super dana ilegal atau legal

Siswa Lurus A

UIN Walisongo Teken MoU dengan Pukyong National University Busan******

 BUSAN–Dalam rangka menjadi World Class University, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menjalin kerja sama bidang internasional dengan berbagai universitas di berbagai negara. Salah satunya dengan Pukyong National University (PKNU) dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) antara UIN Walisongo dengan PKNU dilaksanakan di Daeyong Campus, Busan, Korea Selatan, pada Senin (11/12/2023). MoU ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Prof. Dr. Nizar Ali yang juga merupakan Plt. Rektor UIN Walisongo dan President of Pukyong National University yaitu Dr. Young-Soo Jang.

Promosi Hadiri WEF 2024 di Swiss, Dirut BRI Sunarso Ungkap Peran Holding Ultra Mikro

Turut hadir pula Dr. Hyun-Woo Kim selaku Kepala Bagian internasional, Dr. Byung Soo Chun Direktur Pusat Analisis Pangan PKNU.

Perwakilan dari UIN Walisongo selain Nizar Ali ada Teguh Sarwono selaku Kepala Biro Bagian Administrasi, Prof. Dr. Abu Hapsin dari Fakultas Syariah dan Hukum serta Dr. Nadiatus Salama Kepala Bagian International Office UIN Walisongo.

Sedangkan perwakilan dari Kementerian Agama yakni Dr. Ahmad Bahiej selaku Kepala Biro Bidang Hukum dan Kerjasama International dan Dr. Fertiana Santy Bagian Analisis Politik dan Kebijakan Kementerian Agama.

Kerja sama yang dijalin antara UIN Walisongo dan Pukyong National University meliputi pertukaran dosen dan mahasiswa, penelitian kolaboratif dan pertemuan akademik bersama, pertukaran informasi, publikasi dan bahan untuk keperluan akademik, saling mengunjungi dan aktivitas apa pun yang relevan termasuk dalam bidang penguatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Kegiatan dilanjutkan di hari berikutnya, Rabu (13/12/2023) dengan kunjungan ke Busan Al Fatah Masjid yang didirikan pada tahun 1980. Kegiatan ini bertujuan mengetahui kehidupan minoritas muslim Korea yang ada di Busan.

Komitmen UIN Walisongo menuju World Class University sebelumnya dilakukan dengan menjalin kerja sama dalam Tridharma Perguruan Tinggi, penguatan Kajian Religius Tourism dengan Uzbekitan, pelaksanaan KKN Internasional di Malaysia dan Vietnam serta penelitian kolaboratif dengan berbagai negara.

Pada awalnya

AIESEC UNS Edukasi Bahaya Pernikahan Dini di 4 Sekolah di Solo******

SOLO —Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et Commerciales (AIESEC) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo mengadakan edukasi mengenai bahaya pernikahan dini di empat sekolah di Kota Solo pada awal 2023 ini.

Empat sekolah yang dimaksud adalah SMA Muhammadiyah 3 Solo, SMAN 5 Solo, SMP Kanisius 1 dan SMP Muhammadiyah 7 Solo. Edukasi tersebut merupakan rangkaian dari agenda kegiatan volunteer bernama Kids & Care 2.0 Local Project yang diselenggarakan oleh AIESEC in UNS.

Promosi Majukan UMKM Indonesia, Ini Ragam Pemberdayaan dan Pendampingan dari BRI

AIESEC merupakan organisasi kepemudaan terbesar di dunia yang salah satunya berada di UNS. Didirikan pada 1946 setelah perang dunia ke-2, AIESEC bertujuan mengembangkan jiwa kepemimpinan pemuda dan mewujudkan perdamaian dunia.

Sebagai organisasi kepemudaan, AIESEC turut serta berkontribusi terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Kids & Care 2.0 Local Project AIESEC in UNS mengusung tema pernikahan dini.

Tema tersebut diambil karena Indonesia menempati posisi ke-7 sebagai negara dengan kasus pernikahan dini tertinggi di dunia. Pernikahan dini tentunya juga membawa dampak yang sangat besar di kehidupan masyarakat.

