cicilan tanpa kartu kredit

juara102 780Jutaan kata 882441Orang-orang telah membaca serialisasi

《cicilan tanpa kartu kredit》

Harga Saham Emiten 'Kawalan' AA Gym Anjlok******

Jakarta, CNN Indonesia--

Harga sahamperusahaan emiten fesyen yang menetapkan KH Abdullah Gymnastiar aliasAA Gym sebagai Komisaris, PT Bersama Zatta Jaya Tbk (ZATA), terus turun dan merugikan banyak investornya.

Mengutip CNBCIndonesia, Jumat (27/1), harga saham ZATA ditutup turun 5,63 persen ke Rp67 per unit pada perdagangan, Rabu (25/1). Bahkan sejak awal 2023, harga saham ZATA anjlok 40 persen.

Penurunan harga saham ZATA menyusul aksi jual pemegang sahamnya yaitu PT Lembur Sadaya Investama (LSI) milik Haji Asep Sulaeman Sabanda seorang crazy richasal Subang.

Pertama, aksi jual terjadi pada 12 Januari 2023, LSI menjual 40 juta saham di harga rata-rata Rp110 per unit dengan nilai transaksi mencapai Rp4,4 miliar. Saat transaksi ini terjadi harga saham ZATA turun 6,36 persen dan ditutup di Rp103 per unit.

Kedua, aksi jual dilakukan sehari setelahnya. Saat itu, LSI melepas sebanyak 150 juta saham ZATA di harga rata-rata Rp100 per unit dan nilai transaksinya mencapai Rp15 miliar. Harga saham ZATA ditutup turun 1,94 persen.

Ketiga, aksi jual dilakukan pada 17 Januari 2023 dan menjadi transaksi penjualan terbesar LSI. Sebanyak 720 juta saham ZATA dilepas di harga rata-rata Rp95 per unit. Nilai transaksinya mencapai Rp68,4 miliar dan harga saham ZATA saat itu ditutup melorot 6,06 persen di Rp93 per unit.

Secara total, LSI telah mendivestasikan kepemilikan nya di saham ZATA sebanyak 910 juta yang membuat kepemilikan LSI di saham ZATA turun menjadi 62,22 persen dan mengantongi uang sebanyak Rp87,8 miliar.

Setelah aksi jual ini, saham ZATA terus berlanjut turun dan saat ini hampir mendekati Rp50 per unit.

Sebelumnya, ZATA resmi tercatat sebagai emiten di Bursa Efek Indonesia sejak 10 November 2022 lalu. Dalam prospektus perseroan, ZATA melepas 1,7 miliar saham baru atas nama yang mewakili 20,01 persen modal ditempatkan dan disetor penuh.

[Gambas:Video CNN]

(skt/sfr)

[Gambas:Video CNN]

DPR Akan Panggil Bos Lippo dan Pengembang Meikarta 13 Februari Besok******

DPR memanggil PT MSU selaku pengembang Meikarta, sekaligus memanggil bos Lippo Group James Riady pada 13 Februari mendatang. (CNN Indonesia/Safir Makki).

Jakarta, CNN Indonesia--

DPR bakal mengirimkan panggilan kedua kepada PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembangMeikarta, sekaligus memanggil bosLippo Group James Riady untuk hadir ke DPR pada 13 Februari mendatang.

Komisi VI DPR RI meradang usai PT MSU mangkir tanpa keterangan dalam panggilan perdana rapat dengar pendapat umum (RDPU) Rabu ini (25/1). Anak usaha Lippo itu bahkan tidak memberikan keterangan berhalangan hadir.

"Komisi VI akan mengundang kembali Meikarta. Di dalam undangan ini tidak hanya Meikarta yang akan diundang, tapi juga Lippo Group sebagai pemilik Meikarta. Karena agenda (Komisi VI) padat, kemungkinan 13 Februari," kata Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade di Kompleks DPR RI, Rabu (25/1).

Andre meradang saat RDPU di Komisi VI tersebut dimulai tanpa kehadiran pihak Meikarta. Menurutnya, mangkirnya pihak Meikarta menunjukkan perusahaan tersebut merasa bisa membeli dan menundukkan semua orang yang ada di Indonesia.

Bahkan, Andre mengusulkan dibentuk panitia khusus (pansus) Meikarta jika PT MSU dan Lippo Group tidak kooperatif.

