slot mudah menang jackpot

Dewa laki-laki yang galak tidak memahami cinta

Berapa THR yang Diterima Sri Mulyani sebagai Bendahara Negara?******

Menteri KeuanganSri Mulyani memastikan tunjangan hari raya (THR) bagi para pegawai negeri sipil (PNS) dibayarkan secara penuh pada tahun ini.

Proses pencarian THR, katanya, sedang dipersiapkan sehingga bisa diterima PNS pada H-10 Lebaran.

"THR seperti yang saya sampaikan sedang dalam proses dan seperti biasa kita akan coba selesaikan sehingga bisa dibayarkan pada sepuluh hari sebelum hari raya," katanya usai menghadiri Mandiri Investment Forum 2024 di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (5/3).

Lantas berapa THR yang akan diterima Sri Mulyani sebagai menteri keuangan?

Gaji menteri diatur dalam dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2000. Dalam beleid ini disebutkan gaji pokok seorang menteri sebesar Rp5.040.000 per bulan.

Sementara, untuk tunjangan menteri tertuang dalam Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 68 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2.000 tentang Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Negara Tertentu.

Dalam Kepres ini, ditetapkan tunjangan menteri sebesar Rp13.608.000 per bulan, di mana aturan ini berlaku sejak 1 April 2000 lalu.

Sehingga, Sri Mulyani diperkirakan mendapat THR sebesar Rp18,6 juta. Angka itu berasal dari gaji pokok Rp5, 04 juta ditambah tunjangan Rp13,6 juta. Namun, jumlah tersebut belum menghitung dana operasional, taktis, protokoler dan tunjangan melekat lainnya.

[Gambas:Video CNN]

Prajurit terkuat

Erick Thohir Panggil dan Sidang Bos BUMN Berapor Merah Pekan Depan******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohirakan memanggil bos perusahaan pelat merah yang mendapatkan rapor merah dalam hal keterbukaan informasi.

Pemanggilan itu dilakukan karena perusahaan dianggap tidak bisa memberikan informasi secara berkala.

Erick berjanji akan menindaklanjuti perusahaan-perusahaan BUMN yang mendapatkan rapor merah tersebut.

Terlepas dari itu, Erick tetap mengapresiasi BUMN lain yang masih memegang teguh aspek keterbukaan informasi.

Ia mengatakan perusahaan BUMN makin hari makin transparan dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Hal ini terbukti dari meningkatnya jumlah pemberitaan perusahaan pelat merah, yakni dari sekitar 600 ribu pada 2021 menjadi hampir 1,5 juta pada 2023.

"Perusahaan BUMN makin hari makin transparan. Itulah yang sejak awal saya juga dorong, bagaimana misalnya konsolidasi laporan keuangan pun, pertama kali, ini bisa dilihat di website secara transparan," kata Erick.

Dalam rangka mendorong keterbukaan informasi perusahaan pelat merah, Kementerian BUMN pun memberikan penghargaan bagi perusahaan dan insan BUMN melalui BCOMSS. Ajang tersebut memberikan penghargaan untuk dua kategori, yakni komunikasi korporat (corporate communication) dan keberlanjutan (sustainability).

Kompetisi di bidang komunikasi korporat meliputi Internal Communications Implementation, Media Relations Management, Social Media & Corporate Campaign, dan Best Content Creator.

Kompetisi di bidang program keberlanjutan meliputi Small Medium Enterprise Development, Creating Shared Value, Community Involvement and Development Program Pendidikan, Community Involvement and Development Program Kesehatan, Community Involvement and Development Program Lingkungan, BUMN Local Heroes, dan TJSL Agent of the Year.

Untuk kategori komunikasi korporat, PT PLN keluar sebagai pemenang Best of the Best. Sementara itu, kategori keberlanjutan, Best of the Best Sustainability dimenangkan oleh PT Pertamina.

[Gambas:Video CNN]

Penghargaan CNN Indonesia

Tak hanya BUMN, dalam ajang ini, CNN Indonesia juga menyabet dua penghargaan.

