kaya slot login

Akademi Tertinggi

Bahlil Jawab Timnas AMIN soal IKN Sepi Investor: Itu Halusinasi******

Menteri Investasi/Kepala BKPMBahlil Lahadalia menanggapi pernyataan co-captain 2 Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN), Thomas Lembong, yang menyebut Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sepi investor.

Bahli mengatakan pernyataan Thomas itu halusinasi.

"Itu halusinasi. Jadi orang-orang yang merasa benar terhadap pemikirannya tanpa melihat kondisi objektif, tapi memaksakan kehendak untuk orang percaya terhadap apa yang disampaikan itu namanya halusinasi," ujarnya, dikutip dari detikcom, Kamis (6/12).

"Coba cek Tom Lembong kapan ke IKN. Kalau belum pernah ke IKN, jangan banyak ngomong," katanya.

"Kalau dia kan jadi kepala BKPM kan belum ada IKN. Jadi ya dia saja punya pikiran begitu. Saya kan enggak. Yang hari ini jadi menteri investasi/kepala BKPM kan saya, bukan Tom. Jadi itu pikirannya keliru," tegas Bahlil.

Thomas Lembong mengatakan investor memang sudah meragukan IKN Nusantara sedari awal dibangun. Hal itu ia sampaikan menanggapi Bahlil yang menyebut investor sekarang bimbang menanamkan modalnya imbas pernyataan kubu AMIN yang tak ingin melanjutkan IKN.

"Itu (ucapan Bahlil) nonsense (omong kosong) lah. Investor kan sudah ragu dari awal, bukan ragu sekarang, ya kan?" jelas Thomas usai Diskusi Publik Timses Capres Cawapres di Auditorium CSIS, Jakarta Pusat, Rabu (6/12).

Ia menyindir berbagai kesepakatan alias Letter of Intent (LOI) dari investor asing yang tak kunjung terealisasi. Pria yang akrab disapa Tom juga mengkritik dalih Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut ingin mengutamakan investor lokal di IKN.

"Sekarang dibilang 'Oh kita fokus ke investor lokal saja dulu', tapi faktanya lebih dari 90 persen uang yang digelontorkan untuk IKN kan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), saat ini. Jadi saya kira kepercayaan investor yang lemah itu dari dulu, dari awal (pembangunan IKN), bukan mulai dari sekarang (setelah pernyataan AMIN)," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Pedang Tanpa Jiwa

Zulhas Dorong Industri Kelapa Lampung Jadi Penggerak Ekonomi******

Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menilai industri kelapa di Lampung memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak ekonomi. Pasalnya, kelapa memiliki turunan olahan yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

Dalam acara 59th ICC Session & Ministerial Meeting di Bandar Lampung, Selasa (5/12), ia menyampaikan diperlukan langkah strategis guna mewujudkan sektor kelapa yang berkelanjutan.

"Bersamaan dengan upaya peningkatan harga kelapa untuk menyejahterakan petani, diperlukan langkah-langkah strategis untuk mencapai sektor kelapa berkelanjutan yang mencakup perbaikan menyeluruh, baik di tingkat hulu maupun hilir," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (5/12).

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini menambahkan, hilirisasi juga dibutuhkan untuk mendorong daya saing produk turunan dari kepala.

"Di tingkat hilir, perlu pula dikembangkan produk-produk turunan kelapa yang inovatif, bernilai tambah dan berdaya saing," ungkap dia.

Menurutnya, kedua hal tersebut diperlukan agar industri kepala bisa berkelanjutan dan memberikan efek positif kepada masyarakat.

"Hal ini penting guna mewujudkan sektor kelapa yang berkelanjutan dan menyejahterakan petani," pungkasnya.

Sebagai informas, ICC merupakan organisasi kerja sama antarnegara penghasil kelapa yang diluncurkan oleh United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) pada 1969.

Organisasi ini dibentuk untuk meningkatkan kerja sama dalam bidang produksi, pengolahan, penelitian, dan pemasaran kelapa dan produk kelapa.

Raja Jahat, aku tidak cukup mencintaimu!

Kini Petani Bisa Tebus Pupuk Subsidi Pakai KTP******

Menteri PertanianAndi Amran Sulaiman menegaskan saat ini para petani bisa menebus pupuk subsidi cukup dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Hal itu seiring dengan revisi Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.

Amran menyebut dengan revisi aturan itu, akses petani terhadap pupuk bersubsidi menjadi lebih mudah, tidak hanya lewat kartu tani.

Ia pun mengatakan kalau petani berteriak tidak ada pupuk, tiga bulan kemudian dipastikan produksi akan turun. Oleh karena itu, penyaluran pupuk subsidi harus serius dibenahi.