Ia menegaskan tidak ada satu pun kelompok yang bisa mengatur negara. Sikap yang ditunjukkan PT MSU dianggap Andre sebagai bentuk kezaliman luar biasa.

"Pihak Lippo harus kita undang, tidak Meikarta lagi, tapi langsung pemilik perusahaannya. Keluarga (James) Riady harus kita undang. Meikarta ini kan pegawai. Kita undang saja langsung konglomeratnya karena diduga yang ambil keputusan ya keluarga besar itu," kata Andre dalam rapat.

Lihat Juga :

Alasan Proyek Meikarta Tersendat: Kasus Korupsi hingga Digugat Pailit

Anggota Komisi VI DPR RI Achmad Baidowi menekankan mangkirnya manajemen Meikarta tanpa keterangan adalah preseden buruk bagi DPR. Ia menegaskan seharusnya jika tidak bisa hadir maka pihak Meikarta harus memberikan informasi.

"Kalau ini kan tidak sama sekali. Berarti dia itu sudah melecehkan parlemen. Ini perlu penyikapan serius dari teman-teman Komisi VI. Kami kan memanggil mereka untuk membela kepentingan konsumen yang sudah mengadu ke Komisi VI," tegas Baidowi.

Daeng Muhammad dari Fraksi PAN menegaskan setuju dengan pernyataan Andre Rosiade dan Achmad Baidowi. Menurutnya, stakeholderatau siapapun yang diundang demi kepentingan masyarakat Indonesia, minimal seharusnya memberikan keterangan jika berhalangan hadir.

Lihat Juga :

ANALISISKisruh Meikarta vs Konsumen, Pemerintah Bisa Apa?

Daeng menegaskan sikap PT MSU yang mengabaikan undangan DPR sama saja melecehkan dan tidak menganggap eksistensi parlemen.

Sementara itu, Mohamad Hekal yang memimpin sidang memutuskan tiga kesimpulan RDPU yang tidak dihadiri pengembang Meikarta tersebut. Pertama, Presiden Direktur PT MSU (Developer Meikarta) tidak hadir dan tidak memberikan keterangan.

Kedua, Komisi VI mengusulkan untuk dilakukannya rapat gabungan bersama Komisi III dan Komisi XI DPR RI. Ketiga, Komisi VI DPR akan mengirim undangan kedua kepada Presiden Direktur PT MSU dan mengundang Lippo Group.

PT MSU merupakan anak usaha PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) yang dimiliki oleh Mochtar Riady. Sosok ini adalah Presiden Komisaris dari Lippo Group.

Dilansir dari berbagai sumber, Mochtar Riady yang juga dikenal sebagai Lie Mon Tie memiliki putra pertama yang bernama James Riady. Nama James yang disebut-sebut DPR memang ikut menjalankan bisnis Lippo.

Kisruh Apartemen Meikarta tak kunjung usai. Masalah justru memasuki babak baru ketika PT MSU selaku pengembang Meikarta menggugat 18 konsumen Rp56 miliar usai meminta refund imbas unit apartemen yang tak kunjung diserahterimakan.

[Gambas:Video CNN]

(skt/pta)

Label：markas138、rtp idcoin188、erek erek togel

Terkait：bigslot188、gacor 680、pinjaman mudah dan cepat、cara pinjam di dana、cara dapat uang dari neo+ bank tanpa undang teman、cara pasang cm togel、cara pinjam dana kur bri、daget77、pegadaian bisa pinjam uang、slot online pasti bayar

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：pinjam bri tanpa jaminan（2024-07-08）

Perbarui waktu：2024-07-08

Daftar bab terbaru

trik maxwin olympus

slot online terbaik di indonesia

cara di acc kredivo

link slot yang bisa pinjam saldo

link to slot

lotus 89 slot

cara dapat uang dari hp android

danafix ojk

hoki177

lainnyaBacaan TerkaitMore+

Karier perjalanan waktu dimulai dari awal

rbet303

Ma'ruf soal Usul Biaya Haji Naik Jadi Rp69 Juta: Subsidi Terlalu Besar******

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai perlu ada penyesuaian biaya haji karena subsidi 2022 terlalu besar, nyaris 60 persen, dan merugikan jemaah tahun berikutnya. (Setwapres).

