qqjoker

Pedang Keadilan One Piece

Wamen BUMN soal Nasib Pelita Usai Merger: Kita Pertahankan, Good Brand******

Wakil Menteri BUMNI Kartika Wirjoatmodjo alias Tiko menyebut brand Pelita Airsudah bagus dan bakal dipertahankan jika merger dengan Garuda Indonesiadan Citilink rampung.

Tiko menyebut merger Pelita Air dengan dua maskapai lain bakal memisahkan penerbangan Pelita, yakni reguler dan chartered alias sewa. Dengan kata lain, akan ada dua perusahaan yang menaungi Pelita Air.

"Masih ada (brand Pelita Air), kita pertahankan. Bagus soalnya Pelita, bagus, as a good brandsekarang," katanya usai menghadiri HSBC Summit 2023 di Jakarta Selatan, Rabu (11/10).

Lalu, penerbangan sewa dengan bendera Pelita Air tetap ada di masa mendatang. Tiko menegaskan ini adalah bagian dari bisnis PT Pertamina (Persero) serta untuk melayani operasional perusahaan.

Namun, Tiko enggan menegaskan apakah Pertamina bakal benar-benar melepaskan penerbangan reguler Pelita Air ke InJourney atau tidak. Ia hanya menyebut merger sedang berproses.

Pemerintah akan memerger tiga maskapai milik pemerintah. Menteri BUMN Erick Thohir merinci dua alasan rencana merger tiga maskapai milik pemerintah ini. Pertama, untuk menekan biaya logistik, di mana menurutnya merger bisa membuat industri penerbangan negara semakin kuat dan efisien.

Kedua, memperkuat industri penerbangan Indonesia. Erick menyebut industri penerbangan dalam negeri sampai saat ini masih perlu diperkuat.

Salah satu penguatan perlu dilakukan terkait armada. Ia menyebut armada penerbangan yang dimiliki Indonesia saat ini masih kurang.

"BUMN terus menekan logistic cost. Pelindo dari 4 (perusahaan) menjadi 1. Sebelumnya, logistic cost mencapai 23 persen, sekarang jadi 11 persen. Kita juga upayakan Pelita Air, Citilink, dan Garuda merger untuk menekan cost," kata Erick dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan di Jakarta, Senin (21/8).

[Gambas:Video CNN]

Dunia Slam Dunk Mito Yohei

Pemerintah Akan Permudah Syarat Pendaftaran Waralaba******

Pemerintah akan mempermudah syarat pendaftaran waralaba. Hal itu akan mereka lakukan dengan merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. 

Direktur Bina Usaha Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Septo Soepriyatno menyebutkan melalui revisi ini, syarat pelaku usaha mendapatkan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) akan diperpendek.

"Demi memajukan bisnis waralaba kita, nah yang direvisi itu ialah pada syarat untuk pelaku usaha mendapat STPW dari sebelumnya minimal lima tahun, dipersingkat menjadi tiga tahun saja," katanya, Rabu (11/10) seperti dikutip dari Antara.

Ia juga mengatakan syarat lima tahun justru menjadi penghambat keinginan pelaku usaha mikro dalam negeri menjalankan skema bisnis waralaba.

Sementara itu berdasarkan data Kemendag tercatat pada 2021 ada sebanyak 31.188 gerai usaha mikro di dalam negeri yang beroperasi dan mampu menyerap sebanyak 53.670 tenaga kerja. 

Itu meningkat 40 persen ketimbang 2020.

Namun, ia menyebutkan, dari jumlah gerai usaha tersebut saat ini tercatat baru sebanyak 142 waralaba dalam negeri yang memiliki STPW. Padahal katanya, masih banyak usaha yang potensial untuk menjalankan skema bisnis tersebut.

"Lisensi ini langkah awal menuju waralaba, buktinya meski demikian tahun ini sudah tumbuh lima persen (Penerbitan STPW). Jadi ini merupakan solusi supaya pengusaha pemula dan menciptakan iklim usaha yang positif," kata dia.

Septo pun berharap, pelaku usaha tidak hanya tumbuh mengembangkan bisnis waralaba dengan membuka cabang di dalam negeri tapi juga di luar negeri.

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, jumlah UMKM Indonesia yang membuka waralaba di luar negeri hingga 2023 mencapai 1.241 unit.

Di antaranya seperti Kopi Kenangan (Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, dan Amerika Serikat), Martabak Bossku (Malaysia dan Singapura), Ayam Geprek Bensu (Malaysia dan Singapura), Soto Betawi H Mamat (Malaysia dan Singapura).

