sakura303

Rencana perjalanan cepat

Pengusaha Kirim Surat ke Jokowi, Tagih Utang Minyak Goreng Rp344 M******

Asosiasi PengusahaRitel Indonesia (Aprindo) mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkaitutang pengadaan minyak gorengmurah senilai Rp344 miliar yang belum dibayar.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey mengatakan utang tersebut berasal dari selisih harga minyak goreng alias rafaksi dalam program satu harga pada 2022 lalu.

Menurutnya, dalam surat itu pihaknya secara tegas menyampaikan ke Jokowi jika utang tak juga dibayar, maka penjualan minyak goreng di gerai ritel anggotanya akan disetop.

Roy menjelaskan utang tersebut harusnya dibayarkan pada awal tahun lalu sejalan dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Untuk Kebutuhan Masyarakat Dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Dalam beleid yang dirilis pada Januari 2022 ini, disebutkan bahwa pemerintah harus membayar selisih atas penjualan minyak goreng satu harga di gerai ritel. Pada saat itu harga minyak tembus Rp17 ribu - Rp19 ribu per liter dan pemerintah menugaskan peritel agar menjual Rp14 ribu per liter.

"Jadi rafaksi bukan kemauan ritel, karena ada regulasi Permendag itu. Itu ketentuan yang berlaku di Permendag 3 perihal minyak goreng satu harga. Semua dijual Rp14.000 dari 19 Januari sampai 31 Januari," jelasnya.

Namun, Permendag 3/2022 yang harusnya berlaku sampai enam bulan, tetiba diganti menjadi Permendag 6/2022 hanya sebulan setelah dirilis. Ini membuat Permendag 3/2022 otomatis tak lagi berlaku.

"Permendag 6 (6/2022) muncul, memang yang Permendag 3 (3/2022) tak berlaku lagi, tapi bukan berarti rafaksi enggak dibayar," tegasnya.

Sebelum bersurat ke Jokowi, Roy menyampaikan telah menghadap ke BPDPKS dan juga Kementerian Perdagangan. Namun, tidak ada hilal kapan utang tersebut bisa dibayar.

Kata Roy, BPDPKS tidak bisa membayar utang tersebut jika belum ada surat verifikasi dari Kemendag. Sementara, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI pada 15 Maret menyampaikan takut untuk memberikan izin pencairan anggaran karena aturan sudah tidak lagi berlaku.

"Saya dengar di rapat dengan DPR, menteri perdagangan itu bilang takut untuk mencairkan karena aturannya sudah tidak ada. Kedua dia malah meminta untuk kami gugat ke PTUN baru dia mau kasih surat verifikasinya itu ke BPDPKS sehingga rafaksi bisa dicairkan," jelas Roy.

Menurutnya, Aprindo tidak mau sampai menempuh jalur hukum. Karenanya, saat ini berbagai upaya dilakukan, salah satunya berencana untuk setop penjualan minyak goreng di seluruh gerai ritel.

"Kami bukan mau mengancam, tapi ini cara kami agar didengar. Soal kapannya (setop jual), kami masih koordinasi dulu dengan anggota asosiasi, bila sama sekali tak ada perhatian dari pemerintah kami akan lakukan itu," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Legenda Luar Biasa

Jangan Ketinggalan Diskon Seharian di Transmart, Lebih Banyak Produk******

Kamu belum ada rencana pergi pada akhir pekan ini? Lebih baik ke Transmart aja!

Soalnya, Transmart akan menggelar pesta diskon seharian bertajuk Full Day Sale pada Sabtu (15/4) pukul 10.00-24.00 waktu setempat di gerai Transmart seluruh Indonesia.

Lihat Juga : Diskon Gede Elektronik di Transmart Full Day Sale, AC hingga Selis

Tak ketinggalan, ada diskon aneka barang elektronik, mulai dari televisi, kulkas, mesin cuci, AC, sampai sepeda listrik.

Bagi kamu yang tertarik dengan aneka perabotan rumah tangga, seperti sprei, bantal, kasur, matras, gelas, mug, piring, peniris cucian piring, wajan, panci, sofa, sampai lemari pakaian.

Semuanya diskon besar-besaran. Bahkan, ada pula promo beli 1 gratis 1. Jadi, belanjanya gak bikin boros dan dompet jadi boncos.

Hasil cuci mata pun jadi bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan hemat. Apalagi syarat dapetin diskonnya mudah banget!

Kamu hanya perlu membayar seluruh transaksi belanja dengan Allo Prime, kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah.

