dogeluxus

Transformasi Naga yang Dipanggil

Keuangan BUMN Dipantau 9 Bulan Ini, Kalau Sakit Akan Ditutup******

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bakal kembali memangkas perusahaan pelat merah yang tidak perform atau tidak menunjukkan perbaikan kondisi keuangan.

Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo alias Tiko usai menghadiri perayaan 2 Tahun ID FOOD di Jakarta, Senin (8/1).

Tiko mengatakan pihaknya akan melakukan pengawasan terhadap perusahaan BUMN selama sembilan bulan ke depan.

"Kalau tidak bisa diperbaiki dan transform, kami akan tambah penutupan lagi," ujar Tiko seperti dikutip dari Antara.

Meski demikian, Tiko belum mau membocorkan perusahaan mana yang berpotensi ditutup. Namun, ia menilai perusahaan yang masuk dalam PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) pun masih banyak yang perlu dikaji ulang.

"Kan banyak di PPA, ada 14 perusahaan lagi yang kami kaji," ucapnya.

Pada akhir Desember 2023, Kementerian BUMN telah membubarkan tujuh perusahaan BUMN.

Ketujuh BUMN yang dibubarkan tersebut yaitu Merpati, Istaka Karya, PT Kertas Leces, Kertas Kraft Aceh, PT Industri Gelas (Iglas), Industri Sandang Nusantara, dan PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero) atau PANN.

Adapun target terakhir Kementerian BUMN hanya mengelola di bawah 40 BUMN yang digolongkan dalam 12 klaster.

Dengan demikian, hal tersebut merupakan target akhir transformasi bentuk pengelolaan BUMN dalam 12 klaster dan perampingan BUMN yang awalnya berjumlah 114 menjadi di bawah 40 BUMN.

Khusus klaster BUMN yang mengalami permasalahan keuangan dan usaha, kementerian yang dinahkodai Erick Thohir itu membentuk Holding Danareksa atau PPA.

Danareksa sendiri mengelola BUMN-BUMN kecil dan akan dilakukan scale up untuk menjadi BUMN yang besar.

PT PPA memiliki fungsi unik yaitu menangani BUMN-BUMN yang melakukan restrukturisasi, termasuk perusahaan pelat merah yang tidak lagi viable dan tidak lagi memberikan kontribusi maka dibubarkan.

[Gambas:Video CNN]

Saya mungkin seorang pembunuh palsu

Garuda Lunasi Utang Rp775 M, Masih Punya PR Rp7,7 T******

PT Garuda Indonesiamengumumkan telah membayar utangUS,99 juta atau sekitar Rp775,89 miliar (Kurs Rp15.518 per dolar AS). 

Kabar pembayaran utang itu mereka sampaikan dalam Keterbukaan Informasi di Bursa.

Selain pembayaran utang itu, mereka mengklaim telah membayar biaya lain dan beban pajak US.326.776 yang timbul dalam transaksi pembayaran utang tersebut.

Mereka memastikan keberadaan utang tersebut tidak berdampak pada operasional perusahaan.

Perseroan memastikan bahwa seluruh operasional masih berjalan dengan normal sampai saat ini.

[Gambas:Video CNN]

Seminari Super: Matahari Besar di Langit

Kemenperin gandeng Kemendikbudristek gelar Business Matching P3DN 2024******

Business Matching ini diharapkan dapat mendorong realisasi pembelanjaan PDN....

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

Saya memiliki pohon dunia

BPS: Indeks pembangunan manusia di Banda Aceh lampaui nasional******

Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024

Penyihir Ekstradimensi

PT KAI Batalkan 9 Perjalanan KA Buntut Tabrakan di Cicalengka******

PTKereta Api Indonesia(Persero) membatalkan 9 perjalanan kereta imbas tabrakan KA Turangga relasi Surabaya Gubeng - Bandung dan Commuterline Bandung Raya di km 181+700 pada Jumat (5/1) pukul 06.03 pagi.

