pinjol legal agustus 2022

Selir Chunqiu

4 Tuntutan Demo Buruh Depan Kantor Ditjen Pajak******

Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat PekerjaIndonesia (KSPI) melakukan demonstrasi di depan Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu, Jakarta Selatan, Jumat (10/3) siang.

Presiden KSPI Said Iqbal menuturkan dalam unjuk rasa itu, jumlah massa buruh yang turun aksi sekitar 100 orang. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk keprihatinan terkait masalah pajak di Indonesia.

Terdapat empat tuntutan dalam aksi itu. Pertama, mendesak DPR RI agar segera dibentuk tim pencari fakta investigasi perpajakan di indonesia. Kedua,copot Dirjen Pajak Suryo Utomo.

Terkait tuntutan copot Dirjen Pajak Suryo Utomo, Said mengatakan itu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perlakuan buruk anak buahnya.

"Copot dirjen pajak karena (kasus Rafael Alun dan aksi pamer jajarannya) akan mereduksi kepercayaan rakyat untuk bayar pajak," kata Said Iqbal.

Terkait tim pencari fakta dan audit forensik penerimaan pajak adalah demi menjaga kepentingan publik. Hal ini guna memastikan tidak ada penyalahgunaan penerimaan negara, mengingat pajak adalah salah satu sumber pendanaan untuk pembangunan.

Audit forensik juga diperlukan untuk memeriksa untuk memeriksa kemungkinan adanya proses penyelewengan penerimaan pajak. Terlebih, Menkopolhukam Mahfud MD sempat menyebut ada transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun.

Sedangkan, terkait UU Pembuktian Terbalik Harta Pejabat Negara diharapkan dapat meminimalisir korupsi.

Said mengatakan pejabat negara harus membuktikan harta yang mereka miliki tidak terlibat dalam tindakan korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan.

"Hal ini dapat membuat pejabat negara lebih hati-hati dalam menggunakan kekuasaan dan sumber daya yang mereka miliki," tandasnya.

Kemenkeu sendiri tengah dihadapkan pada masalah harta jumbo yang menyeret beberapa nama seperti pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo hingga Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran kembali game online: Lubang Dewa Susu Beracun

Luhut: Turis Nakal Tak Dibutuhkan di Bali******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan buka suara soal ulah nakal beberapaturis asingdi Bali. Ia mengatakan Bali tidak membutuhkan wisatawan asing yang nakal melanggar aturan karena itu hanya akan mengganggu ketertiban di Pulau Dewata.

"Jadi, mengenai turis (bermasalah), kami sudah bicara dengan Pak Gubernur (I Wayan Koster) turis-turis yang nakal itu tidak diperlukan di Bali. Kalau Bali ini dikotori turis-turis yang nakal dan banyak sampah, itu akan merusak Bali," kata Luhut seperti dikutip dari Antara, Jumat (10/3).

Oleh karena itu, ia menyampaikan pemerintah pusat mendukung seluruh langkah dari Pemerintah Provinsi Bali untuk menertibkan wisatawan asing yang melanggar aturan hukum, serta norma yang berlaku di Pulau Dewata.

Sementara itu, Gubernur Bali I Wayan Koster menyampaikan ia telah rapat bersama Kapolda Bali Irjen Pol. Putu Jayan Danu Putra, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali Anggiat Napitupulu, perwakilan dari Imigrasi di wilayah Bali, dan jajaran terkait membahas masalah wisatawan asing yang meresahkan masyarakat karena bertindak ugal-ugalan, dan melanggar aturan hukum di Indonesia.

Ia mengatakan Pemerintah Provinsi Bali menginisiasi terbentuknya satuan tugas terpadu, yang nantinya bakal mengawasi dan menindak warga negara asing, termasuk wisatawan, yang mengganggu ketertiban dan meresahkan masyarakat.

"Kemarin (8/3) saya rapat dengan Pak Kapolda, Pak Kakanwil Kemenkumham Bali, semua jajaran terkait untuk mengidentifikasi berbagai jenis pelanggaran yang dilakukan turis dan warga negara asing di Provinsi Bali. Kemarin sudah diidentifikasi, dan akan ada penanganan secara terpadu," kata Koster.

Ia mengatakan satuan tugas terpadu itu bakal mulai bekerja bulan ini.