"Potensi ini sangat terbuka lebar, seiring kemajuan teknologi informasi pelaku usaha dalam negeri pun kian kreatif dan inovatif kita dukung mereka," kata dia.

[Gambas:Video CNN]

Tahun itu, jangkrik itu, pedang itu

Pontjo Sutowo Gugat Pratikno Cs Buntut Kisruh Hotel Sultan******

Pontjo Sutowo kembali menggugat pemerintah terkait sengketa Hotel Sultan. Gugatan ia layangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Gugatan terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin (9/10) kemarin dengan nomor perkara 667/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.

Gugatan diajukan atas nama PT Indobuildco yang merupakan perusahaan milik Pontjo Sutowo.

Kedua, Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno. Ketiga, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto.

Keempat, Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat. Kuasa Hukum Pontjo Sutowo Hamdan Zoelva mengatakan gugatan diajukan dengan tuduhan pemerintah telah melakukan pelanggaran hukum terkait sengketa Hotel Sultan.

Pelanggaran hukum dilakukan terkait penutupan jalan, akses masuk ke Hotel Sultan dan pemasangan spanduk oleh BPGBK di area Hotel Sultan.

"Karena PT Indobulico adalah penghuni dan pemilik sah atas persil tersebut berdasarkan HGB 26-27/Senayan. PT Indobuilco juga menggunggat BPN karena yang berhak atas persil tersebut adalah PT Indobuilco, bukan BPGBK, sesuai hukum pertanahan menganai pemberian HGB," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (10/10).

CNNIndonesia.com berupaya meminta tanggapan ke Kementerian ATR/BPN melalui Staf Ahli Menteri ATR/BPN dan Selaku Plt Kepala Biro Hubungan Masyarakat Yulia Jaya Nirmawati terkait gugatan tersebut. Namun, sampai dengan saat ini, konfirmasi belum berbalas. 

Direktur Umum PPKGBK Hadi Sulistia yang mewakili Mensesneg Pratikno mengatakan bahwa masalah gugatan itu sedang dilihat kuasa hukum pemerintah.

"Terkait legal formal sedang direview oleh kuasa hukum kita. Tapi yang pasti, lahan Blok 15 sudah clean dan clear aset milik negara," katanya.

"Apa yang kami lakukan kemarin adalah deklarasi atas lahan/tanah. Operasional hotel masih menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pihak Indobuildco," katanya.

Pontjo Sutowo dan pemerintah memang tengah ribut soal pengelolaan Hotel Sultan. Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006.
Kala itu, ia lewat perusahaannya melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan terkait pengelolaan Hotel Sultan.

Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

[Gambas:Video CNN]

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Keturunan langsung dari masa sulit

Luhut Akui Sakit dan Dirawat di Singapura******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan InvestasiLuhut  Panjaitan akhirnya memberikan update soal kesehatannya. Ia mengaku memang sempat jatuh sakit.

"Beberapa hari yang lalu setelah menghadiri suatu kegiatan, tiba-tiba saya merasa kelelahan yang amat luar biasa. Rasa lelah ini tak seperti yang biasa saya rasakan selepas bekerja. Melihat kondisi suaminya yang tidak sewajarnya tersebut, istri saya kemudian berinisiatif membawa saya ke salah satu Rumah Sakit di Jakarta untuk tindakan preventif lebih lanjut," tulis Luhut di akun Instagram pribadinya, Selasa (10/10).

Ia pun mengklarifikasi simpang siur apakah dirinya dirawat di RS atau tidak. Luhut membenarkan bahwa dirinya memang sempat dirawat di rumah sakit selama beberapa hari hingga semua itu membuatnya bosan.

Setelah dilarikan ke RS di Jakarta dan dibawa ke Singapura, Luhut mengklaim keadaannya berangsur membaik. Ia bersyukur kepada Tuhan atas apa yang terjadi padanya ini.

"Begitu banyak cinta yang datang kepada saya dalam bentuk perhatian dan doa, bahkan di saat saya sakit. Karena itu, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya terkhusus kepada Presiden @jokowi yang sudah memberikan tim dokter kepresidenan beserta perawat untuk merawat saya hingga sampai pada kondisi yang telah membaik saat ini," ucap Luhut.

Di saat-saat seperti ini, Luhut menyebut dukungan dan doa yang diberikan oleh keluarga, teman, serta seluruh masyarakat Indonesia adalah kekuatan yang mendorongnya untuk tetap semangat agar pulih kembali.

