doku lucky pinjol legal atau ilegal

Tuan Pedang Tanpa Jiwa

Jusuf Hamka Ungkap Pemerintah Cuma Mau Bayar Utang Kepadanya Rp78 M******

Pengusaha Jusuf Hamka mengungkapkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) cuma mau bayar utangkepadanya Rp78 miliar.

Padahal, sebelumnya pria yang akrab disapa Babah Alun itu menagih utang pemerintah kepada PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) senilai Rp800 miliar.

Hal tersebut disampaikan setelah bertemu dengan perwakilan Kemenkeu dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) di Kantor Kemenko Polhukam, Rabu (13/12).

"Waktu itu juga negosiasi yang dari Rp400 miliar (2017) ke Rp179 miliar adalah denda 37,5 persen dan pokok Rp78 miliar. Sekarang cuman pokoknya saja tanpa denda sama sekali," ucap Jusuf.

Ia pun mengaku tak tahu secara rinci alasan pemerintah cuma mau bayar Rp78 miliar. Jusuf hanya menyampaikan angka itu yang diajukan pemerintah.

"Alasannya tadi mandatnya yang diterima cuma angka itu. lebih dari itu nggak bisa nanti akan dibicarakan lagi," katanya.

Terhadap putusan itu, ia pun mengaku belum mau menerima. Jusuf pun kemudian berharap pemerintah bisa adil dan berumah hati membayar utang.

Ia juga menyinggung pemerintah selalu tegas dalam menagih pajak kepada masyarakat. Namun, giliran membayar utang kepada rakyat malah molor.

"Bahkan tadi ada kata keluar kalau negara tidak mau bayar bisa apa? Ya nggak bisa apa apa, kita kan warga negara bukan negara," kata Jusuf.

Di sisi lain, ia juga mengungkapkan meski pemerintah cuma mau bayar Rp78 miliar saja, waktu pembayarannya pun masih belum jelas kapan. Menurutnya, masih jauh panggang dari pada api.

"Singkat aja kali ya, Belanda masih jauh. Hilalnya belum kelihatan," ujarnya.

CNNIndonesia.com sudah berupaya untuk minta tanggapan kepada Stafsus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo terkait pengakuan Jusuf Hamka tersebut. Namun yang bersangkutan enggan berkomentar jauh mengenai masalah itu.

"Sebaiknya ditanyakan Kemenko Polhukam karena ini dihandle Satgas BLBI bersama-sama," katanya.

Sengkarut utang piutang antara Jusuf dengan Kementerian Keuangan bermula dari deposito perusahaannya PT CMNP sebesar Rp78 miliar di Bank Yakin Makmur atau Bank Yama.

Utang itu belum dibayar sejak krisis moneter 1998, kala Bank Yama dilikuidasi pemerintah. Sejak saat itu, Jusuf mengaku tidak mendapatkan kembali uang depositonya.

Pemerintah berdalih CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti alias Tutut Soeharto yang masuk daftar pengutang BLBI.

Tak terima dengan dalih itu, pihaknya kemudian menggugat pemerintah ke pengadilan pada 2012 dan memenangkannya.

Lalu, ia dipanggil Kepala Biro Hukum Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat itu, yakni Indra Surya. Pemerintah mengakui utang tersebut dan berjanji akan membayar. Namun, Kemenkeu meminta diskon.

[Gambas:Video CNN]

Sesuai putusan Mahkamah Agung (MA) yang dimenangkan Jusuf Hamka, negara harus membayar pokok utang tersebut beserta denda 2 persen per bulan. Itungan pada 2016 atau 2017 adalah Rp400 miliar, tetapi pemerintah hanya bersedia membayar Rp179 miliar.

"Waktu itu menterinya (menteri keuangan) Bambang Brodjonegoro kalau nggak salah, 2016 atau 2017. Disuruh buat kesepakatan. Pemerintah minta diskon, tercapailah angka Rp170 miliar (Rp179 miliar). Ya sudahlah saya pikir asal duitnya balik saja, tanda tangan perjanjian," ucapnya.

Dijanjikan dua minggu selesai, Jusuf menyebut utang tersebut malah diabaikan pemerintah bertahun-tahun. Sampai pada akhirnya Jusuf mengklaim utang pemerintah kepada dirinya hingga kini mencapai Rp800 miliar.

Dalam perjalanannya, Jusuf belakangan ini bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud MD untuk membahas nasib utang tersebut.

Sementara, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan pihaknya masih akan mempelajari dengan teliti dan hati-hati mengenai persoalan utang itu.