"Ya dalam waktu dekat, bulan ini," kata Gubernur Bali.

Ia menambahkan satuan tugas terpadu, yang terdiri atas Pemerintah Provinsi Bali, Polda Bali, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, kantor Imigrasi di Bali, Satpol PP, saat ini masih melacak dan mendalami beberapa kasus turis asing, atau warga negara asing, secara mendetail.

"Ini kami masih mendalami agar (mereka) bisa di-tracing(lacak) sampai detail apa masalahnya," kata Koster.

[Gambas:Video CNN]

Dalam beberapa bulan terakhir, kasus WNA dan turis asing yang bermasalah menjadi sorotan publik. Terutama mereka yang melanggar aturan hukum di Indonesia, misalnya mengendarai motor tanpa kelengkapan surat dan helm, berkendara ugal-ugalan, membuat KTP palsu, dan menyalahgunakan izin tinggal dan bekerja secara ilegal.

Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali Barron Ichsan pada minggu ini menyampaikan sepanjang Januari sampai dengan pekan kedua Maret 2023 ada 22 warga negara asing (WNA) di Bali yang ditindak oleh Imigrasi karena melanggar aturan administrasi keimigrasian.

Dari jumlah itu, Barron menyebut WNA Rusia menjadi pelanggar terbanyak dengan jumlah 5 orang.

"Selama 2023 ini ada 22 orang WNA yang terkena tindakan administrasi keimigrasian. 5 di antaranya warga negara Rusia, memang dari negara itu menjadi yang tertinggi," kata Barron saat jumpa pers di Kantor Imigrasi Denpasar, Bali, Rabu (8/3).

Untuk kasus teranyar, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar mendeportasi seorang warga negara Rusia berinisial SR yang menyalahgunakan izin tinggalnya di Indonesia dengan bekerja sebagai fotografer di Bali.

SR dideportasi kembali ke negaranya, Kamis, sekitar pukul 13.00 WITA, melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.

Legenda Pahlawan yang Berakhir

Incar Rp307 T, MbS Luncurkan Maskapai Baru Arab Saudi Riyadh Air******

Arab Saudi resmi meluncurkan maskapai baru bernama Riyadh Air. Maskapaibaru ini ditargetkan menyumbang US miliar atau setara Rp307 triliun (asumsi kurs Rp15.370 per dolar AS).

Mengutip Reuters, peluncuran Riyadh Air dipimpin langsung Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri (PM) Mohammed bin Salman (MbS) pada Minggu (12/3) waktu setempat. Sementara itu, Tony Douglas yang malang melintang di dunia penerbangan didapuk sebagai Kepala Eksekutif Riyadh Air.

Selain diharapkan menyumbang Rp307 triliun untuk produk domestik bruto (PDB) non-minyak Arab Saudi, Riyadh Air diproyeksi menciptakan lebih dari 200 ribu lapangan kerja. Ini menyangkut pekerjaan langsung maupun tidak langsung di lingkungan Riyadh Air.

Maskapai anyar ini sepenuhnya dimiliki oleh dana kekayaan Arab Saudi, yakni Dana Investasi Publik (PIF). PIF terkenal memiliki aset lebih dari US0 miliar dan menjadi pendorong utama upaya kerajaan untuk mendiversifikasi ekonomi dan tidak berfokus pada minyak.

Di lain sisi, kemunculan Riyadh Air berpotensi menimbulkan pertempuran sengit memperebutkan calon penumpang. Mereka akan berhadapan langsung dengan raksasa regional lain, seperti Emirates, Qatar Airways, dan Turkish Airlines.

Terlebih, Arab Saudi sedang dalam negosiasi lanjutan untuk memesan hampir 40 jet A350 dari Airbus sejak Oktober 2022. Ada juga lobi-lobi dengan Boeing sebagai sarana perluasan transportasi kerajaan.

Lobi-lobi tersebut dibenarkan oleh kepala Saudi Arabian Airlines yang merupakan maskapai milik negara. Ia mengatakan mereka sedang dalam pembicaraan dengan Boeing dan Airbus untuk memesan armada baru, baik untuk mereka maupun maskapai baru yang direncanakan.

