nama situs slot

Saya telah menutup telepon selama puluhan juta tahun

slot88 mega

Bus rombongan Partai Hanura alami kecelakaan di Tol Ngawi******

Ngawi (ANTARA) - Bus pariwisata yang mengangkut rombongan anggota Satgas Partai Hanura asal Surabaya mengalami kecelakaan di ruas jalan Tol Ngawi-Solo, masuk Desa Pengkol, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur hingga mengakibatkan tiga orang meninggal dunia dan sejumlah korban lainnya menderita luka-luka.

"Informasinya, ada tiga orang meninggal dunia di lokasi dan beberapa yang luka. Petugas langsung mengevakuasi para korban," ujar Kanit Gakkum Satuan Lalu Lintas Polres Ngawi, Ipda Yudhi Irawan kepada wartawan di Ngawi, Minggu.

Baca juga: Polisi usut kasus kecelakaan bus siswa SMAN Sidoarjo di Tol Ngawi

Dia mengatakan, kecelakaan tunggal itu terjadi pada Minggu pagi yang melibatkan bus pariwisata PO Efa Transjaya bernomor polisi W-7401-UO yang mengangkut rombongan anggota Satgas Partai Hanura asal Surabaya. Bus melaju kencang dari Solo menuju Ngawi.

Di lokasi kejadian ruas Tol Ngawi, bus berusaha mendahului truk di depannya, namun tiba-tiba bus oleng hingga menabrak pembatas jalan tol dan terguling.

"Pengemudi diduga hilang kendali saat berusaha mendahului truk di depannya hingga akhirnya banting setir ke kanan dan menabrak median tol lalu terguling dan terseret sampai menghantam guadril," kata dia.

Baca juga: Dua orang meninggal dalam kecelakaan Bus Restu dan truk di Tol Ngawi

Akibat kecelakaan itu, tiga orang meninggal dunia di lokasi kejadian, termasuk sang sopir dan beberapa penumpang lainnya mengalami luka-luka. Para korban lalu dievakuasi ke RSUD Soeroto dan rumah sakit lain.

Saat kejadian, lanjutnya, bus dalam perjalanan pulang usai menghadiri acara kampanye akbar Ganjar-Mahfud Md di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, pada Sabtu kemarin.

Baca juga: Bus rombongan SMA Sidoarjo kecelakaan di ruas Tol Ngawi

Sesuai data, berikut nama korban meninggal dunia, dalam peristiwa kecelakaan tersebut. Catur Pancoro (47) warga Tulangan Sidoarjo (Sopir), Hadi Umar F (21) warga Mojo Lebak Mojokerto, dan Aditya (38) warga Cungkup Pucuk Lamongan. Sementara korban luka ada belasan orang

Petugas kepolisian hingga kini masih menyelidiki penyebab kecelakaan tersebut dengan melakukan olah TKP dan memintai keterangan para saksi.

Baca juga: Dua orang meninggal dalam kecelakaan Bus Restu dan truk di Tol Ngawi
Baca juga: Bus rombongan SMA Sidoarjo kecelakaan di ruas Tol Ngawi

Pewarta: Louis Rika Stevani
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2024

Legenda Raja Naga Douluo Dalu 3

mamybet

BI optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia 2024 di atas 5 persen******

Optimis bahwa pertumbuhan kita tahun ini Insya Allah bisa sedikit di atas 5 persen, yaitu kisaran 4,7 persen sampai 5,5 persen. Tahun depan Insya Allah bisa naik 4,8 persen sampai 5,6 persen,

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 di atas 5 persen, dengan proyeksi dalam rentang 4,7 persen sampai dengan 5,5 persen.

"Optimis bahwa pertumbuhan kita tahun ini Insya Allah bisa sedikit di atas 5 persen, yaitu kisaran 4,7 persen sampai 5,5 persen. Tahun depan Insya Allah bisa naik 4,8 persen sampai 5,6 persen," kata Gubernur BI Perry Warjiyo di Jakarta, Kamis.

