gelora4d

rtp key4d 506Jutaan kata 528887Orang-orang telah membaca serialisasi

《gelora4d》

Jokowi minta wartawan tanyakan soal oposisi kepada PDI Perjuangan******

“Ya ditanyakan saja kepada beliau-beliau yang ada di PDI Perjuangan,”

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo meminta wartawan menanyakan mengenai kesiapan PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan (oposisi), kepada elite yang ada di dalam partai tersebut.

“Ya ditanyakan saja kepada beliau-beliau yang ada di PDI Perjuangan,” kata Presiden Joko Widodo singkat usai peresmian Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara Panglima Besar Soedirman dan 20 rumah sakit TNI, di Jakarta, Senin.

Demikian diutarakan Jokowi saat dimintai tanggapannya atas pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang menyatakan partainya siap berada di luar pemerintahan.

Joko Widodo tidak menanggapi lebih jauh mengenai pernyataan Hasto tersebut. Dia lalu menjawab pertanyaan lain yang diajukan awak media.

Sebelumnya Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa partai berlambang banteng moncong putih itu siap berjuang di luar pemerintahan, melalui parlemen untuk menjalankan tugas check and balance.

Menurutnya, berada di luar pemerintahan adalah suatu tugas patriotik dan pernah dijalani PDI Perjuangan pasca Pemilu 2004 dan Pemilu 2009.

Pernyataan Hasto dilontarkan Kamis, 15 Februari 2024 lalu, atau satu hari setelah penyelenggaraan Pemilu 2024. Sementara PDI Perjuangan merupakan partai pengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md di dalam Pilpres 2024.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga, Mentari Dwi Gayati
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

KPK panggil Sekda Malut Samsudin Abdul Kadir******

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memanggil Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Samsudin Abdul Kadir sebagai saksi dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa serta perizinan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara dengan tersangka Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Ghani Kasuba (AGK).

"Hari ini bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Samsudin Abdul Kadir," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Selain itu penyidik KPK hari ini juga turut memanggil Inspektorat Provinsi Maluku Utara Nirwan M.T. Ali, serta pegawai negeri sipil (PNS) Maluku Utara Jufri Salim, pensiunan PNS Muabdin Hi Rajab, pihak swasta Olivia Bachmid dan Silvester Andreas serta Direktur Utama PT. Adidaya Tangguh Eddy Sanusi.

Namun, Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal informasi apa saja yang akan didalami oleh tim penyidik lembaga antirasuah dalam pemeriksaan tersebut.

Sebelumnya, KPK menetapkan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa serta pemberian izin di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Penyidik KPK juga langsung melakukan penahanan terhadap Abdul Ghani Kasuba dan lima orang lainnya yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka pada 20 Desember 2023.

Para tersangka lainnya yakni Kadis Perumahan dan Pemukiman Pemprov Maluku Utara Adnan Hasanudin (AH), Kadis PUPR Pemprov Maluku Daud Ismail (DI), Kepala BPPBJ Pemprov Maluku Utara Ridwan Arsan (RA), ajudan gubernur Ramadhan Ibrahim (RI), serta pihak swasta Stevi Thomas (ST) dan Kristian Wuisan (KW).

Ada pun konstruksi perkara yang menjerat Abdul Ghhani Kasuba dan para tersangka lainnya berawal saat Pemprov Maluku Utara melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan anggarannya bersumber dari APBD.

AGK dalam jabatannya selaku Gubernur Maluku Utara ikut serta dalam menentukan siapa saja dari pihak kontraktor yang akan dimenangkan dalam lelang proyek pekerjaan tersebut.

Untuk menjalankan misinya tersebut, AGK kemudian memerintahkan AH selaku Kadis Perumahan dan Pemukiman, DI selaku Kadis PUPR dan RA selaku Kepala BPPBJ untuk melaporkan soal berbagai proyek yang akan dikerjakan di Provinsi Maluku Utara.

Adapun besaran berbagai nilai proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Pemprov Maluku Utara mencapai pagu anggaran lebih dari Rp500 miliar, di antaranya pembangunan jalan dan jembatan ruas Matuting-Rangaranga, serta pembangunan jalan dan jembatan ruas Saketa-Dehepodo.

