pembayaran kredivo belum masuk

Pembunuhan tanpa batas

Krisdayanti Persoalkan Urgensi Penerbitan Perppu Ciptaker******

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mempertanyakan alasan kegentingan yang memaksa sehingga pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja).

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDIP Krisdayanti mengatakan penyusunan Perppu tersebut seharusnya melibatkan banyak pihak, termasuk DPR. Ia menekankan pentingnya komunikasi agar kegaduhan publik terkait regulasi ini bisa diredam.

"Karena yang kami tahu bahwa (UU Ciptaker) inkonstitusional bersyarat dua tahun kan waktunya. Lalu tiba-tiba yang tadi digaungkan adalah kegentingan. Kegentingan seperti apa yang mendasari itu?" kata Krisdayanti kepada wartawan di Kompleks DPR RI, Rabu (11/1).

"Kami tuh di daerah pemilihan (dapil) belum selesai reses, tiba-tiba di 30 Desember muncul Perppu (Cipta Kerja). Ini jelas kami juga yang di Komisi IX artinya benar-benar tidak dilibatkan, yang bahkan (DPR) paling dicari duluan,"

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris berharap sosialisasi Perppu Ciptaker dilakukan lebih baik agar tidak muncul kekhawatiran masyarakat hingga hoaks yang beredar.

Ia juga menegaskan pentingnya keterbukaan pembuatan aturan turunan Perppu Cipta Kerja, yakni peraturan pemerintah (PP).

"Ini kan kalau bicara Perppu, DPR sebetulnya tidak punya hak untuk membahas. Cuma bisa menolak atau menerima. Ini salah satu proses yang sedang dijalankan untuk mencari tahu ini seperti apa," tegasnya.

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi NasDem Irma Suryani menegaskan Perppu Cipta Kerja perlu dikaji dari berbagai sudut pandang. Ia tidak ingin aturan ini hanya menguntungkan salah satu pihak.

Irma sadar Perppu merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi, asalkan tidak bertentangan dengan aturan perundangan. Namun, dalam penerapan kebijakan ini setiap pihak melalui DPR bisa memberikan sejumlah catatan melalui turunan dalam peraturan menteri agar tidak timpang.

"Perppu ini bisa jalan, itupunkalau tidak ditolak oleh DPR. Kemudian DPR harus memberikan catatan-catatan melalui turunan di peraturan menteri. Di peraturan menteri itulah ada detail-detail yang (nantinya) bisa memuaskan pekerja, jangan sampai malah menimbulkan masalah-masalah akibat tidak (dibahas) detail (dalam) peraturan menteri," katanya, dikutip dari situs resmi DPR RI.

Di lain sisi, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengklarifikasi kenapa meminta rapat digelar tertutup. Ida menegaskan pemerintah sudah menyampaikan Perppu Cipta Kerja ke DPR dan pemerintah telah menunjuk beberapa menteri yang akan menjadi wakil untuk menjelaskan Perppu ini.

Menaker merinci wakil pemerintah tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopulhukam) Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto, dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly.

Lihat Juga : VIDEO: Perppu Cipta Kerja untuk Siapa?

"Khusus untuk klaster ketenagakerjaan (Kemnaker) juga dilibatkan karena memang perubahan perppu itu terkait klaster ketenagakerjaan dan menteri agama terkait penetapan halal," kata Ida usai raker dengan Komisi IX DPR RI.

Ida sekaligus membantah tudingan yang beredar bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tidak dilibatkan dalam perancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) tersebut.

Selain itu, Menaker menegaskan bahwa cuti melahirkan dan haid tidak dihapus di Perppu Ciptaker. Ida menegaskan hal tersebut masih diatur sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

[Gambas:Video CNN]

Senjata pamungkas sihir dan sains

Pengusaha Makanan Wajib Bersertifikat Halal Paling Lambat Oktober 2024******

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal(BPJPH) M. Aqil Irham menyatakan semua pelaku usaha makanandan minuman, hasil sembelihan serta jasa penyembelihan wajib bersertifikat halal paling lambat 17 Oktober 2024.

"Berdasarkan ketentuan, setelah 17 Oktober 2024, bagi pelaku usaha makanan dan minuman, hasil sembelihan, serta jasa penyembelihan, harus bersertifikat halal. Jika belum, maka akan terkena sanksi," tegas Aqil seperti dikutip dari website Kementerian Agama, Senin (9/1).

Nah, supaya kewajiban itu tidak memberatkan pelaku usaha, pihaknya membuka program sertifikasi halal gratis. Untuk tahun ini, program sertifikasi halal dibuka sepanjang tahun dimulai 2 Januari 2023.

Sementara itu, Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal Siti Aminah menyampaikan untuk mendaftar program sertfikasi halal gratis 2023, pelaku usaha dapat mengakses ptsp.halal.go.id.

"Pelaku usaha dapat membuat akun terlebih dahulu di sana. Selain melalui laman ptsp.halal.go.id, saat ini pendaftaran sertifikasi halal juga dapat dilakukan melalui aplikasi Pusaka," ujar Siti Aminah.

Pusaka merupakan aplikasi yang menghadirkan berbagai fitur layanan online Kementerian Agama untuk masyarakat. Misalnya, pendaftaran haji, pendaftaran nikah, sertifikasi halal, dan lain-lain. Aplikasi ini sudah dapat diunduh di Playstore bagi pengguna android atau di Appstore bagi pengguna iOS. 