Jakarta, CNN Indonesia--

Wakil PresidenMa'ruf Amin menegaskan subsidi biaya hajisaat ini terlalu besar, mencapai sekitar 59 persen. Oleh karena itu, ia menilai perlu ada penyesuaian biaya haji.

Karena subsidinya terlalu besar, kata Ma'ruf, maka hasil optimalisasi dari pengembangan dana haji itu menjadi terambil banyak untuk mensubsidi.

"Saya kira kemarin itu subsidi yang diberikan kepada ongkos haji itu terlalu besar, 59 persen, " katanya di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (25/1).

Ma'ruf menjelaskan sistem subsidi saat ini tidak bisa dibiarkan. Pasalnya, dana pokok haji akan terambil dan berdampak pada jemaah haji tahun-tahun berikutnya yang terancam tidak akan mendapatkan subsidi.

"Perlu ada penyesuaian harga, yang kalaupun itu disubsidi, tidak membuat kemudian terhentinya subsidi itu nanti," sambungnya.

Namun, Ma'ruf tidak menegaskan berapa jumlah penyesuaian biaya haji yang ideal dalam hitungannya.

Lihat Juga :

Garuda Tebar Diskon, Tiket Jakarta-Seoul PP Cuma Rp8 Juta

Ia juga tidak mempermasalahkan usul Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang ingin menaikkan biaya haji yang ditanggung jemaah naik dari Rp39,8 juta pada 2022 menjadi Rp69 juta pada 2023. Ini berarti, 70 persen biaya akan ditanggung jemaah, sisanya disubsidi.

Menurut Ma'ruf, usul penyesuaian atau kenaikan biaya haji tersebut belum final dan masih akan didiskusikan dengan DPR. Ia menegaskan jika memang harus disubsidi, jangan sampai merugikan calon jemaah haji lain.

"Tapi kalau subsidi model seperti kemarin, memang membahayakan. Subsidinya terlalu besar sampai 59 persen. Saya harap bisa ketemu besaran yang lebih rasional, yang bisa dipahami oleh para jemaah yang akan berhaji dan juga sustainability subsidi yang diberikan juga tidak terganggu," pungkasnya.

Lihat Juga :

DPR Panggil Manajemen Meikarta Siang Ini

Usul Menag Yaqut memang membuat heboh. Ia beralasan kebijakan rencana menaikkan biaya haji menjadi Rp69 juta ini diambil untuk menjaga keberlangsungan dana nilai manfaat di masa depan.

Jumlah Rp69 juta adalah 70 persen dari usulan rata-rata biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) yang mencapai Rp98.893.909,11. Sementara, 30 persen sisanya ditanggung oleh dana nilai manfaat sebesar Rp29,7 juta. Secara akumulatif, komponen yang dibebankan pada dana nilai manfaat sebesar Rp5,9 triliun.

Sementara itu, Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily menyatakan DPR akan mengkaji usulan pemerintah soal biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) yang dibebankan kepada calon jemaah menjadi Rp69 juta.

"Kami akan membahasnya bersama pihak-pihak terkait sekaligus akan melakukan peninjauan lapangan terkait dengan nilai setiap komponen dari biaya haji," kata Ace kepada CNNIndonesia.com, Jumat (20/1).

Menurut Ace, DPR memahami usulan pemerintah yang ingin mengurangi skenario komponen nilai manfaat haji kepada tiap calon jemaah. Namun, harus ada penjelasan rasional dari usulan tersebut.

Ace mengatakan Komisi VIII DPR akan meminta rincian soal usul biaya haji tersebut. Mulai dari biaya kontrak pemondokan, transportasi udara, konsumsi, dan berbagai komponen pokok lainnya.

[Gambas:Video CNN]

(skt/pta)

Kelahiran Kembali Kaisar Bela Diri Abadi

asianslot88

BPKH Bongkar Hitung******

BPKH mengungkapkan jika pemerintah bersikukuh mengalokasikan penggunaan nilai manfaat serupa dengan tahun lalu, maka pada 2025 dana nilai manfaat akan habis. (ANTARA/Asep Firmansyah)

Jakarta, CNN Indonesia--

Ketua Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah mengungkapkan jika pemerintah bersikukuh mengalokasikan penggunaan nilai manfaat serupa dengan tahun lalu, maka besar peluang pada 2025 dana nilai manfaat akan habis.

