slot gacor hari kamis

perjalanan

Mahfud Md Kritik Pemerintah, Begini Jawaban Istana******

JAKARTA —Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, menjawab sejumlah kritik yang belakangan dilontarkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) sekaligus Calon Wakil Presiden (cawapres) RI, Mahfud Md, kepada pemerintah.

Menurut Ari, Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama ini tetap fokus bekerja dan juga meminta menteri melakukan pekerjaan dengan baik.

Promosi Tangguh Dampingi UMKM Selama Lebih dari Satu Abad, Ini Logo HUT BRI ke-128

“Presiden tidak terlalu memberikan perhatian khusus terhadap persoalan-persoalan itu (kritik Mahfud). Fokus beliau bekerja. Menteri-menteri juga semua diharapkan dan sekarang ini fokusnya untuk bekerja menjalankan tugasnya masing-masing, membereskan hal-hal yang harus dilakukan dalam periode ini,” kata Ari Dwipayana dalam keterangan di Jakarta, Senin (29/1/2024).

Ari mengajak publik memahami bahwa saat ini merupakan tahun politik. Menjelang pemilu sering kali muncul wacana, pro dan kontra, perdebatan dan sebagainya.

Hal itu menurut dia wajar dan tidak boleh mengganggu kerja pemerintah. Sepanjang perdebatan itu substantif sebagai bagian dari upaya memperbaiki, menyempurnakan apa yang sudah dibangun saat ini.

Ia menyampaikan bahwa pada tahun politik akan muncul wacana yang bersifat politis dalam konteks pemilu. Di sisi lain, pemerintah juga melakukan evaluasi terus-menerus untuk menyempurnakan apa yang sudah berjalan.

“Ikhtiar itu tetap berjalan. Jadi, apa yang memang belum cepat, dipercepat. Apa yang lambat, dipercepat. Apa yang belum baik, diperbaiki. Supaya apa yang jadi bagian dari masa pemerintahan Pak Jokowi bisa berjalan dengan baik,” ujarnya sebagaimana dilansir Antara.

Menurut Ari, apa yang telah dilakukan pemerintahan Joko Widodo saat ini dapat pula dilihat dari berbagai opini positif dari publik meskipun hal itu tidak membuat pemerintah serta-merta merasa puas.

“Ada upaya terus-menerus perbaikan-perbaikan yang harus kami lakukan,” kata dia.

Terkait dengan rencana Mahfud Md mundur dari jabatan Menko Polhukam, Ari mengatakan bahwa sampai Senin siang belum ada surat pengunduran diri yang disampaikan kepada Kementerian Sekretariat Negara.

“Sampai siang ini kami belum menerima surat pengunduran diri dari Pak Mahfud Md. Saya kira seperti yang disampaikan Bapak Presiden di Lanud Halim, pengunduran diri menteri adalah hak pribadi dari yang bersangkutan. Jadi, itu sesuatu yang menjadi haknya dari Pak Mahfud kalau beliau mau mengundurkan diri,” kata Ari.

Presiden menghargai dan menghormati hak itu karena bagian dari pilihan-pilihan politik yang disampaikan oleh Mahfud Md dengan berbagai pertimbangan.

pewaris keluarga

Buron Sejak 2022, Bos Robot Trading Viral Blast Ditangkap di Bangkok******

LABUAN BAJO –Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Kombes Pol. Samsul Arifin mengatakan pendiri robot trading Viral Blast Putra Wibowo ditangkap di Bangkok, Thailand.

“Tersangka ditangkap di Bangkok berawal pelanggaran keimigrasian karena yang bersangkutan melarikan diri pada tahun 2022 saat proses pidana ini dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus,” ujar Samsul saat konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Sabtu (27/1/2024) seperti dilansir Antaranews.

Promosi Tangguh Dampingi UMKM Selama Lebih dari Satu Abad, Ini Logo HUT BRI ke-128

Penangkapan yang dilakukan pihak Imigrasi Bangkok ini, kata dia, berkoordinasi dengan atase Kepolisian Negara Republik Indonesia di Bangkok. Selanjutnya mereka menghubungi Divisi Hubungan Internasional Polri.

Setelah itu, Bareskrim Polri bersama-sama tim interpol Indonesia Divisi Hubungan Internasional menjemput tersangka Putra Wibowo di Bangkok.

Adapun pada Jumat (26/1/2024) malam tersangka dan tim penjemput tiba di Jakarta. “Dan hari ini [tersangka] akan mulai menjalani masa penahanan di Rumah Tahanan [Rutan] Bareskrim,” jelasnya, Sabtu.

