link kakek zeus gratis

Sial dan beruntung

Di Hajatan Rakyat, Megawati: Hei, Polisi, Tentara… Jangan Intimidasi Rakyatku******

Ditegaskan Megawati, siapapun di mata hukum punya derajat yang sama sekalipun itu Presiden. “Jadi kalau ada yang berniat atau melakukan hal-hal yang merugikan rakyat Indonesia, apakah kamu takut?” tanya Mega.

“Tidak,” jawab para hadirin.

“Kenapa, kenapa, karena perundangan kita itu melindungi seluruh rakyat Indonesia, dimana pun mereka berada. Apa dia presiden, apa dia menteri, apa dia namanya TNI, Polri, dia adalah rakyat Indonesia. Ingat! Betul apa tidak?” imbuhnya lagi.

Dilansir Bisnis.com, di samping Megawati, duduk calon wakil presiden Mahfud Md, anaknya sekaligus Ketua DPRD Puan Maharani, dan beberapa tokoh seperti Hary Tanoe, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, hingga Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.

Dalam hajatan itu, massa pendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres/cawapres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud Md memadati Stadion GBK.

Para pendukung menggunakan berbagai macam atribut, mulai dari bendera partai politik, baliho raksasa bergambar Ganjar-Mahfud, sampai dengan topeng banteng berangsur memenuhi area tribun dan lapangan sejak pukul 13.00 WIB.

Selain itu, massa berseragam relawan Ganjar-Mahfud beserta pendukung partai politik, terutama PDIP dan PPP, melakukan berbagai aktivitas mulai dari menandatangani baliho-baliho Ganjar-Mahfud di sepanjang jalan menuju pintu masuk stadion hingga dangdutan.

Di bagian tribun, para pendukung Ganjar-Mahfud memasang spanduk-spanduk berisi slogan dukungan. Tidak hanya dari Ibu Kota, massa datang dari berbagai provinsi mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur.

Mendekati pukul 13.30, area dalam Stadion Gelora Bung Karno mulai berubah menjadi lautan merah para pendukung yang masih terus berdatangan.

Yaoming

Beda Sikap Soal Menteri Jadi Timses di Zaman Jokowi & SBY******

Dikutip dari laman Dataindonesia.id, Kamis (1/2/2024), sejumlah nama menteri dan wakil menteri (wamen) Kabinet Indonesia Maju turut masuk dalam daftar tim sukses kontestan Pilpres 2024. Setidaknya, ada tujuh menteri dan wamen yang terbagi di kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Secara terperinci ada lima menteri dan wamen yang masuk Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran. Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor, dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni.

Sementara, Rosan Roeslani yang saat ini ditunjuk menjadi Ketua TKN Prabowo-Gibran sempat menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN. Kendati, dirinya mengundurkan diri dan diberhentikan secara resmi pada 25 Oktober 2023.

Di sisi lain, terdapat dua nama menteri dan wamen yang ikut Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud. Mereka adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno dan Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo.

Adapun, Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies Bawedan-Muhaimin Iskandar tak berisikan menteri dan wamen incumbent.Walau demikian, ada dua bekas menteri di tim tersebut, yakni Sudirman Said dan Thomas Trikasih Lembong.

Era SBY

Sementara pada Pemilu 2914 lalu, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang kala itu menjabat sebagai Presiden RI justru mendesak para menteri yang ikut sebagai tim sukses untuk mundur dari jabatan. Menurut dia, anggota kabinet harus menghindari konflik kepentingan pada pemilihan presiden tahun ini.

“Saya akan menggelar sidang kabinet paripurna untuk memastikan para menteri tidak meninggalkan dan mengabaikan tugas pokoknya,” kata SBY saat membuka rapat koordinasi nasional pemantapan pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden (Pilpres) 2014 di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Selasa (3/6/2014) silam.

Presiden SBY menyatakan hal itu karena khawatir aktivitas politik sebagian menterinya dapat mengganggu kinerja kabinetnya.

“Kalau memang tidak mungkin lagi mengurusi kementeriannya, karena harus aktif di sebuah tim sukses misalnya, atau bergerak ke sana-kemari, saya persilakan untuk mengundurkan diri,” kata Presiden Yudhoyono.

Kala itu hampir separuh menteri dalam kabinet SBY telah menjadi tim sukses calon presiden Prabowo atau Jokowi.

Sejauh ini tidak ada aturan yang melarang anggota kabinet untuk berkampanye selama pemilu, namun ditekankan mereka harus cuti terbatas dan tidak boleh mengganggu tugas utamanya sebagai pembantu presiden.

