bintangmpo

Jaringan Perdagangan Dimensi Super

aku lalu

BPS: Beras masih alami inflasi pada Februari******

Komoditas penyumbang inflasi adalah beras dengan andil inflasi 0,21 persen

Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan komoditas beras masih menjadi penyumbang inflasi bulanan (month-to-month/mtm) terbesar pada Februari 2024.

“Komoditas penyumbang inflasi adalah beras dengan andil inflasi 0,21 persen,” kata Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M. Habibullah di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, tren inflasi komoditas beras masih berlanjut hingga Februari, dengan inflasi mencapai 5,32 persen.

Hampir seluruh provinsi mengalami inflasi beras, tepatnya sebanyak 37 provinsi yang mencatatkan kenaikan harga beras. Sementara satu provinsi lainnya mengalami penurunan inflasi beras.

Secara umum, komponen harga bergejolak (volatile food) mengalami inflasi sebesar 1,53 persen, memberikan andil lebih tinggi (0,25 persen) dibanding komponen lainnya yaitu inflasi inti (0,09 persen) dan inflasi harga diatur pemerintah (0,03 persen).

Baca juga: BPS: Ekonomi RI alami inflasi 0,37 persen pada Februari 2024

Baca juga: BPS catat ekspor pertanian Januari naik saat sektor lainnya turun

Komoditas pangan lainnya yang menjadi faktor pendorong inflasi Februari adalah cabai merah dengan andil 0,09 persen, telur ayam ras 0,04 persen, serta daging ayam ras 0,02 persen.

Khusus untuk komoditas cabai merah, inflasi tercatat di setiap level perdagangan, di mana inflasi pada produsen pedesaan sebesar 4,56 persen, grosir 16,01 persen, dan eceran 17,78 persen.

Kenaikan harga cabai merah di tingkat eceran sejalan dengan kenaikan harga di produsen pedesaan dan grosir.

Adapun inflasi komoditas telur dan daging ayam ras didorong oleh kenaikan harga pakan ternak ayam, yang mengalami inflasi 0,36 persen untuk bahan pakan dedak, 0,80 persen untuk jagung pipilan, 0,04 persen untuk bekatul, dan 0,22 persen untuk bungkil.

Diketahui, inflasi bulanan Februari tercatat sebesar 0,37 persen mtm. Sementara inflasi tahunan mencapai 2,75 persen (year-on-year/yoy) dan inflasi tahun kalender 0,41 persen (year-to-date/ytd).

Baca juga: BPS catat impor beras pada Januari 2024 capai Rp4,3 triliun

Baca juga: BPS: Neraca perdagangan Indonesia Januari 2024 surplus lagi

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Sistem guru pengalaman profesional

gacor jam ini

BPH Migas edukasi kebijakan hilir migas bagi calon pemimpin masa depan******

Program BPH Migas Goes to Campus ini bertujuan memberikan edukasi terkait kegiatan hilir migas dan isu-isu terkini di bidang energi....

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memberikan edukasi tentang kebijakan hilir minyak dan gas kepada para calon pemimpin masa depan di Politeknik Energi dan Mineral (PEM) Akamigas, Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

Kepala BPH Migas Erika Retnowati dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, menyampaikan pihaknya senantiasa berkomunikasi dengan berbagai pihak, di antaranya melalui diskusi dan berbagi informasi dengan dunia pendidikan, seperti perguruan tinggi termasuk PEM Akamigas.

"Program BPH Migas Goes to Campus ini bertujuan memberikan edukasi terkait kegiatan hilir migas dan isu-isu terkini di bidang energi kepada para calon pemimpin masa depan Indonesia, yaitu adik-adik sekalian," ungkapnya di depan sekitar 700 mahasiswa di Grha Oktana PEM Akamigas, Cepu, Jateng, Kamis (29/2/2024).

Baca juga: BPH Migas dan Pemprov Babel memperkuat pengawasan dan penyaluran BBM

Melalui tema BPH Migas Goes to Campus yakni "Menjaga Subsidi, BergeGAS untuk Transisi", Erika berharap mahasiswa mendapatkan pemahaman dan kesadaran terhadap pemanfaatan subsidi migas tepat sasaran dan pentingnya keberlanjutan energi melalui kebijakan yang mendukung percepatan transisi energi di Indonesia.

"Generasi muda, khususnya mahasiswa merupakan agent of changeyang dapat berperan dan berpartisipasi dalam mendukung program pemerintah di bidang energi," tambahnya.

