warna paito hk

Kelahiran Kembali Dewa Pedang Terkuat

Pemerintah Siapkan 47 Hunian bagi ASN di IKN******

Pemerintah memutuskan akan menyiapkan 47 hunianapartemen di IKN Nusantara bagi para ASN, TNI, dan Polri. 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan hunian tersebut nantinya akan diperuntukkan sebagai tempat tinggal bagi aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri yang ditugaskan ke IKN.

"Perumahan ASN, TNI, dan Polri sudah diputuskan 47 tower yang akan segera dibangun untuk sekitar 16.900 ASN, TNI, dan Polri. ASN ada 11 ribu, TNI-Polri sekitar 5.000," ujar Basuki di kompleks Istana Kepresidenan, usai rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), dikutip dari detik.com, Rabu (1/2).

"Rumah dinas yang diputuskan. Nanti setelah itu kalau mungkin ada yang tapak yang bisa dibeli. Tapi yang ini untuk ASN, TNI, Polri yang didinaskan ke sana," imbuhnya.

Lebih lanjut Basuki menjelaskan alasan pemilihan model hunian berupa apartemen adalah agar sesuai dengan konsep hutan kota atau forest city di IKN. Dengan konsep tersebut, pembangunan hunian tidak akan banyak memakan lahan.

"Sesuai dengan konsep forest city, kalau dia nggak (berbentuk) tower, dia makin menyebar. Ini kan supaya tidak merusak, terlalu banyak memotong hutan," jelasnya.

Menurutnya, Jokowi telah memberikan arahan agar jajarannya melakukan survei terkait kebutuhan hunian tersebut. Dengan demikian, ASN diharapkan bisa memiliki pilihan antara rumah tapak atau apartemen.

"Harus disurvei dulu siapa yang mau di apartemen, siapa yang mau landed, tadi arahannya Presiden begitu," lanjut Basuki.

Pembangunan apartemen tersebut diperkirakan akan menelan anggaran Rp 9,4 triliun. Adapun untuk pembiayaannya akan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Yang ini, yang diputuskan, tadi (dari) APBN karena rumah dinas. (nilainya) Rp 9,4 triliun," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Ruang tamu Naruto

Buwas soal Isu Jadi Mentan Gantikan SYL: Tidak Ada Masalah******

Direktur Utama Perum BulogBudi Waseso atau Buwas buka suara soal isu dirinya akan diangkat menjadimenteri pertanian, menggantikan Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Buwas mengatakan saat ini ia lebih memilih fokus menjalankan tugasnya sebagai direktur utama Bulog. Kendati demikian, Buwas menyebut sudah terbiasa jika diamanatkan tugas baru seperti saat dipilih memimpin Bulog.

"Kita sekarang apa yang jadi tugas, kita laksanakan dengan baik. Nextkita mau diapainya terserah. Tidak ada masalah karena saya sudah terbiasa dengan itu," ujarnya di Kantor Pusat Bulog, Jakarta Selatan (3/2).

Isu reshufflekabinet menguat beberapa pekan terakhir. Nama Syahrul yang merupakan kader NasDem, masuk dalam daftar menteri yang diusulkan PDIP untuk dicopot.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini menggelar rapat terbatas (ratas) mengenai persediaan beras tanpa kehadiran Syahrul. Yang diundang adalah Buwas, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo.

"Ya yang diundang saya cuma bertiga urusan beras ya, ini kan soal panyaluran, soal operasi pasar," kata Buwas di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (31/1).

Buwas berkata ia hadir sebagai pihak yang akan melaksanakan operasi pasar. Zulhas, ucapnya, hadir sebagai pihak yang bertanggung jawab tentang stabilisasi harga.

Sementara itu, Arief dihadirkan sebagai pihak yang akan menganalisis kebijakan terkait pangan.

[Gambas:Video CNN]

Kutipan Pemberontak

Minyakita Langka di Surabaya, KPPU Segera Panggil Kemendag******

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah IV menyebut produk minyak goreng kemasan Minyakitayang diinisasi oleh Kementerian Perdaganganlangka di berbagai daerah, salah satunya di Pasar Wonokromo Surabaya.

Hal itu terungkap saat Kepala Kanwil IV Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dendy R Sutrisno, melakukan sidak di Pasar Wonokromo.

Menindak lanjuti temuan itu, Dendy menegaskan pihaknya bakal memanggil Kementerian Perdagangan dalam waktu dekat untuk mengetahui apa penyebab permasalahan ini.

Ia menambahkan tak hanya langka, beberapa stok Minyakita yang dijual di pasar juga melebihi harga eceran tertinggi (HET) Rp14 ribu. Karena langka, kini harganya bisa tembus Rp15-Rp17 ribu per liter.