Dijelaskan kasus robot trading Viral Blast sebelumnya sudah ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus dengan catatan kerugian lebih dari Rp1,8 triliun terhadap 11.930 korban.

Hingga saat ini, ada empat tersangka yang sudah ditangani oleh kepolisian. Dari empat tersangka, tiga di antaranya sudah berstatus terpidana.

“Ada empat tersangka yang sudah kami proses dan tiga sudah berstatus terpidana karena sudah mendapatkan ketetapan hukum dengan vonis, yaitu Rizky selama 20 tahun, Zainal 20 tahun, dan Minggus Umboh 16 tahun,” kata Samsul.

Terhadap tersangka Putra Wibowo, pihaknya akan melakukan pemeriksaan, pemberkasan, dan tracing aset miliki yang bersangkutan, kemudian menyerahkan berkas perkara ini kepada jaksa penuntut umum.

Kasus ini juga menyeret tiga klub sepak bola, yakni Persija Jakarta, PS Sleman, dan Madura United, terkait dengan sponsor PT Trust Global Karya yang menaungi aplikasi Viral Blast Global.

Tersangka Zainal Hudha Purnawa diketahui merupakan manajer klub sepak bola Madura United.

Perusahaan PT Trust Global Karya memasarkan produk e-Book kepada anggota dengan embel-embel pembelajaran trading. Member yang bergabung harus menyetor sejumlah uang sesuai dengan paket yang ditawarkan untuk membeli buku elektronik tersebut.

Bonus yang dijanjikan setiap merekrut anggota baru sebesar 10 persen. Uang hasil penjualan tersebut, dimasukkan ke dalam rekening exchanger yang telah ditunjuk, kemudian didistribusikan kepada pengurus aplikasi tersebut. Kasus robot trading Viral Blast merugikan sekitar 12.000 anggotanya dengan total kerugian mencapai Rp1,2 triliun.

Dalam perkara ini, penyidik telah menyita satu unit rumah milik tersangka Minggus Umboh dan satu unit rumah milik tersangka Zainal Hudha Purnama. Kedua rumah tersebut ditaksir senilai Rp15 miliar. Diduga aset-aset milik tersangka merupakan hasil penipuan modus robot trading petinggi PT Trust Global Karya atau Viral Blast.

Penyidik juga melakukan penggeledahan di Apartemen One Icon Residence Surabaya, Jawa Timur, unit 5305-5306 milik tersangka Putra Wibowo yang merupakan pendiri Viral Blast bersama para tersangka lainnya, serta penggeledahan Kantor PT Trust Global di Royal Residence Surabaya.

Guang Nao Wu Zun

Syarat Presiden Ikut Kampanye, KPU: Ajukan Cuti ke Diri Sendiri******

SOLO —Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy’ari, menjelaskan jika Presiden RI Joko Widodo memutuskan untuk ikut kampanye selama pemilihan umum (Pemilu) 2024 maka sesuai aturan undang-udang, dia harus mengajukan cuti. Menariknya, cuti itu diajukan kepada dirinya sendiri selaku presiden.

“Dia mengajukan cuti (kepada dirinya sendiri), iya kan presiden cuma satu,” kata Hasyim menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Jakarta, Kamis (25/1/2024).

Promosi Kolabs Ciamik BRI dan Telkomsel, Paket Data Spesial Hadir di BRImo

Hasyim dalam kesempatan yang sama menjelaskan, hak politik presiden untuk terlibat kampanye dilindungi dan diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu mengatur tata cara presiden ikut kampanye, di antaranya wajib mengambil cuti karena selama kegiatannya berkampanye, presiden dilarang menggunakan fasilitas negara, kecuali fasilitas pengamanan dari pasukan pengamanan presiden (paspampres).

Dalam aturan itu, presiden juga cuti di luar tanggungan negara, yang artinya presiden tidak mendapatkan gaji dan tunjangan-tunjangan jika dia ikut kampanye. Aturan yang sama juga berlaku untuk menteri-menteri yang terlibat kampanye.

“Menteri yang akan berkampanye mengajukan surat izin kepada presiden, dan kemudian presiden memberikan surat izin. Dan, setiap surat yang dibuat para menteri yang akan kampanye, surat izin yang diterbitkan presiden itu, KPU selalu mendapatkan tembusan,” kata Hasyim sebagaimana dilansir Antara. 

Presiden RI Joko Widodo selepas menghadiri kegiatan di Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024), menyampaikan presiden sebagai warga negara juga memiliki hak politik, salah satunya hak berkampanye.