CNN Indonesia memperoleh penghargaan di kategori Best Contributed Media Group bersama Detikcom dan CNBC Indonesia, yang bernaung di bawah Transmedia Group.

Selain itu, pemimpin redaksi CNN Indonesia Titin Rosmasari diganjar sebagai Best Contributed Editor in Chief dalam gelaran tersebut.

Saya yang terkuat dalam sistem perjalanan waktu dalam sejarah

Erick Thohir Copot Dirut Taspen Antonius Kosasih******

Menteri BUMN Erick Thohir telah menonaktifkan Antonius NS Kosasih dari jabatannya sebagai Direktur Utama PT Taspen (Persero).

Kosasih dinonaktifkan usai terseret dugaan korupsi dalam kegiatan investasi fiktif yang ada di PT Taspen (Persero) TA 2019 yang tengah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Arahan dari Pak Erick sehubungan kasus Taspen yang terjadi di awal-awal 2019 maka Pak Erick sudah melalukan langkah-langkah supaya kita terus mendukung kasus yang terjadi di KPK. Supaya proses juga bagus dan baik maka Pak Erick kemarin sudah menonaktifkan Dirut Taspen," kata Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga, Jumat (8/3).

Arya menjelaskan keputusan diambil oleh Erick Thohir sebagai langkah mendukung proses hukum yang tengah dilakukan KPK.

"Jadi ini langkah-langkah supaya yang dilakukan oleh KPK bisa berjalan baik, semua langkah-langkah untuk pembersihan Taspen berjalan dengan baik jadi ini langkah Kementerian BUMN," pungkasnya.

Sebelumnya, KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi di PT Taspen tahun anggaran 2019. Kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan.

Lihat Juga : Dugaan Korupsi Rumah Jabatan DPR, KPK Taksir Kerugian Miliaran Rupiah

"Saat ini tengah dilakukan proses pengumpulan alat bukti terkait penyidikan dugaan korupsi dalam kegiatan investasi fiktif yang ada di PT Taspen (Persero) TA 2019 dengan melibatkan perusahaan lain," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri.

Ali mengungkap dugaan korupsi ini telah menimbulkan kerugian keuangan negara yang ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah.

"Timbul kerugian keuangan negara dari pengadaan tersebut mencapai ratusan miliar rupiah dan sedang dilakukan proses penghitungannya real nilai kerugiannya," jelas dia.

Baca selengkapnya disini.

Daratan Doufu

Mengintip Anggaran Pendidikan DKI di Tengah Polemik Data Beasiswa KJMU******

Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) tengah menjadi sorotan karena kabar pembatalan penerimaan secara sepihak oleh Pj Gubernur DKI JakartaHeru Budi Hartono.

KJMU merupakan beasiswa dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang ditujukan bagi siswa SMA/MA/SMK sederajat kelas 12 untuk melanjutkan pendidikan tinggi.

Bantuan ini diberikan kepada calon mahasiswa dari keluarga tidak mampu yang memenuhi kriteria untuk menempuh pendidikan program diploma atau sarjana atau jenjang D3, D4, dan S1 sampai selesai dan tepat waktu.

Sementara terkait kabar penerima diputus sepihak, Heru mengatakan ada proses sinkronisasi data penerima KJMU dan KJP.

Menurutnya, data yang digunakan untuk pemberian KJMU dan KJP merujuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

Heru menyebut data tersebut telah disinergikan dengan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) milik Kemensos, sehingga ada penyesuaian. Selain itu, pemberian bantuan juga disesuaikan dengan kemampuan anggaran Pemprov DKI Jakarta.

"Data itu juga sudah disinergikan dengan Regsosek sehingga DKI menggunakan data dasarnya, data utamanya adalah data DTKS. Bisa desil satu, dua, tiga, empat dan tentunya melihat kemampuan keuangan DKI," katanya.

Lantas berapa anggaran pendidikan DKI?

Berdasarkan situs resmi Pemprov DKI Jakarta, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 ditetapkan sebesar Rp81,71 triliun. Postur APBD 2024 DKI Jakarta terbagi seimbang antara penerimaan daerah dan pengeluaran daerah.