"Kita ketahui HET adalah Rp14 ribu, sementara di lapangan dijual Rp15-Rp16 ribu, bahkan ada yang Rp17 ribu tergantung pada pembeliannya. Tapi yang jelas sudah dijual di atas HET," ucapnya.

Menurutnya, permasalahan kelangkaan minyak ini harus segera diatasi. Apalagi dalam beberapa bulan ke depan masyarakat akan memasuki Bulan Ramadan.

Momen tersebut membuat stabilisasi harga bahan pokok harus segera dilakukan. Sementara itu salah satu pedagang di Pasar Wonokromo, Ita mengatakan Monyakita dengan HET Rp14 ribu itu sudah langka sejak satu bulan terakhir.

Karena masalah itu, ia pun harus belanja Minyakita yang berisi dua liter agar bisa berjualan minyak goreng.

"Harga yang dua liter itu Rp28-30 ribu. Konsumen banyak yang cari Minyakita, karena harganya yang murah," kata Ita.

Bahkan, Ita mengaku harus kulak Minyakita secara paket. Misalnya, pembelian minyak goreng satu kardus wajib membeli margarin lima bungkus.

[Gambas:Video CNN]

Padahal menurut pengakuannya, penjualan secara paket itu memberatkan bagi pedagang.

"Ya susah kami harus beli margarinnya. Kalau beli minyaknya aja boleh, tapi agak mahal. harga satu kardusnya ada yang Rp165 ribu-Rp168 ribu sama margarinnya," ucapnya.

Satgas Pangan Jatim sekaligus Dirreskrimsus Polda Jatim sekaligus Kombes Pol Farman pun mengimbau kepada pihak distributor agar tidak melakukan penjualan secara paket. Sebab itu menyulitkan pedagang.

Farman mengatakan pihaknya bakal melakukan sosialisasi terkait imbauan supaya tidak menjual minyak goreng secara paket.

"Kalau masih ada temuan yang sama setelah diberi sosialisasi, kami akan tindak secara tegas. Iya tindak pidana," kata Farman.

Kunang-kunang yang selalu berubah menari selama bertahun-tahun

Phillips Bakal PHK 6.000 Karyawan Imbas Rugi Rp26,1 T******

Perusahaan asal Belanda, Philips, bakal memutus hubungan kerja (PHK) terhadap 6.000 karyawannya di seluruh dunia usai merugi 1.605 miliar euro atau setara Rp26,1 triliun pada tahun lalu.

Separuh dari PHK akan dilakukan Philips tahun ini, sedangkan sisanya baru akan terealisasi pada 2025. CEO Philips Roy Jakobs menyebut ada 10 ribu karyawan yang di-PHK dalam beberapa bulan terakhir alias perusahaan sudah memangkas 13 persen dari keseluruhan karyawannya di dunia.

"Apa yang kami hadirkan hari ini saya pikir adalah rencana terbaik untuk mengamankan masa depan Philips. Tantangan yang kami hadapi sangat berat dan kami mencoba mengatasinya secara serius," kata Jakobs, dikutip dari Reuters, Selasa (31/1).

Meski begitu, di kuartal keempat 2022 Philips tercatat kehilangan 105 juta euro. Dengan begitu, secara keseluruhan perusahaan mencatat rugi 1.605 miliar euro alias Rp26,1 triliun sepanjang tahun lalu.

Ini juga menjadi tantangan berat bagi Jakobs yang baru menjabat Oktober lalu. Terlebih, kepimpinan awal Jakobs dimulai dengan melakukan PHK terhadap 4.000 karyawannya.

Keputusan PHK tahun lalu terhadap 5 persen tenaga kerja Philips disebabkan karena penarikan ventilator dan peralatan medisnya dari pasaran. Perusahaan pun mencatat kerugian sekitar 30 miliar euro sejak insiden penarikan 5,5 juta ventilator dari pasaran pada Juni 2021 lalu.

Pendapatan yang disesuaikan sebelum bunga, pajak, dan amortisasi (EBITA) Philips dalam tiga bulan terakhir pada 2022 mencapai 651 juta euro, hampir stabil dibandingkan 647 juta euro setahun sebelumnya.

Namun, rata-rata analis dalam jajak pendapat yang disusun oleh perusahaan memperkirakan akan turun menjadi 428 juta euro.

[Gambas:Video CNN]

Sistem pahlawan yang tak terkalahkan

Bapanas Bantah Klaim Surplus Beras Kementan: 6 Bulan Terakhir Defisit******

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengungkap stok berasIndonesia defisit selama enam bulan terakhir.

