totoabadi 659Jutaan kata 120691Orang-orang telah membaca serialisasi
《situs yang lagi gacor》
Jelang Pilpres 2024, Presiden Jokowi Tebar Bansos BLT Senilai Rp11,25 Triliun******
JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menyiapkan anggaran sebesar Rp11,25 triliun untuk penyaluran bantuan sosial (bansos) atau bantuan langsung tunai (BLT) mitigasi risiko pangan yang akan diberikan jelang Pilpres 2024.
Hal ini disampaikannya usai konferensi pers hasil High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP), Senin (29/1/2024).
Promosi Naik Kelas Bersama Rumah BUMN, BRI Sukses Berdayakan Lebih dari 400.000 UMKM
“Untuk 3 bulan itu [Januari hingga Maret 2024, anggaran BLT] Rp11,25 triliun,” katanya, dilansir Bisnis.com.
Sri Mulyani mengatakan BLT mitigasi risiko pangan akan disalurkan kepada sebanyak 18,8juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Penyaluran BLT ini akan disalurkan langsung pada Februari 2024 untuk periode Januari-Maret 2024, sehingga masing-masing KPM akan menerima BLT sebesar Rp600.000.
“[Akan disalurkan] 3 bulan sekaligus, nanti kita lihat kesiapan dari Kemensos,” jelas Sri Mulyani.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah ke depan akan melakukan evaluasi terkait kelanjutan program BLT mitigasi risiko pangan untuk periode April hingga Juni 2024.
“Itu akan dievaluasi 3 bulan lagi dan 3 bulan pertama nanti diberikan sekitar bulan Februari yang besarnya Rp200.000 per bulan,” jelasnya.
Di samping BLT mitigasi risiko pangan, pemerintah juga akan menyalurkan bantuan pangan sebanyak 10 kg beras hingga Juni 2024.
Airlangga mengatakan program tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengendalikan laju inflasi pangan.
Pemerintah menargetkan inflasi volatile food atau harga bergejolak dapat terkendali di bawah 5%, sementara inflasi umum ditargetkan mencapai kisaran 1,5% hingga 3,5%.
Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Sri Mulyani Rogoh APBN Rp11,25 Triliun untuk Bansos Jelang Pilpres 2024”
Tingkatkan Skill Mahasiswa, UDB Surakarta Menggelar Workshop Penulisan Esai******
SOLO —Project Based Learning mata kuliah Life Skill, mahasiswa Program Studi Bahasa Inggris angkatan 2020 bersama Language Training Center Universitas Duta Bangsa (UDB) Surakarta menggelar workshop penulisan esai dengan tema Peran AI dalam Meningkatkan Kemampuan Bahasa Inggris Mahasiswa.
Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima Selasa (30/1/2024), Workshop yang digelar pada Sabtu (16/12/2023) di Ballroom 1 Kampus UDB Surakarta tersebut diikuti oleh 90 peserta.
Promosi Hadiri WEF 2024 di Swiss, Dirut BRI Sunarso Ungkap Peran Holding Ultra Mikro
Acara diawali dengan pembukaan, doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, mars, dan hymne Universitas Duta Bangsa Surakarta kemudian dilanjutkan sambutan oleh Dekan Fakultas Hukum dan Bisnis UDB Surakarta, Indra Hastuti, S. E., M. Si., M. M.; Kepala Language Training Center, Ratini Setyowati, S. Pd., M. A. serta sambutan dari ketua pelaksana.
Acara ini menghadirkan dosen Sastra Inggris dari Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, SF Lukfianka Sanjaya Purnama, S. S., M. Hum, sebagai pemateri utama.
Workshop tersebut menyoroti peran teknologi kecerdasan buatan atau Artificial intelligence (AI) dalam meningkatkan kemampuan mahasiswa, khususnya dalam menulis esai.
Sebagai bagian dari kegiatan workshop, dilakukan juga review terhadap karya esai dari dua mahasiswa. Hal ini bertujuan memberikan peserta pemahaman yang lebih baik tentang proses penulisan essay dan bagaimana penerapan AI dapat memperbaiki kualitas tulisan.