BPH Migas Goes to Campus secara rutin dilaksanakan sejak 2018. Pada 2024, PEM Akamigas merupakan tempat pertama dilaksanakannya kegiatan BPH Migas Goes to Campus.

Turut hadir juga Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim, Wahyudi Anas, serta Iwan Prasetya Adhi.

Baca juga: BPH Migas terus tingkatkan CNG untuk industri dan transportasi

Dalam paparan, Wahyudi menyampaikan tugas dan fungsi, capaian kinerja BPH Migas, skema kegiatan usaha hilir migas, serta pemanfaatan gas bumi yang menjadi jembatan utama dalam transisi energi Indonesia.

"Dalam proses transisi energi di Indonesia, BPH Migas berperan dalam meningkatkan pemanfaatan gas bumi nasional. Saat ini, jalur gas bumi memang masih sektoral. Oleh karenanya pengembangan dan pemanfaatan gas bumi yang terintegrasi memerlukan dukungan dari berbagai pihak," jelasnya.

Peningkatan pemanfaatan gas bumi untuk kepentingan dalam negeri ini sejalan dengan peta jalan kebijakan gas bumi nasional.

"Dari tahun ke tahun ekspor (gas bumi) diperkecil dan akan memperbesar untuk pemanfaatan dalam negeri, untuk rakyat Indonesia," katanya.

Sementara itu, Abdul Halim menjelaskan bahwa BPH Migas sebagai regulator terus adaptif dan bergerak cepat terhadap perubahan, yaitu dengan mengakselerasi inovasi kebijakan dan pemanfaatan teknologi terkini dalam pengawasan pendistribusian BBM subsidi.

"Sustainable improvemetterhadap kebijakan dan teknologi terus kita lakukan. Salah satu peraturan yang saat ini tengah diusulkan untuk direvisi adalah Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Kita akan segmentasi lebih detail. Sementara untuk sistem yang kita improveadalah QR code, surat rekomendasi berbasis teknologi informasi (aplikasi), serta regulasi terkait subpenyalur," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM Kementerian ESDM Prahoro Yulijanto Nurtjahyo menyampaikan pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan peran hilir migas dalam menunjang ketahanan energi nasional, salah satunya dengan menyiapkan sumber daya manusia yang mumpuni untuk mengembangkan industri migas.

"Terima kasih kepada BPH Migas telah menginisiasi kegiatan ini, semoga dapat menjadi bekal pengetahuan mahasiswa PEM Akamigas untuk bersaing di dunia industri setelah lulus nanti," ujarnya.

Baca juga: BPH Migas segera revisi aturan subpenyalur BBM subsidi dan kompensasi

Direktur PEM Akamigas Erdila Indriani menyampaikan terima kasih atas dipilihnya PEM Akamigas sebagai tempat penyelenggaraan BPH Migas Goes to Campus.

"Suatu kehormatan bagi kami, terima kasih kepada Ibu Erika dan tim BPH Migas yang telah memilih PEM Akamigas menjadi tempat pertama BPH Goes To Campus di tahun ini. Semoga PEM Akamigas akan selalu masuk radar kolaborasi BPH Migas,” ucapnya.

Turut hadir dalam kegiatan hari ini, Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Aji Anom Purwasakti dan Senior Analyst Corporate Planning PT Perusahaan Gas Negara Tbk M Haryo Pramantyo.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

Perjalanan Orang Asing

pitaslot

Penumpang Commuter Line Basoetta bisa naik******

Penyesuaian tersebut lebih cepat sekitar 3-4 menit dari awal pemberangkatan sebelumnya dari Stasiun Bandara Soetta

Jakarta (ANTARA) - PT Kereta Commuter Indonesia atau KAI Commuter menguji coba penambahan layanan pemberhentian perjalanan Commuter Line Bandara Soekarno-Hatta (Basoetta) untuk naik turun penumpang di Stasiun Rawa Buaya, Jakarta Barat, mulai 1 Maret 2024.

Sebelumnya, pemberhentian perjalanan Commuter Line Basoetta hanya dilayani di Stasiun Manggarai, Stasiun BNI City, Stasiun Duri, Stasiun Batuceper dan Stasiun Bandara Soetta.