Dari proyek-proyek tersebut, AGK kemudian menentukan besaran yang menjadi setoran dari para kontraktor.

Baca juga: KPK tangkap 18 orang dalam OTT di Malut

Baca juga: Sekdaprov: Gubernur Malut AGK ke Jakarta hadiri undangan

Selain itu, AGK juga sepakat dan meminta AH, DI dan RA untuk memanipulasi progres pekerjaan seolah-olah telah selesai di atas 50 persen agar anggaran dapat segera dicairkan.

Di antara kontraktor yang dimenangkan dan menyatakan kesanggupan memberikan uang yaitu KW dan ST. Keduanya juga telah memberikan uang kepada AGK melalui RI untuk pengurusan perizinan pembangunan jalan oleh perusahaannya.

Teknis penyerahan uang dilakukan secara tunai maupun rekening penampung dengan menggunakan nama rekening bank atas nama pihak lain maupun pihak swasta. Inisiatif penggunaan rekening penampung ini adalah hasil ide antara AGK dan RI.

Buku rekening dan kartu ATM tetap dipegang oleh RI sebagai orang kepercayaan AGK. Sebagai bukti permulaan awal, terdapat uang yang masuk ke rekening penampung sejumlah sekitar Rp2,2 miliar.

Uang-uang tersebut kemudian digunakan diantaranya untuk kepentingan pribadi AGK berupa pembayaran menginap hotel dan pembayaran dokter gigi.

Atas perbuatannya tersangka ST, AH, DI dan KW sebagai Pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan Tersangka AGK, RI dan RA sebagai Penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

THN AMIN dan TPN Ganjar******

Jakarta (ANTARA) - Tim Hukum Nasional (THN) Anies-Muhaimin (AMIN) dan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud berkomitmen untuk siap melaporkan dugaan kecurangan Pemilu 2024.

"Kami sudah komunikasi sejak lama. Kami akan mengungkap fakta kecurangan ini, untuk menghasilkan pemilu berintegritas dan jujur," kata Ketua THN AMIN Ari Yusuf Amir di Jakarta, Selasa.

Menurut Ari, keseriusan itu dibuktikan dengan adanya salah seorang advokat dari TPN sebagai penghubung antar kedua belah pihak. "Tiap hari ada informasi, kami sampai ke penghubung, demikian juga informasi dari TPN, turut disampaikan kepada kami," jelasnya.

Dia menjelaskan salah satu kesamaan fakta yang didapatkan THN AMIN dan tim hukum TPN Ganjar-Mahfud, adalah pengerahan kepala desa, untuk memilih salah satu pasangan calon tertentu.

"Mereka (TPN, red) menemukan fakta yang sama misalnya tentang kepala desa," ungkapnya.

Bahkan kata Ari, TPN menemukan fakta adanya intimidasi ke kepala desa, salah satunya di Jawa Tengah.

Sebelumnya, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud Md mengatakan TPN Ganjar-Mahfud membentuk tim hukum dengan tujuan untuk memperkarakan pemilu.

Deputi 360 TPN Ganjar-Mahfud, Syafril Nasution menambahkan, pembentukan tim hukum tersebut dilakukan berdasarkan arahan pasangan calon Ganjar Pranowo-Mahfud Md serta para ketua umum partai politik pengusung paslon Ganjar-Mahfud, yakni PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura, dan Partai Perindo.

Setelah resmi membentuk tim hukum yang bernama Tim Hukum Pembela Demokrasi dan Keadilan Ganjar-Mahfud tersebut, ia mengatakan TPN juga menunjuk dua advokat senior, yakni Todung Mulya Lubis sebagai ketua tim hukum dan Hendry Yosodiningrat sebagai wakil ketua.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari hingga 20 Maret 2024.

Pewarta: Fauzi
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Label：slot deposit pulsa bonus new member、tiptip77、new slot88

Terkait：airbet88 link alternatif login、trik main slot mahjong、raja 178 slot、situs slot lagi beri banyak kemenangan、slot online gacor terbaru、qq sport slot、trik main mahjong ways 1、link win slots、koi365 link、dapat uang 1 milyar dalam sehari

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：angsuran kredit pintar（2024-07-12）

Perbarui waktu：2024-07-12

Daftar bab terbaru

cara dapat penghasilan dari shopee

dewa911

spvtoto

daftar pinjol legal 2022 terbaru

takutBacaan TerkaitMore+

Berhenti, biarkan aku pelan-pelan

akun slot paling gacor 2022

BMKG peringatkan potensi hujan lebat dan angin kencang di 25 provinsi******

Jakarta (ANTARA) - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan potensi hujan lebat disertai petir dan angin kencang yang turun di sejumlah titik di 25 provinsi di Tanah Air, Selasa.