Melalui kegiatan workshop ini peserta diharapkan memperoleh motivasi dan wawasan yang lebih dalam untuk mengembangkan kemampuan penulisan esai mereka, meningkatkan keahlian dalam bidang penulisan, terutama dengan penerapan teknologi AI serta memahami lebih baik bagaimana tips dan trik menulis essay dapat diterapkan secara efektif.
Indonesia jadi Ketua Pokja Pariwisata ASEAN Korea Centre******
SEOUL —Indonesia terpilih sebagai ketua Kelompok Kerja Pariwisata dan Budaya ASEAN Korea Centre (AKC) pada sidang pertama 2024. Hal itu disampaikan Pimpinan Divisi Kerja sama Budaya dan Pariwisata Sekretariat ASEAN Korea Centre, Alex Macatuno di Seoul, Korea pada Rabu (17/1/2024).
“Dari 11 perwakilan negara anggota ASEAN di Seoul, Indonesia terpilih untuk memimpin Kelompok Kerja Pariwisata dan Budaya ASEAN Korea Centre pada sidang pertama 2024. KBRI di Seoul sebagai Ketua dan Kedubes Demokratik Lao di Seoul sebagai wakilnya,” kata Alex Macatuno dalam siaran pers KBRI Seoul di Jakarta.
Promosi Transformasi Digital Bawa BRIBRAIN Raih Future of Intelligence se-Asia Pasifik
Koordinator Fungsi Ekonomi Kreatif dan Digital KBRI Seoul, Joannes Ekaprasetya Tandjung, dan perwakilan dari Kedutaan Besar Laos, Soudavanh, memimpin langsung sidang pertama yang membahas dua agenda utama, yaitu laporan kegiatan selama periode 2023 dan rencana kerja 2024.
Joannes menjelaskan kepemimpinan Indonesia di forum ASEAN 2023 yang mengedepankan tema utama ASEAN Matters Epicentrum of Growth.
“Kepemimpinan Indonesia pada Pokja Budaya dan Pariwisata ASEAN Korea Centre 2024 akan berfungsi sebagai corong yang tidak hanya menyuarakan kepentingan wisata dan budaya negara-negara ASEAN Committee in Seoul kepada AKC, namun juga mengupayakan celah kerja sama yang lebih luas berbasis budaya dan pariwisata untuk persahabatan yang lebih erat antar negara ASEAN dan Korsel,” katanya seperti dikabarkan Antara.
Kegiatan selama periode 2023 berisi penyelenggaraan ASEAN Week 2023, pembuatan video promosi pariwisata negara-negara ASEAN yang disponsori AKC, Perpustakaan Digital ASEAN dan Forum Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan.
Kepemimpinan Indonesia di Pokja AKC menjadi esensial karena mengarahkan strategi kerja sama sektor pariwisata dan budaya antara negara anggota ASEAN dan Korsel untuk satu tahun ke depan.
Rangkaian kegiatan tersebut di antaranya promosi pariwisata dan pertukaran budaya, termasuk program penyelenggaraan pameran ASEAN-Korea Culture and Tourism Integrated Experience dan program pengembangan kapasitas untuk ASEAN-Korea Quality Tourism Development Towards Sustainability.
Indonesia sebagai Pimpinan Pokja AKC berperan penting untuk memfasilitasi kepentingan negara-negara anggota ASEAN Committee in Seoul dengan Sekretariat AKC terkait perencanaan dan realisasi program kegiatan promosi budaya serta pertukaran pariwisata.
Di samping itu, Indonesia juga bertanggung jawab untuk menjalin komunikasi antara perwakilan negara anggota ASEAN di Seoul dengan organisasi terkait AKC seperti Badan Eksekutif. Ketua Pokja juga bertugas untuk memfasilitasi isu-isu strategis lainnya di sektor pariwisata dan budaya antara para wakil negara anggota ASEAN.