Dalam Seminar Starting Year Forum 2024: Stabilitas Moneter di Tengah Dinamika Ekonomi 2024, Perry mengatakan hal yang harus didorong untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi tahun ini adalah pertumbuhan kredit agar bisnis naik, investasi, dan konsumsi.

"Optimis Insya Allah sedikit di atas 5 persen tahun ini, dan di atas 5 persen tahun depan," ujarnya.

Baca juga: BI: Penguatan hilirisasi pangan dan minerba dukung pertumbuhan ekonomi

Optimisme tersebut didasarkan pada kinerja perekonomian Indonesia yang terus menunjukkan perbaikan. Pertumbuhan ekonomi 2023 diperkirakan di kisaran 5 persen. Kinerja ekonomi saat ini menurut Perry merupakan salah satu yang terbaik di dunia.

Inflasi terus terkendali dalam kisaran sasaran, yang mana pada 2023 inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tercatat sebesar 2,61 secara year on year (yoy), tetap terjaga dalam kisaran target tiga plus minus satu persen. Inflasi tersebut juga merupakan salah satu yang terendah di dunia.

"Inflasi Insya Allah terkendali ke sasaran kita 2,5 plus minus satu persen tahun ini dan tahun depan," tuturnya.

Indonesia juga mengalami surplus perdagangan sehingga mampu menjaga ketahanan eksternal. Surplus neraca perdagangan berlanjut pada Desember 2023 yang tercatat 3,3 miliar dolar AS dipengaruhi oleh kinerja ekspor komoditas utama Indonesia yang tetap kuat, seperti batu bara serta besi dan baja.

Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Desember 2023 naik menjadi 146,4 miliar dolar AS, setara dengan pembiayaan 6,7 bulan impor atau 6,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.

Baca juga: BI: RI harus jaga konsumsi dan investasi guna topang perekonomian 2024

Prospek perekonomian jangka menengah terus berlanjut dengan stabilitas yang tetap terjaga. Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025 diperkirakan 4,8 persen sampai dengan 5,6 persen dan pada 2028 diproyeksikan 5,3 persen hingga 6,1 persen.

Inflasi pada 2024 dan 2025 diperkirakan dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus satu persen. Kredit pada 2024 diperkirakan tumbuh 10-12 persen dan pada 2025 meningkat 11-13 persen.

Sekalipun optimis, Perry menekankan untuk tetap waspada dalam mencermati dinamika global karena prospek ekonomi dunia melambat dan ketidakpastian masih berlanjut.

Pada 2024, 54 negara mengadakan pemilu sehingga ada dinamika politik. Kemudian ada fragmentasi ekonomi, di mana ekonomi AS turun dan China melambat. Sektor properti China masih belum pulih. Selain itu, masih terdapat tensi geopolitik dan meningkatnya tekanan fiskal.

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

penyelamatan ekstrem

buku mimpi 70

Seekor Harimau Sumatera masuk kandang jebak di Pasaman Sumbar******

Harimau Sumatera masuk dalam kandang jebak diketahui oleh petugas saat memeriksa kandang jebak yang kami pasang semenjak beberapa hari lalu

Lubuk Sikaping,- (ANTARA) - Seekor Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae) masuk kandang jebak milik Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat (Sumbar) di Jambak, Nagari atau Desa Binjai, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, Minggu (4/3) dini hari. Kepala Seksi Konservasi Wilayah I BKSDA Sumbar Antoni Vevri didampingi Kepala Resor Konservasi Wilayah I Panti BKSDA Sumbar Ade Putra di Lubuk Sikaping, Minggu, mengatakan Harimau Sumatera masuk kandang jebak di sekitar kebun pinang milik warga sekitar pada pukul 05.43 WIB. "Harimau Sumatera masuk dalam kandang jebak diketahui oleh petugas saat memeriksa kandang jebak yang kami pasang semenjak beberapa hari lalu," katanya. Ia mengatakan harimau yang sering muncul di Kecamatan Tigo Nagari, Pasaman, itu segera dievakuasi oleh tim BKSDA Sumbar. Evakuasi harimau tersebut menggunakan kandang transpor dan rencananya dibawa ke Pusat Rehabilitasi Harimau Sumatera Dharmasraya (PHRSD) milik Yayasan Arsari Djojohadikusumo.

