buku mimpi 3d abjad sang pemimpi

superstar terbatas

Benarkah Gaji Ahok Sebagai Komisaris Pertamina Capai Miliaran?******

Gaji petinggi PT Pertamina(Persero) belakangan ini menjadi sorotan. Bahkan santer disebut-sebut gaji Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) selaku komisaris perusahaan tersebut mencapai miliaran.

Besaran gaji direksi dan komisaris Pertamina sejatinya tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-13/MBU/09/2021 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Untuk gaji direktur utama, perhitungannya ditetapkan lewat pedoman internal yang ditetapkan oleh menteri BUMN. Besaran gaji ini ditetapkan melalui RUPS/Menteri BUMN setiap tahun selama satu tahun terhitung sejak Januari tahun berjalan.

"Dalam pemberitaan disebutkan bahwa honorarium komisaris disebutkan mencapai miliaran rupiah per bulan, hal itu tidak benar," ucap Fadjar, dikutip dari CNBC, Jumat (4/8).

Jika mengacu pada pedomanya, penetapan penghasilan yang berupa gaji atau honorarium, tunjangan dan fasilitas ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor skala usaha, faktor kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan Perusahaan.

Lihat Juga : ESDM Sebut China Bisa Swasembada Pangan Gara-gara Batu Bara RI

Kemudian faktor-faktor lain yang relevan serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

"Besaran gaji atau honorarium itu berdasarkan banyak faktor, salah satunya kemampuan keuangan perusahaan," kata Fadjar.

Pada 2020 lalu, Ahok pernah memberitahu bahwa gajinya sebagai komisaris utama di Pertamina tembus Rp170 juta per bulan.

Selain gaji, Ahok juga menyebut dirinya mendapatkan bonus tantiem atau insentif kerja. Namun, Ahok tidak tahu nominal pastinya.

[Gambas:Video CNN]

Memanggil Miliaran Dewa dan Iblis dari Dunia Lain

Mengintip Gaji Pejabat PNS yang Disebut Timpang dengan Direksi******

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menilai gaji eselon I pegawai negeri sipil (PNS) jauh lebih rendah dibanding dengan direksi perusahaan. Padahal, beban kerja yang diampu sama.

Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan, dan Pengadaan SDM Aparatur KemenPAN-RB Aba Subagja mengungkapkan ketimpangan tersebut menjadi salah satu alasan mengapa revisi UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN harus dilakukan.

"Fasilitas belum dapat secara penuh sebagai ASN, berapa gaji seorang deputi, dirjen, dibandingkan dengan direksi. Padahal punya beban yang sama. Ini penting (jadi substansi pembahasan revisi UU ASN)," ujarnya dalam webinar DPR RI, Selasa (1/8).

"Sistem penggajian kita juga belum padahal itu harapan paling besar. Jadi ada yang mata air dan ada yang air mata, jadi belum semua merata," jelasnya.

Berikut perbandingan gaji PNS eselon I dan direksi perusahaan:

Gaji PNS Eselon I

Eselon I merupakan jabatan struktural atau eselon tingkat tertinggi. Jenjang pangkat eselon I ada 2 yaitu eselon IA dan eselon IB dengan yang golongan tertinggi IV/e dan golongan terendah IV/d.

Adapun contoh jabatan eselon I seperti ketua, sekretaris jenderal, inspektur jenderal, direktur jenderal.

Untuk besaran gaji pokok, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil mengatur besaran gaji eselon I atau golongan IV/e adalah Rp3.593.100 sampai dengan Rp5.901.200. Sementara, untuk pejabat eselon I golongan IV/d adalah sebesar Rp3.447.200 sampai dengan Rp5.661.700.

PNS eselon I ini juga tak hanya mendapat gaji pokok, mereka juga dapat tunjangan kinerja dan tunjangan melekat. Berikut rinciannya:

1. Tunjangan Kinerja

Tunjangan kinerja PNS ditentukan oleh Peraturan Presiden (Perpres) nomor 37 tahun 2015. Tunjangan terendahnya ditetapkan sebesar Rp5.361.800 untuk level jabatan pelaksana dan tertinggi sebesar Rp117.375.000, untuk level jabatan tertinggi seperti eselon I atau Direktur Jenderal Pajak.

2. Tunjangan Suami/Istri

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1977 diatur bahwa PNS yang memiliki istri/suami berhak menerima tunjangan istri/suami sebesar 5 persen dari gaji pokoknya.

3. Tunjangan Anak

Dalam PP Nomor 7 Tahun 1977, besaran tunjangan anak ditetapkan 2 persen dari gaji pokok untuk setiap anak, dengan batasan hanya berlaku untuk tiga orang anak

4. Tunjangan Makan

Besaran tunjangan makan diatur dalam PMK Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 yang diterbitkan Menteri Keuangan pada tanggal 29 Maret 2018.