Presiden Jokowi menjelaskan hak itu pun dilindungi dan diatur oleh peraturan perundang-undangan.

“Semua itu pegangannya aturan, kalau aturan boleh, silahkan, kalau aturan tidak boleh, tidak, sudah jelas itu. Jangan presiden tidak boleh, boleh berkampanye boleh. Tetapi dilakukan atau tidak dilakukan terserah individu masing-masing,” kata Jokowi.

Walaupun demikian, Jokowi belum memutuskan akan mengambil hak politiknya itu atau tidak, selama tahapan pemilu 2024. “Ya nanti dilihat,” kata Jokowi.

Jika presiden nantinya memutuskan cuti untuk kampanye, Hasyim menegaskan pengawasannya nanti menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Dalam kesempatan yang sama, Hasyim juga menolak menjawab pertanyaan terkait kemungkinan penyelenggaraan pemilu menjadi bias jika presiden ikut terlibat dalam kampanye pemilu 2024.

“Kalau untuk bias apa enggak, silahkan cek pasal yang dalam undang-undang seperti apa. Beliau kan menyampaikan pasal dalam undang-undang, kan enggak masalah, wongmenyampaikan pasal dalam undang-undang, menyampaikan saja toh. Nah, soal nanti bagaimana di lapangan, faktanya memihak atau enggak, menggunakan fasilitas negara atau tidak, itu kan ada lembaga yang mengawasi kegiatan kampanye itu,” kata Ketua KPU RI.

Era Kitab Para Dewa

Gus Yahya: PBNU Tidak Dukung Capres di Pilpres 2024******

SOLO —Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, menegaskan bahwa PBNU tidak terlibat memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden Pemilu 2024.

“PBNU sudah sejak awal menyatakan bahwa kami tidak terlibat dalam dukung-mendukung, sebagai organisasi, sebagai lembaga tidak terlibat dalam dukung-mendukung,” kata Gus Yahya seusai bertemu Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X di Kompleks Kantor Kepatihan, Yogyakarta, Senin (29/1/2024).

Promosi Dukung Indonesia Emas 2045, Holding Ultra Mikro BRI Group Jangkau Jaringan Luas

Gus Yahya tidak memungkiri beberapa pengurus PBNU maupun aktivis NU memang ada yang terlibat mendukung kandidat capres-cawapres, bahkan menjadi tim sukses kampanye resmi peserta Pemilu 2024. Namun, dia memastikan PBNU telah memberlakukan kewajiban cuti dari kepengurusan terkait aktivitas politik tersebut.

“Jadi, PBNU tetap dalam posisi tidak terlibat dalam dukung-mendukung. Kami akan berusaha menjalankan peran meniru Ngarsa Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono X ini untuk menjaga kebersamaan masyarakat,” tegasnya sebagaimana dilansir Antara.

Dia juga menepis anggapan bahwa PBNU mengarahkan jajaran pengurus struktural organisasi tersebut untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, sebagaimana disampaikan cendekiawan NU, Nadirsyah Hosen.

“Rais a’am(PBNU) sama sekali tidak melakukan apa-apa, saya juga tidak. Jadi, kalau yang lain-lain kemudian terdorong oleh pernyataan yang dibuat oleh pihak lain terkait dengan ini, kemudian membuat gerakan atau tindakan masing-masing, ya, kami bisa apa? Ya, silakan saja, karena kami juga tidak akan menghalangi sepanjang tidak mengatasnamakan lembaga,” jelasnya.

Selain itu, Gus Yahya juga menegaskan bahwa pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, yang menyebut pengikut rais a’am dan ketua umum bergerak memenangkan Prabowo-Gibran sebagai imbas dari ucapan Nadirsyah Hosen, bukanlah arahan resmi dari PBNU.

“Itu arahan pribadi (Gus Ipul). Walaupun saya secara pribadi, kalau kepada sekjen ini sami’na wa atho’na(patuh); tetapi itu arahan pribadi beliau, bukan resmi dari PBNU, tidak atas nama organisasi,” kata Gus Yahya.

Dia pun mempersilakan seluruh warga NU untuk menyampaikan aspirasi masing-masing. Namun, secara organisasi PBNU tetap memegang teguh pendirian dalam posisi netral pada Pemilu 2024.

“Monggo, silakan saja, semua orang kan boleh menyampaikan aspirasi masing-masing. PBNU mau menyerukan apalagi? Kami sudah mengumumkan sejak awal, bahwa secara organisasi, PBNU tidak terlibat; tetapi secara pribadi-pribadi silakan,” ujar Gus Yahya.

