kta dbs online

lima elemen langit

BPS Bongkar Biang Kerok Harga Beras Melonjak******

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini mengatakan lonjakan harga beras disebabkan kenaikan harga gabah kering giling (GKG) dan gabah kering panen (GKP).

"Kenaikan beras memang sudah terdeteksi di tingkat produsennya yaitu adanya kenaikan harga gabah baik GKP maupun GKG. Di antaranya fenomena yang diperoleh adalah adanya persaingan penawaran harga oleh pembeli gabah itu sendiri baik kepada petani maupun penggilingan," kata Pudji dalam konferensi pers, Jumat (1/9).

Sementara produksi beras saat ini cenderung turun karena sudah melewati masa panen pada Juli lalu. Menurut data BPS, luas panen di Agustus 2023 turun 1,55 persen dibanding bulan sebelumnya.

BPS mencatat harga beras eceran naik 1,43 persen secara month to month (mtm) atau 13,76 persen secara year on year (yoy) pada Agustus 2023.

Pudji mengatakan kenaikan harga beras tidak hanya terjadi di tingkat eceran, melainkan juga di level grosir dan penggilingan.

"Harga beras grosir pada Agustus 2023 meningkat sebesar 1,02 persen secara mtm dan 16,24 secara yoy," ujarnya.

Sementara itu, kenaikan harga beras tertinggi terjadi di tingkat penggilingan mencapai 2,59 persen secara bulanan dan meroket 20,27 persen secara tahunan.

Harga gabah di tingkat petani juga meningkat pada Agustus 2023. Harga gabah kering panen (GKP) naik 3,62 persen secara bulanan dan naik 19,88 persen secara tahunan.

Harga gabah kering giling (GKG) juga naik 5,82 persen secara bulanan dan naik 23,03 persen secara tahunan.

[Gambas:Video CNN]

Murid legalis

Ombudsman Temukan Dugaan Maladministrasi BP Batam di Kasus Rempang******

Ombudsman RI menemukan potensi maladministrasi yang dilakukan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam(BP Batam) dan Pemerintah Kota Batam (Pemkot Batam) pada rencana relokasi warga Kampung Tua di Pulau Rempang.

Hal tersebut disampaikan Anggota Ombudsman RI, Johanes Widijantoro pada Senin (18/9) dalam keterangan resmi yang dipublikasikan di website Ombudsman RI, Senin (18/9).

Ia menambahkan potensi maladministrasi itu disimpulkan usai lembaganya meminta keterangan kepada kepada pihak yang terdampak, serta pemeriksaan lapangan terhadap keberadaan Kampung Tua dengan merujuk Surat Keputusan Walikota Batam Nomor 105/HK/III/2004 Tentang Penetapan Perkampungan Tua di Kota Batam.

Ombudsman memperoleh informasi bahwa BP Batam telah mencadangkan alokasi lahan Pulau Rempang sekitar 16.500 hektar. Lahan ini akan dikembangkan sebagai proyek Strategis Nasional 2023 menjadi kawasan industri, perdagangan, hingga wisata dengan nama Rempang Eco Park Pulau Rempang.

Terhadap pencadangan alokasi lahan atau rencana pengalokasian tersebut, menurut Johanes hal ini tidak sesuai ketentuan. Pasalnya, lahan belum dikeluarkannya sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) oleh Kementerian ATR/BPN kepada BP Batam.

"Penerbitan HPL harus sesuai dengan mekanisme yang berlaku, salah satunya adalah tidak adanya penguasaan dan bangunan di atas lahan yang dimohonkan (clear and clean). Sepanjang belum didapatkannya sertifikat HPL atas Pulau Rempang maka relokasi warga menjadi tidak memiliki kekuatan hukum," ujar Johanes.

Karena masalah itu, Ombudsman kata Johanes  dengan tegas menentang segala bentuk represifitas yang dilakukan aparat kepolisian dalam melakukan pengamanan di Pulau Rempang.

Ia menambahkan turunnya ribuan aparat disertai penggunaan gas air mata dalam merespons penolakan masyarakat justru akan menambah konflik menjadi semakin besar.

"Masyarakat di Pulau Rempang sangat terdampak dengan konflik yang terjadi akibat upaya relokasi masyarakat karena merasa terintimidasi. Ketakutan untuk melakukan pekerjaan sebagai nelayan maupun anak-anak yang takut bersekolah karena adanya aparat di perkampungan mereka," katanya.

