raja95

Petualangan animasi domestik

Pemerintah akan Perketat Pengawasan Jastip Barang Impor******

Pemerintah bakal memperketat pengawasan bisnis jasa titip (jastip). Hal itu dilakukan untuk meredam banjir barangimpor.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pengawasan soal jastip barang impor juga bakal dilakukan hingga di pelabuhan. Hal itu dilakukan dengan menggandeng Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi.

"Ini kerja sama dari Dirjen Imigrasi jangan sampai ada orang yang kerjanya bolak-balik hanya untuk impor jasa barang titipan," tutur Airlangga di Istana Presiden, Jakarta, Jumat (6/10).

Apabila nilainya melebihi US0 per orang d pungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI), dengan rincian: BM: 10 persen (Flat), PPN: 11 persen, dan PPh: 0,5-10 persen (jika punya NPWP) atau 1-20 persen (jika tidak punya NPWP).

"Dari Kementerian Keuangan sudah membuat regulasi untuk jarak barang titipan itu yang bebas di bawah US0, yang sisanya tentu dikenakan bea masuk," ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan pengetatan pengawasan jastip ini tak lepas dari keluhan asosiasi maupun masyarakat imbas barang impor yang membanjiri pasar tradisional.

Ia menyebut saat ini pasar tradisional sepi dan penjualan barang impor makin tinggi di e-commerce.

Airlangga menambahkan barang impor akan mengganggu pangsa pasar dan produksi barang dalam negeri. Apalagi, saat ini marak impor ilegal pakaian bekas.

Menurutnya, hal ini pun dapat memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri.

"Oleh karena itu perlu beberapa hal yang berkaitan hal tersebut untuk diregulasi ulang," kata Airlangga.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan Komik Ragam Gadis Misaka

Neraca Dagang RI Surplus Terus 41 Bulan, September Tembus US,42 M******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdaganganRI surplus sebesar US,42 miliar pada September 2023.

Meski masih surplus, angkanya jauh lebih rendah dibandingkan September 2022 yang surplusnya mencapai US,96 miliar.

"Dengan demikian neraca perdagangan Indonesia telah mencatatkan surplus selama 41 bulan berturut-turut sejak Mei 2020," kata Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers, Senin (16/10).

Berikut perkembangan ekspor dan impor Indonesia sepanjang September 2023:

Ekspor

Nilai ekspor Indonesia pada September ini tercatat US,76 miliar atau turun 5,63 persen dibandingkan Agustus 2023. Sementara, secara tahunan nilai ekspor turun 16,17 persen.

Menurut Amalia, kontraksi ini didorong oleh penurunan ekspor non migas dan melanjutkan trend yang terjadi sejak awal tahun.

"Terutama disebabkan oleh harga-harga komoditas unggulan di pasar global yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu," imbuhnya.

Tercatat, ekspor non migas turun 6,41 persen dengan nilai ekspor US,35 miliar.

Impor

Nilai impor Indonesia pada September 2023 tercatat sebesar US,34 miliar atau turun 8,15 persen dibandingkan Agustus 2023. Senada, dibandingkan September 2022 yang sebesar US,81 miliar, impor ini juga turun 12,54 persen.

Amalia menuturkan impor migas mencapai US,33 miliar pada September 2023. Angka ini naik sebesar 25,04 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Sementara itu, impor non migas mencapai US,01 miliar pada September 2023. Angka ini turun sebesar 13,6 persen dibanding bulan sebelumnya.

Amalia mengatakan penurunan impor non migas secara bulanan dikarenakan peran dari beberapa kelompok barang, yaitu mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya yang turun 17,95 persen.

Kemudian, kelompok mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya turun 11,89 persen. Lalu, ampas dan sisa industri makanan turun 39,02 persen.

"Secara tahunan nilai impor September 2023 juga mengalami penurunan sebesar 12,45 persen. Secara tahunan juga impor migas turun 2,85 persen sementara impor non migas turun 14,46 persen, melanjutkan tren penurunan yang juga terjadi pada bulan lalu," kata Malia.