"Jika masih ada yang tidak meladeni petani soal pupuk, saya minta keluhan langsung disampaikan ke pusat, ke Kementan dan Pupuk Indonesia," beber Amran.

Setali tiga uang, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Ali Jamil menekankan bahwa memasuki masa tanam, Kementan terus berupaya memastikan tidak ada kelangkaan pupuk bersubsidi.

Ia menyebut alokasi pupuk bersubsidi tiap-tiap daerah dipastikan sudah sesuai dengan usulan yang masuk dalam e-alokasi.

Ali mengatakan petani yang akan menebus pupuk bersubsidi datang ke kios resmi penjual pupuk bersubsidi, dengan membawa Kartu Tani atau KTP. Sementara, lokasi kios resmi bisa dilihat di pupukbersubsidi.pertanian.go.id.

"Namun yang perlu dipastikan adalah petani yang berhak menebus pupuk bersubsidi adalah petani yang terdaftar sebagai penerima subsidi sesuai ketentuan," imbuhnya.

Lebih lanjut, Ali merinci berdasarkan e-alokasi, alokasi pupuk bersubsidi di Provinsi Jawa Barat sebesar 939.895 ton pada 2023 ini. Adapun realisasi sampai 30 November sebesar 695.765 ton atau 74 persen.

"Sungguh besar kemudahan yang diberikan Bapak Mentan Amran, sekarang penebusan pupuk bersubsidi bisa menggunakan KTP, Permentan soal pupuk bersubsidi juga tengah dikejar untuk segera direvisi agar petani semakin mudah mengakses pupuk bersubsidi dan berproduksi" ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]

Penguasa Perang Surga

Erick Thohir Laporkan 2 Dapen BUMN ke Kejaksaan Agung Bulan Ini******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir akan melaporkan dua dana pensiun (Dapen) milik perusahaan pelat merah ke Kejaksaan Agung (Kejagung) pada bulan ini.

"Di bulan ini ada dua yang akan kita laporkan ke Kejaksaan Agung," ujar Erick saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin.

Namun demikian, Erick tidak menyebutkan Dapen mana yang akan dilaporkan ke Kejaksaan Agung dalam waktu dekat.

"Sehingga nanti, dana pensiun ini akan benar-benar transisi dalam 3 tahun sehingga ke depan akan sehat," ucapnya.

Lebih lanjut, Erick mengatakan bahwa pihaknya berupaya memperbaiki pengelolaan Dapen melalui pooling fundatau dana gabungan di bawah IFG, yang mengelola asuransi, penjaminan dan investasi.

Erick pada Oktober 2023 sebenarnya telah melaporkan empat Dapen BUMN ke Kejaksaan Agung.

Adapun keempat perusahaan plat merah tersebut adalah Dapen Ingutani, PT Perkebunan Nusantara (PTPN), PT Angkasa Pura I, dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) atau ID Food.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Iblis Abadi

Erick Thohir Jawab Tuduhan DPR Angkat Kroni Jadi Petinggi BUMN******

Menteri BUMN Erick Thohir menjawab tuduhan DPR soal rotasi petinggi perusahaan pelat merah yang dianggap hanya mementingkan kroni atau teman dekatnya.

"Untuk pergantian direksi (BUMN), saya rasa tadi disampaikan, sama ketika membuka hal-hal yang sensitif di BUMN saya rasa lillahi ta'alasaya enggak ada kepentingan," tegas Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (4/12).

"Karena itu saya konsisten sampai hari ini saya terus memperbaiki BUMN tanpa konflik kepentingan. Kalaupun ada kekurangan di sana sini pasti itu menjadi koreksi dari kami," imbuhnya.

Oleh karena itu, ia menerima saran dan kritik dari para wakil rakyat. Erick juga berjanji akan mengecek langsung nama-nama direksi BUMN yang dicurigai tersebut.

"Saya sudah lihat beberapa nama karena saya juga dapat dari kanan kiri (Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo dan Sekretaris Kementerian BUMN Rabin Indrajad Hattari), namanya ini ini, nanti coba kita lihat. Tetapi saya yakin, saya tidak ada kepentingan ngangkat turunindireksi, tapi kalau saya selalu menjaga Key Performance Indicator (KPI)," tandas Erick.

Pada raker itu, Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra Khilmi melontarkan tudingan kepada Erick soal rotasi direksi dan komisaris BUMN. Ia keheranan dengan dasar penunjukkan beberapa petinggi perusahaan pelat merah tersebut.

Bahkan, Khilmi membandingkan proses penunjukkan yang dilakukan Erick dengan menteri pendahulunya, yakni Rini Soemarno.