Kepemimpinan Indonesia pada Pokja AKC mencerminkan pengakuan tidak hanya dari perwakilan negara ASEAN di Seoul, namun juga dari Sekretariat AKC atas peran integral dalam mempererat penguatan kerja sama perwakilan negara ASEAN dan Korsel di sektor pariwisata dan budaya.
Ketua Pokja juga bertugas mengarahkan fokus penguatan kerja sama sektor pariwisata dan budaya antara negara anggota ASEAN dan Korsel dan mendorong prioritas Indonesia terkait pariwisata, budaya, dan ekonomi kreatif.
Selain untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan, kerja sama budaya dan pariwisata difungsikan untuk mendekatkan persahabatan serta memperkuat kemitraan ASEAN dan Korsel.
Kerja sama sosial budaya merupakan salah satu pilar Masyarakat Ekonomi ASEAN yang dimuat pada Cetak Biru Masyarakat Sosial Ekonomi ASEAN pada 2025 mendatang.
Label:link slot luar negeri、pinjaman online dengan tenor panjang、cara mendapatkan tenor 12 bulan di kredivo
Terkait:prediksi togel jp、bet88 slot login、depo gacor hari ini、heylink bonus new member 100、wdhoki、indobetslot88、kerja yang cepat menghasilkan uang、pinjam uang 20 juta tanpa jaminan、tafsir mimpi 78、persyaratan pinjaman mekar
bab terbaru:bajaj4d(2024-07-09)
Perbarui waktu:2024-07-09
Undang-undang No. 7/2017 tentang Pemilu melarang sejumlah pejabat negara untuk terlibat dalam tim kampanye, di antaranya Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Gubernur Bank Indonesia, ASN, TNI, Polri, hingga direksi ataupun komisaris BUMN.
Hal itu juga ditegaskan oleh Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Mahendra Sinulingga. Dia mengatakan jajaran direksi dan komisaris perusahaan pelat merah tidak diperbolehkan melakukan kampanye untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu.
Menurutnya, komisaris ataupun direksi perusahaan pelat merah dapat menunjukkan dukungannya terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden. Akan tetapi, dengan catatan, para komisaris tidak secara aktif melakukan kampanye politik.
Meski demikian, dia tidak menjelaskan sejauh mana batasan direksi dan komisaris BUMN dapat terlibat dalam agenda politik salah satu calon presiden dan wakil presiden.
“Aku belum lihat detailnya, tapi kalau ikut kampanye tidak boleh. Begini saja, lihat definisi kampanye KPU [Komisi Pemilihan Umum],” ujarnya pada Selasa (30/1/2024) siang.
Aturan yang membatasi direksi dan komisaris BUMN terkait kegiatan pemilu juga tertuang dalam Surat Edaran Menteri BUMN nomor: S-560/S.MBU/10/2023 pada 27 Oktober 2023.
Surat edaran itu mengatur keterlibatan direksi, dewan komisaris/dewan pengawas dan karyawan Grup BUMN pada penyelenggaraan pemilu, pilkada, atau sebagai pengurus partai politik atau penjabat kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku.
Sebelumnya, Ahok sempat dikabarkan akan hadir dalam kampanye terbuka Ganjar-Mahfud di Lapangan Merdeka Ambon, Maluku, Senin (29/1/2024). Dia disebutkan hadir dalam acara itu untuk mendampingi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
Namun Ahok menyatakan dirinya tidak menghadiri kampanye tersebut lantaran memimpin Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Pertamina di Kementerian BUMN, Jakarta.
Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Ahok Buka Peluang Kampanyekan Ganjar, Bakal Mundur dari Komut Pertamina?”
SOLO – Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Prof. Irwan Trinugroho, S.E., M.Sc., Ph.D. meraih penghargaan Anugerah Sumber Daya Academic Leaders dalam Anugerah Diktiristek 2022.
