimurti Yudhoyono dilantik sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Menteri ATR/Kepala BPN, oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2/2024). ANTARA/Rangga Pandu Asmara Jingga/am.
Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo melantik Hadi Tjahjanto sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan serta Agus Harimurti Yudhoyono sebagai menteri agraria dan tata ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Istana Negara, Jakarta, Rabu.

Pelantikan Hadi dan AHY itu dilakukan secara bersamaan sesuai Keputusan Presiden Nomor 34 P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024, yang ditetapkan Presiden Joko Widodo di Jakarta, tanggal 20 Februari 2024.

Dalam kesempatan itu, Hadi dan AHY menjalani proses pengambilan sumpah jabatan dengan dipandu Jokowi.

"Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara," kata Hadi dan AHY saat bersamaan menyatakan sumpah jabatan mengikuti ucapan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu.

Baca juga: Presiden respons isu Hadi jadi Menko Polhukam dan AHY jadi Menteri ATR

Sebelumnya, Hadi Tjahjanto merupakan menteri ATR/kepala BPN; sedangkan menko polhukam dijabat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku pelaksana tugas.

Hadi Tjahjanto merupakan Panglima TNI periode 2017-2021 yang kemudian ditugaskan oleh Presiden Jokowi menjadi menteri ATR/kepala BPN sejak Juni 2022.

Sementara itu, AHY, yang merupakan putra pertama Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), memulai karier di militer dengan masuk Akademi Militer (Akmil) tahun 1997.

Pria kelahiran 10 Agustus 1978 itu lulus Akmil tahun 2000 dengan predikat terbaik dan meraih Bintang Adi Makayasa.

Semasa penugasan di militer, AHY menempuh pendidikan tinggi dan memperoleh tiga gelar pascasarjana program master, yakni dari Universitas Teknologi Nanyang, Singapura, tahun 2006; Universitas Harvard, Amerika Serikat, tahun 2010; serta Universitas Webster, Amerika Serikat, tahun 2015.

Baca juga: Gerindra apresiasi penunjukan AHY sebagai Menteri ATR

AHY menjalani karier militer hingga pangkat mayor infanteri, sebelum dia memutuskan mundur dari TNI pada akhir tahun 2016 untuk serius terjun ke dunia politik mengikuti jejak sang ayah.

AHY pertama kali terjun ke dunia politik saat didaulat oleh Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN) untuk menjadi calon gubernur pada Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017.

Sejak saat itu, AHY aktif berpolitik di Partai Demokrat dan diberi tugas sebagai komandan Komando Tugas Bersama (Kogasma) untuk Pileg 2019.

Pada 15 Maret 2020, AHY didaulat menjadi ketua umum Partai Demokrat periode 2020-2025 usai mendapatkan dukungan dari 34 provinsi serta 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.

Baca juga: AHY tiba di Istana Negara untuk jalani pelantikan sebagai Menteri ATR

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Saya berada di kerajaan hiburan Xianxia

prediksi togel yerevan
Hakim tolak praperadilan MAKI terhadap KPK terkait Harun Masiku
Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) memasang seni instalasi memperingati empat tahun menghilangnya buronan KPK Harun Masiku di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (15/1/2024). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/rwa/aa.
Jakarta (ANTARA) - Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Abu Hanifah menolak seluruh ​​​​​​permohonan gugatan praperadilan yang diajukan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terhadap KPK terkait penanganan kasus Harun Masiku.

"Ditolak seluruhnya dan semua biaya dibebankan kepada para pemohon," kata Hakim Tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Abu Hanifah di Jakarta, Rabu, ketika membacakan putusan permohonan praperadilan yang diajukan MAKI.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengaku kecewa dengan putusan hakim yang menolak permohonan praperadilan terkait kasus Harun Masiku.

Menurut dia, alasan Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan (Jaksel) menolak karena tidak ada bukti surat perintah penghentian penyidikan terhadap Harun Masiku oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sehingga yang dimohonkan oleh MAKI belum memiliki dasar.

"Bahwa memang betul belum ditemukan bukti adanya surat perintah penghentian penyidikan artinya secara formil. Saya menyayangkan hakim hanya bicara soal hitam di atas putih alias kertas," tuturnya.

Baca juga: MAKI gugat KPK agar sidangkan Harun Masiku secara "in absentia"
Baca juga: Nawawi tegaskan KPK tak akan berhenti kejar Harun Masiku

MAKI menyatakan permohonan praperadilan terhadap KPK dengan tuntutan agar tersangka kasus dugaan korupsi Harun Masiku disidang secara "in absentia" merupakan sebuah ikhtiar dalam pemberantasan korupsi.

Sidang "in absensia" yaitu proses suatu persidangan yang tidak dihadiri oleh pihak terdakwa dalam perkara acara pidana.

"Jadi gugatan saya ini merupakan ikhtiar, jika nanti sidang 'in absensia' bisa dilaksanakan kalau tidak bisa ditangkap," kata Boyamin.

Harun Masiku ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 di KPU RI.

Meski demikian, Harun Masiku selalu mangkir dari panggilan penyidik KPK hingga dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 17 Januari 2020.
 

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024