Menurutnya, nilai manfaat ini didapatkan dari pertumbuhan aset akibat penundaan keberangkatan haji pada 2020-2021 karena pandemi Covid-19. Pertumbuhan aset ini mencapai Rp20 triliun. Sementara, total dana haji yang dikelola adalah Rp167 triliun.

Ia menjelaskan jika nilai manfaat yang digunakan tahun ini serupa tahun lalu dengan jumlah jemaah yang berangkat sekitar 200 ribu, maka butuh sekitar Rp12 triliun diambil dari nilai manfaat.

"Kemudian di 2023 asumsi (jumlah jemaah) dua kali lipat, yang dialokasikan maka Rp12 triliun. Maka otomatis mengambil simpanan yang dipupuk sebesar Rp12 triliun, maka saldonya itu relatif di kisaran Rp3 triliun," sambungnya.

Sisa dana dengan kisaran Rp3 triliun ini akan dialokasikan untuk keberangkatan jemaah pada 2024. Fadlul mengasumsikan jika tidak ada perubahan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), maka akan terjadi kekurangan sebesar Rp9 triliun.

"Asumsi tanpa ada kenaikan BPIH maka artinya 2024 dengan biaya (nilai manfaat) sebesar Rp12 triliun, ada sekitar Rp9 triliun yang diambil dari dana pokok pengelolaan yang selama ini dikelola. Ini dengan asumsi memasukkan semua nilai manfaat tahun berjalan," ucap Fadlul.

Lihat Juga :

Mandiri Sediakan ATM Rp10 Ribu, Satu-satunya di Indonesia

Ia mengakui bahwa saat ini kondisi keuangan BPKH dalam taraf relatif aman. Sebab, rasio likuiditasnya mencapai 2,2 kali biaya perjalanan ibadah haji (PIH) atau 0,2 lebih tinggi dari batas minimum yang ditetapkan.

"Secara finansial keuangan haji yang dikelola BPKH saat ini mendapatkan rasio likuiditas yang ditentukan, artinya biaya pemberangkatan haji dapat dicover 2 kali yang diwajibkan," tegasnya.

Sebelumnya, Fadlul mengungkapkan potensi habisnya nilai manfaat yang ditabung sepanjang 2020-2021 jika pemerintah sepakat tak menaikkan biaya haji tahun ini.

Ia memperkirakan dengan asumsi persentase seperti tahun lalu yaitu 60 persen nilai manfaat dan 40 persen biaya perjalanan ibadah haji (Bipih), maka dana yang dikelola bakal habis pada 2025.

"Kalau kita hitung berdasarkan hitungan kita, kalau memang kita harus memenuhi asumsi Bipihnya itu nilainya sama kayak tahun lalu, itu kita hitung, simpanan hasil investasi yang kita dapatkan akibatkan tidak berangkat dari 2020-2021 akan tergerus dan akan habis di 2025," kata Fadlul di Jakarta Pusat, Selasa (24/1).

[Gambas:Video CNN]

(cfd/dzu)

[Gambas:Video CNN]

Ayah baptis Stadion

slot gacor hari ini

MRT Ajukan Diri Jadi Objek Vital Nasional, Tunggu Restu Kemenhub******

MRT mengajukan agar asetnya ditetapkan sebagai objek vital nasional demi mengamankan stasiun dan depo MRT dari potensi kericuhan demonstrasi. (CNN Indonesia/Bisma Septalisma).

Jakarta, CNN Indonesia--

PT MRT Jakarta (Perseroda) sedang dalam proses pengajuan agar asetnya ditetapkan sebagai objek vital nasional. Pengajuan ini untuk mengamankan aset MRT, termasuk stasiundan depo, dari potensi kericuhan demonstrasi.

Direktur Operasi dan Pemeliharaan MRT Muhammad Effendi menjelaskan proses pengajuan status objek vital nasional tersebut dibantu oleh Direktorat Pengamanan Objek Vital (Dirpamobvit). Selain itu, ia mengaku sedang berkomunikasi dengan Kementerian Perhubungan.

"Benar bahwa PT MRT Jakarta dalam proses pengajuan sebagai objek vital nasional," kata Direktur Operasi dan Pemeliharaan MRT Muhammad Effendi kepadaCNNIndonesia.com, Kamis (26/1).