Perjalanan kereta yang batal itu adalah; 

1. KA 92 (Lodaya) lintas Bd-Kya (SF 10 Kereta)
2. KA 6 (Argo Wilis) lintas Bd-Kya (SF 10 Kereta)
3. KA 182 (Baturraden Ekspres) lintas Bd-Kya (SF 8 Kereta)
4. KA 181 (Baturraden Ekspres) lintas Kya-Pwt (SF 8 Kereta)
5. KA 250 (Serayu) lintas Pwt-Kya (SF 7 Kereta)
6. KA 251 (Serayu) lintas Kya-Bd-Ckp (SF 7 Kereta)
7. KA 252 (Serayu) lintas Ckp-Kya (SF 7 Kereta)
8. KA 249 (Serayu) lintas Kya-Pwt (SF 7 Kereta)
9. KA 240 (Pasundan) lintas Kac-Kya (SF 8 Kereta)

[Gambas:Video CNN]

"Yang batal 9 KA dan yang memutar 10 KA," kata VP Public Relations KAI Joni Martinus dalam keterangan tertulis, Jumat (5/1).

Tabrakan KA Turangga relasi Surabaya Gubeng - Bandung dan Commuterline Bandung Raya di km 181+700 pada Jumat (5/1) pukul 06.03 pagi.

Imbas tabrakan, polisi menyampaikan tiga orang meninggal dunia. Salah satu korban tewas adalah masinis.

"Sementara laporan yang kita terima ada tiga orang meninggal, satu masinis, kedua asisten masinis, yang ketiga satu pramugara," kata Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Ibrahim Tompo saat dihubungi, Jumat.

Yang paling arogan dalam sejarah

Kubu Prabowo******

Jubir Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Puteri Komarudin mengatakan pasangan calon nomor urut 2 akan memberikan insentif pajakbagi pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM) yang baru memulai usahanya jika memenangi Pilpres 2024.

Insentif berbentuk gratis atau pembebasan pajak penghasilan (PPn) dalam kurun waktu tiga tahun pertama usaha baru pelaku UMKM.

"Untuk UMKM, kami akan memberikan insentif perpajakan, yaitu tiga tahun bebas pajak, supaya UMKM yang baru ini bisa mengatur dan mengelola dulu siklus keuangannya (cash flow) dulu, setelah itu baru dikenakan pajak," kata Puteri dalam diskusi "Arah Kebijakan Perpajakan Prabowo-Gibran terhadap Pengusaha Muda" di Fanta Headquarters atau Fanta HQ, Jakarta, Kamis (4/1) seperti dikutip dari Antara.

Selain itu, dalam upaya meningkatkan pendapatan negara, Puteri mengatakan Prabowo-Gibran akan membentuk Badan Penerimaan Negara agar penerimaan negara bisa lebih optimal.

"Kami akan menyiapkan Badan Penerimaan Negara juga, supaya menteri keuangan bisa fokus pada pembiayaan dan juga pengelolaan APBN. Sementara untuk penerimaan negara nanti, kepala badan penerimaan negara ini akan berkoordinasi langsung dengan presiden," ujar Puteri.

Dalam kesempatan yang sama, Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Bidang Perpajakan dan Penerimaan Negara Edy Slamet Irianto menyebut transformasi perpajakan di Indonesia belum berhasil mendongkrak rasio pajak (tax ratio) terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga di atas 10 persen.

Dengan adanya Badan Penerimaan Negara, menurut Edy, rasio pajak akan meningkat karena dinilai mampu lebih efektif dalam pengelolaannya.

"Karena kebutuhan anggaran makin lama makin besar dan kami perlu melakukan akselerasi pembangunan. Maka, penerima negara itu perlu dikelola oleh lembaga yang mempunyai kewenangan yang setara dengan kementerian lain, supaya ada efektivitas dalam hal kinerjanya dengan berkolaborasi dengan kementerian-kementerian lain," kata Edy.

[Gambas:Video CNN]