naga508

Tuan Keselamatan

Electrolux Bakal PHK 4.000 Karyawan Gara******

Produsen peralatan rumah tangga Swedia Electrolux akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 4.000 karyawannya.

Dilansir dari AFP, Jumat (28/10), Kepala Eksekutif Electrolux Jonas Samuelson mengatakan PHK dilakukan karena kerugian yang dialami perusahaan pada kuartal III tahun ini. Keuangan perusahaan berdarah imbas dari terganggunya rantai pasok dan kondisi pasar yang kian lemah.

Electrolux mencatat kerugian bersih mencapai 605 juta krona Swedia atau setara Rp855,54 miliar (asumsi kurs Rp 1,414 per krona) pada kuartal III 2022. Padahal, pada periode yang sama tahun lalu, perusahaan mencatatkan laba bersih hingga 1,1 miliar krona atau setara Rp1,55 triliun.

"Sebagian besar penghematan biaya yang ditargetkan akan direalisasikan di area bisnis Amerika Utara. Sebanyak 3.500-4.000 pekerja akan terpengaruh oleh program tersebut," ungkap Samuelson.

Perusahaan melaporkan bisnisnya di Amerika Utara merugi hingga 1,2 miliar krona atau setara Rp1,69 triliun. Kerugian terjadi karena wilayah tersebut sangat terdampak oleh ketidakpastian rantai pasok yang berimbas pada kenaikan biaya hidup.

"Pada kuartal ketiga, lingkungan pasar yang lebih lemah dalam kombinasi dengan ketidakseimbangan rantai pasokan menghasilkan volume yang jauh lebih rendah dan inefisiensi operasional yang menyebabkan pendapatan impas, tidak termasuk biaya satu kali untuk keluar dari pasar Rusia," kata Samuelson.

Keputusan Electrolux untuk melakukan PHK ini juga dilakukan oleh sejumlah perusahaan besar lainnya.

Tercatat, Philips bakal melakukan PHK pada 4.000 pekerjaan buntut penarikan ventilator dan peralatan medisnya dari pasaran.

Kemudian, Microsoft Corp (MSFT.O) yang melakukan PHK pada sekitar 1.000 orang karyawan. PHK ini seiring dengan upaya penyesuaian struktur perusahaan.

Perusahaan kantor pos di Inggris Royal Mail pun mewanti-wanti akan memangkas 5.000 sampai 6.000 orang karyawan pada Agustus tahun depan imbas perselisihan dengan serikat pekerja.

[Gambas:Video CNN]

rencana penyelamatan sampah

Disnakertrans: Gaji Pekerja Penerima BSU Tidak Boleh Dipotong******

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta (Disnakertrans DIY) dengan tegas menyebut pemotongan gaji atau upah karyawan Waroeng SS (Spesial Sambal) penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) telah menyalahi aturan.

"Bahwa pekerja penerima bantuan pemerintah berupa BSU, tidak boleh dilakukan pemotongan gaji/upahnya dengan alasan apapun," ujar Kepala Disnakertrans DIY Aria Nugrahadi dalam keterangan resmi, Senin (31/10).

Aria mengatakan ketentuan ini termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022.

Hasil dari rapat itu ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Khusus terhadap perusahaan tersebut yang kemudian mendapati pelanggaran pada PP Nomor 36 Tahun 2021 dan Permenaketrans Nomor 10 Tahun 2022 itu.

Kabid Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Disnakertrans DIY Amin Subargus melanjutkan tim khusus yang terdiri dari Pengawas Ketenagakerjaan, Mediator Hubungan Industrial dan Petugas Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) BPJS Ketenagakerjaan telah dibentuk menyikapi kasus ini.

Tim ini melakukan kegiatan pemeriksaan khusus mulai 31 Oktober 2022 atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Waoreng SS sebagai upaya penegakan hukum norma ketenagakerjaan.

"Melalui upaya tersebut ditegaskan agar pihak WSS membatalkan rencana pemotongan upah bagi pekerja penerima BSU," tegas Amin.