Master Pedang Samsara

Panelis Debat Terakhir Pilpres 2024 Ikut Petisi Bulaksumur, Ini Penjelasan KPU******

Sebelumnya, dalam debat keempat yang mempertemukan antarcawapres, terdapat Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia Prof. Sulistyowati Irianto.

“Kemarin salah satu panelis debat keempat, ada prof dari antropologi hukum UI, dan juga ikut petisi UI. Saya kira begini, orang memiliki kebebasan sebagai warga negara untuk menyatakan pendapat, dan kemudian ketika bertugas sebagai panelis yang diperlukan adalah pandangan-pandangan profesionalnya,” ujarnya.

Hasyim kemudian menjelaskan bahwa rumusan pertanyaan yang disusun para panelis kemudian bergantung pada undian saat debat berlangsung, sehingga tidak dapat menentukan bahwa pertanyaan dalam debat ditujukan kepada siapa.

“Jadi misalkan panelis diberi kesempatan untuk menyampaikan rumusan pertanyaan, tetapi tidak bisa diidentifikasi pertanyaan yang menyusun siapa, yang tahu kan mereka (panelis) sendiri. Karena apa? Publik tahu, pasangan calon tahu, moderator tahu, itu kan semuanya melalui undian, diacak, jadi tidak bisa kemudian ini pertanyaannya mengarah kepada siapa? Dan kemudian ini pertanyaan disusun oleh siapa?” katanya.

Oleh sebab itu, Hasyim menegaskan bahwa hadirnya panelis yang menyuarakan petisi tidak akan mempengaruhi kualitas debat.

“Kalau ada 12 panelis, itu tugasnya juga sama seperti 11 panelis pada empat debat sebelumnya yang menyusun 18 pertanyaan. Kalau kemudian pertanyaan panelis ada 18, itu digunakan hanya untuk dua segmen, yaitu pertama dan kedua. Itu bisa jadi tidak semua pertanyaan muncul karena munculnya melalui undian secara acak. Jadi menurut saya tidak berpengaruh terhadap kualitas panelis dan juga kualitas debat,” kata Hasyim.

Sebelumnya, beberapa akademisi dari sejumlah universitas seperti alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) dan civitas academica Universitas Islam Indonesia (UII) menyampaikan petisi berupa kritik terhadap pemerintahan Jokowi.

Mereka menyinggung soal etika hingga kenegarawanan dalam petisinya. Salah satu yang menyuarakan petisi tersebut adalah panelis debat kelima, yakni Guru Besar Antropolog Fakultas Ilmu Budaya UGM Prof. Emiritus PM Laksono Ph.D.

Debat kelima yang menampilkan tiga capres, yaitu Anies Baswedan (capres nomor urut 1), Prabowo Subianto (capres nomor urut 2), dan Ganjar Pranowo (capres nomor urut 3) bertemakan antara lain pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusi.

Debat capres akan dipandu oleh dua moderator, yakni Andromeda Mercury dan Dwi Anggia. Stasiun televisi penyelenggara debat terakhir adalah TV One, ANTV dan Net TV.

Sebelumnya, debat pertama capres Pemilu 2024 telah diselenggarakan di Kantor KPU RI, Jakarta, pada tanggal 12 Desember 2023.

Kemudian, debat kedua cawapres Pemilu 2024 digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, pada 22 Desember 2023.

Debat ketiga capres Pemilu 2024 digelar di Istora Senayan, Jakarta, pada tanggal 7 Januari 2024. Setelah itu, debat keempat cawapres Pemilu 2024 digelar di JCC, Senayan, pada tanggal 21 Januari 2024.

Rangkaian debat capres-cawapres kelima yang akan diselenggarakan di JCC, Senayan, pada 4 Februari 2024 merupakan debat terakhir.

Buatlah revolusi sebagai penyihir

Rumah Mewah SYL di Jaksel Disita KPK******

Sebelumnya, pada 13 Oktober 2023 KPK resmi menahan SYL dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) dalam kasus dugaan korupsi di Kementan. Kedua tersangka menyusul Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) yang telah lebih dahulu ditahan pada 11 Oktober 2023.

Perkara dugaan korupsi di Kementan bermula saat SYL menjabat sebagai Menteri Pertanian periode 2019—2024. Dengan jabatannya tersebut, SYL lantas membuat kebijakan personal, di antaranya melakukan pungutan hingga menerima setoran dari ASN internal Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, termasuk keluarga intinya.

Kebijakan SYL untuk memungut hingga menerima setoran tersebut berlangsung mulai 2020 hingga 2023. SYL menginstruksikan dengan menugasi Sekretaris Jenderal Kementan, Kasdi Subagyono (KS), dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan, Muhammad Hatta (MH), melakukan penarikan sejumlah uang dari unit eselon I dan II. Dalam bentuk penyerahan tunai, transfer rekening bank hingga pemberian dalam bentuk barang maupun jasa.