[Gambas:Video CNN]

sistem generasi dewa laki-laki

Erick Thohir Bakal Hapus Batas Maksimal Umur Calon Direksi BUMN******

Menteri Badan Usaha dan Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bakal menghapus ketentuan mengenai usia maksimal seseorang diangkat menjadi direksi perusahaan negara.

Rencana ini diketahui dari dalam uji publik rancangan peraturan menteri BUMN yang tengah disusun oleh kementerian.

"Penghapusan syarat usia maksimal seseorang saat diangkat sebagai anggota direksi anak perusahaan BUMN," tulis draf rancangan tersebut yang dikutip, Rabu (11/1).

"Peraturan Menteri eksisting mengatur bahwa seseorang harus berusia paling tinggi 58 tahun ketika akan diangkat sebagai anggota direksi anak perusahaan BUMN, ketentuan tersebut dihapus dengan tujuan untuk memperluas kesempatan dan menyetarakan dengan persyaratan direksi BUMN," tulis penjelasan isu strategis tersebut.

Selain itu, Erick juga bakal kembali mengatur tata cara pengangkatan anggota direksi dan anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas pada BUMN dan anak perusahaan.

Dalam hal ini, direncanakan pengecualian asesmen dalam rangka pengangkatan kembali direksi anak perusahaan BUMN. Dalam penjelasan disebutkan, hal ini diatur untuk mempersingkat proses pengangkatan kembali anggota direksi anak perusahaan BUMN.

Namun, pengecualian asesmen diberikan untuk pengangkatan kembali anggota direksi anak perusahaan BUMN yang dinilai mampu melaksanakan tugasnya dengan baik.

[Gambas:Video CNN]

Archon misterius

Diduga Diskriminasi Harga, Coca******

Komisi Perdagangan Federal (FTC) Amerika Serikat(AS) tengah melakukan penyidikan terhadap raksasa minuman Coca-ColaCo. dan PepsiCo Inc.

Dilansir dari Reuters, Selasa (10/1) penyidikan dilakukan atas potensi diskriminasi harga di pasar minuman ringan.

Strategi penetapan harga kedua perusahaan sedang diteliti di bawah Undang-Undang Robinson-Patman.

FTC menjangkau pengecer besar, termasuk Walmart Inc (WMT.N), setidaknya selama sebulan untuk mencari data dan informasi lain tentang cara mereka membeli dan memberi harga minuman ringan.

Kendati demikian, Walmart saat ini bukan target dalam penyelidikan.

[Gambas:Video CNN]

Dunia suci pergi

Harga Pangan Global Naik 14 Persen, Erick Dorong Operasi Pasar BUMN******

Menteri BUMN Erick Thohir mendorong perusahaan pelat merah untuk menggelaroperasi pasarsembilan bahan pokok (sembako) demi menjaga harga tetap stabil.

"Saya baru mendapatkan data bahwa harga pangan dunia naik 14 persen. Itu tertinggi sepanjang sejarah. Artinya kita harus sama- sama mengintervensi dan mengatasi hal-hal seperti ini," ujar Erick dalam keterangan yang dikutip dari Antara, Minggu (8/1).

Saat ini, BUMN gencar melakukan operasi pasar kebutuhan pokok di berbagai daerah sebagai bentuk antisipasi risiko pemburukan harga kebutuhan pokok.

Potensi inflasi pada tahun depan dapat disebabkan oleh dua sumber yakni tingginya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan melonjaknya harga pangan.

Terlebih, kondisi rantai pasok dunia diperkirakan masih terganggu. Untuk itu, Indonesia harus mampu menjaga kondisi supply chain atau rantai pasok pangan nasional.

Kendati demikian, terkait penugasan sebagai off taker, Erick menilai perlu disertai penugasan yang jelas dari pemerintah terhadap BUMN pelaksana fungsi off takeritu.

Penugasan tersebut diperlukan agar para pemimpin di BUMN pelaksana off takertidak khawatir akan risiko dugaan pelanggaran yang ditudingkan di masa mendatang.

[Gambas:Video CNN]

Panggil pahlawan dari dunia lain

Pemerintah Kembangkan Garam Rakyat 600 Ha di Cirebon******

Pemerintah pusat mulai mengembangkan Sentra Ekonomi GaramRakyat (Segar) di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat di lahan seluas 600 hektar dan digarap secara bertahap pada tahun ini.

"Untuk program Segar dari Pemerintah Pusat mulai di garap pada tahun 2023 ini," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Cirebon Dangi seperti dikutip dari Antara, Kamis (12/1).

Dangi mengatakan program Segar di Kabupaten Cirebon secara keseluruhan akan menggarap areal tambak rakyat seluas 600 hektar, yang dilakukan dalam kurun tiga tahun. Artinya, per tahunnya program tersebut menyasar 200 hektar tambak.

Ia melanjutkan, pada 2023 ini, program Segar baru akan dimulai, dan diharapkan bisa meningkatkan produksi garam bagi petambak garam rakyat di daerah itu.

Dangi menambahkan kalau program tersebut berjalan dengan sukses, pemerintah akan mengembangkannya ke beberapa daerah lain.

Dengan itu, ia berharap garam yang dihasilkan nantinya bisa bersaing dengan produk impor.

"Harapannya masyarakat pesisir bisa mendapatkan nilai tambah, dan produksi garam rakyat semakin baik lagi bila dibandingkan saat ini," katanya.

[Gambas:Video CNN]