slot gacor demo 269Jutaan kata 963118Orang-orang telah membaca serialisasi
《situs slot offline》
Erick Respons Prabowo Mau Pangkas Subsidi Energi Demi Makan Gratis******Jakarta, CNN Indonesia--
Menteri BUMNErick Thohirmerespons isu rencanaPrabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memangkas subsidi energi demi program makan siang gratis.
Ia mengatakan belum mendengar isu itu. Tapi ia mengakui ada anggaran subsidi energi yang cukup besar digelontorkan oleh negara saat ini.
Total anggaran mencapai Rp540 triliun. Erick menegaskan program makan siang gratis yang diusung Prabowo-Gibran sejatinya beda konteks dengan subsidi energi itu.
"Saya belum dengar (rencana pemangkasan subsidi energi untuk makan siang gratis). Yang pasti Indonesia sudah beri subsidi energi sampai Rp540 triliun, di mana penggunaannya itu harus tepat sasaran," ucap Erick, dikutip dari detikcom, Minggu (18/2).
"Soal alokasi dananya kan itu bisa dicari dari berbagai efisiensi, seperti apa efisiensi ya nanti, saya tidak berhak bicara itu karena saya ini masih bekerja dan melayani pemerintahan di bawah Pak Jokowi. Tapi, saya pastikan pembicaraan itu masih dalam pembicaraan, bukan menjadi sebuah keputusan," tambahnya.
Isu Prabowo-Gibran akan memotong subsidi energi untuk melaksanakan program makan siang gratis muncul dari Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Eddy Soeparno. Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu sempat melakukan wawancara dengan sebuah stasiun televisi internasional.
Usai ramai dan menjadi perdebatan, Eddy mengklarifikasi pernyataannya. Melalui Instagram, ia menegaskan bahwa yang akan dilakukan tim Prabowo-Gibran adalah mengevaluasi subsidi BBM yang tidak tepat sasaran.
"Dari Rp350 triliun subsidi energi, subsidi terbesar untuk Pertalite dan LPG 3 kg. Padahal, 80 persen penikmat adalah masyarakat mampu. Oleh karena itu, kita akan evaluasi," kata Eddy, Sabtu (17/2).
[Gambas:Video CNN]
Titi: MK tekankan Pilkada 2024 sesuai jadwal pada November 2024******Semarang (ANTARA) - Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini mengatakan Mahkamah Konstitusi menekankan dua substansi penting dalam putusan perkara Nomor 12/PUU-XXII/2024, salah satunya pemilihan kepala daerah serentak tahun ini tetap berlangsung pada November 2024 sesuai jadwal secara konsisten.
"Meski menolak permohonan pemohon, Mahkamah Konstitusi menekankan dua substansi penting," kata Titi Anggraini melalui percakapan WhatsApp kepada ANTARA di Semarang, Sabtu pagi, ketika merespons putusan MK terkait dengan uji materi Undang-Undang Pilkada terhadap UUD NRI Tahun 1945.
Sebelumnya, Ahmad Al Farizy dan Nur Fauzi Ramadhan, kedua pemohon ini mahasiswa Universitas Indonesia, mengajukan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) terhadap UUD NRI Tahun 1945.
Kendati Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis (29/2) 2024 pukul 16.02 WIB menolak permohonan pemohon, lanjut Titi, MK menyebutkan bahwa mengingat pentingnya tahapan penyelenggaraan pilkada yang telah ditentukan yang ternyata membawa implikasi pada makna keserentakan pilkada secara nasional, Mahkamah perlu menegaskan ihwal jadwal yang telah ditetapkan dalam Pasal 201 ayat (8) UU Pilkada.
Pasal tersebut menyatakan bahwa pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dilaksanakan pada bulan November 2024.
Oleh karena itu, kata Titi, pilkada harus dilakukan sesuai dengan jadwal dimaksud secara konsisten untuk menghindari adanya tumpang-tindih tahapan-tahapan krusial Pilkada Serentak 2024 dengan tahapan Pemilu 2024 yang belum selesai.