Baca juga: BKSDA Sumbar: Jangan mudah percaya medsos terkait kemunculan harimau "Evakuasi kami lakukan bersama dengan anggota Polri, TNI, dan warga setempat dari lokasi ke mobil," katanya. Warga pun berdatangan untuk melihat secara dekat harimau yang terjebak di kandang itu. Ia mengakui penanganan konflik satwa dengan manusia dilakukan semenjak 2 Januari 2024, setelah ternak berupa sapi dimangsa satwa dilindungi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. BKSDA Sumbar memasang tiga kandang jebak dan setiap kandang jebak dipasang kamera jebak untuk memantau keberadaan satwa itu, selain menggunakan drone thermalpada malam dan siang hari. "Penanganan konflik kami lakukan selama satu bulan dan banyak laporan warga selama penanganan itu. Kami berhasil menyelamatkan satwa dan mengamankan warga sekitar," katanya.

Baca juga: BKSDA Sumbar gunakan drone thermal pantau harimau sumatra
Baca juga: Kerbau warga Agam dimangsa harimau, BKSDA turunkan tim patroli 

Pewarta: Altas Maulana
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Tenglong Melahap Langit

klik313

KPK dalami dugaan aliran uang korupsi BPPD Sidoarjo ke Bupati******

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan pihaknya tengah mendalami dugaan aliran uang hasil korupsi Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Siska Wati (SW) ke Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali.

Hal tersebut didalami KPK dalam pemeriksaan terhadap Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Ari Suryono di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat.

Ali menerangkan awalnya Ari diperiksa soal pemotongan insentif pegawai BPPD Sidoarjo oleh Siska Wati.

"Saksi Kepala BPPD Sidoarjo Ari Suryono hadir dan dikonfirmasi antara lain kaitan dugaan ihwal dilakukannya pemotongan dana insentif di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta.

Ali kemudian mengungkapkan salah satu materi lainnya yang didalami penyidik dalam pemeriksaan terhadap Ari Suryono adalah soal dugaan penggunaan uang hasil korupsi tersebut untuk kebutuhan Bupati Sidoarjo.

"Pelibatan tersangka SW sebagai bendahara pengumpul dan penerima uang potongan dana insentif dari para ASN, termasuk didalami dugaan penyerahan potongan uang tersebut untuk kebutuhan Bupati Sidoarjo," ujar Ali.

Meski demikian Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal apa saja temuan tim penyidik lembaga antirasuah dalam pemeriksaan terhadap tersebut.

Baca juga: KPK panggil Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali

Baca juga: Bupati Sidoarjo kooperatif dengan petugas KPK

Untuk diketahui, Penyidik KPK pada Senin (29/1/2024) telah menetapkan tersangka dan menahan Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Siska Wati (SW) dalam kasus dugaan korupsi pemotongan insentif pegawai di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menerangkan penetapan tersangka terhadap Siska Wati berawal dari laporan masyarakat soal dugaan korupsi berupa pemotongan insentif dan penerimaan uang di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo.

Laporan tersebut kemudian dipelajari oleh tim KPK dan pada Kamis (25/1) diperoleh informasi telah terjadi penyerahan sejumlah uang secara tunai pada SW.

Atas dasar informasi tersebut, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 10 orang di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Dalam OTT tersebut ini diamankan uang tunai ini sejumlah sekitar Rp69,9 juta dari dugaan pemotongan dan penerimaan uang sejumlah sekitar Rp2,7 miliar di tahun 2023.

Para pihak tersebut berikut barang buktinya kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan dan hingga akhirnya dilakukan penetapan status tersangka terhadap Siska Wati.