[Gambas:Video CNN]

Jiuyou Abadi Racun

Zulhas Bongkar Korupsi di Kemendag Mulai Beras, Garam, hingga Besi******

Menteri PerdaganganZulkifli Hasan alias Zulhas menyebut kasus korupsi di kementeriannya tidak hanya soal minyak goreng dan gula yang ramai belakangan ini.

"Memang masalah-masalah hukum, ada kasus minyak goreng, garam, ada juga masalah besi, ada juga gula yang buntutnya masih sampai sekarang," katanya usai mengunjungi ITC Mangga Dua, Jakarta Utara, Rabu (4/10).

Ia pun mengenang masa-masa awal dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai menteri perdagangan, yakni pada Juni 2022 lalu. Menurutnya, 'badai' memang selalu menerpa Kemendag sejak awal dirinya dilantik.

"Kemendag ini mengalami badai yang sampai sekarang sedikit-sedikit kita dukung penuh aparat penegak hukum (APH) untuk menuntaskan beberapa kasus-kasus yang banyak," tuturnya.

"Makanya saya ditunjuk Pak Presiden (Jokowi) jadi mendag kan? Karena ada badai, banyak masalah, terutama minyak goreng yang dalam distribusi sekarang sudah bisa diatasi," sambungnya.

Ia menegaskan masalah distribusi dan pengadaan bahan pokok kini sudah bisa teratasi. Ia mengklaim persediaan bapok selalu aman, termasuk di berbagai hari besar, seperti lebaran, natal, dan tahun baru.

Di lain sisi, Kejagung menggeledah Kemendag terkait kasus dugaan penyalahgunaan wewenang impor gula pada Selasa (3/10). Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi menyebut penggeledahan dilakukan penyidik usai resmi menaikkan kasus tersebut ke tahap penyidikan.

Berdasarkan hasil penyidikan, diduga tindak pidana korupsi terjadi di Kemendag pada periode 2015-2023. Kuntadi menyebut penyidik menduga terjadi penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan importasi gula terkait pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga.

"Kemendag diduga telah secara melawan hukum menerbitkan persetujuan impor gula kristal mentah untuk diolah menjadi kristal gula kepada pihak-pihak yang tidak berwenang. Kemendag juga diduga telah memberikan izin impor melebihi batas kuota maksimal yang dibutuhkan pemerintah," katanya dalam konferensi pers.

[Gambas:Video CNN]

Sekretaris cabang terbaik

Neraca Dagang RI Surplus Terus 41 Bulan, September Tembus US,42 M******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdaganganRI surplus sebesar US,42 miliar pada September 2023.

Meski masih surplus, angkanya jauh lebih rendah dibandingkan September 2022 yang surplusnya mencapai US,96 miliar.

"Dengan demikian neraca perdagangan Indonesia telah mencatatkan surplus selama 41 bulan berturut-turut sejak Mei 2020," kata Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers, Senin (16/10).

Berikut perkembangan ekspor dan impor Indonesia sepanjang September 2023:

Ekspor

Nilai ekspor Indonesia pada September ini tercatat US,76 miliar atau turun 5,63 persen dibandingkan Agustus 2023. Sementara, secara tahunan nilai ekspor turun 16,17 persen.

Menurut Amalia, kontraksi ini didorong oleh penurunan ekspor non migas dan melanjutkan trend yang terjadi sejak awal tahun.

"Terutama disebabkan oleh harga-harga komoditas unggulan di pasar global yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu," imbuhnya.

Tercatat, ekspor non migas turun 6,41 persen dengan nilai ekspor US,35 miliar.

Impor

Nilai impor Indonesia pada September 2023 tercatat sebesar US,34 miliar atau turun 8,15 persen dibandingkan Agustus 2023. Senada, dibandingkan September 2022 yang sebesar US,81 miliar, impor ini juga turun 12,54 persen.