Untuk pendidikan, anggaran ditetapkan sekitar Rp6,2 triliun. Rinciannya, Rp2 triliun untuk dana Kartu Jakarta Pintar (KJP), Rp143 miliar untuk Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

Lalu, Rp40 miliar dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Kesetaraan dan Rp82 miliar untuk dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan PAUD (BOSP).

Selanjutnya, Rp1,12 triliun berupa dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Negeri (BOSP) dan Rp24 miliar untuk Sertifikat SMK.

Kemudian Rp1 triliun untuk program rehab sekolah dan fasilitas pendidikan serta Rp1,18 triliun untuk APBD SD, SMP, SMA, SMK, SLB, PAUD, dan kesetaraan.

[Gambas:Video CNN]

Gadis biasa yang mencari keabadian

Anggaran Makan Siang Gratis Dihitung Usai KPU Umumkan Pemenang Pilpres******

Menteri Koordinator Bidang PerekonomianAirlangga Hartarto menyebutkan anggaran program makan siang gratis Prabowo-Gibran akan dimasukkan secara resmi ke APBN setelah hasil perhitungan Pilpres 2024 resmi keluar.

Menurutnya, saat ini hanya sampai tahap pembahasan rencana untuk dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024. Namun, keputusan final setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan pemenang Pilpres.

"Sekali lagi kita baru bahas di dalam APBN sesudah ada keputusan daripada KPU siapa pemerintah yang akan datang," ujarnya dalam media briefing Kemenko Perekonomian, Jumat (8/3).

Ia menyebutkan bahkan simulasi yang sudah dilakukan tidak menggunakan APBN. Namun, pemerintah tetap ikut andil melaksanakan sembari menghitung perkiraan kebutuhan anggaran.

Menurutnya, simulasi program adalah inisiatif pemerintah daerah, di mana Kemenko Perekonomian hanya hadir sebagai tamu undangan.

"Jadi simulasi itu ya masing-masing daerah yang melakukan. Tadi saya menerima Bupati daripada Merauke dan juga mengirimkan undangan, kalau di sana namanya tadi gerakan makan ikan," kata dia.

Airlangga menekankan pemerintah hadir dalam simulasi untuk mempelajari dan melihat apa saja yang perlu diperbaiki dari makan siang gratis yang sudah dilaksanakan oleh pemda.

"Jadi beda lagi itu semua inisiatifnya adalah dari daerah dan kami di sini hanya belanja masalah aja. Jadi bagaimana nanti membuat kebijakan yang bisa dilakukan secara tepat sasaran, tepat jumlah, dan bisa dimanfaatkan oleh para pelajar," pungkasnya.

Sebelumnya, Airlangga hadir dalam simulasi makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Banten pada Kamis (29/2) lalu. Ia mengatakan dirinya hadir memenuhi undangan Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Ia menegaskan Pemkab Tangerang yang menginisiasi program tersebut menggunakan dana Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Namun, hadir pula Bupati Tangerang 2013-2023 sekaligus Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar yang memaparkan program makan siang tersebut dengan sebutan Gerakan Aksara alias Anak Sehat dan Sejahtera. Pria yang juga ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo-Gibran DKI Jakarta itu yang mengusulkan kepada Menko Airlangga terkait penggunaan dana BOS.

"Pola pendanaannya, nah ini Pak (Airlangga), kita mengusulkan melalui BOS Spesifik atau BOS Afirmatif untuk khusus penyediaan makan siang bagi siswa. Ini bisa dengan rekening yang terpisah untuk setiap sekolah, dari BOS Reguler dipisah dengan BOS Afirmatif atau Spesifik ini," usul Zaki kepada Airlangga di SMPN 2 Curug, Tangerang.

"Penyalurannya melalui rekening sekolah langsung. Untuk kegiatan pendampingan dan organisasi perangkat daerah (OPD) ini didanai oleh APBD, ketersediaan dana sekolah dan pemantauan oleh pemerintah daerah ini semua dari APBD kabupaten/kota," imbuhnya.