Selain segi ekonomi dan sosial, pernikahan dini dinilai berbahaya terhadap kesehatan karena rentan terkena penyakit reproduksi, mental, stunting, hingga risiko kematian ibu dan anak. Kegiatan volunteer ini dilaksanakan selama empat pekan yang dimulai dari 19 Desember hingga 13 Januari secara hybrid.

Pada pekan pertama, para volunteer mendapatkan pembekalan awal yang bertujuan sebagai tempat mengenal proyek secara detail serta pengenalan lingkungan sekitar. Para volunteer mendapatkan materi berupa pengenalan TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan), Komunitas di Solo, serta pengenalan pernikahan dini.

Pada pekan ini, kegiatan dilasanakan secara daring. Kemudian, pekan kedua berfokus pada pembekalan yang membahas permasalahan pernikahan dini secara spesifik. Ada empat aspek yang dibahas, yaitu kesehatan mental, kesehatan reproduksi, kesehatan anak, hingga risiko kematian ibu dan anak.

Para volunteer dibekali ilmu yang nantinya akan diajarkan kepada siswa-siswi di sekolah. Pada pekan ketiga, para volunteer melaksanakan tugasnya untuk menyebarkan kesadaran mengenai bahaya pernikahan dini terhadap kesehatan.

Pada pekan ini, seluruh kegiatan dilaksanakan secara luring. Para volunteer disebar ke empat sekolah yang ada di Solo yaitu SMA Muhammadiyah 3, SMA N 5, SMP Kanisius 1, dan SMP Muhammadiyah 7. Kids & Care 2.0 juga melakukan kunjungan ke Yayasan Rumah Lentera sebagai aksi dukungan untuk anak-anak dengan HIV & AIDS.

Pada pekan terakhir, para volunteer mengadakan webinar yang bertajuk Impact Report. Kegiatan ini bertujuan untuk melatih kemampuan manajemen proyek para volunteer.

Kegiatan pada pekan ini dilaksanakan secara daring. Para volunteer membuat webinar yang menjelaskan seluruh kegiatan dan dampak yang telah dilakukan oleh para volunteer untuk lingkungan sekitar.

Sebagai pemuda dituntut sadar akan peran kita di masyarakat yaitu agen perubahan. Kids & Care 2.0 sukses mengadakan edukasi yang diikuti oleh lebih dari 800 siswa-siswi di empat sekolah. Melalui Kids & Care 2.0, diharapkan para pemuda akan terus bisa berdampak di lingkungan sekitar dalam mempromosikan bahaya pernikahan dini sebagai langkah prevetif untuk mengurangi angka pernikahan dini di Indonesia.

Legenda Pahlawan Iblis

Lomba Lari Usai, IKA UNS Gelar Malam Temu Kangen Alumni******

SOLO– Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta menggelar acara bertajuk Malam Temu Kangen Alumni UNS. Acara ini diselenggarakan di Auditorium G.P.H. Haryo Mataram UNS, Sabtu (4/3/2023).

Dalam sambutannya, Ketua IKA UNS, Ir. Budi Harto, M.M., mengucapkan terima kasih kepada segenap panitia atas penyelenggaraan acara. “Harapannya acara ini nantinya bisa menjadi tradisi yang diadakan setiap 1 tahun sekali. Karena melalui kegiatan ini kita para alumni bisa berkesempatan untuk berinteraksi antar satu sama lain. Juga kita bisa saling bernostalgia dengan yang lain,” ujar Ir. Budi Harto, dalam siaran pers yang diterima Minggu (5/3/2023).

Promosi Hadiri WEF 2024, Dirut BRI Bicara Peran AI hingga Penguatan Regulasi

Pada kesempatan tersebut, Rektor UNS, Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum., mengatakan setelah kegiatan IKA UNS Color Run pada Sabtu pagi, pada malam harinya dihelat kegiatan malam temu kangen bersama alumni UNS.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada Prof. Wimboh Santoso yang telah memprakarsai acara ini. Lebih lanjut, saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah berkenan datang dari jauh ke UNS untuk sekadar melepas kerinduan,” tutur Prof. Jamal.

Pada Sabtu pagi, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka membuka event lomba lari IKA UNS Color Run 2023, dengan mengibarkan bendera start. Event ini bertempat di Danau Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret (UNS), Solo.