Prof. Irwan meraih penghargaan pada Sub Kategori Dosen Bidang Sosial dan Humaniora. Penganugerahan tersebut berlangsung di The Sultan Hotel & Residence, Jakarta, dan disiarkan melalui Youtube Ditjen Diktiristek pada Kamis (15/12/2022). Anugerah Diktiristek merupakan ajang yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Ditjen Diktiristek) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
Promosi Sambut HUT ke-128, BRI Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis
Pemimpin akademik (academic leader) adalah dosen yang memiliki visi keilmuan yang sangat jelas, menginspirasi rekan sejawat, dosen muda, dan mahasiswa. Selain itu juga unggul dalam menghasilkan karya inovatif yang sering dijadikan rujukan sejawatnya, diterapkan oleh masyarakat, pemerintah, dan dunia industri, serta mendapat pengakuan baik nasional maupun internasional.
Secara ringkas, keberhasilan perguruan tinggi sangat ditentukan oleh dosen dengan kapasitas sebagai academic leader yang visionary, innovative, inspiring, and excellent. Academic Leaders diberikan bagi dosen yang memiliki capaian Tri Dharma Perguruan Tinggi, kontribusi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), dan kapasitas kepemimpinan dalam keilmuan.
Prof. Irwan merupakan dosen FEB UNS yang sekaligus menjabat sebagai Direktur Direktorat Kerja Sama, Pengembangan dan Internasionalisasi UNS. “Perasaan saya bahagia, terharu, dan bangga karena terpilih se-Indonesia setelah melewati beberapa tahapan seleksi. Semoga bisa membawa banyak kemanfaatan untuk UNS dan menjadi inspirasi bagi sejawat dosen untuk terus berkarya serta menginspirasi mahasiswa untuk berprestasi,” ungkapnya dalam catatan tertulis yang diterima Jumat (23/12/2022).
Prof. Irwan menjelaskan bahwa terdapat empat tahapan dalam seleksi Anugerah Sumber Daya Academic Leaders 2022. Tahap pertama yaitu seleksi internal oleh Perguruan Tinggi tim penilai melakukan desk evaluationdan verifikasi terhadap dokumen calon peserta. Pada tahap ini, terdapat lima orang pakar/ahli yang ditunjuk oleh Direktorat Sumber Daya, Ditjen Diktiristek Kemendikbudristek untuk melakukan penilaian.
“Selanjutnya, tim penilai akan melakukan verifikasi/fact finding terhadap tiga finalis terbaik masing-masing kategori hasil penilaian dari hasil tahap pertama. Tahap terakhir yaitu tim penilai merekomendasikan nama-nama penerima anugerah dosen sebagai Academic Leader untuk setiap kategori kepada Ditjen Diktiristek untuk ditetapkan sebagai pemenang,” jelasnya.
KENDAL —Cerita di balik kasus order fiktif di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah (Jateng), sungguh mengejutkan. Pelaku, Niken Mayang Sari, 21, warga Gayamsari, Kota Semarang, mengaku nekat melakukan perbuatannya karena kecewa dengan korban yang pernah mengajaknya berhubungan intim tapi tak jadi menikahinya.
Hal itu disampaikan korban saat dihadirkan di Mapolres Kendal, Senin (29/1/2024). Atas perbuaatan itu, Niken pun dijerat Pasal 51 ayat 1 juncto Pasal 35 UU ITE, dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara dan denda maksimal Rp12 miliar.
Promosi Sambut HUT ke-128, BRI Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis
“Saya sakit hati. Sudah dijanjikan nikah pada Oktober kemarin. Tapi dia [Syahrul Maulana, korban] meninggalkan saya. Dia [Syahrul] juga sudah mengambil kesucian saya. Bahkan saat saya sakit, saya diminta melayani [nafsu korban]. Kalau menolak, dia marah,” ujar Niken.
Kasatreskrim Polres Kendal, AKP Untung Setyahadi, membenarkan terkait pernyataan pelaku itu. Namun ketika ditanya apakah Syahrul Maulana bisa dipidana atas dugaan pemerkosaan, ia tidak memberi jawaban pasti.