Berdasarkan peringatan dini cuaca pada situs BMKG yang dipantau di Jakarta, Selasa pagi, hujan berintensitas lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang diprakirakan turun di sejumlah titik di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.

Berikutnya, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua.

Selain hujan berintensitas lebat, BMKG juga memperingatkan potensi hujan yang dapat disertai petir dan angin kencang terjadi di sejumlah titik di Provinsi DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, dan Maluku.

Sejalan dengan peringatan tersebut, BMKG mengimbau masyarakat untuk mewaspadai adanya potensi hujan disertai kilat dan angin kencang yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto menjelaskan potensi hujan lebat itu muncul karena eks-siklon tropis Lincoln yang terpantau di daratan Australia membentuk daerah pertemuan angin atau konfluensi memanjang di Laut Timor, Laut Arafuru, Teluk Carpentaria, dan Australia bagian utara.

Lalu, daerah konvergensi terpantau memanjang di Aceh dari Perairan barat Bengkulu hingga Sumatera Barat, dari Jawa Timur hingga Banten, di utara Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dari perairan selatan Bali hingga NTB, dari Sulawesi Tengah hingga Sulawesi Selatan, dari Sulawesi Tenggara hingga NTT, di Papua dan Papua Barat.

"Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar eks-siklon tropis Lincoln dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut," kata dia.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Xianwu Menganugerahkan Tuhan

qqvegas

Pengelola Bandara Sentani sebut tidak ada penerbangan ke Dekai******

Memang benar hari ini tidak ada penerbangan ke Dekai, sampai ada pemberitahuan lanjutan

Jayapura (ANTARA) - Pengelola Bandara Sentani menyebutkan tidak ada penerbangan terjadwal Jayapura-Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan sejak Senin ini.

"Memang benar hari ini tidak ada penerbangan ke Dekai, sampai ada pemberitahuan lanjutan," kata Humas Bandara Sentani Surya Eka di Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Senin.

Ia menyebutkan penerbangan Sentani-Dekai biasanya dilayani dua perusahaan yaitu dari Trigana Airlines dan Wings Air.

Sementara itu Deputi Area Manager Trigana Jayapura Irwan Rochendi secara terpisah mengakui pesawatnya untuk sementara tidak melayani penerbangan ke Dekai, akibat kasus penembakan yang dialami pesawat Wings Air pada Sabtu (17/2).

Belum dapat dipastikan kapan pelayanan penerbangan ke wilayah itu kembali dilaksanakan karena masih menunggu keputusan dari Jakarta.

Baca juga: Kemenhub imbau maskapai waspada pasca penembakan pesawat di Dekai

Baca juga: KKB tembak pesawat Wings Air sesaat mendarat di Dekai

"Pihak keamanan di Dekai memang sudah memberikan jaminan keamanan namun kami masih menunggu keputusan Jakarta," katanya.

Penerbangan Sentani-Dekai dilayani dengan pesawat Boeing 737-500 dan penumpang yang dibawa berkisar 90-120 penumpang.

"Mudah-mudahan pelayanan penerbangan Sentani-Dekai dapat segera beroperasi," harap Irwan Rochendi.

Pesawat Wings Air pada Sabtu (17/2) ditembak KKB saat hendak mendarat di Bandara Nop Goliat Dekai hingga menyebabkan satu penumpang terluka akibat terkena serpihan benda terkena di pesawat setelah ditembak KKB.

Baca juga: Trigana Air mulai Rabu kembali layani penerbangan ke Dekai

Baca juga: Warga keluhkan harga tiket Dekai-Jayapura capai Rp2,5 juta

Pewarta: Evarukdijati
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Petualangan seorang gadis cerdas

sultan138

KPU Jateng: Pemilu susulan di Demak digelar 24 Februari******

Semarang (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah mengatakan bahwa pelaksanaan pemilihan umum susulan di Kabupaten Demak yang terdampak banjir direncanakan pada 24 Februari 2024.

