main slot link alternatif 608Jutaan kata 455339Orang-orang telah membaca serialisasi
《angkasa138》
Ombudsman Temukan Dugaan Maladministrasi BP Batam di Kasus Rempang******Jakarta, CNN Indonesia--
Ombudsman RI menemukan potensi maladministrasi yang dilakukan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam(BP Batam) dan Pemerintah Kota Batam (Pemkot Batam) pada rencana relokasi warga Kampung Tua di Pulau Rempang.
Hal tersebut disampaikan Anggota Ombudsman RI, Johanes Widijantoro pada Senin (18/9) dalam keterangan resmi yang dipublikasikan di website Ombudsman RI, Senin (18/9).
Ia menambahkan potensi maladministrasi itu disimpulkan usai lembaganya meminta keterangan kepada kepada pihak yang terdampak, serta pemeriksaan lapangan terhadap keberadaan Kampung Tua dengan merujuk Surat Keputusan Walikota Batam Nomor 105/HK/III/2004 Tentang Penetapan Perkampungan Tua di Kota Batam.
Ombudsman memperoleh informasi bahwa BP Batam telah mencadangkan alokasi lahan Pulau Rempang sekitar 16.500 hektar. Lahan ini akan dikembangkan sebagai proyek Strategis Nasional 2023 menjadi kawasan industri, perdagangan, hingga wisata dengan nama Rempang Eco Park Pulau Rempang.
Terhadap pencadangan alokasi lahan atau rencana pengalokasian tersebut, menurut Johanes hal ini tidak sesuai ketentuan. Pasalnya, lahan belum dikeluarkannya sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) oleh Kementerian ATR/BPN kepada BP Batam.
"Penerbitan HPL harus sesuai dengan mekanisme yang berlaku, salah satunya adalah tidak adanya penguasaan dan bangunan di atas lahan yang dimohonkan (clear and clean). Sepanjang belum didapatkannya sertifikat HPL atas Pulau Rempang maka relokasi warga menjadi tidak memiliki kekuatan hukum," ujar Johanes.
Karena masalah itu, Ombudsman kata Johanes dengan tegas menentang segala bentuk represifitas yang dilakukan aparat kepolisian dalam melakukan pengamanan di Pulau Rempang.
Ia menambahkan turunnya ribuan aparat disertai penggunaan gas air mata dalam merespons penolakan masyarakat justru akan menambah konflik menjadi semakin besar.
"Masyarakat di Pulau Rempang sangat terdampak dengan konflik yang terjadi akibat upaya relokasi masyarakat karena merasa terintimidasi. Ketakutan untuk melakukan pekerjaan sebagai nelayan maupun anak-anak yang takut bersekolah karena adanya aparat di perkampungan mereka," katanya.
Ia mengatakan berdasarkan penelusuran Ombudsman, masyarakat di 10 Kampung Tua yang ada di Pulau Rempang sejatinya mendukung investasi di Pulau Rempang.
Namun, mereka menolak dilakukan relokasi. Mereka lebih mendukung apabila investasi dilakukan melalui penataan Kampung Tua.
"Sosialisasi yang dilakukan BP Batam masih tergolong belum masif dan butuh waktu yang lebih lama untuk berupaya meyakinkan masyarakat mau direlokasi atau berdialog untuk mencari jalan tengah," jelas Johanes.
Ombudsman akan meminta klarifikasi kepada BP Batam, Pemerintah Kota Batam, Kementerian Investasi/BKPM, Tim Percepatan Pengembangan Pulau Rempang serta pihak terkait lainnya untuk mengatasi masalah itu.
Selanjutnya, Ombudsman akan menerbitkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) berupa Tindakan Korektif untuk dilaksanakan pihak terlapor.
[Gambas:Video CNN]
"Proyek Strategis Nasional perlu memperhatikan mekanisme dan tahapan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum. Untuk itu Ombudsman akan melakukan proses pemeriksaan apakah pembangunan Rempang Eco City sudah dilakukan sesuai dengan tahapan pada aturan tersebut atau tidak," ujar Johanes.
Ombudsman juga akan mendalami penguasaan fisik bidang tanah masyarakat yang sudah puluhan tahun berada di Pulau Rempang, apakah ada unsur kelalaian negara yang tidak memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan hak milik di tanah yang sudah turun temurun ditempati.
Kawasan Repang akan dikembangkan menjadi Rempang Eco City. Namun, belakangan ini pengembangan terganjal oleh konflik agraria yang timbul karena masyarakat di sana menolak untuk direlokasi.
(agt/agt)Teten Kejar Revisi Aturan Dagang Online Terbit Pekan Ini******Jakarta, CNN Indonesia--
Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masdukimenargetkan revisi aturan penjualan online segera terbit pekan ini.
Aturan yang dimaksud adalah Permendag Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
"Iya, iya (bisa keluar dalam seminggu ke depan)," kata Teten di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (19/9).
Teten menjelaskan proses revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020 itu dimulai dari tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Adapun proses harmonisasi itu telah rampung pada 9 September 2023 lalu.
Setelahnya, draf dikirim kembali ke Kementerian Perdagangan. Kemudian, dari Kemendag dikirim ke Sekretariat Kabinet .