Ghufron menjelaskan kasus tersebut berawal pada tahun 2023. Saat itu besaran pendapatan pajak BPPD Kabupaten Sidoarjo mencapai Rp1,3 triliun dan atas perolehan tersebut ASN yang bertugas di BPPD akan mendapatkan dana insentif.

Namun, Siska Wati selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD sekaligus bendahara secara sepihak melakukan pemotongan dana insentif dari para ASN tersebut.

Pemotongan dan penerimaan dari dana insentif dimaksud di antaranya untuk kebutuhan Kepala BPPD dan Bupati Sidoarjo.

Baca juga: Mantan Bupati Sidoarjo divonis 5 tahun penjara

Permintaan potongan dana insentif ini disampaikan secara lisan oleh SW pada para ASN di beberapa kesempatan dan adanya larangan untuk tidak membahas potongan dimaksud melalui alat komunikasi di antaranya melalui percakapan WhatsApp.

Besaran potongan yang dikenakan mencapai 10-30 persen sesuai dengan besaran insentif yang diterima.

Penyerahan uang tersebut dilakukan secara tunai dan dikoordinasi oleh setiap bendahara yang telah ditunjuk yang berada di bidang pajak daerah dan bagian sekretariat.

Khusus di tahun 2023, SW mampu mengumpulkan potongan dan penerimaan dana insentif dari para ASN sejumlah sekitar Rp2,7 miliar.

Sebagai bukti permulaan awal, besaran uang Rp69,9 juta yang diterima SW akan. dijadikan pintu masuk untuk penelusuran dan pendalaman lebih lanjut.

Atas perbuatannya, tersangka SW dijerat dengan Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 20019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Pertempuran yang tak terkalahkan

wargatogel

Panglima tegaskan TNI netral terlepas presiden kampanye atau tidak******

Jakarta (ANTARA) - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menegaskan TNI tetap netral terlepas dari kemungkinan Presiden RI Joko Widodo memutuskan berkampanye atau tidak.

Agus menyampaikan TNI berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang TNI yang jelas mengatur TNI tidak punya hak pilih, netral, dan tidak berpihak selama pemilihan umum.

"Undang-Undang Pemilu Tahun 2017 dikatakan bahwa kalau kami berpolitik praktis akan kena tindakan pidana ataupun teguran dari satuannya. Kita ikuti saja koridor seperti itu," kata Panglima TNI menjawab pertanyaan ANTARA saat jumpa pers di Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis.

Baca juga: Panglima cek langsung kesiapan TNI bantu pengamanan Pemilu 2024

Agus melanjutkan selama tahapan pemilu seluruh elemen masyarakat termasuk penyelenggara pemilu, bahkan TNI sendiri aktif mengawasi para prajurit. "Dari masing-masing kelompok mengawasi sehingga tidak ada kecurigaan saat pencoblosan," katanya.

Presiden RI Joko Widodo selepas menghadiri kegiatan di Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1), menyampaikan bahwa presiden sebagai warga negara juga mempunyai hak politik, salah satunya hak berkampanye.

Presiden Jokowi saat itu menjawab pertanyaan wartawan mengenai aturan teknis menteri yang berkampanye selama pemilu.

Baca juga: Timnas AMIN ingin TNI-Polri netral hingga pemilu selesai

Presiden Jokowi menjelaskan hak itu pun dilindungi dan diatur oleh peraturan perundang-undangan.

"Semua itu pegangannya aturan, kalau aturan boleh, silahkan, kalau aturan tidak boleh, tidak, sudah jelas itu. Jangan presiden tidak boleh, boleh berkampanye boleh. Tetapi dilakukan atau tidak dilakukan terserah individu masing-masing," kata Jokowi selepas menyaksikan penyerahan unit ke-4 C-130 J Super Hercules dan beberapa pesawat angkut lainnya dari Kementerian Pertahanan RI ke TNI.

Walaupun demikian, Jokowi belum memutuskan akan mengambil hak politiknya itu atau tidak, selama tahapan pemilu 2024.

"Ya nanti dilihat," kata Jokowi, yang saat acara itu didampingi oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI AL Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Kepala Staf TNI AU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo.

