pinjol pinjam duit legal atau ilegal

tawanan Naruto

DPR Cecar Kementan******

Sejumlah anggota DPRmencecar Kementerian Pertanian, Bulog dan Badan Pangan terkait rancu data stok berassaat ini.

Anggota Komisi IV DPR dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hermanto menyebutkan rancu data terkait stok beras yang dimiliki oleh tiap lembaga ini berpotensi menyebabkan distorsi harga di pasar.

"Saya ingin menyampaikan supaya ada kesamaan statemen antara para pihak yang berkaitan dengan stok beras. Jangan sampai kita di depan publik itu seolah-olah berbeda secara tajam, ini implikasinya terhadap pasar, bisa terjadi distorsi harga di pasar," tutur Hermanto dalam rapat dengan pendapat (RDP) Komisi IV di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (23/11).

"Saya berharap supaya ada seirama lah kita, saya minta supaya kita ramai-ramai memperbaiki data yang benar, baik data di Kementerian, Bulog, Komisi (IV), maupun di masyarakat sehingga tidak mendistorsi pasar," tuturnya.

Hal serupa disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKS Slamet yang menyebut data milik Kementan, ID Food, Badan Pangan Nasional (BPN), dan Bulog simpang siur.

"Stok beras ini simpang siur, saya minta Badan Pangan, ID Food, dan Bulog. Saya ingin mendapatkan dari masing-masing di forum ini. Kalau ada selisih-selisih, selisihnya di mana kita luruskan masing-masing. Pemimpin yang membuat kebijakan ada di sini semua," cecarnya.

Lebih lanjut, anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PDIP Sutrisno menegaskan agar kementerian tidak hanya mengandalkan data dari dinas pertanian di daerah.

Ia meminta agar Kementan memiliki data yang valid agar bisa memastikan kecukupan stok beras. Ia juga mendesak agar Kementan menekan dugaan ekspor beras ilegal.

"Beras ini mutlak koordinasi Kementan dengan otonomi daerah, mereka yang punya data. Jangan percaya hanya data dinas pertanian," ujarnya.

Cecaran terkait data yang simpang siur itu ditanggapi oleh Kepala Badan Pangan Nasional/NFA (National Food Agency) Arief Prasetyo Adi yang menyebutkan bahwa data yang ia dapatkan berasal dari Perum Bulog.

"Tentunya ini laporan dari timnya Pak Buwas (Dirut Bulog Budi Waseso), kami selalu koordinasi, stok beras nasional yang kami laporkan 621 ribu hari ini ada 594 ribu ton," tuturnya.

Lebih jauh, ia menegaskan bahwa pihaknya terus menjalin koordinasi dengan Kementerian Pertanian dan Bulog untuk perkembangan pangan nasional.

"Kami selalu berdiskusi juga dengan Kementan, Kementerian Perdagangan, tentunya dengan Menko Perekonomian. Sehingga kalau ada anggapan BPN tidak berkoordinasi dengan Kementan, itu juga engga. Karena saya dengan Pak Suwandi juga telfonan terus sampai malam, dengan tim Pak Buwas juga terus," ucap Arief.

Rancu data beras sebelumnya disampaikan oleh Kementerian Pertanian dan Bulog. Dirut Perum Bulog Budi Waseso mengatakan beberapa waktu lalu mengatakan menuturkan stok CBP saat ini hanya 651 ribu ton atau separuh dari target sebanyak 1,2 juta ton.

Stok CBP menipis karena penyerapan beras di tingkat produsen menurun seiring dengan pasokan yang terbatas dan harga jual yang tinggi.

Budi Waseso karena itu menyarankan pemenuhan stok cadangan beras pemerintah (CBP) dari luar negeri atau impor. Bahkan, impor harus segera dilakukan.

Namun pernyataanBuwas itu dibantah Kementerian Pertanian. 

Statistisik Ahli Madya Pusat Data dan Sistem Informasi (Pusdatin) Kementerian Pertanian Anna Astrid Susanti mengatakan saat ini pasokan beras nasional masih relatif aman, bahkan surplus.

Menurutnya, jika mengacu pada data BPS, per Desember 2022 produksi beras akan mencapai 32 juta ton dengan surplus 1,8 juta ton.