"Artinya mengubah jadwal dimaksud akan dapat mengganggu dan mengancam konstitusionalitas penyelenggaraan pilkada serentak," kata Titi yang pernah sebagai Direktur Eksekutif Perludem.
Substansi penting lainnya, lanjut pakar kepemiluan ini, melalui pertimbangan hukum putusan perkara Nomor 12/PUU-XXII/2024, MK menekankan dan menegaskan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempersyaratkan bagi calon anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD terpilih yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah untuk membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri jika telah dilantik secara resmi menjadi anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD apabila tetap mencalonkan diri sebagai kepala daerah.
Baca juga: KPU: Pilkada Serentak tetap 27 November 2024
Baca juga: KPU soal percepatan jadwal pilkada: Itu domain pembentuk UU
Pewarta: D.Dj. Kliwantoro
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024
Presiden: Kasus perundungan jangan ditutupi demi nama baik sekolah******Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo menegaskan bahwa kasus perundungan yang terjadi di sekolah jangan ditutup-tutupi demi nama baik sekolah, melainkan diselesaikan.
"Biasanya kasus 'bullying' (perundungan) ini ditutup-tutupi untuk melindungi nama baik sekolah. Saya kira yang baik adalah menyelesaikan dan memperbaiki," kata dia dalam sambutan saat membuka Kongres XXIIII PGRI Tahun 2024 seperti disaksikan dalam akun YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu.
Ia menyatakan khawatir atas kasus perundungan, kekerasan, dan pelecehan yang menimpa siswa di sekolah, bahkan ada yang memakan korban jiwa.
Menurut Kepala Negara, kasus perundungan tidak boleh terjadi lagi dan dibiarkan berlarut. Sekolah harus menjadi tempat yang aman bagi siswa untuk belajar, bertanya, berkreasi, bermain, dan bersosialisasi.
"Jangan sampai ada siswa yang takut, ketakutan di sekolah. Jangan sampai ada siswa yang tertekan di sekolah, dan tidak betah di sekolah," kata Jokowi.
Baca juga: Psikolog tekankan pentingnya komunikasi orang tua-anak cegah bullying
Presiden menaruh harapan besar kepada para guru untuk menjadi ujung tombak dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi siswa.
Ia meminta para guru mengutamakan tindakan pencegahan agar kasus perundungan tidak terjadi.
"Utamakan pencegahan, utamakan hak-hak anak-anak kita, utamanya kepada korban jangan sampai kasus 'bullying' ditutup-tutupi, tapi diselesaikan," kata dia.
Presiden Jokowi juga berpesan kepada para guru bahwa pendidikan dan pembangunan kemampuan serta karakter SDM sebagai penting untuk mencetak bonus demografi yang berkualitas demi mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Pada akhir sambutan, ia mengapresiasi kolaborasi pemerintah dan PGRI untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme guru, serta menghasilkan generasi muda yang unggul dengan karakter kebangsaan yang kuat.
Baca juga: KPAI sebut hak anak harus dilindungi dalam semua kasus anak
Baca juga: Cegah perundungan orang tua diminta awasi dan perhatikan perilaku anak
Baca juga: Kowani: Cegah perundungan kekerasan sekecil apapun jangan diabaikan
Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024
Label:akun kredivo premium、togel cc hari ini、apk cicilan
Terkait:slot isi dana、miyaqq、link judi slot terpercaya、bocoran slot admin jarwo、jam jam gacor pg soft、akun slot yang lagi gacor、deposlot777、cara pola maxwin slot、rtp mahadewa88、slot gacor tanpa potongan
bab terbaru:benefit 88 slot(2024-06-26)
Perbarui waktu:2024-06-26
《situs slot offline》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,buku mimpi 2d bergambar joker merahHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《situs slot offline》bab terbaru。