rtp titi4d

Otome berdiri teguh sebagai penjahat dalam pandangan dunia

Erick Thohir Kembali Jadi Ketua Umum MES, Janjikan Rumah Syariah******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohirkembali terpilih menjadi Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES). Ia mendapat kepercayaan untuk melanjutkan kepemimpinan MES untuk periode kedua, yakni masa jabatan 2023-2028 atau 1446-1448 Hijriah.

Sebelumnya, Erick menjadi ketua umum MES untuk periode 2021-2023.

Pemilihan Ketua Umum MES dilakukan oleh tim formatur setelah menerima banyak masukan dari para pengurus dengan mempertimbangkan berbagai aspek terutama perihal komitmen terhadap organisasi dan keberlanjutan peran MES dalam usaha pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

"Dipilihnya kembali Pak Erick Thohir tentu berdasarkan beberapa pertimbangan yang matang dari seluruh tim formatur, salah satunya mengenai komitmen dan tanggungjawab beliau yang harus melanjutkan kembali legacy berbagai program kerja MES yang telah dan akan dilaksanakan di tahun-tahun mendatang", papar Iggi.

Dalam kesempatan yang sama, Erick menyampaikan masih banyak yang perlu dibenahi dan dikembangkan, terutama kepada dirinya sebagai ketua umum.

"Saya merasa belum puas dengan kinerja yang kita lakukan saat ini karena banyak catatan yang perlu dibenahi, tentu ini juga ditujukan untuk diri saya sendiri", papar Erick membuka sambutannya.

Erick mengatakan ada dua momentum yang tidak mudah untuk dimaksimalkan apabila tidak dijadikan perhatian bersama melalui berbagai terobosan dan inovasi oleh seluruh pihak.

"Dari berbagai riset global, pada tahun 2040, Indonesia diindikasi tidak lagi menjadi negara muslim terbesar dunia karena berpotensi disalip oleh Pakistan dan India", ujarnya.

Ia kemudian menyampaikan komitmennya untuk menghadirkan ekosistem "Rumah Syariah" melalui peningkatan dan perluasan akses kepemilikan rumah bagi guru, pengajar, perawat, dan golongan masyarakat yang kurang mampu dengan skema syariah.

"Saya berharap ini menjadi catatan besar, yang ingin membuat perbaikan itu. Kita harus punya rumah syariah. Di rumah itu kita bisa menyusun program dan sistem, tim dan database. Hal ini untuk mendukung kehadiran kebijakan yang nyata" ungkap Erick.

Ia juga berkomitmen untuk mendorong kebijakan yang dapat mengekspansi produk keuangan syariah untuk masuk ranah global. Saat ini, Erick menyebut Bank Syariah Indonesia (BSI) telah masuk sebagai 12 bank syariah terbesar di dunia.

"Keberpihakan menjadi keharusan. Kita tidak ingin ekonomi kita terus tumbuh tapi kesenjangan terus terjadi. Di situlah kita (MES) hadir di tengah masyarakat untuk menjadi solusi" kata Erick.

Ia menegaskan komitmennya untuk memperluas dan mempermudah aksesibilitas pengusaha daerah terhadap pendanaan dalam pengembangan usaha.

Lebih lanjut, Erick berharap agar seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah juga turut mendukung program untuk meningkatkan sistem keuangan dan perekonomian syariah.

[Gambas:Video CNN]

Buku Harian Bajak Laut Magang Magang

Bahlil Bantah Ombudsman Anak Rempang Dipaksa Tanda Tangan Relokasi******

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia membantah temuan Ombudsman RI yang menyebut anak-anak di Rempang, Batam, Kepulauan Riau dipaksa tanda tangan persetujuan relokasi.

"Oh enggaklah (anak Rempang dipaksa tanda tangan persetujuan relokasi). Itu kan temuan Ombudsman, kan nanti kita cek," katanya usai menghadiri ulang tahun ke-76 Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan di Sopo Del Tower, Jakarta Selatan, Kamis (28/9).

"Namanya rekomendasi, tapi kan kita enggakboleh juga subjektif. Nanti kita lihat perkembangannya," sambung Bahlil.

Namun, Bahlil mengakui sosialisasi yang dilakukan pemerintah memang belum maksimal. Ia pun berjanji akan kembali turun ke Rempang.

"Saya kan sudah turun. Saya pemerintah atau bukan? (Sosialisasi) belum maksimal, nanti kita lihat lagi ya. Saya minggu depan mau ke sana (Rempang)," tandas Bahlil.

Sebelumnya, anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro mengatakan, berdasarkan keterangan warga Kampung Pasir Panjang, mereka tidak mendapatkan penjelasan yang utuh dari pemerintah terkait Rempang Eco City.

Johanes mengatakan warga Kampung Pasir Panjang menolak untuk direlokasi. Menurutnya, mereka hanya mendukung penataan kampung dan berharap pemerintah melakukan pembinaan dan penataan Kampung Pasir Panjang.