Ketua KPU Jateng Handi Tri Ujiono, di Semarang, Minggu, mengatakan bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Karanganyar, Kabupaten Demak, telah melaksanakan rapat pleno membahas rencana pemilu susulan.

Rapat pleno itu membahas mengenai putusan hari dan tanggal pemungutan suara dan penghitungan suara susulan Pemilihan Umum 2024 pada 10 desa di Kecamatan Karanganyar yang terdampak banjir.

"KPU Kabupaten Demak kemudian memutuskan untuk menetapkan hari Sabtu, 24 Februari 2024 sebagai hari dan tanggal pemungutan suara dan penghitungan suara susulan Pemilu 2024 pada 10 desa di Kecamatan Karanganyar," katanya.

Namun, untuk tempat pemungutan suara, kata dia, hingga saat ini masih belum ditentukan, apakah tetap di tempat pemungutan suara (TPS) masing-masing, kantor kelurahan, atau tempat lainnya.

Menurut dia, KPU akan memperhatikan kondisi di lapangan terlebih dahulu, sembari menunggu banjir yang menggenangi 10 desa di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, benar-benar surut.

Jika banjir belum surut, kata dia, pemilu susulan akan tetap dilaksanakan, misalnya terpaksa dengan merelokasi TPS, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum.

"Dalam UU 7/2017, (pemilu susulan, red.) 10 hari setelah tanggal pemungutan dan penghitungan suara. Tidak bisa diundur, tetap dilaksanakan, dan dimungkinkan direlokasi TPS," katanya.

Ada 10 desa di Kabupaten Demak yang terdampak banjir, yakni Desa Karanganyar, Wonoketingal, Cangkring Rembang, Cangkring, Undaan Kidul, Undaan Lor. Ngemplik Wetan, Wonorejo, Ketanjung, dan Desa Jatirejo.

Di 10 desa tersebut terdapat 27.669 daftar pemilih tetap (DPT) yang tersebar di 114 TPS, yang terbagi sebanyak 13.888 merupakan pemilih laki-laki dan 13.781 pemilih perempuan.

Selain di Demak, ada 26 tempat pemungutan suara (TPS) di 13 kabupaten/kota yang direkomendasikan melakukan pemungutan suara ulang (PSU) oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng karena dugaan pelanggaran, baik secara teknis maupun nonteknis.

Sebanyak 13 kabupaten/kota tersebut telah melaksanakan PSU pada Minggu ini, sedangkan pemilu susulan untuk Kabupaten Demak baru akan dilaksanakan pada Sabtu (24/2) mendatang karena pertimbangan masih terdampak banjir.

Pahlawan yang berbeda

airbet88 penipu

BPJS Kesehatan: Lebih dari 626 ribu petugas pemilu akses layanan JKN******

BPJS Kesehatan juga mencatat sebanyak 895.458 kunjungan petugas pemilu di fasilitas kesehatan

Jakarta (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mencatat sebanyak 626.731 petugas Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 telah mengakses layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sepanjang 10 Januari -17 Februari 2024.

BPJS Kesehatan juga mencatat sebanyak 895.458 kunjungan petugas pemilu di fasilitas kesehatan, terdiri atas 626.429 kunjungan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 269.019 di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), serta terdapat sejumlah 6.825.951 petugas pemilu telah menjalani skrining riwayat kesehatan.

Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah melalui keterangan tertulis di Jakarta, Minggu mengatakan sebanyak 398.155 (5,83 persen) petugas pemilu yang berisiko penyakit dan 6.427.796 (94,17 persen) petugas pemilu yang tidak berisiko penyakit dari seluruh petugas pemilu.

Dari jumlah petugas Pemilu yang berisiko sakit, dia menjelaskan terdapat total 79.010 orang petugas pemilu yang dilayani di fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan, dengan total jumlah kunjungan 125.693 orang.

Adapun rinciannya sebanyak 50.596 orang petugas pemilu yang dilayani di FKTP dengan jumlah kunjungan sebanyak 69.004 kali, dan 28.414 petugas pemilu yang dilayani di FKRTL dengan jumlah kunjungan sebanyak 56.689 kali.

