erek02 338Jutaan kata 845623Orang-orang telah membaca serialisasi
《pola maxwin zeus》
Ikano Unpad: Revisi UU ITE langkah progresif untuk kenotariatan siber******Bandung (ANTARA) - Ikatan Keluarga Alumni Notariat (Ikano) Universitas Padjadjaran mengungkapkan bahwa revisi kembali Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) merupakan langkah progresif untuk percepatan kenotariatan siber (cyber notary).
Karenanya, kata Ketua Umum Ikano Unpad Ranti Fauza Mayana, di Bandung, Jumat, pihaknya menyambut baik dan mendukung revisi kembali UU ITE yang menghasilkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
"Kita dapat melihat adanya langkah progresif dan proaktif yang dilakukan oleh pemerintah, tidak hanya dalam hal memperbaiki aturan yang ada agar disesuaikan kembali dengan tujuan keberadaan hukum dalam masyarakat, namun juga dalam menjadikan hukum agar selalu terbarukan secara substansial melalui keberadaan pasal-pasal baru yang mengatur mengenai hal-hal yang lebih luas," ujarnya.
Ranti mencontohkan UU ITE 1/2024 merevisi ketentuan Pasal 5 ayat (4) dalam UU ITE 11/2008, di mana dalam aturan itu mengecualikan akta notariat atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti yang sah.
Sementara dalam hasil revisi kedua UU ITE terhadap ayat ini tidak seperti UU ITE 11/2008 yang tentu membuka gerbang bagi dapat dijadikannya akta notariat atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah.
"Kita dapat melihat hal ini sebagai kemajuan hukum dalam mengadopsi nilai-nilai kebutuhan yang bersumber pada perkembangan aktivitas masyarakat. Melalui revisi kedua UU ini, sebagai contoh khususnya dalam revisi ketentuan Pasal 5 ayat (4), dapat dikatakan sebagai suatu kemajuan dalam dunia kenotariatan yang sudah kita nantikan sejak lama," ujarnya.
Baca juga: Ikano Unpad gelar seminar diskusikan kenotariatan siber
Baca juga: Wamenkominfo: SE Etika Kecerdasaan Artifisial bisa melengkapi UU ITE
Sementara itu, Direktur Perdata Kementerian Hukum dan Ham Kemenkumham, Santun Maspari Siregar, mengatakan bahwa ada hal yang lebih penting dalam pengaplikasian UU ITE, khususnya dalam kenotariatan siber (cyber notary) yakni menjaga keamanan data pribadi yang nantinya akan digunakan dalam legalitas hukum.
"Ada yang lebih penting yang harus dipersiapkan dari saat ini, yakni antisipasi kebocoran data terutama data pribadi, jangan kita terlalu semangat untuk cyber notary, namun mengabaikan keamanan data pribadi. Karena itu merupakan keamanan data dan menjaga data, tidak boleh sembarangan diberikan kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan," ujarnya.
Lebih lanjut, menurut dia saat ini semua pihak harus mulai mempersiapkan sistem informasi dengan sangat baik dan tidak mudah dijebol dan diretas.
"Karena kalau secara pelayanan kami di pemerintahan khususnya di kantor kami memang sudah berbasis elektronik. Jadi memang keamanan data input harus disimpan dalam data base yang aman, apalagi dengan adanya transaksi elektronik dalam kenotariatan, seperti tandatangan elektronik ini harus dijamin kepastian hukum dan keakuratannya. Ini tentu tidak sederhana," katanya.
Oleh karenanya, dikatakan Santun, pihaknya menunggu kajian akademis yang lebih mendalam untuk pelaksanaan revisi UU ITE ini.
"Kami saat ini sudah menerima kajian dari Universitas Indonesia dan diharapkan ada masukan serta pendapat lainnya kepada kami sehingga nanti dalam implementasinya UU ITE ini bisa sesuai dengan yang diharapkan," tuturnya.
Baca juga: Kemenkominfo luruskan perbedaan IKD dan identitas digital di UU ITE
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024
ULM terima 96 mahasiswa dari 53 PTN program PMM ******Banjarmasin (ANTARA) - Universitas Lambung Mangkurat (ULM) di Kalimantan Selatan menerima sebanyak 96 mahasiswa dari 53 perguruan tinggi negeri (PTN) dan juga swasta dari berbagai wilayah di Indonesia dalam program Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM) tahun 2024.
"Jadi 96 mahasiswa ini kita bagi penempatannya di kampus Banjarmasin 73 orang dan kampus Banjarbaru 23 orang," kata Wakil Rektor I Bidang Akademik ULM Iwan Aflanie di Banjarmasin, Jumat.
Iwan menyatakan pihaknya akan optimal memberikan kesempatan kepada para mahasiswa itu untuk belajar dan menambah pengalaman di luar kelas.
Sesuai dengan tujuan dari dibentuknya program oleh kementerian yakni memperkuat wawasan kebangsaan dan rasa persatuan dan kesatuan serta nasionalisme, maka para mahasiswa tersebut akan lebih banyak diajak berinteraksi di luar kampus.
"Selama satu semester ke depan mereka kami kenalkan tentang kearifan lokal di Kalimantan Selatan melalui ragam seni budaya masyarakat termasuk adat istiadatnya," jelas Iwan.