"Kemudian yang paling menggelisahkan hari ini adalah mereka didatangi oleh petugas, tim gabungan dari Pemerintah Kota Batam, BP Batam, TNI/Polri yang istilahnya door to door untuk bergerilya meminta persetujuan warga," kata Johanes dalam konferensi pers di kantornya, Rabu (27/9).

"Mereka merasa dalam tekanan hari-hari ini karena mereka bahkan ketika tidak ada di rumah formnya itu dimasukkan di pintu. Kalau tidak ada orang tuanya, anaknya dipaksa mewakili orang tuanya untuk mengisi form dan tanda tangan," imbuhnya.

Lihat Juga : Warga Rempang soal Relokasi: Kami Tetap Tolak Sejengkal Penggusuran

Ia menyebut hal serupa turut dirasakan warga Kampung Sembulang. Mereka merasa tertekan karena TNI/Polri turun ke rumah-rumah warga.

Menurutnya, warga Kampung Sembulang yang menolak relokasi tak diberi kesempatan untuk berdialog dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia saat melakukan kunjungan ke Rempang beberapa waktu lalu.

Bisikan Penyihir

Mundur Sehari, Luhut Sebut Peresmian Kereta Cepat WHOOSH 2 Oktober******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut peresmian Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) WHOOSHakan dilakukan pada 2 Oktober, mundur sehari dari rencana sebelumnya.

"Tanggal 2 (Oktober 2023) ini nanti mungkin Presiden (Joko Widodo)soft launchingdengan membawa para pimpinan lembaga tinggi negara bersama-sama untuk mencoba," ujar Luhut usai acara ulang tahunnya ke-76 di Sopo Del Tower, Jakarta Selatan, Kamis (28/9).

"Nanti launching-nya akan dilakukan bersama-sama Presiden Xi Jinping (Presiden China) pada waktunya," sambungnya.

Di lain sisi, ia menyinggung soal titah Presiden Joko Widodo untuk mengintegrasikan sistem transportasi Indonesia.

Luhut menyebut nantinya akan ada satu karcis untuk naik ke semua jurusan.

Senada, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut peresmian KCJB juga akan dilakukan pada Senin (2/10). Budi menyebut nanti tarif kereta cepat bakal langsung diumumkan Jokowi.

"Lain-lain (tarif tiap kelas KCJB berbeda). Karena sebenarnya, kalau kereta cepat itu kan komersial. Kewenangan dari korporasi untuk menetapkan harga," jawab Budi.

Sebelumnya, peresmian WHOOSH akan dilakukan pada 1 Oktober 2023, namun kini mundur sehari.

Selama masa uji coba ini, pemerintah menggratiskan tiket kereta cepat untuk sementara waktu.

Lihat Juga : Mau Jajal Naik Kereta Cepat Whoosh Gratis? Simak Cara Daftarnya

Kaisar Hantu yang Kacau

Kemenperin Setuju TikTok Shop Cs Dilarang Demi Tekan Impor******

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendukung pelarangan TikTok Shop Cs karena 'mencekoki' produk impor kepada warganet Indonesia.

"Kami melihat banyak produk impor yang masuk lewat media sosial. Kami mendukung kebijakan pemerintah yang membatasi aplikasi media sosial berjualan dan bertransaksi. Kami dukung media sosial untuk promosi saja," kata Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif dalam Konferensi Pers Indeks Kepercayaan Industri (IKI) September 2023 di kantornya di bilangan Jakarta Selatan, Jumat (29/9).

Febri sepakat dengan Kementerian Perdagangan serta Kementerian Koperasi dan UKM soal isu predatory pricing yang diklaim membunuh produk-produk dalam negeri. Namun, ia menyebut ada isu lain yang menjadi perhatian khusus Kemenperin.

"Banyak di media sosial, kita bisa lihat algoritmanya itu banyak menayangkan produk-produk impor kepada netizen-netizen Indonesia. Kan kendalinya gak di kita, itu juga bukan sepenuhnya kendali pasar, tapi kendali operator aplikasi, di algoritmanya. Itu yang kami cermati," tuturnya.

"Bisa dibayangkan kalau semua netizen sering terpapar produk-produk impor, misal skincare, tekstil dan produk tekstil (TPT), dll. Itu yang perlu dicermati social media commerce, selain predatory pricingyang kewenangannya di Kemendag. Tapi kalau concernkami, algoritma di media sosial tersebut yang memprioritaskan produk-produk impor," sambung Febri.

Ia merinci IKI turun 3 bulan berturut-turut, di mana pada September 2023 berada di posisi 52,51. Capaian ini melambat 0,71 poin dibandingkan bulan lalu yang menyentuh 53,22.

Beberapa subsektor penyebab melambatnya IKI adalah tekstil; pakaian jadi; kayu, barang dari kayu, dan gabus; industri pengolahan lainnya; dan industri barang galian bukan logam.

[Gambas:Video CNN]

Mimpi adalah raja

5 Temuan Sementara Hasil Survei Warga Rempang oleh Ombudsman******

Ombudsman RI mengungkapkan lima hasil temuan sementara terkait konflik relokasi warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau imbas rencana pembangunan proyek Rempang Eco City.