“Hanya sempat disampaikan pada saat press release. Dan perbuatan dilakukan saat pacaran dan keduanya sudah dewasa, saat itu suka sama suka,” ujar AKP Untung kepada Selasa (30/1/2024).
Oleh sebab itu, lanjut Kasatreskrim, terkait dugaan pemerkosaan maupun intimidasi pelecehan seksual, harus dilakukan penyelidikan terlebih dahulu. Terlebih kapan, di mana, dan bagaimana kronologi kasus itu terjadi hingga kini masih belum diketahui secara pasti.
“Apabila mbaknya [pelaku kasus order fiktif di Kendal] melaporkan [perbuatan korban], nggih [bisa ditindaklanjuti]. Namun, sampai saat ini belum dilaporkan,” ujarnya.
Sementara itu, seorang tetangga pelaku mengaku jika Niken dan Syahrul sudah kenal lama, sejak tiga tahun lalu. Bahkan, keduanya dikabarkan sempat bertunangan.
“Pernah mengundang ramai-ramai pengajian saat tunangan, tapi enggak tahu kok tiba-tiba enggak jadi [menikah],” ujar tetangga korban yang enggan disebut namanya.
Kasus order fiktif ke mantan pacarnya di Kendal yang dilakukan Niken ini pun cukup mengejutkan tetangganya. Terlebih kasus itu sempat viral di media sosial (medsos).
Meski demikian, tetangga Niken itu mengaku sempat curiga saat pelaku dijemput aparat kepolisian sekitar dua pekan lalu. Sejak saat itu, orang tua pelaku kerap bolak-balik ke Kendal untuk menjenguk anaknya.
“Tiap Selasa sepertinya, mereka [orang tua pelaku] selalu ke Kendal. Menenggok anaknya,” ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Niken Mayang Sari, 21, menjadi tersangka kasus order fiktif di Kendal. Ia kerap mengirimkan order fiktif dengan dialamatkan ke rumah mantan tunangannya, Syahrul Maulaana, warga Desa Karanganyu, Kecamatan Cepiring, Kendal, sejak September 2023 hingga Januari 2024.
Total ada sekitar 400 order fiktif yang dialamatkan ke rumah korban. Atas peristiwa itu, korban pun melapor ke polisi hingga pelaku ditangkap.
JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menetapkan peraturan terkait penyesuaian gaji pegawai negeri sipil (PNS).
Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 5/2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Promosi Dirut BRI: Digitalisasi Tak Picu PHK, Justru Tingkatkan Produktivitas Pekerja
“Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil serta mengakselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional, perlu menyesuaikan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil,” bunyi pertimbangan beleid tersebut, dikutip Selasa (30/1/2024), dilansir Bisnis.com.
Selain itu, di peraturan disebutkan bahwa besaran gaji pokok PNS dalam lampiran II PP No. 7/1997 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No. 15/2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas PP No. 7/1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil perlu diubah.
Pasal 1 ayat (2) PP No. 5/2024 menyebutkan bahwa aturan ini mulai berlaku pada 1 Januari 2024.
Berikut adalah daftar lengkap penyesuaian gaji PNS dalam peraturan terbaru:
Golongan I:
Golongan Ia : Rp1.685.700 – Rp2.522.600
Golongan Ib : Rp1.840.800 – Rp2.670.700
Golongan Ic : Rp1.918.700 – Rp2.783.700
Golongan Id : Rp1.999.900 – Rp2.901.400
Golongan II:
Golongan IIa Rp2.184.000 – Rp3.633.400
Golongan IIb Rp2.385.000 – Rp3.797.500
Golongan IIc Rp2.485.900 – Rp3.958.200
Golongan IId Rp2.591.000 – Rp4.125.600
Golongan III:
Golongan IIIa Rp2.785.700 – Rp4.575.200
Golongan IIIb Rp2.903.600 – Rp4.768.800
Golongan IIIc Rp3.026.400 – Rp4.970.500
Golongan IIId Rp3.154.400 – Rp5.180.700
Golongan IV:
Golongan IVa Rp3.287.800 – Rp5.399.900
Golongan IVb Rp3.426.900 – Rp5.628.300
Golongan IVc Rp3.571.900 – Rp5.866.400
Golongan IVd Rp3.723.000 – Rp6.114.500
Golongan IVe Rp3.880.400 – Rp6.373.200
Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Kabar Baik! Gaji PNS Resmi Naik, Cek Besarannya”
SOLO – Tim Pengabdian dari RG Inovasi Kompetensi Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo menggelar pelatihan yang diikuti para guru di Soloraya untuk mendukung program Kurikulum Merdeka dan percepatan integrasi teknologi di dalam kegiatan belajar mengajar (KBM).