[Gambas:Video CNN]

Mengguncang langit

Pemilik Rental Risau Gubernur Bali Akan Larang Turis Asing Sewa Motor******

Penasihat Perhimpunan Rental Motor (PRM) BaliI Made Wira Atmaja merespons rencana Gubernur Bali Wayan Koster menerbitkan peraturan daerah berisi larangan wisatawan mancanegara(wisman) menyewa sepeda motor.

Atmaja mengatakan pihaknya memang belum mengetahui secara pasti apakah rencana itu akan jadi dilakukan atau tidak. Namun, ia meminta kepada Koster untuk meninjau ulang rencana itu.

Pihaknya juga akan melakukan audiensi dengan DPRD di Bali terkait rencana itu.

Ia menyebutkan audiensi dan harapan agar rencana itu dikaji ulang disampaikan karena selama ini ada lebih dari 10 ribu usaha rental motor di Bali. Semenjak pandemi covid-19 melanda hampir 2,5 tahun, mereka tidak mendapatkan penghasilan.

Belakangan ini katanya, pemilik usaha rental itu mulai mendapatkan kehidupan kembali. Tapi baru saja merangkak katanya, usaha rental motor sudah mendapatkan kabar buruk berupa rencana larangan itu.

Ia khawatir kalau larangan berlaku, banyak masyarakat Bali yang akan terkena dampak.

"Sekarang baru merangkak adanya seperti ini. Padahal sebenarnya keluhan dari masyarakat atau yang viral sekarang itu, masalah bule atau WNA yang menjadi pelaku usah rental ilegal," sebutnya.

Gubernur Bali Wayan Koster akan melarang para wisatawan mancanegara (wisman) menyewa sepeda motor. Larangan itu, akan disahkan dalam bentuk peraturan daerah (perda).

Larangan itu akan diberlakukan sebagai buntut dari seringnya wisatawan mancanegara ugal-ugalan dengan motor yang mereka sewa.

"Yang pertama mengenai kepariwisataan Bali, jadi sudah ada peraturan gubernur (pergub) Bali, mengenai tata kelola pariwisata Bali," kata Koster, saat konferensi pers, di Kantor Kemenkumham Bali, Minggu (12/3) sore.

[Gambas:Video CNN]

"Jadi para wisatawan itu, harus berpergian, jalan, menggunakan mobil-mobil dari travel. Tidak dibolehkan lagi, menggunakan sepeda motor atau apa yang bukan dari travel agent," imbuhnya.

Ia juga menyebutkan larangan itu akan diberlakukan tahun ini. Setelah larangan berlaku, para wisman tidak bisa lagi meminjam atau menyewa sepeda motor.

"Jadi minjam atau nyewa (sepeda motor) tidak dibolehkan lagi. Itu memang diterapkan mulai tahun 2023 ini, pasca pandemi covid-19. Kenapa sekarang, karena kita sedang berbenah sekarang ini. Kalau, waktu pandemi covid-19 tidak mungkin kita melakukan itu, karena turisnya tidak ada, sekarang mulai ditata," katanya.

Selain melarang menyewa motor, Koster juga akan melarang wisatawan mancanegara membuka usaha di Bali. Hal itu demi mencegah kejahatan ekonomi di wilayahnya.

"Mengenai kejahatan ekonomi, termasuk yang kita larang melakukan jenis usaha. Apalagi visa-nya bukan untuk kerja tapi visa untuk wisata, itu tidak boleh melakukan aktivitas usaha di Provinsi Bali. Sewain mobil, sewain vila segala macam, itu banyak terjadi sekarang. Tapi kami tengah mengidentifikasi dengan suatu operasi gabungan untuk memastikan pelanggaran yang dilakukan," ujarnya.

Atmaja menambahkan ulah ugal-ugalan yang dilakukan wisatawan mancanegara tak dipicu oleh rental motor. Ia mengatakan ulah ugal-ugalan dilakukan turis asing karena lemahnya penegakan hukum dan perilaku oknum petugas di lapangan.

"Mereka bisa ugal-ugalan karena selama ini mereka menyepelekan undang-undang yang ada di Indonesia. Karena, dengan mudahnya mereka membayar oknum-oknum petugas yang ada di jalan. Harusnya itu yang diselesaikan permasalahannya bukan menutup semua usaha," jelasnya.