"Menurut data BPS, hingga Desember 2022 produksi beras sekitar 32 juta ton, dan diperkirakan masih surplus 1,88 juta ton beras. (Sementara) konsumsinya 30,2 juta ton," kata Anna saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (17/11).

Hanya saja, tidak semua dari surplus itu berada di gudang Bulog. Ia menjelaskan, cadangan beras yang berada di Bulog hanya sekitar 11 persen. Sementara sisanya berada di rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen.

"Hasil survei cadangan beras nasional yang dilakukan bulan Juni 2022 oleh BPS, Kementan dan Bapanas menunjukkan kalau stok beras di Bulog hanya sekitar 11 persen. Dari sisi stok nasional sebetulnya tidak perlu dikhawatirkan," paparnya.

Penjahat penjelajah waktu

Buruh Minta Ada Upah Sektoral Supaya Gaji Industri Kerupuk******

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengusulkan agar pemerintah menggunakan upah minimumsektoral selain dengan upah minimum provinsi (UMP) yang sudah ada dalam menentukan penghasilan pekerja.

Menurutnya, upah sektoral dibutuhkan sebab tiap sektor usaha tak bisa disamakan. Misalnya perusahaan mobil tak bisa disamakan dengan perusahaan kerupuk.

"Masa pabrik kerupuk sama pabrik Toyota dengan pabrik Panasonic upahnya sama. Kan kelewatan. Maka selain upah minimum, harus ada upah minimum sektoral," ujar Said dalam konferensi pers daring, Jumat (25/11).

"Nggak ada itu, di negara Pancasila tidak mengenal sama rata sama rasa. Yang berlebih berbagi, yang kurang jangan berlebihan kita mintanya," tuturnya.

Said meyakinkan nantinya upah sektoral di kabupaten/kota ataupun provinsi bisa bersama-sama dihitung dengan mengikutsertakan tripartit yaitu pengusaha, buruh, dan pemerintah.

"Kalau sektoral, pakai besaran dong, ya mobil lebih besar daripada pabrik tekstil. Pabrik pertambangan dan perbankan lebih besar dari teknologi. Saya sangat setuju upah minimum sektoral dihidupkan kembali," tegasnya.

Saat ini, para buruh sedang menunggu pemerintah mengumumkan upah minimum 2023 yang bakal dilakukan Desember besok. Dalam proses penetapan upah minimum itu, pemerintah akan merujuk aturan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 18 tahun 2022 tentang Upah Minimum 2023.

Lewat permen itu, pemerintah memberikan batas maksimum kenaikan upah sebesar 10 persen. Meski demikian, asosiasi pengusaha Indonesia (Apindo) berencana untuk menggugat permen itu ke Mahkamah Agung.

[Gambas:Video CNN]

Ayah anak itu menempel padaku

Bank Muamalat Lelang THE MAJ Collection Hotel & Residences Rp314 M******

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk melelang aset properti milik Gita Wirjawan, THE MAJ Collection Hotel & Residences, Bandung mulai Rp314,21 miliar.

Sekretaris Perusahaan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Hayunaji pun membenarkan kabar tersebut, meski tidak menjelaskan secara detail alasan penjualan.

"Terkait informasi lelang properti THE MAJ Collection Hotel & Residences di Bandung, Jawa Barat, dapat kami sampaikan bahwa properti tersebut benar sedang dalam proses lelang oleh Bank Muamalat yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (24/11).

Adapun penyelenggara lelang adalah KPKNL Bandung dengan nilai yang ditawarkan untuk aset properti tersebut sebesar Rp314,21 miliar secara tertutup (closed bidding).

Untuk proses lelang ini, jaminan yang ditetapkan sebesar Rp62,842 miliar. Batas akhir pembayaran jaminan untuk bisa ikut lelang ditetapkan hingga 30 November 2022.

Sementara itu, batas akhir penawaran atau lelang pada 1 Desember 2022 pukul 10.00 WIB. Di mana yang ikut menawar adalah yang telah membayar jaminan hingga batas waktu yang ditetapkan.