Arief mengungkapkan hal tersebut saat ditanyakan oleh Ketua Komisi IV DPR RI Sudin terkait klaim Indonesia surplus beras pada Rapat Dengar Pendapat di Gedung DPR, Selasa (31/1)).

"Dalam 6 bulan terakhir defisit, ketua," jawab Arief seperti dikutip dari detikcom.

Pernyataan Arief mengacu pada data Kerangka Sampel Area (KSA) milik BPS selama enam bulan terakhir pada 2022.

Pada Agustus 2022, produksi beras tercatat 2,35 juta ton dan konsumsi 2,52 juta ton alias defisit 170 ribu ton.

Kemudian, pada September, produksi tercatat 2,5 juta ton, konsumsi 2,52 juta ton, dan defisit 20 ribu ton.

Pada Oktober, produksi beras 2,43 juta ton, konsumsi 2,52 juta ton, dan defisit 100 ribu ton.

Selanjutnya, pada November, produksi beras hanya 1,93 juta ton, sementara konsumsi mencapai 2,53 juta ton, sehingga defisit 600 ribu ton.

Pada Desember 2022, produksi 1,14 juta ton dan konsumsi 2,53 juta ton. Dengan demikian, terjadi defisit 1,39 juta ton.

Bulan ini, produksi beras itu mencapai 1,51 juta ton sementara konsumsi mencapai 2,51 juta ton. Akibatnya, terjadi defisit beras sebesar 1 juta ton.

Pada November 2022 lalu, Direktur Serelia pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Tanaman Pangan Kementan Ismail Wahab pernah mengungkap bahwa cadangan beras nasional surplus mencapai 8 juta ton.

Ismail mengatakan luas panen padi 2022 mencapai 10,61 juta hektar (ha) dengan rerata produktivitas mencapai 5,2 ton per hektar. Angka itu mengacu pada prognosa Kerangka Sampel Area Badan Pusat Statistik (KSA BPS) hasil survei BPS dan Bapanas.

"Pada Juni 2022 cadangan beras nasional mencapai 8 juta ton yang tersebar di penggilingan dan pedagang. (Cadangan beras) paling banyak ada di rumah tangga karena pembagian bantuan langsung tunai (BLT) juga langsung ke rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen," ujar Ismail dalam keterangan resmi.

[Gambas:Video CNN]

Pelindung Negara Long Shuai

MenPANRB: Anggaran Kemiskinan Rp500 T Habis ke Rapat dan Studi Banding******

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas menyentil penggunaan anggaran kemiskinan di Kementerian/Lembaga yang terbuang sia-sia untuk rapat danstudi banding.

Menurutnya anggaran pemerintah Joko Widodo yang digelontorkan hingga Rp500 triliun justru terserap untuk kegiatan rapat hingga studi banding.

"Hampir Rp 500 triliun anggaran kita untuk anggaran kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga (KL), tapi tidak in linedengan target Pak Presiden karena, K/L sibuk dengan urusan masing-masing," kata Anas mengutip detikcom, Jumat (27/1).

Anas mengatakan, apabila pengawasan terhadap tata kelola tidak diperhatikan, kondisi tersebut berpotensi akan terus terjadi secara berulang. Oleh karena itu, salah satu upaya yang dilakukannya ialah dengan penerbitan PermenPANRB No. 1/2023.

"Yang terjadi adalah ketika akhir tahun sibuk menghabiskan anggaran meski tidak in linedan berdampak ke prioritas Pak Presiden. Maka, tata kelolanya inilah yang akan kita pelototin, bukan bantuannya. Jadi kita akan pantau tata kelolanya," ujar Anas.

Salah satu upayanya juga tercermin dari indeks penilaian reformasi birokrasi (RB) di instansi. Anas menegaskan, kini nilai RB akan mengacu pada dampak di masyarakat. Sebagai contoh dalam hal pengentasan kemiskinan, peningkatan RB bisa didapatkan apabila di daerah tersebut terlihat adanya penurunan kemiskinan. Kini, segalanya menjadi lebih terukur.

"Untuk RB-nya naik tidak harus undang konsultan dan rapat di hotel-hotel supaya RB naik. RB itu dampak, bukan sekedar di kertas. Teman-teman di Kemen PANRB, kita rombak paradigmanya, dampak ini yang kita ukur," ujarnya.

Sementara dari segi efisiensi anggaran, Anas juga tengah mendorong peningkatan digitalisasi birokrasi. Harapannya, acara-acara seperti rapat yang digelar di hotel-hotel dengan jumlah undangan yang besar bisa lebih diminimalisir. Acara seperti inilah yang kerap menghabiskan anggaran sangat besar.

Lihat Juga : Ketua DPRD Sumbar soal Renovasi Rp5,6 M: Tak Ada Perabot Baru

Baca berita lengkapnya di sini.