"Untuk meningkatkan layanan perjalanan Commuter Line khususnya perjalanan Commuter Line Bandara Soekarno Hatta. Mulai 1 Maret 2024, KAI Commuter lakukan uji coba penambahan layanan pemberhentian perjalanan Commuter Line Bandara Soetta untuk naik turun pengguna di Stasiun Rawabuaya," kata Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Anne mengatakan selain penambahan stasiun pelayanan untuk naik dan turun pengguna tersebut, KAI Commuter juga menyesuaikan jadwal keberangkatan dan kedatangan perjalanan Commuter Line Bandara Soetta di Stasiun Bandara Soetta.

"Penyesuaian tersebut lebih cepat sekitar 3-4 menit dari awal pemberangkatan sebelumnya dari Stasiun Bandara Soetta dan sekitar lebih lama 4-5 menit untuk tiba di Stasiun Bandara Soetta," ungkapnya.

Baca juga: Damri uji coba rute Stasiun KA Cepat Halim-Bandara Soetta

Baca juga: KAI Daop 8 buka pemesanan tiket KA arus balik lebaran pada 27 Februari

Selama masa uji coba tersebut, lanjut Anne, KAI Commuter memberikan tarif promo, nantinya di Stasiun Rawa Buaya pengguna bisa menggunakan layanan Commuter Line Bandara Soetta untuk tujuan Stasiun BNI city atau Stasiun Manggarai dengan tarif sebesar Rp15.000.

"Sedangkan tujuan Stasiun Bandara Soetta dengan tarif Rp25.000, Sementara itu untuk tarif promo dari Stasiun Rawa Buaya menuju Stasiun Duri atau sebaliknya sebesar Rp10.000," ucap Anne,

KAI Commuter juga menambah fasilitas layanan berupa kursi di area tunggu pemberangkatan Commuter Line Bandara Soetta serta pemutakhiran gerbang elektronik di Stasiun Rawa Buaya sehingga bisa melayani transaksi KMT maupun tiket Commuter Line Bandara Soetta.

"Selain itu, secara bertahap menambah fasilitas layanan lainnya seperti penambahan toilet, parkir sepeda, kipas angin, dan penambahan fasilitas dispenser air minum gratis," ujar Anne.

Dengan melayani sebanyak 56 perjalanan tiap harinya, KAI Commuter memprediksi Stasiun Rawa Buaya melayani pengguna Commuter Line Bandara yang naik maupun turun sebanyak 1.029 orang per harinya.

Adapun di Stasiun Rawa Buaya setiap harinya melayani sebanyak 124 perjalanan Commuter Line Tangerang dengan rata-rata volume pengguna sebanyak 7.000 pengguna pada hari kerja.

"Dengan penambahan pemberhentian stasiun ini, diharapkan Commuter Line Bandara Soetta bisa menjadi alternatif pilihan transportasi lain bagi masyarakat di sekitar wilayah Tangerang untuk melakukan mobilisasi ke bandara ataupun ke wilayah-wilayah pusat perkantoran di sekitar Sudirman dan Manggarai atau pun sebaliknya," tuturnya.

Baca juga: KAI Commuter minta maaf atas gangguan sarana KRL di Stasiun Cikini

Baca juga: KAI sebut 1.579 tiket mudik Lebaran 2024 sudah terjual

 

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Era Kitab Para Dewa

denda shopee pinjam 1 hari

PT Bukit Asam bangun irigasi sawah dilengkapi PLTS di Muara Enim******

sekarang mampu membuat sawah tidak kering dan bisa panen tiga kali dalam setahun

Palembang (ANTARA) - BUMN PT Bukit Asam Tbk (PTBA) membangun irigasi sawah yang dilengkapi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Muara Enim, Sumatera Selatan untuk memacu pemanfaatan potensi energi terbarukan bebas emisi. "PLTS irigasi yang berada di Karang Raja, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim ini merupakan program CSR PTBA yang menghasilkan 38 Kilo Watt Peak energi listrik," kata Asisten Manager Sustainable Community Development PTBA Dewa Made di Muara Enim, Sabtu.

Ia menambahkan irigasi tersebut mampu mengalirkan air terhadap lahan sawah seluas tiga hektare dan para petani mampu panen hingga tiga kali dalam setahun.