Setan Langit Bersayap Hitam

Modus Konglomerat Properti Vietnam Gelapkan Rp194 T dari Bank******

Konglomerat properti Truong My Lan ditangkap kepolisianVietnam karena menggelapkan dana 304 triliun dong atau sekitar Rp194 triliun pada Oktober 2022 lalu.

Kasus tersebut mendapat perhatian publik karena dana yang ditilap sangat besar. Sebagai gambaran, nilainya setara 3,2 persen pendapatan domestik bruto (PDB) Vietnam.

Modus yang dilakukan bos pengembang properti Van Thinh Phat Holdings Group itu adalah dengan menilap uang dari Saigon Commercial Bank (SCB). Lan disebut sebagai pemegang saham mayoritas bank tersebut.

"Memanfaatkan lebih dari 1.000 anak perusahaan dalam dan di luar negeri untuk mengambil pinjaman hingga 40 miliar Euro dari Saigon Commercial Bank lalu mengalokasikannya ke pihak ketiga melalui perusahaan gelap yang dibentuk oleh dirinya dan keluarga," tulis DW.

Setahun setelah penangkapannya, polisi masih berupaya mengungkap jaringan perusahaannya, yang mencakup lebih dari 1.000 perusahaan, sebagian besar perusahaan kecil, yang didirikan untuk mendapatkan pinjaman bank.

Dilansir dari berbagai sumber, Lan lahir di Saigon, Vietnam pada 13 Oktober, 1956. Keluarganya adalah imigran dari China.

Tak banyak cerita tentang masa kecil Lan. Mengutip SCMP, Lan sempat berjualan aksesoris di sebuah pasar di Distrik 5 Kota Ho Chi Minh.

Pada 1992, Lan mendirikan Van Thinh Phat Limited Liaibility Company. Awalnya, perusahaan bergerak di bidang perdagangan, restoran, dan hotel. Setelah itu, ia melebarkan sayap ke sektor real estat yang diduga berkembang pesat berkat bantuan koneksi politik.

Dalam beberapa tahun, Lan berhasil mendapatkan beberapa properti paling berharga di kota tersebut, termasuk beberapa di Nguyen Hue Boulevard, salah satu jalan termahal di Asia. Dia memupuk dukungan politik dengan menjadi sponsor yang murah hati untuk inisiatif-inisiatif kota besar.

Pada 2007, ia mendirikan Van Thinh Phat Group (VTP Group Holdings) dengan modal dasar 6 triliun VND. Di perusahaan itu, Lan mengempit 80 persen saham, setara dengan kontribusi modal senilai 4,8 triliun dong.

Pertumbuhan kerajaan bisnis Lan diduga dipicu oleh pengambilan utang dalam jumlah besar melalui pasar obligasi komersial. Bisnisnya menerbitkan 25 jenis obligasi berbeda yang dijual secara agresif melalui SCB dan menghasilkan 30 triliun dong.

Sebagian besar modal Lan diperoleh melalui pinjaman bank. Lan diduga mengendalikan 91 persen SCB, melalui 27 nominasi, dan antara Februari 2018 dan Oktober tahun lalu, 93 persen pinjamannya diarahkan ke VTP dan perusahaan cangkangnya tanpa jaminan, jadwal pembayaran, atau uji tuntas normal.

Namun, Lan berhasil lolos dengan menyuap regulator senior di bank sentral dan 23 regulator negara lainnya dengan uang sebesar US,2 juta untuk memalsukan laporan pengawasan mereka terhadap SCB dan menyembunyikan kredit macet serta bukti kesalahan.

Nama Lan juga sempat muncul pada Panama Paper sebagai beneficiary dari EuroAsia. ID Concept Group Limited, perusahaan cangkang dengan alamat terdaftar di "surga pajak" British Virgin Island.

Lan menikah dengan pengusaha real estat Hong Kong Eric Chu Nap Kee dan memiliki seorang putri Chu Duyen Phan. Keluarga Lan merupakan salah satu keluarga terkaya di Vietnam.

[Gambas:Video CNN]

Phoenix sebagai mak comblang

Bahlil Yakinkan Investor Singapura, Pemilu Tak Ganggu Iklim Investasi******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa iklim investasi di Indonesia tetap berkembang, bahkan di tengah tahun politik.

Bahlil mengatakan, Indonesia tidak memberikan fasilitas khusus terhadap beberapa negara saja. Indonesia, kata dia, terbuka bagi semua penanam modal dari berbagai negara.