Sebelumnya, Nadirsyah Hosen atau Gus Nadir menyampaikan bahwa PBNU secara struktural memihak ke pasangan calon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Padahal, lanjut Nadir, PBNU tidak pernah memberikan arahan, kecuali pemetaan politik dengan pilihan diserahkan masing-masing pribadi Nahdliyin.

Secara blak-blakan, Gus Nadir menyampaikan bahwa struktural PBNU mendapatkan arahan untuk memberikan dukungan kepada Prabowo-Gibran. Arahan itu diungkap dalam sebuah pertemuan PBNU di Surabaya, Jawa Timur.

Cincin Dewa Memasak

Survei The Economist, Prabowo Unggul 50%******

SOLO —Calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto, mengungguli dua kandidat lain pada Pilpres 2024, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, dalam hasil survei yang diterbitkan media asal Inggris, The Economist.

Survei bertajuk Siapa yang Akan Menjadi Presiden Indonesia Selanjutnya? itu merilis hasil Prabowo unggul dengan 50%, sementara Ganjar menyusul di posisi kedua dengan 23%, dan Anies di urutan terakhir dengan persentase 21%.

Promosi BRI Catatkan Kinerja Positif: Memasuki Kuartal III, Raih Laba Bersih Rp44,21 T

“Jika tidak ada yang menang lebih dari 50% pada putaran pertama, kontestasi akan dilanjutkan pada Juni,” tulis The Economistsebagaimana dikutip pada Kamis (25/1/2024).

Survei tersebut merupakan hasil pemantauan The Economistpada 16 Januari 2024. The Economistmelakukan survei terhadap elektabilitas para calon presiden RI secara konsisten sejak Januari 2023.

Dalam grafik yang ditampilkan, The Economistmenyebut elektabilitas Prabowo mengalami tren peningkatan sejak awal 2023; Ganjar yang sempat berada di posisi pertama di awal 2023 justru mengalami tren penurunan; sementara Anies fluktuatif.

Pada laman survei itu, The Economistjuga membubuhkan profil singkat para calon presiden. Prabowo disebutkan sebagai calon presiden yang akan melanjutkan warisan pembangunan Presiden Ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) dan menganut paham Jokowinomics.

Adapun Ganjar dituliskan sebagai seorang teknokrat yang ramah dan menggantungkan harapan keberhasilan pada kampanye akar rumput. Sementara itu, Anies disebut sebagai mantan Gubernur DKI Jakarta yang berpengalaman dalam urusan luar negeri dan ingin meningkatkan pengaruh Indonesia di kancah dunia.

Catatan Mencuri Surga

Ganjar: Penyalahgunaan Kekuasaan saat Menjabat Hukumnya Haram******

CIREBON — Calon Presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan bahwa haram hukumnya untuk penyalahgunaan kekuasaan bagi pejabat yang sedang mengemban jabatan.

“Buat kami integritas paling utama, buat kami jabatan itu bukanlah selama-lamanya, jabatan itu ada batasnya. Maka, siapapun yang memegang jabatan di republik ini ada batasnya, maka ketika semua mendapatkan amanah, haram hukumnya untuk penyalahgunaan kekuasaan,” katanya saat menghadiri Hajatan Rakyat Cirebondi Stadion Bima, Kota Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (27/1/2024), dilansir Antara.

Promosi Menteri Teten Apresiasi Desa BRILiaN Jadi Terobosan Pengembangan Potensi Desa

Karena itu, lanjutnya, dia menegaskan bahwa siapapun yang mengemban jabatan maka harus melaksanakan amanah konstitusi dengan baik.

Dalam kesempatan tersebut, Ganjar turut mengingatkan terkait hak setiap orang untuk memilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu) berdasarkan berbagai referensi tertentu.

“Gimana cara lihatnya (siapa seharusnya yang dipilih)? Lihatnya debat para calon (presiden dan wakil presiden), karena bapak ibu akan melihat satu persatu apa pertanyaannya, bagaimana cara menjawabnya, tahu atau tidak, atau barang kali memang tidak tahu. Maka, itulah yang menjadi referensi bapak ibu untuk memilih,” ujar dia.

Ganjar mengajak masyarakat untuk mencoblos nomor 03. Dia juga meminta para relawan untuk menyampaikan program-program Ganjar-Mahfud Md yang memastikan upaya pengentasan kemiskinan dan tidak melupakan rakyat kecil.

“Ajak masyarakat untuk latihan nyoblos agar mereka paham siapa yang harus dicoblos. Kita akan berjuang bersama memenangkan Pemilu 2024,” ungkap Ganjar.