slot online pragmatic play

esse4d 500Jutaan kata 330726Orang-orang telah membaca serialisasi

《slot online pragmatic play》

Bawaslu Surabaya terima dua laporan dugaan politik uang******

Surabaya (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Surabaya menerima dua laporan masyarakat soal adanya dugaan praktik politik uang atau money politic, menjelang pelaksanaan tahapan pemungutan suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Ketua Bawaslu Kota Surabaya Novli Bernado Thyssen mengatakan laporan pertama dugaan pelanggaran itu terjadi di wilayah Kecamatan Kenjeran yang dilaporkan oleh salah seorang warga. "Terkait adanya laporan masyarakat soal dugaan politik uang di Kecamatan Kenjeran dilakukan oleh terduga dari tim sukses calon legislatif," kata Novli kepada wartawan di Surabaya setelah meninjau kesiapan tempat pemungutan suara (TPS) di Lindungan Pondok Sosial (Liponsos) Keputih, Selasa.
Berdasarkan hasil laporan dugaan politik uang yang terjadi di Kecamatan Kenjeran memiliki nominal Rp150 ribu. "Satu laporan yang di Kenjeran terkait pembagian Rp150 ribu," ujarnya. Dugaan pelanggaran itu saat ini masih terus didalami oleh Bawaslu Kota Surabaya. "Proses masih melengkapi laporan, tetapi kami tidak hanya menunggu. Kami juga turun ke lapangan untuk menggali informasi lebih jauh," kata dia.
Untuk dugaan pelanggaran kedua, Novli menyebut hal itu diketahui melalui rekaman video yang tersebar di sosial media.
"Video soal dugaan money politik oleh terduga tim sukses inkumben anggota DPRD Surabaya dari salah satu partai peserta pemilu," ujarnya. Bawaslu setempat masih mengumpulkan bukti lainnya untuk memperkuat temuan yang ada. Novli menyatakan jika terbukti melakukan praktik politik uang, maka calon legislatif tersebut bisa dikenai sanksi. "Tentu saja ketika terbukti dilakukan dengan terstruktur, sistematis, dan masif tentu tidak hanya sanksi administratif tetapi juga ada pidananya. Kalau Administrasi bisa dengan diskualifikasi sebagai calon anggota legislatif, jika yang bersangkutan terpilih juga ditetapkan diskualifikasi selain pidana," ucap dia.
Novli menambahkan dua dugaan pelanggaran pada masa pemilu menjadi atensi dari pihaknya. "Masih laporan, satu laporan dari warga dan satunya masih simpang siur. Jadi masih harus penelusuran, kalau sudah registrasi maka ada waktu 7 tujuh hari memutus persoalan," tuturnya.
 

Pewarta: Willi Irawan/Ananto Pradana
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Komnas: Kekerasan PRT semakin tinggi, proses hukum banyak pengecualian******

Hal ini dimungkinkan karena belum adanya jangkauan hukum bagi PRT korban kekerasan

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan menyebut angka kekerasan yang menimpa Pekerja Rumah Tangga (PRT) semakin tinggi dan proses hukum terhadap PRT mengalami banyak pengecualian.

"Hal ini dimungkinkan karena belum adanya jangkauan hukum bagi PRT korban kekerasan," kata Wakil Ketua Komnas Perempuan Olivia Salampessy dalam webinar, di Jakarta, Selasa.

Olivia Salampessy mengatakan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang telah berusia dua dekade sejak disahkan tahun 2004, secara jelas menyatakan PRT termasuk yang dilindungi oleh UU PKDRT. Namun belum dapat diimplementasikan pada PRT korban kekerasan.

Baca juga: Kemnaker optimistis UU PPRT mampu tekan pelanggaran PRT

"Ketiadaan penanganan kasus kekerasan yang dialami PRT melalui UU PKDRT mengakibatkan adanya kekosongan payung hukum untuk melindungi, memberikan keadilan, dan pemenuhan hak-hak PRT sebagai pekerja," katanya.

Untuk itu pada 2004 Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) diajukan ke DPR RI. Namun hingga kini RUU PPRT masih belum juga disahkan.

"Bahkan belum sama sekali memasuki tahap pembahasan tingkat satu. Kami berpandangan tahun 2024 ini merupakan masa kritis pembahasan RUU PPRT, karena jika pada tahun ini tidak ada satu nomor DIM pun dari RUU PPRT yang dibahas dan disepakati di pembahasan tingkat satu DPR RI, maka RUU PPRT akan non carry over," kata Olivia Salampessy.

"Ini berarti kita harus memulai lagi dari nol untuk pengusulan RUU PPRT ke proses legislasi," ucapnya.

Baca juga: Pemerintah optimistis RUU PPRT bisa disahkan jadi UU tahun ini
Baca juga: Hari PRT Nasional momentum ingatkan RUU PPRT agar segera disahkan

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Sekitar 1.500 narapidana gunakan hak suara di Lapas Salemba******

Kami menyiapkan sebanyak tujuh tempat pemungutan suara

Jakarta (ANTARA) - Sebanyak 1.576 warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Salemba Jakarta Pusat menggunakan hak suaranya dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

“Kami menyiapkan sebanyak tujuh tempat pemungutan suara (TPS) khusus agar 1.576 warga binaan bisa melaksanakan hak pilihnya," kata Kepala Lapas Kelas IIA Salemba, Jakarta Pusat Beni Hidayat  di Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut Beni menjelaskan meskipun menjalani masa hukuman, para warga binaan masih tetap mendapatkan hak pilih pada Pemilu 2024. Selain itu, tidak ada hal yang khusus atau spesial dalam tahapan pencoblosan Pemilu di TPS Khusus Lapas Kelas IIA Salemba.

“Untuk syaratnya sama yakni Warga Negara Indonesia (WNI), berusia 17 tahun dan sudah mempunyai nomor induk kependudukan (NIK). Pencoblosan ini tidak ada yang khusus semuanya sama dengan ketentuan yang ditetapkan KPU RI selaku penyelenggara Pemilu 2024,” jelas Beni.

Beni juga menyebutkan sebanyak 136 petugas Lapas Kelas IIA Salemba yang bertugas menjadi petugas KPPS saat pencoblosan. Dimana satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) berjumlah tujuh orang dan dua orang pengamanan langsung.

“Yang menjadi petugas KPPS yakni dari petugas lapas juga dari yang memang hari ini bertugas. Satu TPS itu ada 7 orang petugas,” kata Beni.

Sebelumnya jajaran Lapas Kelas IIA Salemba Jakarta Pusat juga telah melakukan sosialisasi Pemilu 2024. Hal ini dilakukan agar kondisi saat pemungutan suara tetap kondusif.

“Secara teknis kami sudah melakukan penguatan, sosialisasi dan mengedukasi pada warga binaan bagaimana tata cara pelaksanaan pencoblosan. Hal ini dilakukan agar kondisi tetap kondusif," kata Beni.
Baca juga: 13.630 warga binaan coblos di TPS khusus rutan dan lapas di Jakarta
Baca juga: Jakarta Timur miliki 41 TPS Khusus
Baca juga: Logistik pemilu ke TPS Khusus di Pulau Seribu telah didistribusi

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：tbet303、prediksi togel queenstown、slot gacor tiap hari

Terkait：cara gunakan voucher telkomsel、bosswin168 slot、sukaslot99、belanja dengan akulaku、cara pinjam online kredivo、neo pinjam tanpa bpjs、extra juicy demo、38 togel、olypus、oyo88

---

---

bab terbaru：hongkong4d（2024-07-07）

Perbarui waktu：2024-07-07