Hal ini disampaikan Bahlil di hadapan 200 peserta dalam Forum Investasi bertajuk "Tren Investasi Indonesia 2024 dan Peluang Ekonomi Hijau" di Singapura beberapa waktu lalu. Dalam forum ini Duta Besar Indonesia untuk Singapura Suryo Pratomo juga hadir sebagai pembicara kunci.

Akan tetapi, kata Suryo, Indonesia memiliki urgensi dalam memperhatikan industri yang berfokus pada pelestarian lingkungan, dan memastikan kesejahteraan untuk generasi di masa depan.

"Pemerintah berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, mempromosikan sumber energi terbarukan dan melestarikan sumber daya alam yang telah diakui tingkat internasional," ujar Suryo.

"Kami telah memulai langkah ambisius untuk menjadi salah satu pemimpin global dalam ekonomi ramah lingkungan," kata Suryo.

Dalam diskusi ini juga menghadirkan pembicara Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Nurul Ichwan, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Amalia Adininggar Widyasanti.

Selanjutnya, Staf Ahli Menko Bidang Perekonomian Reza Yamora Siregar, Staf Ahli Menko Bidang Maritim dan Investasi Edo Mahendra, serta Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro.

Sebagai informasi, Singapura merupakan asal Penanaman Modal Asing (PMA) terbesar selama tiga tahun terakhir, dengan investasi signifikan sebesar US,1 miliar dari Januari hingga September 2023.

Adapun investasi yang mendominasi berasal dari sektor industri logam dasar (US,3 miliar), transportasi pergudangan, dan telekomunikasi (US,9 miliar), serta real estate, kawasan industri, perumahan (US,8 miliar).

Sementara top lokasi tujuan investasi Singapura berada di DKI Jakarta (US,4 miliar), Sulawesi Tengah (US,5 miliar), dan Jawa Barat (US miliar).

Sistem perebutan tubuh yang tak terkalahkan

Harga Minyakita Terancam Naik Jadi Rp15 Ribu******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) berencana menaikkan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng besutan pemerintah, Minyakita, menjadi Rp15 ribu per liter dari Rp14 ribu per liter.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan keputusan kenaikan harga masih akan dirapatkan.

"Ya memang Rp14 ribu mestinya, tapi mengikuti perkembangan inflasi. Tapi kita belum memutuskan. Masih harus rapat menko dulu untuk jadi Rp15 ribu," kata Zulkifli di Pasar Senen, Jakarta, Kamis (29/11).

Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim mengatakan pihaknya masih mengkaji rencana tersebut, termasuk dampaknya jika HET benar-benar dinaikkan.

Ia mengatakan harga Minyakita beragam di setiap pasar, tetapi rata-rata sudah dijual Rp15 ribu per liter.

"Kalau di atas HET bukan enggak apa-apa, tapi masih ditolerir sepanjang tidak terlalu tinggi," katanya.

Minyakita sempat langka dan di pasar tradisional awal tahun ini. Tak hanya itu, minyak goreng besutan pemerintah itu masih dijual di atas HET Rp14 ribu per liter.

Padahal pada akhir Januari lalu, Zulkifli berharap Minyakita segera kembali membanjiri pasaran dalam dua pekan sehingga harganya bisa normal lagi.

"Mudah-mudahan nanti dua minggu lagi sudah banyak barangnya karena untuk dalam negeri (DMO) sudah ditambah separuh. Mudah-mudahan dua minggu lagi sudah banjir," ujarnya di Kementerian Perdagangan, Selasa (31/1).

Kemendag pun sebenarnya sudah mengambil langkah untuk mengatasi masalah Minyakita tersebut dengan menambah suplai pasokan dalam negeri (DMO) 50 persen dari 300 ribu ton menjadi 450 ribu ton per bulan.

[Gambas:Video CNN]

Sembilan putaran sangat indah

Simak Harga Diskon Fantastis Sepeda Listrik di Transmart Full Day Sale******

Kabar gembira untuk kamu yang tengah mencari sepeda listrik! Transmart Full Day Sale kembali hadir pada Minggu, 10 Desember 2023.

Selama gelaran Full Day Sale, ini ada diskon hingga 50+20% yang berlaku sejak toko buka hingga berakhir pukul 22.00 atau jam 10 malam.

Salah satu produk yang dapat diskon badai di Transmart Full Day Sale besok adalah sepeda listrik. Contohnya sepeda listrik Pacific E-Bike Vertex yang hanya dibanderol  Rp 7.640.000 jika transaksi menggunakan Allo Prime, Bank Mega, atau Bank Mega Syariah.