"Kalau waktu Bu Rini dulu, kita ngingetin, 'Bu, orangnya ini tidak bagus'. Ini (di zaman Erick Thohir) tidak ada. Apakah ini karena kroni-kroninya harus ditarik orang itu semua? Kita ini harus menempatkan orang itu harus lebih bagus untuk memegang perusahaan (BUMN) itu," kritik Khilmi.

"Saya kaget, wongini kita telepon suruh selesaikan masalah yang kecil saja enggak bisa, eh pindahnya lebih bagus. Jadi kayak begini-begini yang susah," sambungnya.

Kendati, Khilmi enggan menyebut siapa sosok direksi yang dimaksud. Ia mendesak Erick untuk menelusurinya lebih lanjut.

Politikus Gerindra itu juga mengkritisi sosok petinggi BUMN yang mengundurkan diri sebelum masa jabatannya usai. Khilmi keheranan dengan sikap Erick yang malah melantik bos BUMN yang resign itu di perusahaan pelat merah lain.

"Ada lagi orang mengundurkan diri dari BUMN, eh bapak tunjuk lagi ke BUMN. Permasalahan ini harus dihadapi semua, susah senang selesaikan. Jangan buat surat mundur ke Pak Menteri (Erick), habis itu Pak Menteri angkat lagi di BUMN," ucap Khilmi kesal.

"Jadi, saya berharap Bapak (Erick) ini kalau menunjuk direksi, ini saya sampai bingung. Kemarin saya sampai WhatsApp Pak Sesmen (Rabin), masa orang menyelesaikan permasalahan di perusahaan ini belum selesai tapi Bapak tunjuk ke direksi (posisi) yang lebih tinggi. Asesmennya bagaimana?" tandasnya.

Di lain sisi, Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Demokrat Herman Khaeron menaruh curiga dengan bersih-bersih di internal BUMN era Erick. Herman mempertanyakan mengapa sejumlahfraudtersebut baru terungkap belakangan ini.

Herman menyebut padahal penjahat di internal BUMN itu berkutat pada orang yang itu-itu saja. Ia mencontohkan kasus PT Asabri hingga PT Asuransi Jiwasraya yang diklaim tersangkanya berada di lingkaran serupa.

"Jiwasraya pelakunya itu, Asabri pelakunya juga tidak jauh-jauh dari itu, kemudian dana pensiun (dapen) menurut saya pemainnya di lingkaran situ juga. Jadi kalau melihat situasi seperti itu, restrukturisasi keuangan BUMN juga tidak terlepas dari para pemain-pemain yang menurut saya tidak terungkap seluruhnya," ucap Herman.

"Saya yakin Pak Erick menyimpan banyak misteri dalam situasi BUMN yang sampai saat ini tidak terungkap kepada publik. Yang terungkap Jiwasraya, Asabri, sekarang dapen terungkap. Mungkin BUMN-BUMN lain yang hancur pun sebetulnya dalam pikiran saya pasti ada penjahat atau pelaku kriminalitasnya. Oleh karena itu, restrukturisasi terhadap BUMN semestinya juga berbarengan dengan penegakan hukum," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Gadis Emas

Ojol Bakal Dilarang di Kawasan Inti IKN Nusantara******

Ojek online alias ojol bakal dilarang beroperasi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Chief Urban Mobility Otorita IKN Resdiansyah menegaskan pihaknya tengah mengembangkan sistem transportasi menggunakan micromobility. Teknologi ini membuat sepeda motor berbahan bakar BBM tidak diizinkan masuk ke KIPP IKN.

Micromobilitymerupakan alat mobilitas individual, baik elektrik maupun tidak yang berkecepatan di bawah 25 km per jam. Nantinya, pemerintah akan membuat jalur khusus untuk moda tersebut.

Menurutnya, ini juga bagian dari titah Presiden Joko Widodo soal transportasi publik di IKN. Resdiansyah mengatakan Jokowi ingin IKN dikuasai 80 persen transportasi publik dan 20 persen sisanya kendaraan pribadi.

Bahkan, Jokowi ingin IKN menjadi '10 minutes city', di mana cukup 10 menit untuk bepergian ke area-area perkantoran. Selain itu, IKN dibangun dengan prioritas pejalan kaki.

Para pejabat publik di IKN juga akan didorong menggunakan transportasi publik dibandingkan kendaraan pribadi. Kendati, akan ada pengecualian untuk pejabat setingkat presiden atau menteri.

"Kita akan menggunakan banyak teknologi untuk memastikan yang bersirkulasi kendaraan pribadi itu hanya 20 persen," jelasnya.

"Kecuali kendaraan-kendaraan dinas kayak presiden, masa kita suruh jalan kaki? Ada spesifik khusus yang membolehkan kendaraan pribadi, seperti kendaraan dinas, kendaraan kenegaraan, seperti itu nanti ada peraturannya sendiri," tutup Resdiansyah.

[Gambas:Video CNN]