Setelah itu, diskon bisa langsung dinikmati. Yuk, siapkan diri untuk ikut keseruan pesta diskon seharian di Transmart Full Day Sale! Jangan sampai ketinggalan!

Prasejarah: Tangkap pemimpin Kultus Tongtian di awal

Kadin Prediksi Uang Rp92,3 T Berputar di Daerah Selama Libur Lebaran******

Pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri memprediksi uang senilai Rp92,3 triliun berputar di daerah selama musim mudik Lebarantahun ini.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang mengatakan prediksi dibuat dengan beberapa perhitungan. Pertama,prediksi Kementerian Perhubungan bahwa pemudik tahun ini akan tembus 123,8 juta orang, naik 14,2 persen dibanding 2022 lalu.

Sarman mengatakan jumlah pemudik itu setara dengan 30,75 juta keluarga. Perhitungan keduadidasarkan pada rata-rata jumlah uang sebesar Rp3 juta yang dibawa keluarga pemudik. 

Sarman mengatakan uang Rp92,3 triliun itu akan menyebar di sektor usaha transportasi seperti bus, rental, kereta api, mobil pribadi, motor, kapal laut dan pesawat.

Uang juga akan menyebar ke industri kuliner, hotel/penginapan, restoran, kafe, destinasi wisata, UKM makanan khas daerah, penjual suvenir, warung dan toko di daerah dan berbagai produk unggulan daerah.

Ia menambahkan uang itu 62,5 juta persennya akan berputar di Jawa, seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Yogyakarta , Banten dan Jabodetabek. Maklum, pemudik 77,3 juta atau 19,325 juta pemudik memang berkeliaran di daerah itu.

Sementara itu, 37,5 persen lainnya akan menyebar ke Sumatera, Kalimantan, Bali/NTB, Sulawesi, NTT, Maluku dan Papua. Ia berharap potensi perputaran yang cukup besar tersebut bisa membuat ekonomi daerah makin produktif dan bergairah.

"Kami harap ini akan mampu meningkatkan konsumsi rumah tangga dan memberikan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah sehingga target pertumbuhan ekonomi kuartal I 2023 sebesar 5 persen diharapkan dapat tercapai," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Kerajaan Dao

Pengusaha Ancam Mogok Jualan Migor Pemerintah Tak Bayar Utang Rp344 M******

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengancam akan setop menjual minyak gorengdi seluruh ritel anggotanya jika pemerintah tidak segera membayar utang sebesar Rp344 miliar.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mendey mengatakan utang tersebut berasal dari selusuh harga minyak goreng alias rafaksi dalam program satu harga pada 2022 silam yang belum dibayar hingga saat ini.

Menurut Roy, pemerintah seharusnya membayar utang selisih harga tersebut 17 hari setelah program berlangsung. Setahun berlalu dan belum juga dibayarkan.

Aturan itu mengharuskan pengusaha menjual minyak goreng kemasan premium seharga Rp14 ribu per liter. Hal tersebut imbas harga minyak goreng yang liar di pasar pada awal tahun lalu.

Lihat Juga : 5 Fakta Utang Minyak Goreng Rp344 Miliar Pemerintah ke Pengusaha

"Jadi rafaksi bukan kemauan ritel, karena ada regulasi Permendag itu. Itu ketentuan yang berlaku di Permendag 3 perihal minyak goreng satu harga. Semua dijual Rp14 ribu dari 19 Januari sampai 31 Januari," jelas dia.

Dalam aturan itu, ia melanjutkan, pemerintah juga diharuskan membayar selisih harga. Namun, utang belum dibayarkan, Permendag 3 justru digantikan dengan Permendag Nomor 6 tahun 2022.

Beleid baru itu membatalkan aturan lama soal pembayaran selisih harga yang harusnya ditanggung pemerintah. Sehingga, sampai saat ini pengusaha belum menerima pembayaran utang tersebut.

"Permendag 6 muncul jadinya Permendag 3 jadi tak berlaku lagi, tapi bukan berarti rafaksi nggak dibayar. Kita sudah setorkan semua data pada 31 Januari sudah kita penuhi semuanya, tapi belum juga dibayar," pungkasnya.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) pun menilai bos ritel bisa rugi jika merealisasikan ancaman berhenti menjual minyak goreng imbas pemerintah tak segera membayar utang Rp344 miliar.

Di sisi lain, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Isy Karim mengatakan dirinya akan segera menghubungi Aprindo. Isy menegaskan pemerintah sebenarnya bukan tidak mau bayar utang, tetapi perlu hati-hati.