"Dan sekarang dalam pembahasan di Istana," imbuh Teten.
Lihat Juga :Luhut Ingin Slow Down di Rempang: Pendekatan Kemarin Kurang Pas |
Revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020 itu tak lepas dari rencana pemerintah melarang TikTok Shop di Indonesia.
Teten mengatakan selama ini pengaruh transformasi digital dalam perekonomian negara itu memang sangat besar dan tak terhindarkan. Sehingga perlu perlindungan untuk pasar domestik.
Dalam rapat dengar pendapat di Komisi VI DPR, beberapa waktu lalu, Teten mengatakan agar Indonesia mencontoh China yang berhasil melakukan akselerasi digital, melahirkan ekonomi baru sekaligus melindungi pasar domestik dengan ketat.
"Di China platform digital tidak boleh monopoli. Media sosial dan dagang dipisah. TikTok sendiri di Tiongkok dipisah antara TikTok medsosnya dan TikTok Shop-nya. Nah, di Indonesia dibolehkan. Yang bodoh siapa?" ucapnya.
Lihat Juga :Pundi Harta Pontjo Sutowo yang Rebutan Hotel Sultan dengan Negara |
Maka itu, Teten menegaskan bahwa pemerintah harus segera mengatur ekonomi digital secepatnya. Jika tidak, transformasi digital bisa menjadi ancaman bagi ekonomi domestik sehingga dapat membunuh ekonomi lama.
"Harus melahirkan ekonomi baru, bukan membunuh investor lama, membunuh warung lama. Karena itu Pak Presiden saat ini sedang menyiapkan satgas transformasi digital," kata dia.
Terpisah, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan banyak sekali keluhan masuk soal serbuan barang murah asing di tanah air. Zulkifli menyebut tidak hanya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang tak kuat meladeni banjir barang murah tersebut, melainkan industri kecantikan hingga fesyen.
Zulkifli lalu merinci empat poin utama yang direvisi dalam Permendag Nomor 50 Tahun 2020 tersebut. Pertama,adanya positive listberisi barang yang diperbolehkan untuk diimpor. Zulkifli menekankan barang impor yang bisa diproduksi di dalam negeri tidak bakal masuk positive list.
Kedua,perizinan. Ia menyebut tidak boleh media sosial merangkap menjadi e-commerce dengan satu izin.
"Izinnya nggak boleh satu. Dia media sosial jadi social commerce, itu mati dong yang lain. Ini diatur," tegasnya di Harris Vertu Harmoni Hotel, Jakarta Pusat, Senin (11/9) lalu.
Ketiga,Zulkifli menyinggung soal standar barang impor. Ia menekankan produk dari luar negeri juga kudu berstandar khusus, tidak boleh bebas masuk begitu saja. Begitu pula dengan asal-usul barang tersebut.
Keempat,nilai minimal belanja barang impor sebesar US0 alias Rp1,5 juta. Ini diberlakukan agar tidak mematikan produk-produk lokal.
[Gambas:Video CNN]
Luhut Ungkap Potensi Budidaya Ikan 50 Juta Ton Belum Tergarap Maksimal******Jakarta, CNN Indonesia--
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkap potensi perikanan budidaya 50 juta ton dan perikanan tangkap 12 juta ton belum digarap secara maksimal.
"Kalau kita lihat potensi budidaya itu mencapai lebih dari 50 juta ton untuk budidaya yang sekarang belum kita maksimalkan, dan juga 12 juta ton untuk tangkap," ujar Luhut dalam pembukaan acara Marine Spatial Planning and Expo Service 2023, Jakarta Barat, Selasa (19/9).
Luhut menuturkan bahwa potensi maritim di Indonesia sangat besar. Terlebih, 45 persen perdagangan dunia melalui laut Indonesia. Karenanya, ia ingin potensi tersebut digarap semaksimal mungkin.
Contohnya, adaptasi perubahan iklim dengan menyerap emisi karbon, meregenerasi ekosistem laut, dan sebagai bahan biofuel dan plastik biodegradable.
"Di laut itu kita ada budidaya ikan yang belum kita kerjakan. Tadi saya bilang sama Pak Firman, ayo kita bikin lebih maju lagi. Karena budidaya dan tangkap ini menurut saya belum maksimal. Belum kita bicara tentang seaweed, kita belum bicara energi yang kita bisa ambil," lanjut dia.
Lebih lanjut, Luhut berharap Indonesia bisa menjadi pusat peradaban maritim dunia. Ia juga menargetkan Indonesia bisa menjadi high income countrypada tahun 2045 mendatang.
[Gambas:Video CNN]
Label:slot gacor gampang menang rtp tertinggi、voucher gofood juni 2022、pinjol resmi ojk cepat cair
Terkait:bukit4d、slot paling baru、trik slot fafafa modal sedekah、kode alam 2d bergambar、situs slot 789、m alexabet88、suhu slot gacor、aplikasi belanja bayar nanti、joswd805、murahqq
bab terbaru:777 slot online(2024-07-03)
Perbarui waktu:2024-07-03
《angkasa138》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,rtp setantotoHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《angkasa138》bab terbaru。