Dalam kesempatan itu, Gibran berharap acara positif seperti IKA Color Run bisa diperbanyak lagi di Kota Solo. Dia menyambut positif acara olahraga tersebut.

Lomba lari IKA UNS Color Run digelar dalam rangka memperingati Dies Natalis ke-47 UNS. Acara dimulai pukul 06.00 WIB, diawali dengan registrasi ulang seluruh peserta dua jam sebelum acara dimulai.

Informasi yang diterimatercatat 1.387 peserta mendaftar IKA UNS Color Run 2023 dengan tiga pilihan rute lari yakni 3 km, 5 km, dan 11 km. Acara yang digagas IKA UNS ini juga bertujuan mendukung program Pemerintah Kota Solo dalam mengembangkan sport tourism yang sekarang sedang digencarkan.

Quanqingshanhe

Anies Baswedan Janji Kaji Ulang UU Cipta Kerja******

SOLO —Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan, berkomitmen mengkaji ulang Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang dinilai tidak memberikan rasa keadilan untuk pekerja kerah biru.

“Kami berkomitmen untuk mengkaji ulang Undang-Undang Cipta Kerja agar aturan-aturan yang dipandang tidak memberikan rasa keadilan bisa dikoreksi untuk memberikan rasa keadilan,” kata Anies dalam acara Desak Anies & Slepet AMIN, Senin (29/1/2024).

Promosi Jadi Financial Supermarket, Wealth Management BRI Beri Layanan Lengkap dan Aman

Anies mengatakan bahwa UU Cipta Kerja yang disusun untuk menciptakan lapangan pekerjaan, menuai hasil yang kontradiktif.

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), Anies mengatakan bahwa pengangguran turun 5,3% pada era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. Pada era pasca-UU Cipta Kerja diresmikan Presiden Joko Widodo, angka pengangguran hanya turun 0,73%.

“Artinya ada indikator yang menunjukkan bahwa usaha penciptaan lapangan pekerjaan itu pun tidak terjadi. Dengan aturan yang seperti ini, kita harus memastikan,” ujar mantan Gubernur DKI Jakarta itu seperti dikabarkan Antara.

Tidak kalah penting, Anies mengatakan bahwa pada era pasca-UU Cipta Kerja pemenuhan hak pesangon kepada korban PHK tidak diberikan secara penuh.

Menurut dia, hak tersebut harus dipastikan terlaksana dan pemerintah tidak boleh abai sehingga pemerintah harus memastikan pemenuhan hak-hak itu terjadi.

“Jadi, kami ingin memastikan reviewatas omnibus law atau Undang-Undang Cipta Kerja. Insyaallah, kami lakukan dan kita kerja bersama-sama untuk memastikan itu terjadi,” kata Anies.

Anies mengatakan bahwa persoalan UU Cipta Kerja bukan hanya terkait dengan urusan perburuhan, melainkan hubungan pemerintah pusat dan daerah dengan berbagai kewenangan yang justru menimbulkan permasalahan merepotkan pengusaha.

“Jadi, kita ingin agar ketika revisi benar-benar tuntas tidak meninggalkan masalah. Jangan sampai mengejar deadline,tetapi keteteran di pelaksanaan,” kata dia.

Forum hiburan super

BEM Pertanyakan Pembekuan MWA dan Pelantikan Rektor UNS Batal, Ini Sikap MWA******

SOLO–Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sebelas Maret (BEM UNS) Solo, Hilmi Ahs Shidiqi, mempertanyakan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi yang membekukan Majelis Wali Amanat (MWA) dan membatalkan pelantikan rektor UNS.

Peraturan yang dimaksud Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 24/2023 tentang Penataan Peraturan Internal dan Organ di Lingkungan UNS Solo tertanggal 31 Maret 2023.

Promosi Dukung Indonesia Emas 2045, Holding Ultra Mikro BRI Group Jangkau Jaringan Luas

“Apakah menteri itu memiliki hak atau wewenang untuk membekukan itu, atau mungkin membatalkan pemilihan rektor. Perlu dikaji ulang lah [kenapa] menteri mengeluarkan peraturan itu,” kata dia kepada Solopos.com, Senin (3/4/2023)

Dia mempertanyakan apakah Permendikbudristek tersebut sudah sesuai undang–undang yang berlaku.