Tim dari UNS beranggotakan Dr. Idam Ragil Widianto Atmojo, S. Pd., M.Si, Dr. Matsuri, M. Pd, Dr. Chumdari, M. Pd, Dr. Fadhil Purnama Adi SH MH., Roy Ardiansyah, M.Pd, dan Dwi Yuniasih Saputri, M.Pd. Integrasi Teknologi merupakan sesuatu yang penting di era sekarang, khususnya di dalam pelaksanaan pembelajaran.
Promosi Lewat Holding UMi, BRI Dorong Literasi Pelaku Usaha Ultra Mikro
Di era teknologi seperti sekarang ini, setiap komponen yang terlibat di dalam dunia pendidikan harus mampu memanfaatkannya dengan menggunakan konsep TPACK yakni Teknologi, Pedagogik, And Content Knowledge dalam setiap pembelajarannya baik di perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Hal ini kemudian menjadi fokus dan perhatian dari Tim Pengabdian UNS Solo.
Selain itu, dalam upaya mengakselereasi implementasi Kurikulum Merdeka maka integrasi teknologi ini menjadi penting. Kurikulum Merdeka membutuhkan supportdari setiap elemen yang ada agar keberjalananya maksimal dan mampu berdampak secara positif dan signifikan terhadap peningkatan kualitas mutu pembelajaran.
Oleh karenanya. Tim Pengabdian RG Inovasi Kompetensi Guru Sekolah Dasar FKIP UNS yang diketuai oleh Dr. Idam Ragil Widianto Atmojo, S.Pd., M.Si; menggelar pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan guru dalam menggunakan teknologi saat pembelajaran di Kota Solo khususnya dalam menginternalisasi model pembelajaran ke dalam Learning Management System (LMS).
Pelatihan ini digelar di SD ICT Al Abidin, pada Senin (19/6/2023). Ketua Tim Pengabdian, Dr. Idam Ragil WA mengatakan pelatihan ini bertujuan memberikan wawasan dan pengalaman yang berharga kepada bapak ibu guru untuk dapat memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran untuk mendukung implementasi Kurikulum Merdeka khususnya dalam menerapkan model pembelajaran di dalam system LMS.
“Dalam kegiatan pengabdian ini, bapak ibu guru SD dilatih membuat dan mengembangkan Learning Management System (LMS) yang memadai dan tentunya menerapkan model pembelajaran yang berbasis pada teknologi terkini,” jelas Dr. Idam Ragil pada Senin (19/6/2022). Dr. Idam Ragil menjelaskan peserta sangat tertarik dan bersemangat mengikuti pelatihan ini.
Tidak hanya itu, para peserta juga turut mendiskusikan beberapa cara-cara efektif dan modern dalam pengembangan pembelajaran berbasis teknologi. Selain membantu guru, program ini juga akan membantu pemerintah dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka dan mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional.
JAKARTA — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar bisa membina para menterinya sehingga tidak melanggar larangan yang diatur dalam Undang-undang No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengaku, pihaknya beri imbauan secara tertulis kepada Jokowi terkait potensi pelanggaran pemilu terutama oleh para pembantunya.