Amalia menuturkan impor migas mencapai US,33 miliar pada September 2023. Angka ini naik sebesar 25,04 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Sementara itu, impor non migas mencapai US,01 miliar pada September 2023. Angka ini turun sebesar 13,6 persen dibanding bulan sebelumnya.

Amalia mengatakan penurunan impor non migas secara bulanan dikarenakan peran dari beberapa kelompok barang, yaitu mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya yang turun 17,95 persen.

Kemudian, kelompok mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya turun 11,89 persen. Lalu, ampas dan sisa industri makanan turun 39,02 persen.

"Secara tahunan nilai impor September 2023 juga mengalami penurunan sebesar 12,45 persen. Secara tahunan juga impor migas turun 2,85 persen sementara impor non migas turun 14,46 persen, melanjutkan tren penurunan yang juga terjadi pada bulan lalu," kata Malia.

[Gambas:Video CNN]

Air yang mengalir di masa muda sepertinya tidak ada jejaknya

UU Baru: Tanah IKN Dibagi Menjadi 4 Kepemilikan******

Tanah di Ibu Kota Nusantara (IKN) dibagi menjadi empat berdasarkan pemiliknya. Ketentuan itu tertuang dalam revisi UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN.

Pada Pasal 15 A, tanah di IKN terdiri dari barang milik negara, barang milik Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), tanah milik masyarakat, dan tanah negara.

Dalam beleid itu, tanah yang ditetapkan sebagai barang milik negara merupakan tanah yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintah pusat dan
diberikan hak pakai.

Sementara itu, tanah milik masyarakat merupakan tanah dengan Hak Atas Tanah (HAT) berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan lahan yang dikuasai oleh pihak yang berhak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Selain itu, revisi UU IKN juga mengatur hak atas tanah yang berbentuk hak guna usaha investor. Dalam beleid itu, investor bisa mendapatkan hak kelolaan tanah sampai 190 tahun.

Hak tersebut diberikan dalam dua kali siklus. Pertama, jangka waktu paling lama 95 tahun.

Setelah siklus pertama selesai dan investor mau bertambah lagi, hak itu bisa diperpanjang untuk siklus kedua dengan masa yang sama.

Adapun untuk perpanjangan dan pembaharuan HGU dapat diberikan sekaligus setelah lima tahun HGU digunakan dan dimanfaatkan secara efektif sesuai dengan tujuan pemberian haknya.

DPR RI resmi mengesahkan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN menjadi UU.

Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024. Delapan dari sembilan fraksi di DPR menyatakan setuju dengan revisi uu tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Petugas deportasi dari semua bidang

Menimbang Keamanan Pasokan Beras Usai Jokowi Sorot Stok Bulog Kurang******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklaim cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Perum Bulog masih kurang hingga saat ini.

Ia mewanti-wanti produksi beras dalam negeri berkurang lantaran kemarau panjang el nino. Oleh karena itu, Jokowi mengatakan bakal ada impor beras lagi hingga akhir tahun.

"Memang masih kurang sehingga dari stok yang ada di Bulog saat ini 1,7 juta ton, masih menambah lagi, sampai akhir tahun kira-kira 1,5 juta ton," kata Jokowi di Subang, Minggu (8/10).

Mengutip Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), harga rata-rata beras kualitas medium I dan II masing-masing dipatok Rp14.600 dan Rp14.350 per kg pada Selasa (10/10) ini. Harga ini sudah melebihi harga eceran tertinggi (HET) beras medium, yakni Rp10.900 per kg.

Sementara itu, harga beras kualitas super atau premium I dan II saat ini masing-masing dipatok Rp15.900 dan Rp15.250 per kg. Angka ini juga sudah melebihi HET beras premium, yakni Rp13.900 per kg.

Menyadari hal tersebut, Jokowi pun memerintahkan Bulog untuk melakukan operasi pasar. Ia ingin Bulog mengguyur pasar ritel, pasar tradisional, dan pasar induk dengan cadangan beras di gudang.