"Setelah sebelumnya hanya mampu panen setahun sekali dan saat kemarau air kering, namun sekarang mampu membuat sawah tidak kering dan bisa panen tiga kali dalam setahun," katanya.
 Ia menerangkan PLTS Karang Raja merupakan bantuan perusahaan untuk masyarakat yang sebelumnya menggunakan pompa air sumur bor berbahan bakar solar. Lalu PTBA membantu dengan mendirikan pembangkit listrik tenaga listrik surya Karang Raja yang kini menjadi milik masyarakat. Total panel surya terpasang sebanyak 76 keping solar panel yang menghasilkan 38 KWV energi listrik. Panel solar itu beroperasi menyerap energi matahari dengan rentang waktu sejak pukul 09:00 hingga 14:00 WIB. Sementara itu seorang petani bernama Meyda mengatakan bahwa sebelum dibangun PLTS tersebut, sawah warga sering mengalami kekeringan saat kemarau dan hasil panen sawah hanya bisa satu kali paling sering dua kali setahun.

Namun dengan adanya irigasi yang dibangun dengan pemanfaatan energi PLTS tersebut, hasil panen warga bisa tiga kali dalam setahun. "Dulu sawah sering kering karena irigasinya belum ada, sekarang sudah dioptimalkan melalui pemanfaatan irigasi dengan PLTS panen bisa setahun sekali," ujarnya. Ia berharap pemanfaatan PLTS di wilayah itu bisa lebih dikembangkan lagi sehingga banyak inovasi-inovasi terbarukan. Bahkan ia berharap bisa untuk menerangi rumah warga melalui PLTS tersebut. 
Baca juga: PTBA terapkan irigasi pertanian berbasis PLTS di Sumsel
Baca juga: Bantul gerakkan petani beralih ke pompa listrik untuk irigasi sawah
Baca juga: PLN bangun fasilitas "green house" kembangkan pertanian buah naga 

Pewarta: M. Imam Pramana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Gadis malang dan gadis bangsawan

king hoki 88 login

Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional******

Semarang (ANTARA) - Di tengah rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 yang dijadwalkan hingga 20 Maret 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pemohon terkait dengan parliamentary threshold (ambang batas parlemen) minimal 4 persen dari suara sah secara nasional.

Meski rekapitulasi secara manual belum selesai, publik bisa mengikuti perkembangan hasil real countKomisi Pemilihan Umum (KPU) RI melalui aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) atau tinggal klik pemilu2024.kpu.go.id.

Publik pun bisa memprediksi partai politik mana saja yang memenuhi ambang batas parlemen, khususnya pada Pemilu Anggota DPR RI, yang diikuti 18 partai politik nasional. Pada pemilu anggota legislatif (pileg) ini tercatat 9.918 calon anggota DPR RI yang memperebutkan 580 kursi DPR RI di 84 daerah pemilihan (dapil).

Sesuai dengan nomor urut peserta Pemilu 2024: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Terkait dengan putusan MK saat rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 tengah berlangsung di tingkat kabupaten/kota, sontak publik pun ada yang beranggapan semua partai politik peserta Pemilu Anggota DPR RI bakal lolos ke Senayan (Gedung MPR/DPR/DPD RI), asalkan meraih suara terbanyak di daerah pemilihan (dapil), meski tak capai parliamentary threshold.

Namun, sebelum syak wasangka berlanjut terkait dengan putusan MK yang akan meloloskan partai tertentu ke Senayan, alangkah baiknya membaca Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 secara saksama.

Dalam putusan MK itu ditegaskan bahwa ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional. Dengan demikian, hanya peserta pemilu yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional yang diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.

Partai politik peserta Pemilu 2024 yang tidak mencapai parliamentary thresholdtidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap dapil, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 415 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Seperti diketahui bahwa Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang diwakili Khoirunnisa Nur Agustyati (Ketua Pengurus Yayasan Perludem) dan Irmalidarti (Bendahara Pengurus Yayasan Perludem) mengajukan permohonan pengujian UU No. 7/2017 terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Dalam Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa norma Pasal 414 ayat (1) UU No. 7/2017 adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu Anggota DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu Anggota DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.

Mahkamah, menurut anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, berpendapat bahwa berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ketentuan dalam norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 perlu segera ada perubahan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal, antara lain:

Pertama, didesain untuk digunakan secara berkelanjutan; kedua, perubahan norma ambang batas parlemen, termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen, dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

Ketiga, perubahan itu dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; keempat, perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029; kelima, perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR.

Merespons putusan MK itu, pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini berharap, ke depan, pembentuk undang-undang harus merumuskan ambang batas parlemen secara terbuka, transparan, akuntabel, dan partisipatoris.