Baca juga: Dirut BPJS Kesehatan pantau layanan i-Care JKN di RSIY PDHI

Sebagian petugas pemilu yang berisiko itu mengunjungi FKRTL sebagai tindak lanjut atas hasil skrining riwayat kesehatan yang telah mereka ikuti sebelum menjalankan tugasnya.

Skrining riwayat kesehatan merupakan salah satu manfaat promotif dan preventif bagi petugas pemilu yang sudah menjadi peserta Program JKN. Gunanya, untuk mengetahui potensi risiko penyakit kronis sedini mungkin sehingga dapat ditindaklanjuti segera oleh FKTP agar kondisinya tidak bertambah parah, ucap Rizzky.

Ia mengatakan bahwa kebijakan mengenai skrining riwayat kesehatan bagi petugas pemilu ini sudah diatur dalam surat edaran bersama (SEB) antara Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan BPJS Kesehatan yang dikoordinir oleh Kantor Staf Presiden (KSP), terkait pelaksanaan skrining riwayat kesehatan dan optimalisasi kepesertaan aktif Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Petugas Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

Meskipun hasil skrining riwayat kesehatan sejumlah petugas pemilu tidak bermasalah, sambungnya, tetap ada sebagian dari mereka yang mengunjungi fasilitas kesehatan karena penyebab yang bervariasi.

Baca juga: BPJS Kesehatan jamin layanan kesehatan petugas Pemilu yang sakit

Rizzky menegaskan petugas pemilu yang sudah terdaftar sebagai peserta JKN aktif bisa mengakses layanan kesehatan di fasilitas kesehatan.

Selanjutnya, fasilitas kesehatan memberikan tindakan medis sesuai dengan indikasi medis yang diperlukan petugas Pemilu tersebut, selama petugas yang bersangkutan mengikuti prosedur yang berlaku, serta tindakan medis yang diberikan fasilitas kesehatan sesuai dengan indikasi medis, maka biayanya dijamin oleh BPJS Kesehatan.

"Yang penting, harap diingat bahwa ada beberapa hal yang perlu dipenuhi supaya pelayanan kesehatannya dijamin BPJS Kesehatan. Pastikan sudah terdaftar sebagai peserta JKN dan status kepesertaannya aktif," katanya.

Lalu, ikuti prosedur yang berlaku saat berobat, misalnya melalui FKTP terlebih dulu untuk berobat. Jika perlu penanganan lebih lanjut, yang bersangkutan akan dirujuk ke rumah sakit. Dalam kondisi darurat, yang bersangkutan bisa pergi ke rumah sakit tanpa perlu surat rujukan, tutur Rizzky.

Baca juga: Puluhan KPPS meninggal dunia dapat santunan BPJS Ketenagakerjaan
Baca juga: KPPS yang tertimpa musibah ditanggung BPJS Ketenagakerjaan

Perpustakaan Tiandao

club slot login

Jalur Pantura Demak******

Demak (ANTARA) - Satlantas Polres Demak, Jawa Tengah mulai menguji coba pembukaan Jalur Pantura Demak-Kudus, Jawa Tengah, setelah banjir di jalur tersebut surut serta kendaraan yang terjebak banjir juga dievakuasi.

"Sementara ini kita coba, sambil dilakukan evaluasi," kata Kasat Lantas Polres Demak AKP Lingga Ramadhani di Demak, Minggu.

Selama akses jalan Pantura Demak-Kudus tergenang banjir, maka Polres Demak melakukan rekayasa lalu lintas dengan menyediakan beberapa jalur alternatif.

Di antaranya, kendaraan dari arah Semarang bisa melalui Demak - Kudus - Pati - Rembang - Surabaya. Selain itu, khusus roda enam dan kendaraan bersumbu tiga dari arah Demak menuju Surabaya bisa lewat Jalan Tol Semarang - Ngawi.

Baca juga: Pj Gubernur Jateng: Tanggul jebol di Demak sudah ditutup

Sementara jalur alternatif lainnya, dapat melalui jalur alternatif dari Jembatan Layang Kadilangu menuju Wonosalam - Dempet - Godong - Purwodadi.

Demikian halnya kendaraan dari arah Surabaya, Kudus, Pati, Rembang, dan Blora, dengan tujuan Semarang dapat melalui jalur dari Kabupaten Grobogan melalui Purwodadi - Godong - Dempet - Wonosalam - Jembatan Layang Kadilangu - Demak.