Atas arahan SYL, tersangka KS dan MH memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan sejumlah uang di lingkup eselon I, yakni para direktur jenderal, kepala badan, hingga sekretaris masing-masing eselon I dengan besaran nilai yang telah ditentukan SYL kisaran mulai US.000 hingga US.000.

KPK menyebut terdapat bentuk paksaan dari SYL terhadap ASN di Kementan, seperti dengan dimutasi ke unit kerja lain hingga mendisfungsionalkan status jabatannya.

Penerimaan uang melalui KS dan MH sebagai representasi orang kepercayaan SYL itu secara rutin setiap bulan dengan menggunakan pecahan mata uang asing.

Penggunaan uang oleh SYL, kata KPK, juga diketahui oleh KS dan MH, di antaranya untuk kepentingan pribadi SYL, seperti pembayaran cicilan kartu kredit, kredit mobil Alphard, perbaikan rumah pribadi, tiket pesawat bagi keluarga, serta pengobatan dan perawatan wajah keluarganya senilai miliaran rupiah.

Selain itu, Alex mengatakan bahwa penyidik menemukan ada aliran dana dari SYL ke Partai NasDem. Komisi antirasuah juga mendapati adanya penggunaan uang lain oleh SYL bersama KS dan MH untuk ibadah umrah.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Untuk tersangka SYL, juga disangkakan melanggar Pasal 3 dan/atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Sangat mendominasi

Disdik Solo Sebut Angka Anak Tidak dan Putus Sekolah Sudah Berkurang Jadi 114******

Sebelumnya, ada beberapa faktor anak tidak mau sekolah, salah satunya lantaran motivasi yang rendah. Bisa jadi motivasi itu tidak tumbuh dari anak lantaran pola asuh orang tua atau masalah lain.

Selain lantaran orang tua yang kurang perhatian ke anak, ada faktor lain yakni perundungan yang menimpa anak. Perlakuan buruk di lingkungan sekolah itu, membuat anak mundur dan enggan sekolah.

Disdik Solo akan memastikan anak korban perundungan tidak akan kembali ke sekolah yang lama dan tidak akan mendapat perlakuan buruk di lingkungan barunya.

Kasus lain, yakni pernikahan dini atau hamil hingga membuat anak malu untuk kembali ke sekolah. Dian memastikan jika ada kasus semacam itu, pihaknya memastikan si anak boleh kembali ke sekolah setelah proses melahirkan selesai. 

Menurut dia, pada dasarnya penyebab awalnya anak tidak mau kembali ke sekolah karena anak tidak diberikan ruang dan perhatian khusus oleh orang tua.

Dia menyebut Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, sudah menargetkan pada 2024 angka APS dan ATS di Kota Bengawan harus di angka nol. Guna mewujudkan itu, menurut dia perlu ada identifikasi dan verifikasi data secara pasti sebagai acuan untuk bertindak.

Merespons kasus itu, Dinas Pendidikan Kota Solo sendiri sudah meluncurkan program atau gerakan bertajuk Ayo Sekolah Lagi Cah Solo Kudu Pinter (Asli Soloku Pinter)untuk memenuhi target zero APS dan ATS pada 2024.

Hidup kembali dengan plug-in diaktifkan

Soal Isu Sri Mulyani Mundur dari Kabinet Jokowi, Mahfud Md: Nggak Ngajak******

Isu terkait mundurkan menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyeruak beberapa belakangan ini, mendekati Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang digelar pada 14 Februari mendatang.

Awalnya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dikabarkan akan mundur, kemudian menyusul Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani diisukan hal yang sama.

Seolah menepis kabar tersebut, Menkeu Sri Mulyani menyebut bahwa saat ini dirinya tengah fokus bekerja.

“Saya bekerja, saya bekerja,” kata Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (19/1/2024).

Sementara itu, Mahfud MD resmi mengundurkan diri dari Menkopolhukam pada 2 Februari silam. Dia mengaku mengalami konflik kepentingan yang tidak bisa terhindarkan antara melaksanakan tugas sebagai menteri dan kampanye sebagai cawapres.

“Terkadang terasa ada konflik kepentingan ketika saya berkunjung ke daerah sebagai Menko tidak sebagai cawapres, terkadang ada saja orang berteriak Bapak Cawapres, jadi menjadi tidak enak, sehingga saya harus berhenti berjalan-jalan atau berkunjung ke mana-mana sebagai Menko,” kata Mahfud saat ditanyai awak media, pada Jumat (2/2/2024).

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Mahfud soal Isu Sri Mulyani Mundur dari Kabinet Jokowi: Saya Nggak Ngajak-Ngajak”