“Saya sendiri tanya kalau MWA itu dibekukan terus UNS sebagai PTN BH itu seperti apa, aku cuma bertanya itu aja [ke MWA],” terang Hilmi

Hilmi mengatakan pembekuan MWA dan pembatalan rektor dari Kemendikbudristek dasarnya tidak terlalu kuat. “Sedangkan PTNBH UNS berdasarkan PP 56 peraturan pemerintah,” lanjut dia.

Sementara itu, anggota MWA UNS, Mahendra Wijaya, mengatakan pihaknya baru akan memahami peraturan menteri tersebut.

“Saya belum baca. MWA sudah menerima suratnya pagi ini, selanjutnya nanti memahami dulu suratnya isinya apa,” kata dia ketika ditemui wartawan, Senin.

Sebelumnya, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi membekukan Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo. Tak hanya itu, pelantikan Rektor UNS juga dibatalkan.

Hal itu berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 24/2023 tentang Penataan Peraturan Internal dan Organ di Lingkungan UNS Solo tertanggal 31 Maret 2023.

Informasi yang dihimpun Senin (3/4/2023), dalam Permendikbudristek itu disebutkan bahwa Pasal 2 menyebutkan tentang tugas dan wewenang MWA UNS Solo terkait proses pemilihan Rektor UNS dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

“Pencabutan peraturan MWA dilakukan karena bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan,” tulis Permendikbud itu.

Selain itu pada Pasal 3 disebutkan anggota MWA UNS Solo dibekukan sampai dengan adanya Keputusan Mendikbudristek.

“Proses pelantikan Rektor UNS dinyatakan tidak sah,” jelas Permendikbud itu.

Tahta Dewa Darah Asli

Anies Baswedan Janji Kaji Ulang UU Cipta Kerja******

SOLO —Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan, berkomitmen mengkaji ulang Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang dinilai tidak memberikan rasa keadilan untuk pekerja kerah biru.

“Kami berkomitmen untuk mengkaji ulang Undang-Undang Cipta Kerja agar aturan-aturan yang dipandang tidak memberikan rasa keadilan bisa dikoreksi untuk memberikan rasa keadilan,” kata Anies dalam acara Desak Anies & Slepet AMIN, Senin (29/1/2024).

Promosi Jadi Financial Supermarket, Wealth Management BRI Beri Layanan Lengkap dan Aman

Anies mengatakan bahwa UU Cipta Kerja yang disusun untuk menciptakan lapangan pekerjaan, menuai hasil yang kontradiktif.

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), Anies mengatakan bahwa pengangguran turun 5,3% pada era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. Pada era pasca-UU Cipta Kerja diresmikan Presiden Joko Widodo, angka pengangguran hanya turun 0,73%.

“Artinya ada indikator yang menunjukkan bahwa usaha penciptaan lapangan pekerjaan itu pun tidak terjadi. Dengan aturan yang seperti ini, kita harus memastikan,” ujar mantan Gubernur DKI Jakarta itu seperti dikabarkan Antara.

Tidak kalah penting, Anies mengatakan bahwa pada era pasca-UU Cipta Kerja pemenuhan hak pesangon kepada korban PHK tidak diberikan secara penuh.

Menurut dia, hak tersebut harus dipastikan terlaksana dan pemerintah tidak boleh abai sehingga pemerintah harus memastikan pemenuhan hak-hak itu terjadi.

“Jadi, kami ingin memastikan reviewatas omnibus law atau Undang-Undang Cipta Kerja. Insyaallah, kami lakukan dan kita kerja bersama-sama untuk memastikan itu terjadi,” kata Anies.

Anies mengatakan bahwa persoalan UU Cipta Kerja bukan hanya terkait dengan urusan perburuhan, melainkan hubungan pemerintah pusat dan daerah dengan berbagai kewenangan yang justru menimbulkan permasalahan merepotkan pengusaha.

“Jadi, kita ingin agar ketika revisi benar-benar tuntas tidak meninggalkan masalah. Jangan sampai mengejar deadline,tetapi keteteran di pelaksanaan,” kata dia.