Berikut empat aset tanah berikut bangunannya yang dilelang tersebut:

1. Luas : 1433 m2
Lokasi : Jalan H. Juanda No. 474 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat
SHGB NO. 0194 tanggal 15 Maret 2018

2. Luas : 332 m2
Lokasi : Jalan H. Juanda No. 474 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat
SHGB NO. 0195 tanggal 15 Maret 2018

3. Luas : 1193 m2
Lokasi : Jalan H. Juanda No. 474 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat
SHGB NO. 0196 tanggal 15 Maret 2018

4. Luas : 3152 m2
Lokasi : Jalan H. Juanda No. 474 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat
SHGB NO. 0197 tanggal 15 Maret 2018

[Gambas:Video CNN]

Armada Abyss EVE

Investasi di Indonesia Diramal Masih Tumbuh Meski Global Melambat******

Ekonom Senior Center of Reform on Economics (CORE) Hendri Saparini memproyeksi investasi global pada 2023 bakal melambat. Namun, hal tersebut tidak akan terjadi di Indonesia.

Investasi global sejak awal 2022 tumbuh tinggi, tapi akan sedikit menurun pada tahun depan akibat perlambatan ekonomi dunia. Meski demikian investasi langsung di Indonesia masih tumbuh tinggi karena karakteristik dan dukungan lingkungan bisnis yang ada.

"Karena memang (investasi) yang masuk ke Indonesia itu lebih pada investasi di sektor yang sifatnya long term, di sisi sektor-sektor primer, dan faktor-faktor yang terjadi saat ini tidak akan menjadi penentu. Misalnya di sektor tambang, perkebunan, ini adalah sektor-sektor yang return-nya tinggi," katanya dalam CORE Economic Outlook 2023: Harnessing Resilience against Global Downturn, Rabu (23/11).

Direktur Eksekutif CORE Mohammad Faisal menambahkan investasi tahun depan akan kembali menjadi penyumbang kedua terbesar pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Faisal menyebut, investasi memang menjadi penyumbang produk domestik bruto (PDB) kedua terbesar RI sebelum pandemi Covid-19. Namun, pandemi dan resesi 2020 membuat investasi turun dan posisinya digantikan net exports.

Investasi dipercaya bakal kembali ke posisinya karena tidak banyak terganggu oleh tekanan ekonomi global.

"Sampai dengan tahun ini (investasi) relatif tinggi di kisaran 4 persen. Walaupun jika dibandingkan dengan pra-pandemi yang sempat di atas 6 persen, tapi kalau melihat di berbagai indikator, mulai dari impor barang produktif masih terus meningkat, bahan baku, barang penolong, barang modal juga begitu," jelasnya.

Ia menilai konsistensi kebijakan hilirisasi nikel juga berdampak terhadap investasi di industri turunan nikel dan juga pada sektor jasa.

Meski ada kekhawatiran menjelang tahun politik, Faisal menganggap dampaknya terhadap investasi tidak terlalu besar. Bahkan, di beberapa kasus investasi malah cenderung meningkat menjelang tahun politik.

Dilihat dari sektor investasi, baik primer, sekunder, dan tersier terus meningkat. Bahkan, industri manufaktur masih terus tumbuh di tengah pandemi Covid-19. Selain itu, purchasing managers index (PMI) manufaktur masih di atas 50 sehingga potensi ekspansi masih terbuka di tahun depan.

[Gambas:Video CNN]

Buku keinginan

Gaji PNS Naik di Singapura, di Atas Inflasi Loh!******

Menteri Pelayanan Publik SingapuraChan Chun Sing mengatakan pemerintah akan menaikkanupahhampir semua pegawai negeri sipil (PNS) melebihi tingkat inflasi negara itu yang sudah tembus 5,1 persen.

Hal tersebut menyusul perhitungan penyesuaian gaji pegawai negeri baru-baru ini. Chan mengatakan kenaikan gaji akan ditambah dengan kenaikan gaji tahunan dan pembayaran komponen variabel tahunan (AVC) pada pegawai yang memenuhi kriteria.

Chan juga menyebut upaya ini sebagai langkah tambahan dari berbagai bantalan sosial yang telah diberikan pemerintah kepada masyarakat.

Adapun bantalan sosial yang diberikan sebelumnya, yakni bantuan langsung tunai (BLT) dan tambahan voucher Community Development Council (CDC).