Menko Airlangga tidak mengamini langsung usul tersebut. Namun, ia mengindikasikan bahwa dana BOS memang dimungkinkan untuk mendanai program yang identik dengan Prabowo-Gibran tersebut.

"Karena kalau model untuk SD-SMP kita relatif punya sistem, punya pipeline anggaran, salah satunya melalui BOS, dan secara spesifik itu bisa dibuat," balas Airlangga usai paparan Zaki.

[Gambas:Video CNN]

Waktu yang tepat untuk menghidupkan kembali

Budi Gunadi Akhirnya Buka Suara soal Dilirik Prabowo Jadi Menkeu******

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin akhirnya buka suara soal kabar yang menyebut bahwa dirinya tengah dilirik Prabowo Subianto menjadi calon menteri keuangan.

Ia menyerahkan masalah itu sepenuhnya kepada presiden terpilih.

"Kalau yang nantinya (jabatan sebagai Menkeu di kabinet berikutnya), itu kan hak prerogatif presiden berikutnya," ujarnya, Kamis (7/3) seperti dikutip dari detikfinance.

Media asing Bloomberg beberapa waktu lalu menginformasikan bahwa empat bankir sedang ditimbang oleh Prabowo menjadi menteri keuangan. Dari sejumlah calon itu, tidak ada nama Sri Mulyani yang sekarang ini menjadi menkeu.

Bankir pertama, Budi Gunadi Sadikin. BGS yang disebut masuk dalam bidikan Prabowo ini malang melintang di dunia perbankan.

Ia pernah bergabung dengan PT Bank Bali Tbk pada awal-awal karier profesionalnya. Lalu, Budi pernah menjabat sebagai director of consumer and commercial banking untuk ABN AMRO Bank Indonesia & Malaysia dan sempat bergabung dengan PT Bank Danamon Tbk serta Adira Quantum Multi Finance.

Bahkan, ia pernah menjadi direktur micro and retail banking Mandiri. Usai menyelesaikan jabatannya di bank pelat merah tersebut, Budi didapuk sebagai senior advisor menteri BUMN periode 2016-2017. Karirnya menanjak saat menjadi direktur utama Bank Mandiri.

Kedua, Prabowo disebut melirik Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo untuk menjadi menkeu. Lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia itu pernah menjabat sebagai direktur utama Mandiri sejak 2015.

Pria yang akrab disapa Tiko itu masuk ke Mandiri pada 2003 sebagai kepala departemen analisis strategi dan keuangan. Sejak saat itu, posisinya makin mentereng.

Ketiga, ada Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar. Ia merupakan seorang ekonom yang juga sempat menjabat sebagai wakil menteri luar negeri 2019-2022, wakil menteri perdagangan 2009-2011, dan wakil menteri keuangan 2011-2013.

Mahendra juga pernah bertugas sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 2013-2014. Selain itu, ia pernah didapuk sebagai duta besar untuk Amerika Serikat di Washington DC pada 2019.

Keempat, Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (BNI) Royke Tumilaar yang ikut meramaikan bursa calon menteri keuangan. Sebelum di BNI, Royke juga pernah memegang berbagai jabatan struktural di Bank Mandiri.

Bloomberg membeberkan alasan Prabowo menimbang empat nama itu dan tak memilih Sri Mulyani menjadi calon menteri keuangan. Pasalnya, sosok yang terpilih nanti punya tugas besar membantu Prabowo menghadapi berbagai risiko geopolitik, khususnya gangguan rantai pasok global imbas persaingan AS-China

"(Prabowo) mencari teknokrat yang dapat mengamankan pendanaan untuk janji-janji kampanyenya, sembari menjunjung tinggi kehati-hatian fiskal," tulis media asing tersebut.

"Orang tersebut harus menjaga disiplin fiskal, yang sangat penting dalam menstabilkan rupiah dan meyakinkan investor asing, juga mengamankan pendanaan yang cukup untuk rencana pengeluaran besar Prabowo," tandas Bloomberg.

[Gambas:Video CNN]