"Thank you for all the love and support that you have given to me. Karena sebagai makhluk lemah, saya hanya mampu berusaha dan berdoa, biarlah Tuhan YME yang membalas niat, doa, dan perbuatan baik Anda semua," tandasnya.

Sistem pembukaan kunci tertinggi

Ada BUMN di Bawah Holding Pangan Jualan Kondom******

Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) Frans Marganda Tambunan menyebut sejumlah perusahaan pelat merah di bawah holding BUMNpangan ID Food jualan kondom.

"Kenapa, memang jadi banyak corebisnis di dalam? Memang awalnya kan RNI di bawah binaan Kementerian Keuangan. Jadi dulu gado-gado, ada alat kesehatan dan farmasi, perkebunan, bahkan kita dulu punya Phapros yang kita divestasi ke Bio Farma. Jadi macam-macam," katanya dalam Ngopi BUMN di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Selasa (10/10).

"Terkait pabrik Mitra Banjaran (PT Mitra Rajawali Banjaran yang menjual kondom) di Bandung, tahun lalu kita sudah coba divestasi ke teman kita Bio Farma. Cuma memang ada ketidakcocokan harga dan sebagainya, jadi kita tunda," imbuh Frans.

"Jadi kita gunakan sementara ini Mitra Banjaran mem-backup produksi alat kesehatan farmasi untuk Rajawali Nusindo sampai nanti kita berikutnya menunggu divestasi tahap dua kita tawarkan. Karena kami mengutamakan kalau didivestasi ke sesama BUMN," tegasnya.

Selain ada BUMN yang berjualan kondom, Frans menyebut ID Food juga punya anak usaha lain yang tidak sejalan dengan urusan pangan.

Beberapa di antaranya adalah pabrik karung, perkebunan, hingga alat suntik.

Ia mengatakan anak perusahaan di bawah ID Food yang tidak terkait langsung dengan pangan juga akan didivestasi. Ia menegaskan langkah ini sebagai upaya refocusinggerak perusahaan.

[Gambas:Video CNN]

Ada pintu ke ruang bawah tanah

Waskita Respons JK soal BUMN Nunggak Utang Rp300 M ke Kalla Group******

PT Waskita Karya (Persero) Tbk menanggapi klaim Jusuf Kalla (JK) terkait BUMNyang memiliki tunggakan utang Rp300 miliar kepada salah satu perusahaan di bawah Kalla Group.

VP Corporate Secretary Waskita Karya Ermy Puspa Yunita membenarkan jika perusahaannya memiliki utang ke perusahaan JK, PT Bukaka Teknik Utama (BUKK). Utang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan Tol MBZ.

"Dapat kami sampaikan bahwa angka final masih dalam proses persiapan penghitungan atau verifikasi di Proyek Jakarta - Cikampek Elevated II (Tol MBZ)," katanya dalam keterangan resmi, Rabu (11/10).

Hasil reviewtersebut yang akan dijadikan dasar pembayaran Waskita-Acset KSO kepada KSO Bukaka-KS.

"Selain itu, Waskita-Acset KSO telah melakukan kewajiban pembayaran kepada KSO Bukaka-KS yang sudah ditagihkan sesuai dengan jumlah pembayaran yang diatur dalam kontrak," katanya.

Jusuf Kalla sebelumnya mengatakan utang Rp300 miliar itu sudah menunggak selama tiga tahun. Namun, ia tak mengungkap BUMN mana yang punya utang ke perusahaannya tersebut.

Sementara itu, mengutip CNBCIndonesia.com, Direktur Keuangan Bukaka Teknik Utama (BUKK), salah satu anak usaha Kalla Group Afifuddin Kalla pernah menyebut Waskita punya utang ke perusahaannya.

Utang Waskita kepada Bukaka sekitar Rp 200 miliar. Utang salah satunya untuk proyek Tol MBZ.

Afifuddin mengatakan sebelum Lebaran 2023 lalu, pihaknya sudah bertemu dengan Waskita untuk menagih utang tersebut. Namun, pucuk pimpinan Waskita ditahan terkait tindak pidana korupsi.

"Tetapi setelah lebaran kemarin kita mendengar kabar dirutnya ditahan. Jadi kami juga bingung sekarang kelanjutannya tetapi mudah-mudahan komitmen bisnisnya tidak berubah," katanya.

[Gambas:Video CNN]