Pertama, Ombudsman menemukan bahwa sertifikat hak pengelolaan (HPL) atas nama BP Batam belum diterbitkan. Hal ini dikarenakan lahan yang dimohon belum jelas sebab masih dikuasai oleh masyarakat.

"Badan pertanahan akan mengeluarkan sertifikat kalau area itu sudah tidak ada penghuni lagi. Itulah kenapa, mereka sepertinya kemudian tergesa-gesa untuk mendesak warga di kampung-kampung tua itu keluar dari area itu," ucap Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro dalam konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (27/9).

"Meskipun dapat diperpanjang dengan persetujuan menteri. Kalau dalam jangka waktu ini enggak terbit, ya memang kemudian gugur kalau dia enggak mengajukan perpanjangan. Artinya sertifikat HPL tidak akan pernah terbit," jelas Johanes.

Kedua,program Rempang Eco City memang termasuk proyek strategis nasional (PSN). Dasar hukum ini baru saja keluar tahun ini dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023.

Ketiga,terdapat warga yang tetap menolak relokasi yang dilakukan oleh BP Batam. Johanes menjelaskan bahwa warga di tiga kampung tua di Rempang merasa tempat tinggalnya sudah turun temurun dan tak ada jaminan akan mendapatkan sumber mata pencaharian yang sama.

"Pada dasarnya, beberapa kampung yang kami survei, warga merasa mereka ini sudah turun-temurun, generasi ke generasi di sana. Bahkan ada yang sampai 6-7 generasi sudah di situ dan mereka merasa tidak ada jaminan bahwa mereka kalau dipindahkan akan mendapatkan sumber-sumber mata pencaharian yang sama," lanjut dia.

Selain itu, menurut temuannya, pemerintah belum melakukan sosialisasi secara masif dan menyampaikan informasi yang menyeluruh terkait apa yang direncanakan dan apa yang akan terjadi kepada warga di Pulau Rempang.

"Warga menilai belum ada kepastian, baru janji-janji. Memang secara objektif kita tahu bahwa tempat-tempat untuk memindahkan mereka juga belum siap," ungkap Johanes.

Keempat,belum ada dasar hukum terkait ketersediaan anggaran, pemberian kompensasi dan program yang dijanjikan secara keseluruhan dari BP Batam. Dalam hal ini, terkait dengan pemberian kompensasi berupa rumah pengganti, uang tunggu dan hunian sementara bagi warga terdampak.

"Itu kan tidak serta-merta uangnya ada, ya mesti harus ada dasar hukumnya juga agar program jalan," katanya.

Kelima,seluruh perkampungan tua di Batam belum ditetapkan batasnya oleh Pemkot Pemerintah Kota Batam. Johanes mengatakan hal ini secara langsung dinyatakan oleh Lembaga Adat Melayu yang mewakili komunitas kampung tua.

"Mereka sejatinya menghendaki segera ada penetapan batas-batas kampung tua itu yang pernah dimulai tahun 2004 dengan berbagai kebijakan pemerintah kota saat itu tapi tidak tuntas," ungkap dia lebih lanjut.

[Gambas:Video CNN]

Jenderal Dinasti Song

Kemenperin Setuju TikTok Shop Cs Dilarang Demi Tekan Impor******

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendukung pelarangan TikTok Shop Cs karena 'mencekoki' produk impor kepada warganet Indonesia.

"Kami melihat banyak produk impor yang masuk lewat media sosial. Kami mendukung kebijakan pemerintah yang membatasi aplikasi media sosial berjualan dan bertransaksi. Kami dukung media sosial untuk promosi saja," kata Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif dalam Konferensi Pers Indeks Kepercayaan Industri (IKI) September 2023 di kantornya di bilangan Jakarta Selatan, Jumat (29/9).

Febri sepakat dengan Kementerian Perdagangan serta Kementerian Koperasi dan UKM soal isu predatory pricing yang diklaim membunuh produk-produk dalam negeri. Namun, ia menyebut ada isu lain yang menjadi perhatian khusus Kemenperin.

"Banyak di media sosial, kita bisa lihat algoritmanya itu banyak menayangkan produk-produk impor kepada netizen-netizen Indonesia. Kan kendalinya gak di kita, itu juga bukan sepenuhnya kendali pasar, tapi kendali operator aplikasi, di algoritmanya. Itu yang kami cermati," tuturnya.

"Bisa dibayangkan kalau semua netizen sering terpapar produk-produk impor, misal skincare, tekstil dan produk tekstil (TPT), dll. Itu yang perlu dicermati social media commerce, selain predatory pricingyang kewenangannya di Kemendag. Tapi kalau concernkami, algoritma di media sosial tersebut yang memprioritaskan produk-produk impor," sambung Febri.

Ia merinci IKI turun 3 bulan berturut-turut, di mana pada September 2023 berada di posisi 52,51. Capaian ini melambat 0,71 poin dibandingkan bulan lalu yang menyentuh 53,22.

Beberapa subsektor penyebab melambatnya IKI adalah tekstil; pakaian jadi; kayu, barang dari kayu, dan gabus; industri pengolahan lainnya; dan industri barang galian bukan logam.

[Gambas:Video CNN]