Ia mengatakan berdasarkan penelusuran Ombudsman, masyarakat di 10 Kampung Tua yang ada di Pulau Rempang sejatinya mendukung investasi di Pulau Rempang.

Namun, mereka menolak dilakukan relokasi. Mereka lebih mendukung apabila investasi dilakukan melalui penataan Kampung Tua.

"Sosialisasi yang dilakukan BP Batam masih tergolong belum masif dan butuh waktu yang lebih lama untuk berupaya meyakinkan masyarakat mau direlokasi atau berdialog untuk mencari jalan tengah," jelas Johanes.

Ombudsman akan meminta klarifikasi kepada BP Batam, Pemerintah Kota Batam, Kementerian Investasi/BKPM, Tim Percepatan Pengembangan Pulau Rempang serta pihak terkait lainnya untuk mengatasi masalah itu.

Selanjutnya, Ombudsman akan menerbitkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) berupa Tindakan Korektif untuk dilaksanakan pihak terlapor.

[Gambas:Video CNN]

"Proyek Strategis Nasional perlu memperhatikan mekanisme dan tahapan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum. Untuk itu Ombudsman akan melakukan proses pemeriksaan apakah pembangunan Rempang Eco City sudah dilakukan sesuai dengan tahapan pada aturan tersebut atau tidak," ujar Johanes.

Ombudsman juga akan mendalami penguasaan fisik bidang tanah masyarakat yang sudah puluhan tahun berada di Pulau Rempang, apakah ada unsur kelalaian negara yang tidak memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan hak milik di tanah yang sudah turun temurun ditempati.

Kawasan Repang akan dikembangkan menjadi Rempang Eco City. Namun, belakangan ini pengembangan terganjal oleh konflik agraria yang timbul karena masyarakat di sana menolak untuk direlokasi.

Kemegahan Netheril

Cara Naik LRT Jabodebek Usai Diresmikan Jokowi Akhir Agustus Nanti******

PT Kereta ApiIndonesia (Persero) alias KAI merinci tahapan naik LRT Jabodebekjelang diresmikan Presiden Joko Widodopada 28 Agustus 2023 mendatang.

"Nantinya, pada saat beroperasi penuh, waktu operasional LRT Jabodebek akan dimulai pukul 05.00 WIB hingga 23.30 WIB," ujar EVP Corporate Secretary KAI Raden Agus Dwinanto Budiadji dalam keterangan resmi, Jumat (25/8).

Agus menyebut ada dualineperjalanan, yakni Cibubur yang melewati Stasiun Dukuh Atas-Cawang-Harjamukti PP dan lineBekasi yang melintasi Stasiun Dukuh Atas-Cawang-Halim-Jatimulya PP. Total, LRT tersedia di 18 stasiun yang menghubungkan Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.

Ada 31trainsetalias rangkaian yang disiapkan. Dari jumlah itu, 27 trainsetuntuk operasional dan 4 rangkaian lainnya sebagai cadangan. Setiap trainset LRT Jabodebek terdiri atas 6 kereta.

Berikut cara naik LRT Jabodebek:

1. Siapkan kartu elektronik

Pembayaran LRT Jabodebek menggunakan sistem cashless, yakni via kartu elektronik, seperti kartu multi trip (KMT) KAI hingga berbagai e-moneyperbankan lain. Anda juga bisa menggunakan scan QRIS Link Aja dan KAI PAY.

"Bagi masyarakat yang kehabisan saldo ataupun belum membawa kartu uang elektronik, LRT Jabodebek menyediakan 2 unit ticket vending machineuntuk top up kartu uang elektronik dan loket penjualan kartu uang elektronik di setiap stasiun," tutur Agus.

2. Tap in di gate

Setelah memiliki kartu uang elektronik atau dompet digital, Anda bisa menuju gateuntuk melakukan tap in di stasiun keberangkatan. Setelah sukses, pelanggan bisa menuju peron sesuai dengan tujuan perjalanan.

3. Tertib di LRT Jabodebek

Saat kereta tiba, penumpang bisa masuk ke gerbong dengan tertib. Agus berpesan, dahulukan penumpang yang turun.

4. Tap outdi stasiun tujuan

Setibanya di stasiun tujuan, Anda bisa langsung melakukan tap outdigateyang tersedia. Setelah itu, saldo kartu uang elektronik atau dompet digital otomatis terpotong.