Tak hanya itu, pemerintah juga memberikan bantuan sosial (bansos) beras sebanyak 30 kg kepada keluarga penerima manfaat (KPM) sejak September hingga November 2023. Bansos tersebut diberikan kepada 21,3 juta KPM dengan total 640 ribu ton beras.

Lantas, sejauh mana keamanan cadangan beras RI setelah Jokowi mengklaim pasokan Bulog kurang?

Pengamat Pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menilai cadangan beras Bulog yang saat ini mencapai 1,7 juta ton itu cukup riskan. Apalagi, el nino membuat musim hujan di sentra-sentra produksi padi mundur.

Perkiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), musim hujan mundur sekitar 60 hari. Artinya, musim tanam dan musim panen raya juga mundur.

"Ini membuat musim paceklik jadi lebih lama. Tambah sekitar dua bulan," kata Khudori kepada CNNIndonesia.com.

Ia memperkirakan panen raya baru terjadi pada April atau awal Mei 2024. Padahal, di awal tahun permintaan beras bakal tinggi.

Maklum, pada Februari 2024 ada Pemilu. Pada masa menjelang Pemilu, kata Khudori, banyak partai politik atau calon legislatif (caleg) yang membagi-bagikan sembako.

Lalu, Maret ada Ramadan dan disusul Idulfitri pada April.

Khudori pun berpendapat jika pada Desember 2023 tidak ada bantuan pangan beras, diperkirakan pada Januari 2024 harga komoditas ini akan tinggi. Namun, ia belum bisa memperkirakan berapa tepatnya harga beras pada periode tersebut.

Yang pasti, Khudori mengatakan harga itu akan makin tinggi jika pemerintah tak melakukan intervensi. Karenanya, ia juga memprediksi pemerintah bakal kembali memberikan bansos beras selama tiga bulan seperti saat ini pada Januari-Maret 2024.

Di sisi lain, kebutuhan beras pun bakal makin tinggi. Belum lagi, kebutuhan operasi pasar Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

"Dengan kalkulasi ini, praktis pemerintah tidak punya banyak pilihan. Mengandalkan pengadaan dari produksi domestik mustahil," imbuh Khudori.

Idealnya, kata Khudori, penyerapan gabah/beras dilakukan dari produksi dalam negeri. Tapi sejak awal tahun Bulog kesulitan melakukan penyerapan karena harga di pasar jauh meninggalkan harga pembelian pemerintah (HPP).

Adapun HPP untuk gabah dan beras yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut, gabah kering panen (GKP) di tingkat petani Rp5.000 per kg, gabah kering panen (GKP) di tingkat penggilingan Rp5.100 per kg, dan gabah kering giling (GKG) di penggilingan Rp6.200 per kg.

Lalu, gabah kering giling (GKG) di gudang Perum Bulog Rp6.300 per kg, dan beras di gudang Perum Bulog Rp9.950 per kg. Sedangkan, harga beras saja saat ini sudah mencapai level Rp15 ribu per kg.

"Dalam kondisi demikian, salah satu peluang yang bisa dimanfaatkan ya impor. Saya sebenarnya tidak setuju impor. Akan tetapi, dalam situasi seperti ini negara tidak boleh berjudi dengan ketidakpastian," kata Khudori.

Menurutnya, negara harus memastikan punya stok beras memadai. Namun demikian, tambahan impor 1,5 juta ton seperti kata Jokowi terlalu besar.

Dalam hal impor, selain volume atau jumlah harus dihitung cermat, waktu kedatangannya juga mesti dipastikan tidak meleset. Khudori menyebut hal itu perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan mudarat.

"Kalau ini dilakukan, pemerintah punya senjata untuk menahan harga tidak melonjak tinggi," imbuhnya.

Khudori menambahkan bahwa dalam garis kemiskinan, andil harga beras itu sekitar 20-an persen. Dengan kata lain, kalau harga beras naik, mereka yang hanya beberapa jengkal di atas garis kemiskinan akan jatuh miskin.

"Mereka yang miskin akan semakin miskin," ucap Khudori.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Tak Perlu Panik