Sementara, tercatat sebanyak 1.871 karyawan WSS yang terdaftar sebagai peserta di BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan data dari BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Yogyakarta. Namun, di luar jumlah tersebut masih ada pekerja yang belum terdaftar.

Pimpinan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Yogyakarta Teguh Wiyono menyampaikan data kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan tersebut adalah acuan calon penerima BSU.

Menurutnya, dari jumlah 1.871 tersebut usai dilakukan Verifikasi dan Validasi Data Calon Penerima Bantuan Pemerintah berupa Subsidi Gaji/Upah ke pihak perusahaan, tercatat 1.869 orang yang datanya valid kemudian diusulkan sebagai calon penerima BSU.

"Selain itu, WSS ini sejak tahun 2020 telah masuk dalam daftar obyek perusahaan yang melakukan pelanggaran Norma Ketenagakerjaan dan dilakukan Pengawasan Terpadu. Pada November 2021 dilakukan penyampaian Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Kantor Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi DIY," kata Teguh tanpa merinci bentuk pelanggaran WSS.

Sebelumnya, viral Waroeng SS yang memotong gaji pegawai yang menerima BSU sebanyak Rp300 ribu atau 50 persen dari total bantuan tersebut. Pemotongan gaji dilakukan untuk periode November dan Desember 2022.

Direktur WSS Yoyok Hery Wahyono pun membenarkan hal itu. "Benar itu kebijakan saya, keputusan saya yang siap saya pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Allah SWT, hukum negara dan kebenaran atau keadilan," terang Yoyok, Minggu (30/10), dikutip dari detikcom.

Dalam surat edaran yang ditandatangani Yoyok itu disebutkan pertimbangan Waroeng SS memotong gaji karyawan Rp300 ribu bagi penerima BSU demi keadilan dan pemerataan fasilitas kesejahteraan. Pasalnya, tidak semua karyawan Waroeng SS mendapat bantuan tersebut.

"Sebagian dapat, sebagian tidak, malah jadi tidak rukun mereka, akan jadi polemik, September 2021 pernah terjadi seperti ini. Panjang sekali penjelasannya, kalau pun harus sampai di meja hijau akan saya jelaskan di sana," imbuh Yoyok.

Lebih lanjut, Yoyok menuliskan dalam surat tersebut bahwa karyawan yang keberatan dengan kebijakan pemotongan gaji ini dipersilakan untuk mengajukan surat pengunduran diri.

Belum diketahui berapa karyawan penerima BSU yang terdampak pemotongan gaji Rp300 ribu/bulan. Kendati, kebijakan ini berlaku di 102 cabang Waroeng SS seluruh Indonesia di mana terdapat 4.128 karyawan.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pun telah merespons kasus ini. Ia mengatakan saat ini Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI JSK) dan Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker & K3) sedang menindaklanjuti kejadian tersebut.

"Ini sudah kami tindaklanjuti. Dua dirjen ini ya. Dirjen PHI Jamsos, karena yang mengelola anggaran BSU ini kan Dirjen PHI Jamsos, dengan pengawasan ada Dirjen Binwasnaker yang akan melakukan," ujar Ida di Istana Presiden, Jakarta.

[Gambas:Video CNN]

Panggil Gadis Manka

Mengenal Perpres yang Mengatur Kewenangan Negara Kuasai 11 Bahan Pokok******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan PanganPemerintah yang akan menguasai 11 bahan pokok. 

Munculnya beleid ini berawal dari masalah krisis pangan dan gejolak harga di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Sebab itu, pemerintah perlu menyiapkan cadangan pangan demi menanggulangi krisis dan gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial atau keadaan darurat.

"Selain jenis pangan pokok tertentu sebagaimana dimaksud, Presiden dapat menetapkan jenis pangan pokok tertentu lainnya sebagai cadangan pangan pemerintah," kata Jokowi sebagaimana dikutip dari aturan tersebut, Jumat (28/10).

Penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah atas 11 bahan pokok tersebut akan dilakukan secara bertahap. Untuk tahap pertama akan dilakukan terhadap beras, jagung dan kedelai.