Dalam beleid itu diatur PNS golongan Golongan IV atau Eselon I dapat Rp41 ribu per hari.

5. Tunjangan Jabatan

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural, besarannya Rp5,5 juta untuk eselon IA.

6. Tunjangan Umum

Berdasarkan Perpres Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil, besarannya yang diterima PNS Golongan IV sebesar Rp190 ribu.

Gaji Direksi Perusahaan

Gaji direksi sebenarnya berbeda-beda, tergantung perusahaan. Sebagai gambaran, coba lihat gaji direksi di perusahaan milik negara alias BUMN PT Pertamina (Persero).

Gaji perusahaan pelat merah ditetapkan dengan menggunakan pedoman internal yang ditetapkan oleh menteri BUMN.

Hal itu sesuai Peraturan Menteri BUMN PER-12/MBU/11/2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri BUMN Negara Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN.

Dalam aturan yang sama, gaji direksi lain ditetapkan dengan komposisi faktor jabatan. Rinciannya, wakil direktur utama 95 persen dari gaji direktur utama dan anggota direksi lain 85 persen dari gaji direktur utama.

RUPS/menteri dapat menetapkan besaran faktor jabatan yang berbeda dengan ketentuan tersebut apabila dipandang lebih dapat merefleksikan kepantasan dan kewajaran dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota direksi serta kemampuan perusahaan.

Selain gaji, direktur utama perusahaan pelat merah juga bisa mendapatkan tantiem atau insentif kinerja, fasilitas dan berbagai tunjangan lain.

Berdasarkan laporan keuangan Pertamina 2022, kompensasi manajemen kunci alias direksi dan personil lain yang mempunyai peranan kunci dalam perusahaan mencapai US,9 juta atau sekitar Rp358,5 miliar (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS).

Apabila dibagi rata enam orang anggota direksi, maka setiap direksi mendapatkan Rp59,75 miliar per tahun atau Rp4,97 miliar per bulan tahun lalu. Kompensasi dirut, besarannya di atas nominal tersebut.

Untuk tahun ini, besaran kompensasi manajemen kunci bisa berbeda dibandingkan tahun lalu dengan mempertimbangkan kinerja perusahaan.

[Gambas:Video CNN]

Guru Tiongkok terlahir kembali di dunia lain

Data BPS: Ketimpangan Gender Turun karena Makin Banyak Wanita Bekerja******

Ketimpangan gender di Indonesia makin menurun. Hal ini tercermin dari makin banyaknya wanitayang bekerja.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) ketimpangan gender pada 2022 menjadi 0,459, turun dibandingkan 2021 yang di level 0,465. Penurunan lebih tinggi terjadi dari 2020 yang berada pada posisi 0,472.

Data indeks ini menunjukkan bahwa ketimpangan antara laki-laki dan perempuan makin mengecil atau kesetaraan makin membaik.

Pudji menjelaskan ketimpangan gender ini diukur melalui tiga dimensi yakni kesehatan reproduksi, pemberdayaan gender dan pasar tenaga kerja.

Selain itu, perbaikan indeks gender juga terlihat dari pendidikan. Di mana, persentase perempuan sekolah sampai jenjang minimal SMA meningkat.

Berdasarkan wilayahnya, ada 15 provinsi yang memiliki indeks ketimpangan gender di bawah capaian nasional. Sementara 19 sisanya berada di atas capaian nasional.

Indeks ketimpangan gender turun terdalam terjadi di Provinsi Sulawesi Tenggara 0,064. Sedangkan peningkatan ketimpangan gender tertinggi terjadi di DKI Jakarta 0,126.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Baize

Harga Cabai Rawit Kian 'Menggigit', Tembus Rp50 Ribu per Kg******

Harga cabai rawit terpantau melejit pada Senin (7/8).

Mengutip Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), harga cabai rawit yang sebelumnya rata-ratanya secara nasional masih Rp45.500 per kg, selama sepekan terakhir berangsur naik jadi Rp46.050 per kg.

Untuk cabai rawit hijau, harga naik dari Rp41.250 menjadi Rp41.350 per kg. Sementara itu untuk cabai rawit merah harga naik dari Rp47.800 menjadi Rp50.650 ribu per kg.

Sementara harga pangan lainnya kompak turun. Harga daging sapi turun dari Rp135.050 menjadi Rp133.350 per kg. Untuk daging ayam, harga turun dari Rp35.850 menjadi Rp34.900 per kg.

Untuk bawang merah, harganya turun dari Rp34.750 menjadi Rp33 ribu per kg. Untuk bawang putih, harga turun dari Rp42.350 menjadi Rp41.500 per kg.

Untuk beras, harganya turun dari Rp13.550 ke Rp13.400 per kg. Sementara harga minyak goreng stabil di Rp19.150 dan gula pasir turun dari Rp15.400 ke Rp15.350 per kg.