Pembentuk undang-undang, dalam hal ini Pemerintah dan DPR RI, perlu memperhatikan pemenuhan kedaulatan rakyat, proporsionalitas hasil pemilu, serta penyederhanaan partai. Selain itu, menggunakan metode yang terukur dan jelas, sehingga rasionalitas kebijakan tetap terjaga.

Pemberitaan sebelumnya, Ketua MK Suhartoyo ketika membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK di Jakarta, Kamis (29/2), mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian terkait dengan ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional, sebagaimana termaktub dalam UU No. 7/2017. (Sumber: ANTARA, Kamis, 29 Februari 2024)

Dalam perkara ini, Perludem menggugat frasa "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR".

Perludem ingin norma pada pasal tersebut diganti menjadi "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan".

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, Mahkamah tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit 4 persen dimaksud dalam pasal tersebut.

Saldi juga menyebut angka ambang batas parlemen tersebut juga berdampak pada konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR yang berkaitan dengan proporsionalitas hasil pemilu.

Pada Pemilu 2004, misalnya, suara yang terbuang atau tidak dapat dikonversi menjadi kursi sebanyak 19.047.481 suara sah atau sekitar 18 persen dari suara sah secara nasional.

Kebijakan ambang batas parlemen telah mereduksi hak rakyat sebagai pemilih. Hak rakyat untuk dipilih juga direduksi ketika perolehan suara lebih banyak, namun tidak menjadi anggota DPR karena partainya tidak mencapai ambang batas parlemen.

Hal demikian disadari atau tidak, baik langsung maupun tidak, telah mencederai kedaulatan rakyat, prinsip keadilan pemilu, dan kepastian hukum yang adil bagi semua kontestan pemilu, termasuk pemilih yang menggunakan hak pilih.

Berdasarkan hal tersebut, kata Saldi, dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan ambang batas parlemen dan/atau besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak disusun sesuai dengan dasar metode dan argumen yang memadai, pada dasarnya dapat dipahami oleh Mahkamah.

Sementara itu, rekomendasi norma yang diajukan oleh Perludem dalam petitum, tidak dapat dikabulkan oleh MK karena hal tersebut merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang untuk dirumuskan lebih lanjut.

Dengan demikian, Mahkamah menyatakan bahwa dalil permohonan pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.
 

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2024

Teknik Bintang Kuno

klik33

Mundur dari Soegi Bornean, Fanny klaim Asmalibrasi dan tujuh lagu******

Jakarta (ANTARA) - Penyanyi Fanny Soegiarto mengumumkan mundur dari grup musik Soegi Bornean yang tren di kalangan muda pada 2022-2023 lalu, selain itu dia juga mengklaim Asmalibrasi dan tujuh lagu Soegi Bornean sebagai karya ciptaannya bersama Dhimas Tirta Franata (dimectirta). "Untuk ke depannya, saya akan tetap berkarya dan membawa identitas saya dalam bermusik. Serta secara legal akan tetap membawakan lagu ciptaan Saya dan @dimectirta: Saturnus, Pijaraya, Asmalibrasi, Haribaan, Raksa, Kala, Samsara dan Aguna," kata Fanny dalam unggahan akun media sosialnya @fannysoegi dilihat di Jakarta, Jumat. Fanny mengatakan keputusan mengundurkan diri dari Soegi Bornean tidak diambil secara gegabah, melainkan dengan pertimbangan yang matang. Namun dia belum bisa memberi tahu alasan di balik keputusan itu.
Baca juga: Gitaris Soegi Bornean jadi juri kompetisi seni SILN se-Asia Tenggara


Baca juga: Saykoji hibur pengunjung Pantai Festival Ancol
 "Lebih lanjut mengenai alasan keputusan ini, akan saya sampaikan di waktu yang tepat," kata Fanny. Fanny juga mengucapkan terima kasih atas pengertian dan dukungan semua pihak di Soegi Bornean dan berharap yang terbaik bagi perjalanan mereka ke depan. "Terima kasih atas semua momen yang luar biasa yang telah dilalui selama ini," kata Fanny.  

    Lihat postingan ini di Instagram           

Sebuah kiriman dibagikan oleh Fanny Soegi (@fannysoegi)

Baca juga: Ketua LMKN: Indonesia punya "harta karun" royalti di luar negeri

Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024