Warisan langit berbintang di kota

Pengusaha Akui Minta Menaker Terbitkan Aturan Potong Upah 25 Persen******

Presiden Partai BuruhSaid Iqbal menuding Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dalang di balik penerbitan Permenaker Nomor 5 Tahun 2023, di mana Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengizinkan pemotongan upahburuh 25 persen.

"Ini gara-gara Apindo memang, usulan Apindo, saya sudah baca itu surat. Ini asli usulan Apindo, bukan Kadin. Selalu upah murah, upah murah. Mana yang katanya (pabrik) tutup? Nggak ada, yang ada relokasi. Wajar itu relokasi, nanti juga balik lagi kok kalau industri normal," kata Said dalam konferensi pers, Rabu (15/3).

Dihubungi terpisah, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Anton J Supit membenarkan memang ada usulan dari pihak pengusaha untuk memuluskan permenaker tersebut. Ia mengatakan industri tekstil dan sepatu yang mengusulkan hal itu kepada Ida.

Ia mengatakan turunnya pesanan tersebut karena permintaan dari Amerika Serikat (AS) dan Eropa menurun drastis. Fenomena ini masih terus akan berlanjut sampai akhir 2023.

Lihat Juga : PT MSU Akhirnya Kembalikan Uang 114 Pembeli Apartemen Meikarta

"Pemutusan hubungan kerja (PHK) sudah banyak terjadi dan untuk mengurangi terjadinya PHK massal, beberapa asosiasi tersebut mengusulkan daripada PHK, lebih baik khusus untuk eksportir yang order-nya turun drastis bisa diberikan fleksibilitas jam kerja, seperti yang diatur oleh Permenaker tersebut," imbuhnya.

Ia juga meminta agar setiap muncul kebijakan tidak langsung dikritik tanpa tahu latar belakang. Menurutnya, memotong upah lebih manusiawi dibandingkan memangkas jumlah karyawan.

"Lebih manusiawi mana yang langsung PHK atau mencoba bertahan walaupun dengan 75 persen upah sebab belum tentu juga pabrik punya order.

Pertentangan antara buruh dan Apindo ini mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan Pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global. Beleid ini ditetapkan pada 7 Maret dan diundangkan tepat sehari setelahnya.

Pasal 7 ayat (1) Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 diatur tentang kebijakan penyesuaian upah pada perusahaan industri padat karya yang berorientasi ekspor dan terdampak perubahan ekonomi global.

"Perusahaan industri padat karya tertentu berorientasi ekspor yang terdampak perubahan ekonomi global dapat melakukan penyesuaian besaran upah pekerja/buruh dengan ketentuan upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh paling sedikit 75 persen dari upah yang biasa diterima," bunyi Pasal tersebut.

Menaker menegaskan penyesuaian upah tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan buruh. Aturan ini baru akan berlaku enam bulan setelah terbitnya Permenaker, yang berarti bisa diterapkan September 2023.

[Gambas:Video CNN]

Pria pemberani yang melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu

Dirut TransJakarta Mundur Meski Baru 2 Bulan Menjabat******

PT TransJakarta membenarkan Direktur Utama (Dirut) M Kuncoro Wibowo mengundurkan diri dari jabatannya.

Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan PT TransJakarta Apriastini Bakti Bugiansri mengatakan Kuncoro mengundurkan diri per hari ini, Senin (13/3).

"Ya benar beliau mengundurkan diri dari Dirut TJ per hari ini," kata Apristini saat dihubungi, Senin.

Sebelum menjabat sebagai Dirut TransJakarta, Kuncoro sempat menjabat sebagai Direktur Utama Bhanda Ghara Reksa (BGR) Logistic pada 2019.

Ia juga sempat menjabat sebagai Direktur Komersial dan Teknologi Informasi PT KAI (persero) pada September 2016-Agustus 2017.

Sebelum itu, ia pernah menjadi Direktur SDM, Umum, dan Teknologi Informasi PT KAI (persero) pada Juni 2012-September 2016.

Sementara itu, saat dikonfirmasi Senin siang, Plt. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Jakarta Fitria Rahadian mengaku belum menerima surat pengunduran diri Kuncoro.

"Saya belum terima suratnya jadi saya enggak bisa jawab, karena enggak terima suratnya," kata Fitria.

[Gambas:Video CNN]