Kasat Lantas Polres Demak AKP I Putu Asti Hermawan Santosa membenarkan adanya pembukaan Jalur Pantura Demak-Kudus hari Minggu (18/2) ini mulai pukul 09.00 WIB.

Akan tetapi, imbuh dia, pada pukul 17.00 WIB ada penyedotan genangan di titik yang memang masih ada genangan, sehingga untuk sementara jalur dari arah Surabaya dan Kudus menuju Demak kembali ditutup dan arus lalu lintas dialihkan ke jalur lain seperti sebelumnya.

"Saat uji coba pembukaan jalur, kendaraan yang diizinkan melintas juga dibuat bertahap untuk memastikan kelancaran dan tidak ada kepadatan arus. Baru giliran kendaraan di belakangnya bisa masuk untuk melintas," ujarnya.

Sehari sebelumnya, Jalur Pantura Demak-Kudus memang masih ada genangan setinggi 40-an sentimeter (cm).

Meski demikian, terdapat beberapa kendaraan yang nekat melintas meskipun banyak rumah warga yang masih tergenang banjir. Sedangkan truk yang sebelumnya terjebak banjir juga dalam proses perbaikan, meskipun saat ini sudah banyak yang berhasil dievakuasi, termasuk truk yang melintang di jalan karena terseret arus banjir yang begitu deras.

Hari ini (1/2), kembali dikerahkan mesin penyedot air sehingga arus lalu lintas di Jalur Pantura Demak-Kudus, sementara kembali ditutup sambil menunggu proses penyedotan air banjir selesai.

Baca juga: Kemensos beri layanan bantuan bagi penyintas banjir Demak
Baca juga: Gubernur: TMC untuk kurangi potensi dampak banjir Demak buahkan hasil

Perpustakaan Tiandao

situs resmi judi slot online 2022

Sahroni dengar isu Hadi Tjahjanto akan dilantik jadi Menko Polhukam******

Kalau benar, Presiden sangat tepat memilih beliau jadi Menko Polhukam.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendengar adanya isu Hadi Tjahjanto segera dilantik sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

"Isunya demikian," kata Sahroni dalam pesan singkat yang diterima ANTARA di Jakarta, Selasa.

Sahroni mendengar isu Presiden RI Joko Widodo akan melantik Hadi Tjahjanto sebagai Menko Polhukam definitif pada hari Rabu (21/2).

Jika benar kabar tersebut, kata politikus Partai NasDem itu, Presiden sudah tepat memilih Hadi Tjahjanto sebagai Menko Polhukam, jabatan yang sebelumnya diemban oleh Mahfud Md.

"Kalau benar, Presiden sangat tepat memilih beliau jadi Menko Polhukam," kata Sahroni.

Hadi Tjahjanto saat ini masih menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Baca juga: Mahfud serahkan surat pengunduran diri setelah balik dari Aceh
Baca juga: Ari Dwipayana: Keputusan pengganti Mahfud hak prerogatif Presiden

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pihaknya segera menunjuk Menko Polhukam definitif secepatnya, yang berasal dari kalangan nonpartai politik.

"Secepatnya ditunjuk menteri definitif. Tokohnya dari nonpartai politik," kata Jokowi dalam keterangannya kepada wartawan di Bale Rame, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (3/2).

Hadi Tjahjanto adalah mantan Panglima TNI yang dilantik pada tahun 2017 menggantikan Gatot Nurmantyo. Sebelum diangkat sebagai Panglima TNI, Hadi juga merupakan Kepala Staf TNI AU periode 2017—2018.

Presiden sebelumnya menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) menggantikan Mahfud Md. yang telah mengundurkan diri.

Penunjukan itu disampaikan Presiden dalam Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2024 yang ditandatangani di Jakarta, Jumat. Keppres itu juga berisi tentang pemberhentian dengan hormat Mahfud Md.

Sebagaimana isi keppres tersebut, Tito Karnavian akan menjadi Plt. Menko Polhukam Kabinet Indonesia Maju periode 2019—2024 sampai adanya Menko Polhukam definitif.

《gelora4d》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，kredit barang di akulakuHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《gelora4d》bab terbaru。