Untuk pengadaan cadangan pangan akan dilakukan melalui pembelian produksi dalam negeri, termasuk pembelian dari stok komersial Perum Bulog atau BUMN pangan yang mengacu pada harga acuan pembelian atau HPP yang ditetapkan oleh kepala badan.

"Dalam hal rata-rata harga pasar setempat di tingkat produsen di bawah harga acuan pembelian atau HPP, dilakukan pembelian dengan mengacu pada harga acuan pembelian atau HPP," kata Jokowi.

Sementara itu, terkait jumlah cadangan pangan, Jokowi mengatakan akan diatur oleh Bulog atau BUMN Pangan dengan mempertimbangkan 5 faktor, yaitu;

a. Produksi pangan pokok tertentu secara nasional
b. Penanggulangan keadaan darurat dan kerawanan pangan
c. Pengendalian dan stabilisasi harga dan pasokan pangan pokok tertentu pada tingkat produsen dan konsumen
d. Pelaksanaan perjanjian internasional dan bantuan pangan kerja sama internasional
e. Angka kecukupan gizi yang dianjurkan

Semua sumber pendanaan yang diperlukan untuk menyelenggarakan cadangan tersebut nantinya akan diambilkan dari dana APBN dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

"Dalam rangka pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud, pemerintah memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh Perum Bulog dan/ atau BUMN pangan, termasuk margin yang diharapkan sesuai dengan tingkat kewajaran," katanya.

Melalui perpres ini, pemerintah menambah kewenangan BUMN Holding Pangan atau ID Food untuk menyerap hasil produksi bahan pokok dari petani maupun peternak dalam negeri.

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan sebelumnya penyerapan hasil petani hanya dilakukan oleh Bulog. Namun, dalam aturan baru ini, ID Food ikut andil.

Arief menjelaskan dengan masuknya BUMN Holding Pangan ini, maka penugasan penyerapan pangan ke petani dibagi dua. Bulog nantinya bertugas menyerap atau mengamankan produk jagung, beras, dan kedelai.

"Sisanya yang komersial kita akan berikan kepada ID Food, BUMN Holding Pangan untuk menyerap dan membantu tugas Bulog. Diharapkan ini akan mempercepat penyerapan produksi pangan," katanya kepada CNNIndonesia.com,Kamis (27/10).

[Gambas:Video CNN]

Raja Makanan

Proyek Infrastruktur Dikebut Kelar Sebelum Masa Presiden Jokowi Habis******

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan semua pembangunan infrastruktur, baik Proyek Strategis Nasional (PSN) maupun non-PSN, harus sudah rampung pada semester I 2024. Ini berarti pengerjaan proyek dikebut sebelum masa Presiden Jokowi habis.

"Kita pada 2023-2024, dua tahun terakhir Kabinet Maju, dengan pesan-pesan khusus dari Presiden Jokowi yang tadi diterjemahkan oleh Menko PMK Muhadjir Effendy, bagi kita yang selama ini di Kementerian BPN yang membangun infrastruktur, pesan khususnya adalah semua pekerjaan PSN maupun non-PSN harus sudah bisa diselesaikan," ujarnya, dikutip Antara, Senin (31/10).

Tidak cuma dikejar untuk selesai pada 2024, Basuki berharap proyek pembangunan infrastruktur bisa segera bermanfaat bagi masyarakat.

Kementerian PUPR diketahui mendapatkan amanat lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 120 Tahun 2022, yakni berupa penugasan khusus dari Presiden RI dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

"Tapi, itu hanya untuk infrastruktur yang diperintahkan langsung oleh Presiden RI saat melakukan kunjungan kerja atau rapat-rapat yang dipimpin oleh Presiden RI. Hal-hal itu yang harus diutamakan prioritasnya dalam pembangunan periode 2023-2024," ungkap Basuki.

Kementerian PUPR perlu memastikan pembangunan baru sangat selektif dan hanya infrastruktur yang dipandang memberi nilai tambah pada keberfungsian dan penyelesaian masalah kawasan (quick wins).