Pasal 9 ayat (2) disebutkan bahwa penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan di tempat-tempat terbuka untuk umum, kecuali di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan objek-objek vital nasional.

Lihat Juga :

Lansia Jatuh di Peron Stasiun Tebet, KAI Minta Maaf dan Janji Perbaiki

"Pengecualian untuk 'objek-objek vital nasional' meliputi radius 500 meter dari pagar luar," tulis penjelasan lebih lanjut dari pasal 9 ayat (2).

Dengan begitu, jika stasiun dan depo MRT resmi ditetapkan menjadi objek vital nasional, maka tidak boleh ada demonstrasi dalam radius batas 500 meter.

Meski MRT mengaku sudah menjajaki komunikasi dengan Kemenhub, Dirjen Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub Mohamad Risal Wasal mengaku belum menerima surat mengenai pengajuan aset MRT menjadi objek vital nasional.

"Belum (belum terima surat permintaan persetujuan dari MRT). Saya tetap nunggu suratnya," katanya saat dikonfirmasi.

Risal menjelaskan bahwa berdasarkan aturan yang berlaku, stasiun bisa dikategorikan sebagai objek vital. Tak jauh beda, ia menyebut depo bisa masuk ke dalam bagian transportasi.

Meski begitu, Risal menegaskan hal tersebut bukan berarti menjadi lampu hijau DJKA bakal langsung menyetujui permintaan MRT menjadikan stasiun dan deponya sebagai objek vital nasional.

[Gambas:Video CNN]

(skt/pta)

Raja Makanan

situs slot bisa pinjam saldo

DPR Bakal Panggil Bahlil, OJK Hingga Dirjen Pajak Usut Kasus Meikarta******

DPR bakal mengundang menteri investasi untuk mengecek perizinan Meikarta lantaran proyek ini pernah tersandung kasus korupsi pada 2018. (CNN Indonesia/Safir Makki).

Jakarta, CNN Indonesia--

DPR bakal mengundang Menteri Investasi/Kepala BKPMBahlil Lahadalia untuk membahas kasus Meikarta. Pasalnya, perizinan Meikarta sempat tersandung kasus korupsi pada 2018.

Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengatakan pihaknya akan menanyakan seluruh izin PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembang apartemen Meikarta, kepada menteri BKPM.

"Kami akan datangkan menteri investasi (Bahlil Lahadalia), di mana menteri investasi mengurus seluruh izin yang ada," kata Andre di Kompleks DPR RI, Rabu (25/1).

KPK sempat melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Bekasi terkait proyek Meikarta pada 2018. Mereka yang ditangkap antara lain Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Najor.

Kemudian, Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi.

Selepas kasus korupsi itu, proyek Meikarta tak berkembang signifikan dan dikeluhkan pembeli. Alih-alih jadi kota masa depan, tower-tower apartemen pun tampak bak kota mati yang ditumbuhi semak belukar.

Lihat Juga :

Berkaca Kasus Meikarta, Pembeli Makin Hati-Hati Beli Apartemen Inden

Selain bakal memanggil Bahlil Lahadalia, Komisi VI mengusulkan untuk dilakukan rapat gabungan dengan Komisi III dan Komisi XI DPR. Andre mempermasalahkan dugaan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) Meikarta yang tak melibatkan konsumen.

Masalah PKPU tersebut bakal dibahas di Komisi III, ditambah dengan adanya tuntutan hukum dan gugatan perdata secara tiba-tiba dari pengembang Meikarta kepada konsumen senilai Rp56 miliar.

Sementara itu, Komisi XI bakal diminta untuk mengundang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga Bank Indonesia (BI) terkait permasalahan pengawasan terhadap Bank Nobu. Ini adalah bank anak usaha Lippo Group sekaligus tempat di mana konsumen mencicil pembelian unit apartemen Meikarta.

Lihat Juga :

Mengintip Kantor Jhon LBF yang Dituding Serampangan Pecat Karyawan

"Kami juga ingin mengundang Dirjen Pajak. Karena tadi dalam penelusuran ada pungutan terhadap PPN. Permasalahannya, pajak PPN itu setor nggak terhadap negara?" ungkap Andre.

Temuan pungutan pajak pertambahan nilai (PPN) yang ditarik Meikarta itu diungkap oleh Anggota Komisi VI DPR RI Daeng Muhammad dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU), yang tidak dihadiri perwakilan Meikarta hari ini.