Selain itu sepeda listrik Exotic E-Bike Revolve jug bisa dibawa pulang dengan harga spesial, yakni Rp 8.400.000 untuk transaksi menggunakan Allo Prime, Bank Mega, atau Bank Mega Syariah. Sementara harga promonya adalah Rp 10.500.000. Harga berlaku untuk Pulau Jawa.

Di luar Pulau Jawa produk ini bisa dibeli dengan harga Rp 8.880.000 dengan Allo Prime, Bank Mega, atau Bank Mega Syariah. Transaksi di luar itu harganya menjadi Rp 11.100.000.

Jika belum punya Kartu Kredit Bank Mega, tak perlu khawatir. Ada unit pembukaan instan di booth yang tersedia di gerai Transmart.

Sementara untuk yang belum punya Allo Prime, cukup download aplikasi Allo Bank di PlayStore atau AppStore dan upgrade akun ke Allo Prime.

Jadi tunggu apa lagi? Segera merapat ke Transmart terdekat untuk menikmati diskon melimpah di gelaran Full Day Sale besok! Selamat belanja!

Perjuangan Cannon Fodder

Jeli Memahami Status Hak Tanah Sebelum Beli Rumah dengan KPR******

Memiliki rumahadalah mimpibanyak orang. Berbagai cara mereka tempuh untuk bisa memiliki rumah.

Salah satunya, membelinya dengan memanfaatkan fasilitas KPR bank. Tapi, untuk memanfaatkan fasilitas ini, masyarakat harus teliti supaya di kemudian hari mereka tidak terlilit masalah.

Ketelitian salah satunya menyangkut status tanah. Pasalnya, sempat viral di media sosial terkait konsumen KPR yang sudah mencicil puluhan tahun sampai lunas, namun masih harus membeli tanahnya.

Pengamat properti Anton Sitorus mengatakan transaksi hunian melalui KPR biasanya sudah mencakup sertifikat tanah. Artinya, setelah lunas, sertifikat tanah otomatis menjadi pemilik yang membayar KPR.

Hanya saja, kata dia, jika KPR belum lunas, surat-surat kepemilikan termasuk sertifikat tanah dipegang oleh bank penyedia KPR.

"KPR itu untuk kredit rumah jadi pasti ada sertifikat tanah. Tapi selama belum lunas KPR-nya, surat kepemilikan termasuk sertifikat tanah dipegang bank penyedia KPR," kata dia kepada CNNIndonesia.com, Kamis (23/11).

Ia pun tak membenarkan jika debitur KPR masih harus membeli tanahnya setelah melunasi cicilan KPR-nya.

Senada, pengamat properti Aleviery Akbar pun mengatakan bahwa transaksi KPR sudah mencakup sertifikat tanah. Namun, sebelum cicilannya lunas, sertifikat dipegang oleh bank peminjam.

"(Sementara) kalau KPA, kredit pemilikan apartemen, tanahnya memang dibagi proporsional sesuai luas unit yang dipunya, dibagi keseluruhan luas tanah yang dibangun," ucap dia.

Terkait hukum yang mengatur hal ini, Aleviery mengatakan kepemilikan tanah atau bangunan diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Menteri (Permen) Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan (BPN) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.

Sementara, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto menjelaskan badan hukum atau perseroan terbatas (PT) memang tidak boleh memiliki SHM, hanya diizinkan berstatus HGB. Ia menyebut aturan tersebut sesuai dengan UUPA.

"PT (developer) hanya bisa memberikan hak guna bangunan (HGB). Hampir semua proyek yang kemudian menjual rumah, maka sertifikat seharusnya adalah HGB, sesuai dengan ketentuan UU" kata Joko saat dihubungi CNNIndonesia.com,Jumat (24/11).

Joko menekankan pemberian status HGB bukanlah kemauan pihak pengembang, melainkan ketentuan dalam UUPA.

"Hak kepemilikan PT adalah berupa HGB atau hak lainnya. Kalau tidak dijanjikan dalam bentuk hak milik atau konsumen tidak membaliknamakan dahulu, ya tetap HGB," ia menjelaskan.

Ia menuturkan ketika sudah terjadi jual-beli, maka yang berhak untuk mengajukan kenaikan status hak tanah itu adalah pemegang KPR.

"Jadi ketika melalui developer pun, surat-suratnya yang bertanda tangan adalah pemilik atau pemegang KPR," ujarnya.

UUPA adalah hukum agraria utama di Indonesia yang mengatur tentang hak atas tanah, kepemilikan tanah, dan pemanfaatan tanah.UUPA juga mengatur mengenai tata cara pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat tanah.

[Gambas:Video CNN]