"Pemerintah memiliki semua paket lain ini untuk semua rumah tangga Singapura, yang menurut kami akan dapat memenuhi kebutuhan untuk membantu mereka yang paling membutuhkan," kata Chan seperti dikutip dari CNA, Senin (28/11).

Menurutnya, kenaikan gaji ini dapat membantu meredam dampak dari tingkat inflasi yang tinggi dan memberikan bantuan lebih lanjut bagi warga Singapura, terutama kelompok berpenghasilan rendah dan menengah.

Lebih lanjut, Chan juga mengatakan Divisi Pelayanan Publik (PSD) akan mempertimbangkan penyesuaian tambahan upah akhir tahun untuk semua PNS demi mengimbangi mengantisipasi tingkat inflasi inti yang tinggi tahun ini.

Pekan lalu, PSD mengumumkan bahwa PNS akan menerima gaji akhir tahun sebagai penghargaan atas kerja keras mereka.

PNS akan menerima bonus akhir tahun sebesar 1,1 bulan gaji. Sedangkan pejabat tingkat junior akan mendapatkan tambahan satu kali pembayaran sebesar 700 dolar Singapura atau setara Rp7,98 juta (asumsi kurs Rp11,4 ribu per dolar Singapura). Pembayaran juga akan mempertimbangkan prospek ekonomi.

[Gambas:Video CNN]

Terlahir kembali sebagai istri militer

Pebisnis soal Imbauan Kemnaker PHK Jalan Terakhir: Tolong Pahami Juga******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menuntut pemerintah mempersiapkan bantuan sosialbagi masyarakat. Hal ini merupakan respons atas imbauan pemerintah yang meminta pengusaha agar menjadikan PHKsebagai langkah terakhir.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO Anton J Supit meminta pemerintah agar tidak membebankan seluruhnya kepada pengusaha. Ia menyebut tanpa imbauan yang diberikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan pun, pengusaha sudah memiliki ikatan emosional dengan para pekerjanya.

"Tanpa diimbau kita tahu, itu hubungan emosional kita dengan pekerja sudah seperti keluarga. Tanpa diimbau pun kita paham, tapi tolong pemerintah pahami juga, supaya bantuan-bantuan sosial dipikirkan juga," kata Anton saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (25/11).

Menurutnya, bantuan serupa bisa dilakukan di Indonesia untuk menjaga daya beli masyarakat.

"Kita tahu lah kesusahan buruh, tapi nggak bisa semua dibebankan ke pengusaha. Kalau semua dibebankan (ke pengusaha), sudah tidak ada pekerjaan di dalam pabrik, terus ditambah kenaikan (UMP) yang cukup memberatkan, ya gimana kita kan nggak bisa tahan terus," tuturnya.

Lebih jauh, Anton mengaku pengusaha yang melakukan PHK berarti gagal dalam menjalankan bisnis. Meski demikian, ia menuntut pemerintah untuk ambil peran lewat pemberian insentif.

"Artinya kalo sampe PHK artinya kita gagal dalam arti menjalankan bisnis. Tetapi kalau ordernya menurun sampai dengan 50 persen, dan kita harus membayar keseluruhan pekerja yang puluhan ribu, atau ribuan, itu pun kita tidak sanggup," tegasnya.

Diketahui, Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri mendorong pengusaha dan pekerja/buruh untuk terus melakukan dialog bipartit, supaya badai pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mengintai di sejumlah industri belakangan ini bisa dihindari.

Putri yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua LKS Tripnas Unsur Pemerintah menilai PHK dilakukan sebagai respons perusahaan akibat adanya perubahan ekonomi global yang menuntut mereka melakukan penyesuaian atas bisnisnya dan efisiensi terhadap pekerjanya.

Padahal menurutnya, ada berbagai langkah yang bisa diambil perusahaan untuk menghindari efisiensi pekerja atau PHK.

"Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga keberlangsungan usaha sehingga tidak terjadi PHK seperti mengurangi fasilitas pekerja tingkat manajerial, penyesuaian shift dan jam kerja, pembatasan kerja lembur yang keseluruhannya itu sekali lagi harus didiskusikan dan dimusyawarahkan secara bipartit baik pelaksanaan maupun jangka waktunya" ujar Putri.

[Gambas:Video CNN]