[Gambas:Video CNN]

Semangat bela diri saya adalah Pangu

Garuda Indonesia Rugi Rp1,16 T pada Semester I 2023******

PT Garuda Indonesia Tbk rugi US,38 juta atau setara Rp1,16 triliun (asumsi kurs Rp15.231 per dolar AS) pada semester I 2023.

Meski begitu, kerugian ini masih lebih rendah dibanding kuartal I/2023, yakni US0,03 juta atau sekitar Rp1,67 triliun.

Di sisi lain, Garuda Indonesia secara group berhasil membukukan pendapatan usaha sebesar US,39 miliar pada semester I 2023. Capaian ini tumbuh 58,85 persen dari semester I 2022 yang sebesar US8,69 juta.

Sementara itu, pendapatan penerbangan tidak berjadwal pada Semester I 2023 juga mencatatkan pertumbuhan sebesar 62,68 persen dari US,57 juta menjadi US2,45 juta. Adapun untuk pendapatan lainnya, hingga Semester I 2023 ini, Garuda Indonesia berhasil membukukan nilai pendapatan sebesar US1,37 juta. Angka ini tumbuh 33 persen dibandingkan semester I 2022.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan pendapatan usaha tersebut sejalan dengan performa kinerja operasional perseroan secara konsolidasi yang konsisten tumbuh positif.

"Di mana sampai dengan Juni 2023, Garuda Indonesia Group berhasil mengangkut sebanyak 9.052.109 penumpang, atau tumbuh hingga 39 persen secara tahunan pada periode yang sama yakni 6.516.555 penumpang," ungkap Irfan melalui keterangan resmi, Selasa (1/8).

Lihat Juga : Mentan Ramal El Nino Bisa Bikin Gagal Panen hingga 1,2 Juta Ton

Ia pun menuturkan hingga akhir kuartal III 2023, Garuda Indonesia memproyeksikan melaksanakan proses delivery armada narrow body sebanyak tiga. Kegiatan ini akan dilakukan secara bertahap dari total keseluruhan lima armada narrow body yang akan diterima di tahun ini.

Menurut Irfan, hal itu dilakukan sebagai bagian dari implementasi program akselerasi peningkatan kapasitas produksi Garuda Indonesia.

"Fondasi kinerja keuangan ini tentunya tidak terlepas dari berbagai fase restrukturisasi yang berhasil dirampungkan perseroan pada akhir tahun lalu, hingga berhasil mengantarkan Garuda Indonesia mencatatkan laba US,81 miliar, yang turut dikontribusikan oleh pendapatan dari restrukturisasi utang yang dijalankan," jelas Irfan.

Ia menyebut dalam mewujudkan bisnis model yang sehat, pihaknya akan terus melakukan evaluasi terhadap seluruh lini, baik dari sisi bisnis usaha, layanan, dan operasional secara berkelanjutan.

"Hal ini akan terus diimplementasikan untuk menghadirkan layanan penerbangan yang reliable dan juga profitable," tutup Irfan.

[Gambas:Video CNN]

Master Kustomisasi Mecha

Ridwan Kamil: Seluruh Kota Bandung Raya Terancam Macet Total pada 2037******

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamilmengatakan Kota Bandungterancam macet total pada 2037 mendatang. Karenanya, pemerintah perlu mencari solusi tepat dari sekarang.

Menurutnya, salah satu solusinya adalah menata transportasi massal di kota tersebut, terutama di wilayah Cekungan Bandung.

"Bandung Raya ini kemacetannya saat ini 40 persen, kalau kita tidak melakukan apa-apa, 2037 seluruh kota akan macet total. Jadi buka pintu sudah macet," ujar Ridwan usai rapat terbatas di Istana Negara, Kamis (3/8).

Kedua, menyiapkan moda transportasi massal cable car. Awalnya diusulkan adalah BRT, tetapi karena banyak warga Bandung tinggal di perbukitan, maka solusi terbaik cable car.

"Insyaallah satu dua dari gagasan ini akan kami presentasikan di akhir bulan kepada pak presiden, di mana yang paling mudah akan kami eksekusi sehingga di masa Presiden Pak Jokowi ada satu dua transportasi publik di Bandung Raya bisa diselesaikan dengan berbagai dukungan dari berbagai pihak," jelasnya.

Menurutnya, dukungan dari pemerintah pusat dan pihak lainnya akan sangat berarti. Sebab, jika hanya mengandalkan APBD, maka tidak akan mencukupi melakukan pembangunan transportasi yang tentunya membutuhkan anggaran besar.

"Kami harus akui bahwa anggaran daerah tidak pernah bisa cukup untuk membiayai proyek-proyek transportasi massal sebesar ini. Kita butuh kurang lebih Rp100 triliunan untuk menyelesaikan dan menaikkan dari 13 persen warga menjadi 50 persen warga Bandung raya naik transportasi publik," pungkasnya.