Selain menerima mahasiswa dari perguruan tinggi lain, ULM juga telah mengirimkan 263 mahasiswanya ke 65 perguruan tinggi dalam program PMM batch 4 tahun 2024.
Program PMM menjadi salah satu program prioritas dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Kemendikbudristek yang memberikan kesempatan mahasiswa untuk dapat menggunakan hak belajar di luar perguruan tinggi asal mereka.
Melalui PMM diharapkan dapat meningkatkan wawasan kebangsaan, cinta tanah air, dan memiliki pemahaman tentang kebhinekaan dan toleransi serta sebuah langkah transformasi perguruan tinggi yang tidak hanya menjadi tempat belajar mahasiswa di ruang kelas tetapi bertemunya ragam bahasa, budaya dan tradisi agar saling mengenal satu sama lain.
Baca juga: Dishut Kalsel minta ULM gali potensi ekonomi di lahan basah Kotabaru
Baca juga: KLHK: Dokumen ULM lengkap kelola 621 hektare mangrove Kotabaru
Baca juga: Prestasi mahasiswa ULM di Program MSIB capai tingkat nasional
Pewarta: Firman
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024
Respons soal Bos BPKP Sebut Proyek Pemerintah Tak Pertimbangkan Risiko******Jakarta, CNN Indonesia--
Kementerian PUPR membalas klaim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) soal banyak proyek pemerintah yang tak mempertimbangkan risiko.
Juru Bicara Menteri PUPR Endra S. Atmawidjaja tak membantah ucapan Bos BPKP Muhammad Yusuf Ateh itu. Ia mengatakan memang banyak kendala di lapangan, termasuk yang dihadapi pemerintah daerah.
"Makanya Pak Presiden (Joko Widodo) minta ini kan sudah ada bendungannya, Instalasi Pengolahan Air (IPA) minum, tapi kan belum sampai ke tap-nya artinya belum sampai ke (air) keran. Ini kan konsepnya from source to tap, source-nya bendungan segala macam. Yang disampaikan BPKP memang di beberapa lokasi masih seperti itu," jelasnya di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (2/1).
Meski begitu, ia menegaskan selalu mengupayakan ada kesinambungan dari satu program ke program lain. Endra mencontohkan jika pemerintah membangun bendungan, maka perlu digarap juga jaringan air baku, treatment plan, hingga sambungan rumah (SR).
"Masalahnya, sekarang SR ini kan harusnya tanggung jawab pemda. Nah, kalau pemdanya gak anggarkan, gak siap dengan tanahnya segala macam uangnya, juga masyarakatnya ternyata gak didorong dapat sambungan, ya itu tadi yang disebut BPKP," tutur Endra.
"Bukan pemdanya kurang siap, artinya di pemda juga ada banyak kendala, terutama pembiayaan. Makanya, itu sekarang pembiayaan ini ada terobosannya dengan instruksi presiden (inpres) itu, kita bantu. Itu di inpres jalan daerah juga begitu," tutupnya.
Sebelumnya, Bos BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyebut banyak proyek kementerian/lembaga (K/L) tak mempertimbangkan risiko bagi masyarakat terdampak. Ia mencontohkan salah satunya adalah bendungan, meski tak merinci bendungan mana yang dimaksud.
Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN).
Ada Komite MRPN yang diketuai Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa serta Menteri Keuangan Sri Mulyani dan wakilnya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta beranggotakan Menpan RB Abdullah Azwar Anas hingga Menteri BUMN Erick Thohir.
Ateh mengatakan BPKP memang tidak masuk dalam susunan kepengurusan Komite MRPN yang pengarahnya merupakan para menteri koordinator (menko). Ia menyebut tugas pihaknya adalah sebagai pembina.
"Misalnya juga bikin bandara, ini kan tidak hanya (Kementerian) Perhubungan yang bikin bandara, tapi kan harus ada PUPR buat transportasi jalan, sarana prasarana, dan sebagainya. Itu dihitung risiko agar program itu berjalan dan manfaatnya bisa sampai ke masyarakat," ungkap Ateh dalam Konferensi Pers di Kantor BPKP, Jakarta Timur, Kamis (1/2).
"Ini banyak sekali proyek seperti itu karena kementerian masing-masing hanya memikirkan bagiannya masing-masing. Kalau kementerian lain tidak buat secara seksama, biasanya manfaatnya akan jadi lama. Misalnya dulu (Bandara) Kertajati, bandaranya jadi, tapi tolnya belum dibikin, akhirnya bikinnya terlambat. Sehingga butuh berapa tahun baru untuk bisa menghasilkan manfaat yang dirasakan masyarakat," tutupnya.
[Gambas:Video CNN]
Label:pandaplay、link slot minimal deposit 5000、deltabet88
Terkait:gxp530、slot gacor pagi pagi、maxwin gates of olympus 1000、slot gacor jam 5 pagi、slotgacor77、cara pinjam uang di jago syariah、10000 tafsir mimpi 4d abjad lengkap、kuy89、77neko rtp、datasgp2022
bab terbaru:link slot vip gacor(2024-06-29)
Perbarui waktu:2024-06-29
《pola maxwin zeus》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,katsu5 slotHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《pola maxwin zeus》bab terbaru。