oke777

luar biasa mulia

Tembus Rp18 Ribu per Kg, Kenaikan Harga Beras Tertinggi dalam Sejarah******

Pedagang pasar tradisional menyebut kenaikan hargaberasyang terjadi belakangan adalah yang tertinggi dalam sejarah di era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kenaikan harga beras ini jauh melampaui harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah dan mencetak rekor baru, tembus hingga Rp18 ribu per kg.

Sekretaris Jenderal Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Reynaldi Sarijowan mengatakan sulit mendapatkan beras medium dan premium. Kalaupun ada, harga beras premium di pasar sebesar Rp18.500 per kilogram (kg).

Reynaldi menyindir keberadaan bansos beras 10 kg yang masif digulirkan jelang Pilpres 2024, sebelum kelangkaan di pasar ini terjadi. Menurutnya, pembagian bansos dalam momentum politik itu menimbulkan tarik-menarik dengan stok beras di pasar. Ujungnya terjadi lonjakan harga, bahkan kelangkaan.

"Tentu menteri yang terkait dalam hal ini, seperti Menteri Perdagangan (Zulkifli Hasan) dan Menteri BUMN (Erick Thohir) yang memang secara 'telanjang' mendukung paslon tertentu. Namun, tidak memperhatikan nasib petani kecil kita, pedagang kecil kita," kritik Reynaldi.

"Fakta bahwa harga beras tinggi ini bukti pemerintah tidak serius menanganinya. Jelas bahwa tata niaga pangan kita ini mesti diperbaiki dan perlu ada perubahan agar tidak terjadi seperti ini terus-menerus," tambahnya.

Sebagai informasi, berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional No 7 Tahun 2023, HET beras berlaku sejak Maret 2023 adalah Rp10.900 per kg medium, sedangkan beras premium Rp13.900 per kg untuk zona 1 yang meliputi Jawa, Lampung, Sumsel, Bali, NTB, dan Sulawesi.

Sementara, HET beras di zona 2 meliputi Sumatera selain Lampung dan Sumsel, NTT, dan Kalimantan dipatok Rp11.500 per kg medium dan beras premium Rp14.400 per kg. Sementara di zona ke 3 meliputi Maluku dan Papua, HET beras medium sebesar Rp11.800 per kg, dan untuk beras premium sebesar Rp14.800 per kg.

Adapun berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategi Nasional (PIHPS), harga beras kualitas medium per Jumat (23/2) dipatok di Rp15.500-Rp15.650 per kg. Sementara beras kualitas super di kisaran Rp16.500-Rp17.000 per kg.

Namun di pasaran, harga beras premium bisa tembus Rp18 ribu per kg. Harga saat ini sudah jauh melampaui HET.

[Gambas:Video CNN]

Saya ingin hidup Anda menjadi tiga ribu

Kartu Multi Trip MRT Tak Bisa Dipakai per November 2024, Ini Gantinya******

PT MRT Jakarta (Perseroda) tak lagi menjual Kartu Jelajah Berganda atau Kartu Multi TripTicket (MTT) mulai 1 Januari 2024 lalu.

Bagi pelanggan yang masih memiliki kartu tersebut masih bisa digunakan hingga Oktober dan kemudian permanen tidak lagi bisa digunakan mulai November 2024.

Direktur Operasi dan Pemeliharaan MRT Jakarta, Mega Tarigan mengatakan kartu uang elektronik dari beberapa bank masih bisa digunakan. Jadi, yang akan disetop permanen mulai November 2024 adalah kartu multi trip milik MRT Jakarta.

"Kita melihat operator lain KCI juga bergerak ke arah yang sama mengembangkan bisnis digital," tambahnya.

Sebagai informasi, sebelumnya telah diumumkan bahwa MRT Jakarta tak lagi menjual Kartu Jelajah Berganda atau Multi Trip Ticket (MTT) mulai 1 Januari 2024. Hal itu diumumkan MRT Jakarta melalui Instagram @mrtjkt.

"Teman MRT, mulai 1 Januari 2024 Kartu Jelajah Berganda/Multi Trip Ticket (MTT) tidak lagi dijual," tulis MRT seperti dikutip, Kamis (4/1/2024).

Meski demikian, MRT Jakarta menyatakan, kartu tersebut masih dapat di-topup dan digunakan hingga Oktober 2024. Kebijakan ini diterapkan sejalan dengan rencana MRT dalam memulai era pembayaran digital. Hal ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi pelanggan.

"Bagi pelanggan yang ingin mengambil saldo MTT menjadi uang tunai, pelanggan dapat datang ke loket yang ada di Stasiun untuk dilakukan refund sesuai dengan nominal saldo yang terdapat di dalam kartu," bunyi keterangan MRT lebih lanjut.

"Jadi ingin memfokuskan di situ. Pengguna kartu mungkin juga akan sunset ya juga seperti dengan adanya rencana MLFF. Pengguna kartu uang elektronik itu kan paling besar berkembang sejak bayar tol pakai kartu. Tetapi once ini sukses proyeknya (pembayaran secara digital), ini akan berkurang juga (pengguna kartu)," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Ular yang melahap dunia

AHY Janji Belajar Cepat di Kementerian ATR Demi Kenyamanan Investor******

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berjanji akan belajar cepat soal seluk-beluk kementerian ini agar bisa memberi kenyamanan kepadainvestor.

Ketua Umum Partai Demokrat ini dilantik Presiden Joko Widodo menggantikan posisi Hadi Tjahjanto. Hadi digeser ke Kemenko Polhukam yang ditinggal Mahfud MD karena mentas di Pilpres 2024 sebagai calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo.

"Tadi malam, sekitar pukul 21.00 WIB, saya diterima beliau (Hadi Tjahjanto) di kediaman dan belajar cepat saya. Beliau dengan bersemangat, saya bisa menilai beliau begitu menguasai permasalahan dan juga sangat passionate," ucap AHY di Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Rabu (21/2).

Sederet target yang akan dikebut adalah menuntaskan 120 juta target bidang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Selain itu, AHY menyinggung soal sertifikasi elektronik dan isu-isu sengketa tanah di Indonesia.

Agus juga berharap Kementerian ATR/BPN bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

"Itu tidak bisa sendirian. Tapi, dengan kepastian hukum di bidang tata ruang, space, termasuk juga tanah yang disiapkan untuk pembangunan maka memberikan keyakinan, keamanan, kenyamanan bagi para investor baik dari dalam maupun luar negeri," jelasnya.

"Sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, meningkatkan penghasilan, dan seterusnya. Termasuk tentu ini menciptakan keadilan, beliau (Hadi) menyampaikan kita harus tegas, kita harus menghadapi siapapun yang melawan hukum. Kita ingin ATR ini benar-benar profesional melayani dan terpercaya," tutup AHY.

Usai pelantikan di Istana Negara, Hadi Tjahjanto dan Agus Harimurti Yudhoyono melaksanakan serah terima jabatan di Kementerian ATR/BPN.

[Gambas:Video CNN]

Sistem pembukaan kunci tertinggi

Ada Gangguan, LRT Jabodebek Turunkan Penumpang di Stasiun Pancoran******

LRT Jabodebek mengalami gangguan hari ini (21/2). Akibatnya penumpang terpaksa turun di Stasiun Pancoran. Kejadian ini terjadi pada, Rabu (21/2).

Pukul 11.42 WIB LRT mendadak berhenti dan sampai pukul 12.00 WIB tak kunjung jalan.

Setelah berhenti cukup lama, kemudian ada pengumuman dari operator yang menyebut adanya gangguan perjalanan karena masalah teknis. Lalu, pada 12.02 WIB, semua penumpang diminta untuk turun dan beralih ke transportasi umum lainnya.

Saat penumpang turun, petugas juga meminta untuk tidak menunggu LRT kembali beroperasi karena gangguan tak diketahui sampai berapa lama.

Banyak penumpang yang kecewa dan langsung turun dari stasiun. Gangguan ini bukan pertama kalinya, beberapa kali LRT mengalami hal yang sama.

Hingga pukul 12.14 WIB, LRT yang tersedia hanya sampai Stasiun Pancoran. Karena itu, penumpang yang tujuan akhirnya di Kuningan hingga Dukuh Atas terpaksa menyambung dengan angkutan lainnya.

[Gambas:Video CNN]

Faun

Zulhas Ajak Masyarakat Beralih ke SPHP Bulog Imbas Mahal Beras Premium******

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan atauZulhas mengajak masyarakat beralih membeli beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) yang diproduksiBulogdi tengah mahalnya beras premium saat ini.

"Jadi, saya berharap masyarakat beralih ke beras SPHP, kan kalau beras premium barangnya lagi naik dan barangnya juga tidak sesuai dengan yang ditentukan," kata Zulkifli di sela peninjauan harga beras di Transmart Cempaka Putih di Jakarta, dikutipAntara, Senin (19/2).

Menurut Zulhas, program beras SPHP dari Perum Bulog sebagai solusi alternatif dalam menanggulangi kenaikan harga beras premium yang tinggi di sejumlah ritel modern maupun di pasar tradisional.

"Stok beras SPHP cukup, kita ada 1,3 juta ton di Bulog, jadi aman, nggak ada masalah," tutur Zulhas.

Oleh karena itu, ia berharap adanya peningkatan ketersediaan stok beras dari Bulog, terutama SPHP, agar dapat memenuhi permintaan pasar dengan lebih baik.

"Memang kadang-kadang permintaan di sini (Trans Mart Cempaka Putih) dua hari habis, telat datangnya. Karena problemnya itu kan dibagi 5 kg, nah karena ini permintaannya banyak, kantongnya itu dibagi banyak, kadang-kadang ini yang perlu dipercepat," katanya.

Lihat Juga : INFO HARGA PANGANPuasa Masih 3 Minggu Lagi, Harga Mayoritas Bahan Pokok Sudah Naik

Hasil tinjauan Kemendag, harga beras premium cukup tinggi mulai dari Rp72 ribu, bahkan ada yang tembus Rp80 per 5 kilogram (kg). Harga tersebut tidak sesuai harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah yakni Rp69.500 per kilogram.

Zulhas menilai mahalnya harga beras premium tidak hanya dipicu faktor ketersediaan, tetapi juga oleh penundaan panen akibat fenomena El Nino. Hal tersebut berdampak pada ketersediaan beras di pasaran, mengakibatkan tingginya harga jual.

"Memang suplainya beras premium itu tidak sebanyak dulu karena kita belum panen, panennya mundur karena fenomena El Nino. Suplainya kurang, harganya naik," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]

Sulit mengendalikan diri saat bertemu istri tercinta di jalan

PR Sektor Agraria Era Jokowi di Tengah Isu AHY Jadi Menteri ATR******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan kembali mengotak-atik susunan kabinetnya menjelang akhir masa jabatannya di tahun ini. Kali ini, ia diisukan bakal merombak posisi menteri agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (ATR/BPN).

Jokowi disebut berencana menunjuk Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai menteri ATR/BPN baru pada Rabu (21/2) ini. Sementara, menteri ATR/BPN sebelumnya, yakni Hadi Tjahjanto akan dilantik sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan (Menko Polhukam).

Kepada CNNIndonesia, sumber dari Istana menyebutkan bahwa pelantikan Hadi dan AHY sebagai menteri di kabinet Indonesia Maju Jokowi digelar Rabu pukul 11.00 WIB.

Dengan kata lain, untuk periode II pemerintah Jokowi ini tak ada menteri ATR/BPN yang bisa rampung bekerja selama lima tahun.

Kendati, menjelang akhir jabatannya, Jokowi masih punya PR di sektor agraria. Terlebih untuk merealisasikan Reforma Agraria.

Reforma Agraria merupakan salah satu program prioritas nasional yang ditingkatkan pemerintahan Jokowi sejak periode pertama. Program ini digalakan dalam upaya membangun Indonesia dari pinggir serta meningkatkan kualitas hidup.

Adapun Reforma Agraria bentuknya ada tiga, yaitu legalisasi aset, redistribusi tanah, dan perhutanan sosial. Dalam bentuknya reforma agraria yang ditargetkan akan dilaksanakan seluas 9 juta hektare.

Berdasarkan keterangan Kementerian Komunikasi dan Informatika, peran Kementerian ATR/BPN dalam Reforma Agraria adalah memberikan aset dan akses.

Dalam hal aset, Kementerian ATR/BPN menjamin kepastian hukum atas tanah yang dimiliki, salah satu contohnya seperti memberikan sertifikat tanah. Untuk hal akses Kementerian ATR/BPN, memberikan pemberdayaan terhadap infrastruktur jalan dan irigasi, termasuk prasarana pasca panen, pendidikan/pelatihan, kredit usaha, serta pemasaran.

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengatakan PR besar Jokowi adalah realisasi Reforma Agraria yang bertumpu pada penyelesaian konflik agraria, koreksi ketimpangan penguasaan tanah, dan redistribusi tanah kepada petani.

Ia menuturkan dalam janji langsung, pada 2020 di Istana Negara, Jakarta, merespon tuntutan KPA yang mengingatkan tentang kemacetan penyelesaian konflik agraria, Jokowi berjanji setidaknya 50 persen Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) KPA akan dituntaskan.

Janji ini termasuk terkait redistribusi tanah hasil penyelesaian konflik agraria masyarakat dengan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan swasta dan PTPN (BUMN).

"Sampai memasuki masa akhir 10 tahun kepemimpinannya, janji itu tidak kunjung direalisasikan oleh jajaran kabinetnya (Jokowi)," ujar Dewi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (20/2).

KPA sendiri mencatat 2.363 konflik agraria terjadi selama kepemimpinan Jokowi, yakni 2015-2023. Ribuan kasus persoalan agraria itu mencuat dan berdampak pada 6,3 juta hektare tanah.

Adapun korban terdampak mencapai 1,75 juta keluarga di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, terdapat 2.363 rakyat yang ditangkap dan dikriminalisasi karena mempertahankan hak atas tanahnya.

Tak hanya itu, 78 orang menjadi korban penembakan dan 905 orang dianiaya. Sebab aparat masih dimobilisasi di wilayah-wilayah konflik agraria. Bahkan 72 orang harus kehilangan nyawa.

Konflik agraria ini terjadi di seluruh sektor mulai dari perkebunan, kehutanan, pertanian korporasi, pertambangan, pembangunan infrastruktur, pengembangan properti, kawasan pesisir, lautan, serta pulau-pulau kecil.

Karena masalah ini, banyak warga yang akhirnya terlempar dari tanahnya sendiri dan terpaksa menjadi tenaga kerja upah murah ataupun pekerja non-formal yang bermigrasi ke kota hingga luar negeri.

Menurut Dewi, masalah ini tak pernah teratasi di bawah pemerintahan Jokowi selama sembilan tahun terakhir. Salah satunya akibat kinerja tim nasional reforma agraria dan gugus tugas reforma agraria (GTRA) yang mandek meski telah dibentuk khusus untuk menyelesaikan persoalan.

Karenanya, pemerintah pun perlu terobosan untuk bisa menyelsasikan masalah konflik agraria.

"Perlu terobosan untuk gunung es konflik agraria. Satu dekade ke belakang minus terobosan," ucap Dewi.

Dewi mengatakan PR besar Jokowi lainnya di bidang agraria, termasuk kegagalan Reforma Agraria terhadap klaim-klaim kawasan hutan di atas tanah-tanah petani, masyarakat adat, dan puluhan ribu desa.

"Oleh karena itu, kami meyakini penunjukkan AHY bukan pilihan yang tepat, mengingat latar belakang beliau yang tidak banyak bersentuhan dengan dunia agraria," imbuhnya.

Ia menilai, di masa akhir pemerintah Jokowi, Indonesia perlu percepatan. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan sosok menteri yang bukan sedang belajar memahami masalah-masalah agraria.

Apalagi, kata Dewi, pemberian jabatan ini seolah-olah menjadi masa belajar bagi AHY untuk jadi menteri sebenarnya di kabinet mendatang.

"Kami menyayangkan Presiden Jokowi lebih menitikberatkan pada bagi-bagi jabatan ketimbang percepatan 9 juta hektare Reforma Agraria," ucap Dewi.

Kendati, tak menutup kemungkinan AHY bisa menuntaskan sejumlah PR tadi. Asalkan, AHY memiliki kecepatan adaptasi yang luar biasa.

"Dan sanggup memimpin kolaborasi efektif khususnya dengan wamen serta organisasi masyarakat sipil untuk melanjutkan Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA)," kata Dewi.

Bersambung ke halaman berikutnya...

PR Redistribusi Lahan