Baca juga: Presiden Jokowi belum putuskan akan ikut kampanye
Baca juga: Jokowi: Presiden boleh kampanye asal tak gunakan fasilitas negara

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Klan Badai

situs jual beli hp second terpercaya

Bapanas sebut bantuan pangan beras untuk kendalikan harga******

Tujuannya adalah terutama untuk mengendalikan khususnya harga beras

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa mengatakan tujuan dari program bantuan pangan beras guna mengendalikan harga.

"Tujuannya adalah terutama untuk mengendalikan khususnya harga beras," kata Ketut saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Kamis.

Lebih lanjut, ia pun mengungkapkan alasan adanya program bantuan pangan beras tersebut. Hal tersebut berkaitan dengan produksi beras yang menurun akibat dampak El Nino.

"Kita kaitkan dengan stok, juga kaitkan dengan produksi memang ditambah lagi kita mengalami El Nino. Kita memang sedikit mengalami penurunan produksi relatif ya, artinya tahun 2023 pas-pasan banget produksi kita," ungkap Ketut.

Untuk itu, kata dia, pemerintah memutuskan untuk melakukan langkah antisipasi dengan program bantuan pangan beras tersebut.

"Sehingga pemerintah memutuskan kalau tidak melakukan langkah-langkah baik bantuan pangan maupun SPHP (stabilisasi pasokan dan harga pangan) maka harga beras ini akan terus melonjak," katanya.

Ia mengatakan agar program bantuan pangan beras itu berjalan lanjar maka titik awalnya ialah penguatan cadangan beras pemerintah.

"Sehingga Bulog diminta untuk buat cadangan berasnya. Setelah itu berikutnya harus ada intervensi pemerintah untuk memberikan dukungan kepada masyarakat yang memerlukan, dalam hal ini keluarga penerima manfaat (KPM), yang waktu itu kami hitung-hitung sekitar 22 juta (KPM) sehingga ini lah yang menjadi target kami untuk diberikan bantuan pangan dalam hal ini beras," tuturnya.

Bantuan pangan beras merupakan program pemerintah berupa penyaluran beras kepada KPM. Program ini merupakan salah satu pemanfaatan cadangan beras pemerintah (CBP) sesuai amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah.

Bantuan tersebut diberikan kepada masyarakat berpendapatan rendah, yakni KPM berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kemenko PMK. Besaran bantuan sebanyak 10 kg beras per KPM per bulan.

Pemberian bantuan ini sudah dilakukan sejak awal 2023, dan dilanjutkan lagi pada 2024. Bantuan Pangan Beras 2024 disalurkan mulai Januari hingga Maret kepada 22 juta KPM berdasarkan Data P3KE Kemenko PMK. Bantuan akan diperpanjang pada Mei sampai Juni dengan catatan APBN masih memungkinkan.

Bantuan pangan beras bertujuan untuk membantu masyarakat kelas bawah sekaligus menjaga tingkat inflasi volatile (bergejolak). Bantuan tersebut dinilai sebagai salah satu intervensi pemerintah dalam meredam inflasi.

Pada Kamis (1/2), Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat komoditas beras mengalami inflasi sebesar 0,64 persen pada Januari 2024, dengan andil terhadap inflasi utama sebesar 0,03 persen.

Kenaikan harga beras terjadi di 28 provinsi, sementara harga beras di 10 provinsi lainnya mengalami penurunan. Catatan BPS lainnya yaitu seluruh provinsi di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara mengalami kenaikan harga beras.

Kenaikan ini disebabkan oleh kurangnya pasokan di sejumlah wilayah, terutama akibat faktor cuaca dan rusaknya beberapa akses jalan. Hal itu membuat distribusi untuk beberapa komoditas pangan menjadi terhambat.

Baca juga: Kepala Bapanas pastikan stok pangan cukup hingga Ramadhan
Baca juga: Kepala Bapanas sebut bantuan pangan beras sangat dibutuhkan

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024