Promosi Hadiri WEF 2024 di Swiss, Dirut BRI Sunarso Ungkap Peran Holding Ultra Mikro
“[Imbauan tertulis] untuk tidak melanggar ketentuan larangan dalam UU 7 Tahun 2017, sudah [dikirim],” ungkap Bagja kepada wartawan, dikutip Selasa (30/1/2024).
Dia mengakui seorang menteri boleh berkampanye namun ada batasannya seperti harus cuti terlebih dahulu atau tidak gunakan fasilitas negara.
Bagja mengatakan, surat tersebut sudah dikirim sejak pekan lalu. Namun, sambungnya, belum dapat dipastikan apakah surat tersebut dikirim pasca-pernyataan kontroversial Jokowi terkait seorang presiden dan menteri yang boleh memihak dan berkampanye dalam pemilu pada pekan lalu.
“Nanti aku cek suratnya, tapi minggu kemarin sudah jalan. Bahkan sebelum minggu kemarin jangan-jangan,” tutup Bagja.
Sebagai informasi, belakangan pemerintah Jokowi mendapat sorotan sebab banyak menteri yang ikut berkampanye untuk salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.
Jokowi sendiri mewajarkan keterlibatan menteri dalam kampanye, asalkan tidak menggunakan fasilitas negara.
Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Jokowi Dapat ‘Surat Cinta’ dari Bawaslu, Diingatkan Soal Pelanggaran Pemilu”
“Presiden Jokowi sebagai alumni harusnya berpegang pada jati diri UGM, yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dengan turut memperkuat demokratisasi agar berjalan sesuai standar moral yang tinggi.”
Serta dapat mencapai tujuan pembentukan pemerintahan yang sah (legitimate) demi melanjutkan estafet kepemimpinan untuk mewujudkan cita-cita luhur sebagaimana tertuan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
“Presiden Jokowi semestinya selalu mengingat janjinya sebagai alumni Universitas Gadjah Mada. ‘Bagi kami almamater kuberjanji setia. Kupenuhi dharma bhakti tuk Ibu Pertiwi. Di dalam persatuanmu jiwa seluruh bangsaku. Kujunjung kebudayaanmu kejayaan Nusantara..'” katanya, masih membacakan isi Petisi Bulaksumur.
Alih-alih mengamalkan dharma bhakti almamaternya dengan menjnjung tinggi Pancasila dan berjuang mewujudkan nilai-nilai di dalamnya, tindakan Presiden Jokowi justru menunjukkan bentuk-bentuk penyimpangan pada prinsip-prinsip dan moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial yang merupakan esensi dari nilai-nilai Pancasila.
“Karena itu, melalui petisi ini, kami segenap civitas akademika UGM, meminta, mendesak dan menuntut segenap aparat penegak hukum dan semua pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang Presiden, termasuk Presiden sendiri untuk segera kembali ke koridor demokrasi, serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial,” tegasnya.
“Kami juga mendesak DPR dan MPR mengambil sikap dan langkah konkret menyikapi berbagai gejolak politik yang terjadi pada masa demokrasi elektoral yang merupakan manifestasi demokrasi Pancasila untuk memastikan tegaknya kedaulatan rakyat berlangsung dengan baik, lebih berkualitas, dan bermartabat.”
Terakhir dalam Petisi Bulaksumur itu Koentjoro mengutip petikan kata-kata Presiden Pertama Republik Indonesia Soekarno.
“Gadjah Mada adalah sumbermu, Gadjah Mada adalah mata airmu, Gadjah Mada adalah sumber airmu. Tinggalkanlah kelak Gadjah Mada ini bukan untuk mati tergenang dalam rawanya ketiadaan amalan atau rawanya kemuktian diri sendiri, tetapi mengalirlah ke laut, tujulah ke laut, lautnya pengabdian kepada negara dan tanah air yang berirama, bergelombang, bergelora”
《situs yang lagi gacor》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,mahjong ways demo slotHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《situs yang lagi gacor》bab terbaru。