Lihat Juga : Pengusaha Kirim Surat ke Jokowi, Tagih Utang Minyak Goreng Rp344 M

Isy mengatakan saat ini Kemendag sedang meminta pendapat dari Kejaksaan Agung mengenai keputusan apakah utang tersebut akan dibayar atau tidak. Permintaan pendapat hukum dilakukan agar nantinya pembayaran tidak melanggar aturan.

"Ini sekarang masih proses, jadi kita tinggal menunggu hasil dari pendapat hukum dari Kejaksaan Agung. Bukan masalah duitnya. Tapi karena prinsip kehati-hatian saja," kata Isy.

Tuhan Surgawi yang Agung

Pengusaha Sawit Respons Ancaman Bos Ritel Setop Jual Migor: Nanti Rugi******

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menilai bos ritel bisa rugi jika merealisasikan ancaman berhenti menjual minyak goreng imbas pemerintah tak segera membayar utang Rp344 miliar.

Ancaman itu datang dari Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Mandey. Roy mengatakan utang Rp344 miliar tersebut muncul dari selisih harga minyak goreng alias rafaksi dalam program satu harga pada 2022 lalu yang belum dibayar pemerintah hingga saat ini.

"Kebutuhan itu kan terus ada. Mereka juga pasti tidak mungkin membiarkan pabrik mereka idle. Saya meyakini pasti ada pembicaraan dengan pemerintah untuk jalan keluar ini, karena dua-duanya rugi, mereka juga rugi. Masa pabriknya sudah ada mereka diamkan," komentar Ketua GAPKI Eddy Martono di Grand Hyatt Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (14/4).

Eddy juga menegaskan rencana penyetopan penjualan minyak goreng itu tidak membuat perusahaan bisa bebas mengalihkannya ke ekspor. Pasalnya, ada kewajiban pemenuhan dalam negeri alias Domestic Market Obligation(DMO).

"Tidak bisa semena-mena ekspor. Gak bisa juga, mereka tetap harus mensuplai dalam negeri dulu," katanya.

Di sisi lain, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Isy Karim mengatakan dirinya akan segera menghubungi Aprindo. Isy menegaskan pemerintah sebenarnya bukan tidak mau bayar utang, tetapi perlu hati-hati.

Isy mengatakan saat ini Kemendag sedang meminta pendapat dari Kejaksaan Agung mengenai keputusan apakah utang tersebut akan dibayar atau tidak. Permintaan pendapat hukum dilakukan agar nantinya pembayaran tidak melanggar aturan.

"Ini sekarang masih proses, jadi kita tinggal menunggu hasil dari pendapat hukum dari Kejaksaan Agung. Bukan masalah duitnya. Tapi karena prinsip kehati-hatian saja," kata Isy.

[Gambas:Video CNN]

Sistem budidaya yang tak terkalahkan

355 Perusahaan Dilaporkan Ke Kemnaker Karena Tak Bayar THR******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerima 657 aduan terkait masalah pembayaran tunjangan hari raya(THR) dari 488 perusahaan per Jumat (14/4). Dari total aduan tersebut, 355 perusahaan dilaporkan tidak membayar THR.

Kemudian, 262 perusahaan membayar THR tidak sesuai ketentuan dan 40 perusahaan terlambat membayar THR.

"Jumlah ini masih harus kita pastikan sampai batas akhir pembayaran THR, kira-kira 15 April sehingga 16 April bisa diketahui berapa yang sesuai regulasi," kata Sekjen Kementerian Keternagakerjaan Anwar Sanusi kepada CNNIndonesia.com, Jumat (14/4).

Pemerintah mewajibkan pengusaha memberikan THR bagi pekerja/buruh paling lambat tujuh hari sebelum Idulfitri  secara penuh alias tak boleh dicicil. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan larangan mencicil pembayaran THR karena ekonomi Indonesia sudah mulai pulih.

Ida menekankan THR diberikan kepada pekerja atau buruh baik statusnya tetap maupun kontrak, yakni PKWTT dan PKWT. Selain itu, THR juga wajib diberikan kepada pekerja atau buruh harian lepas yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundangan.

[Gambas:Video CNN]

Untuk besarannya, pengusaha wajib memberikan kepada pekerja atau buruh sesuai aturan perundangan. Misalnya, untuk pekerja yang sudah bekerja selama 12 bulan atau lebih, maka diberikan THR sebesar satu bulan gaji.

Sedangkan, bagi pekerja yang masa kerjanya di bawah 12 bulan, tetap diberikan THR sesuai dengan hitungan proporsional.

Bila pengusaha yang berani tak membayar THR ataupun diberikan secara cicil akan dikenakan sanksi yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, yakni sanksi teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha.