slot gacor pasti maxwin

penerbangan putus asa

Petani Tolak Rencana Bulog Impor Beras******

Ketua Umum Serikat PetaniIndonesia (SPI) Henry Saragih menolak rencana Perum Buloguntuk mengimpor beras sepanjang produksi pangan bisa disiapkan di dalam negeri.

Hal ini menyusul statement Bulog yang mengatakan cadangan beras saat tidak memenuhi target pemerintah yaitu 1,2 juta ton. Padahal, Kementerian Pertanian sendiri mengatakan pasokan beras masih cukup hingga akhir tahun ini.

Jika mengacu pada peraturan presiden tentang cadangan pangan pemerintah, cadangan beras yang dihitung oleh Bulog hanyalah pasokan yang ada di gudang BUMN itu sendiri.

"Dan belum dihitung cadangan pangan yang ada di tengah-tengah masyarakat, betulkah beras yang disebut surplus ada di tengah masyarakat petani, atau justru berada di tangan perusahaan besar, korporasi swasta besar beras, kita gak tau, ada pemainnya atau tidak. Jadi tidak ada penjelasan, dengan tidak ada kebijakan pemerintah soal cadangan pangan daerah dan masyarakat," papar Henry, dalam keterangan resmi, Selasa (22/11).

Henry menegaskan hal ini juga disebabkan belum maksimalnya kerja Badan Pangan Nasional (Bapanas). Ia menilai Bapanas belum jadi badan pengambil otoritas dalam urusan cadangan pangan. Padahal mandatnya, Bapanas yang menentukan kebijakan cukup kurangnya pangan, impor atau tidak, bukan Bulog.

"Jadi Bapanas belum melakukan otoritasnya, inilah kelemahannya sehingga masih menjadi simpang siur, polemik impor atau tidak impor, sayang sekali, sudah ada Bapanas. Bapanas idealnya untuk mengatasi problematik seperti ini," katanya.

"Petani sudah kerja keras untuk berproduksi. Bulog dan Bapanas belum kerja maksimal, seharusnya pas panen raya memperbanyak gudangnya, bukan saat panen pertengahan atau panen kecil seperti sekarang," tutupnya.

Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menyampaikan jumlah stok yang dikuasai Bulog saat ini sebanyak 625 ribu ton beras di dalam negeri.

Budi mengaku sudah melakukan kerjasama dengan mancanegara dengan menyimpan stok sebanyak 500 ribu ton beras komersil yang berada di luar negeri.

[Gambas:Video CNN]

Manual Pengoperasian Pakan Meriam

Kulkas SBS Turun Harga di Transmart, Diskon sampai Rp3 Jutaan******

Transmart Full Day Sale balik lagi dengan diskon besar-besaran untuk pelanggan setianya di seluruh Indonesia.

Kulkas side by side (SBS) turun harga gede-gedean dari Rp12 jutaan jadi Rp8 jutaan aja di Transmart. Kapan lagi harganya semurah ini!

Lihat Juga : Serbu Transmart Sekarang, Belanja Kebutuhan Harian Diskon sampai 20%

Pesta diskon ini berlangsung selama dua hari pada Sabtu (13/4) dan Minggu (14/4). Mulai dari jam toko buka sampai tutup pukul 22.00 waktu setempat.

Penawaran dengan harga spesial ini bisa didapatkan dengan syarat pembayaran menggunakan Allo Prime dari Allo Bank atau kartu kredit Bank Mega atau Mega Syariah.

Jadi pastikan bayar belanjaannya pakai Bank Mega atau Allo Bank supaya bisa menikmati beragam kemudahan serta promo diskon menarik!

Belum memiliki kartu kredit Bank Mega? Bisa segera datang ke kantor cabang Bank Mega terdekat atau ke unit pembukaan instan yang tersedia di gerai-gerai Transmart.

Kalau belum punya Allo Prime, caranya gampang banget. Tinggal downloadaplikasi Allo Bank yang tersedia di PlayStore atau AppStore, laluupgradeakunnya ke Allo Prime.

Saatnya borong belanjaan dan bawa pulang kulkas impian dengan banyak diskon di akhir pekan ini cuma di Transmart Full Day Sale.

Mitos Asing

Driver Kritik Menaker Baru Mau Atur THR Ojol: Ke Mana Saja Selama Ini?******

Driver ojek online mengkritik Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah yang baru mau mengatur tunjangan hari raya (THR) ojol. Pasalnya, layanan ride hailingsudah eksis di Indonesia sejak 2015.

Ketua Umum Asosiasi Driver Online (ADO) Taha Syafariel mengatakan rentang waktu dari kemunculan transportasi online dengan pembahasan THR bagi pengemudi sangatlah lama. Ia menyindir pemerintah membiarkan eksploitasi yang berkepanjangan menimpa para mitra.

"Ke mana saja (pemerintah) selama ini? Padahal, kami yakin sanak keluarga para petinggi negara ini sudah sangat terbiasa menggunakan jasa layanan ojol dan taksi online," ucap pria yang akrab disapa Ariel itu kepada CNNIndonesia.com, Rabu (27/3).

Ariel menegaskan pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan sudah terbukti tidak tanggap terhadap hubungan kerja ojol dengan perusahaan aplikasi, seperti Grab hingga Gojek. Teranyar, ia menyindir soal blunder Kemnaker soal THR ojol yang membuat gonjang-ganjing.

Menurutnya, Kemnaker seharusnya bisa bertanya atau berkonsultasi terhadap para pakar terkait nasib para pengemudi ojol ini. Ariel menuding kementerian pimpinan Ida Fauziyah itu malas untuk meminta pendapat ahli.

"Pada prinsipnya aturan main yang tepat antara penyelenggara teknologi, yaitu perusahaan aplikasi, dengan penyelenggara transportasi atau kurir harus di level kebijakan pemerintah. Nyatanya, pemerintah Indonesia 'enggan' mengurusi persoalan ini," kritik Ariel.

"Kalau pengusaha atau perusahaan aplikasi gak bisa memberikan THR kepada mitranya yang selama ini memberikan penghasilan besar kepada perusahaan aplikasi karena alasan kemitraan, ini kan gila namanya? Buat apa jadi pengusaha? Walaupun pola kemitraan kan perusahaan aplikasi mendapatkan hasil dari layanan yang kami lakukan," tegasnya.

Ia mengusulkan THR untuk para pengemudi transportasi online ini bisa dengan pembebasan potongan pada H-7 lebaran. Ariel mengatakan beban potongan dari aplikator selama ini sangat besar, yakni hampir 30 persen.

Akan tetapi, Ariel melihat pemerintah tampak 'abai'. Padahal, ia menyebut negara bisa dengan tegas menindak para pengusaha yang tidak memberikan hak THR untuk para mitranya tersebut.

"Melihat bahwa keberadaan perusahaan aplikasi ini sudah hampir 10 tahun lamanya dan gak sepeserpun pernah memberikan THR, seharusnya pemerintah menegur keras, diberikan sanksi, tutup sekalian kalau perlu," tandasnya.

Senada, Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati mengkritik keras sikap Kemnaker. Ia menegaskan THR sangat penting menjelang lebaran karena dibutuhkan untuk berbagai kebutuhan driver, termasuk mudik.

Lily menyoroti dalih aplikator yang mengganti THR dengan insentif. Menurutnya, bukannya menyejahterakan driver, pengusaha malah semakin memeras keringat mitranya.

"Alih-alih membayarkan THR dan memberikan hak libur, para aplikator justru berlomba agar pengemudi ojol dan kurir untuk terus bekerja saat lebaran dengan program insentif kenaikan tarif dan bekerja (on bid) di saat mudik di kampung halaman," tuturnya.

Ia mengatakan pembahasan soal pekerja transportasi online di Kemnaker tak kunjung rampung sejak tahun lalu. Imbasnya, nasib ojol dan kurir paket jadi tak menentu jika berlandaskan hubungan kemitraan, bahkan merugikan.

Lily menilai pernyataan Kemnaker selalu berubah dan terkesan hanya membela kepentingan aplikator selaku pemilik modal. Padahal, SPAI menilai kepentingan rakyat banyak yang harus didahulukan.

"Maka aturan tersebut harus melindungi dengan menetapkan hubungan aplikator dan pengemudi ojol dan kurir sebagai hubungan kerja mengacu pada UU Ketenagakerjaan. Untuk itu, DPR juga harus mengawasi proses pembuatan regulasi tersebut dengan melibatkan serikat pekerja dan komunitas pekerja ojol serta kurir," pinta Lily.

"Supaya ada kepastian soal THR ini, kami mendesak Kementerian Ketenagakerjaan mewajibkan aplikator untuk membayarkan THR minimal sebesar upah minimum provinsi (UMP) dalam bentuk uang dengan cara dibayarkan penuh tanpa dicicil selambatnya H-7 lebaran," desaknya.

Ketua SPAI itu bersikukuh THR harus diberikan pengusaha kepada driver ojol. Jika aplikator mangkir atau terlambat, Kemnaker diminta tegas menjatuhkan sanksi dan denda.

Sebelumnya, Menaker Ida mendapatkan masukan dari anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto. Edy mendorong Kemnaker merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, dengan memasukkan pekerja kemitraan sebagai penerima THR.

"Saya kira mungkin kita butuh aturan tentang perlindungan tenaga kerja di luar hubungan kerja pada layanan angkutan berbasis aplikasi, yang mungkin di dalamnya mengatur tentang pemberian THR atau apapun namanya yang diberikan oleh pengusaha aplikator kepada pekerja ojol, atau mereka yang berada dalam hubungan kemitraan," jelas Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (26/3).

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker Indah Anggoro Putri menilai masukan untuk merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 kurang tepat. Menurutnya, beleid itu mengatur tentang THR keagamaan secara khusus.

Akan tetapi, Putri mengklaim pihaknya sudah punya draf rancangan permenaker mengenai perlindungan bagi pekerja kemitraan dengan dua perhatian utama.

"Yaitu (pertama) mengenai pengaturan upahnya, termasuk THR, dan yang kedua adalah perlindungan Jamsosteknya," ucap Putri.

"Kendala yang kami hadapi adalah karena rancangan permenaker ini adalah cross ya, karena ini adalah new platform digital workers. Ini masih perlu kami bahas dengan beberapa kementerian lain terkait, termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub)," tambahnya.

[Gambas:Video CNN]

patriark legendaris

Ahli IPB Kritik Food Estate Era Soeharto sampai Jokowi******

Guru Besar dan Kepala Pusat Bioteknologi IPB sekaligus Associate Researcher CORE Dwi Andreas Santosa menegaskan program food estate atau lumbung pangan nasional adalah pemborosan dan bukan solusi masalah pangan Indonesia.

"Sering kali saya sebut, food estateini melanggar kaidah-kaidah ilmiah, melanggar 4 pilar pengembangan lahan pangan skala besar, terkait tanah dan agroklimat, infrastruktur, budidaya dan teknologi, serta sosial-ekonomi," katanya dalam CORE Economic Outlook 2023: Harnessing Resilience against Global Downturn, Rabu (23/11).

Andreas lantas menceritakan sejarah membuktikan food estate selalu gagal di Indonesia. Kegagalan bisa dilihat dari dari pengembangan lahan gambut (PLG) satu juta hektare yang terjadi pada masa Orde Baru (Orba) hingga Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Kemudian akibat pernyataan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), Indonesia mencanangkan lagi program food estate, dan tidak ada ceritanya. Pemborosan dana yang luar biasa besar, berapa puluh triliun dana yang sudah kita gelontorkan untuk food estatedan tidak menghasilkan apapun," tegasnya.

Menurutnya, lebih baik pemerintah fokus kepada satu hal, misalnya memperbaiki lahan gambut 1 juta hektare yang sekarang sudah rusak berat. Andreas mengatakan perlu Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) untuk membangun food estate.

Andreas menegaskan setiap presiden jangan berganti-ganti program. Itu yang membuat food estatebelum menjadi solusi pangan Indonesia sampai saat ini karena tidak fokus membangun dan mengurusnya.

Pemerintah sebelumnya menganggarkan Rp1,595 triliun untuk mendanai food estatepada 2021-2023. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyebut proyek ini berkaitan dengan pertahanan.

"Ada sinyalemen presiden ingin mengembangkan pertahanan yang kuat berdimensi holistik melalui penguatan pertahanan militer dan nonmiliter sekaligus," kata Prabowo di Dies Natalis Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada pertengahan Oktober 2020.

[Gambas:Video CNN]

Di sisi lain, Presiden Jokowi pun mengapresiasi Kementerian Pertanian dalam pengembangan kawasanfood estatedi Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT). Dia berharap proyek di Belu dapat dioptimalkan untuk mendongkrak kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat.

Jokowi menuturkan pembukaan food estate merupakan salah satu terobosan dalam membangun kemajuan pertanian dengan menggunakan teknologi modern. Menurutnya, diperlukan keberanian mencoba menggunakan teknologi di lahan-lahan yang sulit seperti NTT.

Penyihir Ekstradimensi

Menko Airlangga Dorong PLN Terus Serap Produk Dalam Negeri******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendukung langkah PT PLN (Persero) dalam meningkatkan realisasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Upaya PLN meningkatkan TKDN ini dinilai sejalan dengan kampanye Bangga Buatan Indonesia seperti yang dicanangkan pemerintah.

"Pemerintah akan terus mendorong dan evaluasi, agar pelaku dalam negeri bisa mendukung ekosistem PLN. Dengan begitu kita mendukung pendalaman value chaindi sektor ketenagalistrikan," ujar Airlangga dalam keterangannya, Rabu (23/11).

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan sebagai dukungan terhadap industri nasional, PLN telah memberikan kontribusi pembelanjaan dalam negeri (PDN) sebesar Rp201 triliun hingga 20 November 2022, dari total belanja tahun ini sebesar Rp288,4 triliun.

"PLN berkontribusi sebesar 84 persen ke produk dalam negeri demi mengembangkan industri nasional berkualitas global," kata Darmawan.

Menurut Darmawan, PLN telah melakukan sejumlah inisiatif untuk memenuhi ketentuan TKDN. Di antaranya membuat regulasi tentang pemenuhan TKDN, mengembangkan infrastruktur pelaporan dan pemantauan TKDN lewat aplikasi e-TKDN.

"PLN pun menargetkan pada 2024 mendatang realisasi TKDN kami bisa mencapai 50 persen," ucapnya.

Adapun TKDN PLN hingga Oktober 2022 sudah mencapai 46,95 persen. Capaian ini sudah melebih target tahun ini yakni sebesar 42 persen. Porsi TKDN ini terus tumbuh sejak 2019 sebesar 36,8 persen, dan tahun 2020 sebesar 40,1 persen.

"Atas saran Pak Menko, kami PLN diarahkan untuk membangun ekosistem ketenagalistrikan terutama kapasitas nasional. Kami petakan semua, dan dalam proses ini, membangun kapasitas nasional berarti membangun ekosistem yang lebih kuat," jelasnya.

Rekor dunia alien komputer binatang roh

145 Orang Kena PHK Usai Produsen Minuman Alto Tutup Pabrik di Sukabumi******

PT Tri Banyan Tirta Tbk yang merupakan produsen air minum kemasan dengan merek Altomelakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 145 orang karyawan.

Keputusan PHK itu seiring dengan penghentian kegiatan operasional salah satu pabriknya di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat pada 21 November 2022.

"Karyawan yang terkena PHK berjumlah 145 orang," ungkap Corporate Secretary ALTO Januar Pitono seperti dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (23/11).

Sementara itu, Januar mengatakan untuk memperbaiki kinerja keuangan dan operasional perseroan, pihaknya akan memindahkan seluruh produksi pabrik yang di hentikan kegiatan operasionalnya ke pabrik milik group usaha persero yang juga berlokasi di Sukabumi, yakni PT Tirtamas Lestari.

Adapun ALTO memiliki satu pabrik lain yang berlokasi di Cileungsi, Bogor, Jawa Barat. Pabrik ini masih beroperasi dengan baik.

Januar mengatakan penghentian kegiatan operasional pabrik di Sukabumi tidak berdampak material terhadap operasional perseroan.

Pasalnya, seluruh produksi yang ada di pabrik tersebut dipindahkan ke pabrik PT Tirtamas Lestari.

Ia menambahkan dalam penutupan pabrik di Sukabumi, perusahaan tidak menghadapi gugatan PKPU/pailit dan gugatan lainnya.

"Pemegang saham mayoritas/pengendali tetap komit dalam memajukan kinerja perseroan," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]