Menurut Daeng, konsumen Meikarta mengadu karena dibebankan pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen meski unit apartemen belum diterima.

"Jangan ada kelompok oligarki atau konglomerat yang bisa sewenang-wenang kepada masyarakat karena mungkin punya uang atau dekat kekuasaan. Tugas DPR untuk menuntaskan itu. DPR nggak akan mundur selangkah pun untuk membela rakyat melawan Meikarta," tegas Andre.

Selain itu, DPR bakal mengirimkan panggilan kedua kepada PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembang Meikarta sekaligus Bos Lippo Group James Riady dan keluarga untuk hadir di DPR 13 Februari mendatang.

Komisi VI DPR RI meradang usai PT MSU mangkir tanpa keterangan dalam panggilan RDPU perdana hari ini. Bahkan, pengembang Meikarta tersebut sama sekali tidak mengirimkan surat berisi informasi mengapa berhalangan hadir.

[Gambas:Video CNN]

(skt/pta)

Permainan emas kripton di dunia lain masih belum bisa dihentikan

api777 slot

10 Kripto Jagoan Anjlok Parah, Solana Paling Merah******

Harga 10 aset kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar kompak memerah pada Rabu (25/1). Koin pendatang baru, Solana, turun nyaris 10 persen. (iStockphoto).

Jakarta, CNN Indonesia--

Harga 10 aset kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar kompak memerah pada perdaganganRabu (25/1). Solana, yang merupakan pendatang baru di jajaran top 10, anjlok paling dalam.

Mengutipcoinmarketcap, Solana terperosok dalam 9,15 persen ke harga US per koin. Koin yang mendepak Polygon dari posisi 10 ini turun 0,9 persen dalam sepekan.

Bitcoin pun merosot 2,4 persen ke harga US.550 per keping, padahal sebelumnya koin ini tembus level US ribu. Tren harga sepekan, Bitcoin naik 6,2 persen.

BNB terjun 5,1 persen ke harga US8 per keping pada perdagangan 24 jam. XRP turut melemah 4,25 persen ke harga USBPKH Bongkar Hitung******

Jakarta, CNN Indonesia--

Ia menjelaskan jika nilai manfaat yang digunakan tahun ini serupa tahun lalu dengan jumlah jemaah yang berangkat sekitar 200 ribu, maka butuh sekitar Rp12 triliun diambil dari nilai manfaat.

Lihat Juga :

Mandiri Sediakan ATM Rp10 Ribu, Satu-satunya di Indonesia

"Secara finansial keuangan haji yang dikelola BPKH saat ini mendapatkan rasio likuiditas yang ditentukan, artinya biaya pemberangkatan haji dapat dicover 2 kali yang diwajibkan," tegasnya.

Sebelumnya, Fadlul mengungkapkan potensi habisnya nilai manfaat yang ditabung sepanjang 2020-2021 jika pemerintah sepakat tak menaikkan biaya haji tahun ini.

Ia memperkirakan dengan asumsi persentase seperti tahun lalu yaitu 60 persen nilai manfaat dan 40 persen biaya perjalanan ibadah haji (Bipih), maka dana yang dikelola bakal habis pada 2025.

[Gambas:Video CNN]

(cfd/dzu)

[Gambas:Video CNN]
,40 per koin.

Tether, USD Coin dan Binance USD belum beranjak dari harga US per keping. Trio satu dolar AS ini berfluktuasi tipis di bawah 1 persen.

Cardano juga memerah ke harga US<句子>,35 per keping imbas pelemahan 7 persen. Dogecoin juga turun dalam sebesar 6,9 persen ke harga US<句子>.08 per koin.

Pemerintah masih melarang penggunaan kripto sebagai alat pembayaran. Namun, kripto termasuk komoditas bursa berjangka, sehingga bisa digunakan sebagai aset investasi maupun komoditas yang diperjualbelikan oleh para pelaku pasar.

Aset kripto diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan lewat Peraturan Bappebti No 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.

Aturan kripto juga tercantum dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

[Gambas:Video CNN]

(pta/sfr)

bintang parkour

raja777 slot

<句子>

《cicilan tanpa kartu kredit》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，slot gacor freespinHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《cicilan tanpa kartu kredit》bab terbaru。