Agus mengatakan KAI telah memasang 14 gatetipeturnstiledan 2 gatetipe wideuntuk pelanggan disabilitas di masing-masing stasiun LRT Jabodebek. Khusus di Stasiun Halim, KAI menggunakan gate tipe flap demi memudahkan pelanggan yang akan atau telah menggunakan pesawat.

"Stasiun LRT Jabodebek terkoneksi dengan transportasi lain, seperticommuterline,MRT Jakarta, TransJakarta, Mikrotrans, Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB), Trans Patriot, angkutan kota, dan angkutan umum swasta," tutup Agus.

dunia fantasi yang hilang

WFH Demi Atasi Polusi Jakarta dan Ancaman Hangus Rp215 T Sekejap Mata******

Polusi udara DKI Jakartamemburuk belakangan ini. Berdasarkan, pengukuran indeks kualitas udara versi AQAir pada Selasa (22/8), Jakarta pada pukul 12.20 WIB menempati peringkat ketiga sebagai kota dengan kualitas udaraterburuk di dunia.

Dalam situs IQAir, indeks kualitas udara Jakarta mencapai 161, yang termasuk ke dalam kategori tidak sehat. Dengan kondisi ini, kualitas udara Jakarta lebih buruk dari ibu kota negara tetangga Malaysia, Kuala Lumpur (AQI 112) di momen saat ini.

Menyikapi kondisi itu, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mewajibkan kantor-kantor pemerintahan se-Jabodetabek menerapkan kerja dari rumah atau work from home (WFH)bagi 50 persen aparatur sipil negara (ASN).

"Untuk mengurangi jumlah kendaraan bermobilitas, kepala daerah diminta untuk melakukan penyesuaian kebijakan pengaturan sistem kerja yakni sedapat mungkin melakukan penerapan work from home (WFH)dan work from office (WFO)masing-masing sebanyak 50 persen bagi ASN di lingkungan perangkat daerah, karyawan BUMN, dan BUMD," kata Dirjen Administrasi Wilayah Syafrizal ZA melalui keterangan tertulis, Rabu (23/8).

Selain ASN, demi memerangi polusi, Kemendagri juga mendorong pengusaha menerapkan sistem kerja WFH

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan WFH sejatinya bukan solusi untuk mengurangi polusi udara di Jabodetabek belakangan ini. Alih-alih mengurangi polusi, WFH justru bisa membahayakan ekonomi.

Ekonomi bisa kembali minus seperti periode awal pandemi covid-19.

"Jika WFH diterapkan secara masif, otomatis situasinya akan mirip dengan situasi pandemik tempo hari, ekonomi minus," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Menurut Ronny, dampak utama jika diberlakukan WFH akan terlihat pada penurunan produktivitas pekerja dan perusahaan, karena tidak semua jenis perusahaan bisa dijalankan dari rumah.

"Bagi sebagian perusahaan, WFH justru berarti berhenti produksi dan berhenti melayani, karena proses produksi dan pengadaan layanan tak bisa dilakukan secara WFH," imbuhnya.

Selain itu, Ronny melihat WFH memiliki multiplier effectyang cukup mengkhawatirkan dibandingkan dengan kerja dari kantor (Work From Office/WFO) yang memberikan dampak positif, misalnya bagi sektor transportasi, UMKM, serta makanan dan minuman.

"Nah, jika WFH diberlakukan lagi, multiplayer effecttersebut akan berhenti dan akan memberikan tekanan ke sektor lainya," jelasnya.

Ronny menilai jika kendaraan dinilai menjadi penyebab masalah udara, maka karyawan atau pekerja yang biasanya menggunakan kendaraan pribadi baik mobil maupun motor bisa beralih ke transportasi publik, seperti kereta, MRT, busway ataupun ojek online.

"Minimal jika satu karyawan berpindah dari motor pribadi ke ojek online, maka satu motor berkurang di jalanan, tapi sektor transportasi onlinetetap mendapatmultiplier effect-nya, UMKM makanan dan minuman di sekitar kantor juga masih memiliki demand, dan lainnya. Jadi WFH bukanlah pilihan yang tepat," tegasnya.

Senada, Direktur Center of Law and Economic Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira juga menilai WFH bukan solusi untuk memperbaiki masalah polusi di Jakarta. Bahkan usulan WFH dipastikan akan ditolak oleh para pengusaha.

"Pelaku usaha termasuk UMKM akan keberatan pastinya. Kebijakan WFH punya risiko menurunkan berbagai indikator ekonomi di Jakarta dan sekitarnya," kata Bhima.

Menurut Bhima, bila WFH diterapkan tidak hanya untuk PNS Jakarta tapi juga pekerja swasta (non esensial), maka akan berpengaruh pada penurunan 40 persen pengeluaran rumah tangga di sektor transportasi. Artinya ada risiko kehilangan PDRB DKI Jakarta sekitar Rp215,8 triliun sepanjang 2023.

Potensi kehilangan pendapatan tersebut berdasarkan perhitungan asumsi rata-rata porsi pengeluaran rumah tangga untuk transportasi, rekreasi, komunikasi dan budaya sebesar 25,06 persen sepanjang 2018-2022 oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

"Jika WFH nya lebih tinggi, maka pengaruhnya akan lebih besar lagi. Itu baru dari transportasi, dan rekreasi," jelas Bhima.

Sementara, asumsi konsumsi rumah tangga DKI berdasarkan harga berlaku untuk 2023 sebesar Rp2.153 triliun di 2023. Artinya, bila efek WFH sampai membuat 30 persen pendapatan sektor hotel dan restoran berkurang, maka ada potensi tambahan kehilangan pendapatan sebesar Rp98,9 triliun.

Hal ini berdasarkan hitungan dari asumsi porsi pengeluaran masyarakat DKI untuk hotel dan restoran 2018-2022 sebesar 15,3 persen.

"Melihat simulasi dampak tersebut diperkirakan WFH tidak akan ditaati oleh para pelaku usaha. Apalagi (WFH) tidak menyelesaikan masalah polusinya, justru mengganggu produktivitas," pungkas Bhima.

Pengusaha Minta Pemerintah Cari Tahu Biang Kerok Utama Polusi

Brahmacharya

Cuma Sehari, Belanja di Transmart Diskon hingga Setengah Harga******

Kapan lagi bisa belanja dengan diskon produk sampai setengah harga?

Anda bisa mendapatkan diskon hingga 50 persen cuma di gelaran Transmart Full Day Sale spesial promo Merdeka Belanja yang digelar hari ini, Selasa (15/8).

Lihat Juga : Bayar Pakai Allo Bank Dapat Ekstra Diskon 20% di Transmart

Bagi yang belum memiliki kartu kredit Bank Mega, bisa segera datang ke kantor cabang Bank Mega terdekat atau ke unit pembukaan instan yang tersedia di gerai-gerai Transmart.

Jika Anda belum punya Allo Prime, caranya gampang banget. Tinggal downloadsaja aplikasi Allo Bank yang tersedia di PlayStore atau AppStore, lalu upgradeakunnya ke Allo Prime.

Yuk, serbu Transmart Full Day Sale diskon sampai 50%+20% yang berlaku cuma hari ini di seluruh gerai Transmart se-Indonesia selama seharian penuh.

Jangan lupa bayar belanjaannya pakai Bank Mega atau Allo Bank ya supaya bisa menikmati beragam kemudahan serta promo diskon menarik. Selamat belanja!

Diluo

Bansos Pangan Bakal Cair Lebih Cepat September 2023******

Pemerintah bakal mempercepat penyaluran bansos pangan berupa berasdari awalnya Oktober menjadi September.

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan bansos pangan akan diberikan pada September, Oktober, dan November tahun ini.

Arief menyebut percepatan penyaluran bansos sudah disetujui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Arief mengatakan beras yang akan digunakan untuk bansos pangan berasal dari Perum Bulog. Per hari ini, stok beras Bulog mencapai 1,524 juta ton yang berasal dari produksi dalam negeri dan impor.

Sebelumnya, bansos pangan dijadwalkan diberikan pada Oktober-Desember tahun ini. Bansos akan diberikan untuk 21,35 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan total anggaran Rp8 triliun.

Setiap KPM masing-masing akan mendapatkan 10 kg beras per bulan atau 30 kg beras selama tiga bulan.

Pada Maret-Mei 2023, pemerintah juga telah menyalurkan beras kepada 21,6 juta KPM. Selain bantuan beras, pemerintah juga akan menggelontorkan bantuan sosial berbentuk daging ayam dan telur.

[Gambas:Video CNN]