Pembangunan infrastruktur tersebut, kata Basuki, harus dipastikan kualitasnya dengan baik dan pelaksanaannya tidak mangkrak.

Sebelumnya, pemerintah tidak akan membangun bendungan baru pada 2023-2024. Pemerintah hanya fokus menyelesaikan pembangunan 61 bendungan dan memanfaatkan bendungan yang sudah diselesaikan, khususnya untuk penyediaan air minum.

[Gambas:Video CNN]

Tuan muda yang malas dan pengurus rumah tangga yang cantik

Kristo Kaarman, Menang Perang Lawan Bank Jadi Orang Terkaya di Estonia******

Bayangkan menjadi orang terkayadi negara berpendapatan tinggi? Ya, itu lah Kristo Kaarman. Pendiri dan CEO Transferwise itu menyandang predikat orang terkaya di Estonia, satu-satunya dalam daftar Forbes Billionaire.

Tetapi, bukan berarti 1,4 juta penduduk Estonia lainnya miskin. Estonia memang dikenal sebagai negara dengan pendapatan tinggi oleh PBB dan dicap sebagai negara maju di Uni Eropa.

Kaarman mengantongi kekayaan bersih US,5 miliar atau setara Rp23,2 triliun (kurs Rp15.520 per dolar AS) per akhir Oktober 2022.

Kaarman mendirikan startuppembayaran atau pengiriman uang lintas bantas Transferwise pada 2011 silam. Selang 10 tahun berjalan, perusahaan rintisan ini berhasil mencatatkan sahamnya di Bursa Efek London.

Awalnya, ia hanya lah karyawan Deloitte Consulting dan PriceWaterhouseCoopers. Ia ditempatkan menjadi konsultan manajemen di perbankan dan perusahaan asuransi Eropa untuk memodernisasi proses dan sistem mereka.

Kaarman gemas dengan proses dan sistem industri keuangan. Dari pengamatannya, ia menilai ada ketidakefisienan dalam pembayaran atau pengiriman uang.

Tidak cuma itu, berdasarkan pengalamannya, ia mengaku kerap kehilangan uang saat melakukan transfer di bank. Belum lagi, biaya yang dibebankan untuk mengirim uang pun 'selangit.'

"Faktanya, perbankan internasional tidak pernah benar-benar ada," ujar Kaarman dilansir dari blog wise.com.

Dari sana, Kaarman merangkul Taavet Hinrikus, yang pada saat itu menjabat sebagai direktur strategi Skype untuk bekerja sama.

Keduanya sepakat untuk mengembangkan sistem baru, benar-benar baru, untuk melakukan pembayaran dan pengiriman uang lintas negara dengan biaya semurah mungkin.

Miliarder Peter Thiel dan Richard Branson tercatat menjadi investor awal startup milik Kaarman dan Hinrikus tersebut. Diikuti oleh modal ventura (VC) Andreessen Horowitz dan Baillie Gifford.

Abakadabra, Transferwise berhasil menjadi bisnis transfer internasionalpeer to peer(P2P), sekaligus menjadi bisnis remitansi pertama yang tidak melibatkan perbankan.

Bahkan, kesuksesan Transferwise membawa Kaarman sebagai salah satu pelopor teknologi dalam World Economic Forum (WEF) 2015.

"Orang-orang berhak mendapatkan yang lebih baik daripada biaya tersembunyi, nilai tukar yang di-mark up, dan transfer yang lambat ketika uang mereka melintasi perbatasan," imbuh Kaarman.

Inovasi Tiada Henti

Pahlawan yang berbeda

Mentan Bantah Stok Beras Menipis: Justru Melimpah******

Menteri PertanianSyahrul Yasin Limpo membantah stok berasdalam negeri menipis. Dia mengklaim sampai saat ini, stok cadangan beras pemerintah (CBP) masih aman.

Sebelumnya, orang yang menyebut stok beras menipis adalah Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

"Berdasarkan data BPS dan kondisi di lapangan justru melimpah. Jadi, stok beras cukup aman. Hasil survei stok beras (SCBN BPS): April 2022 mencapai 10,15 juta ton," kata Syahrul dalam keterangan tertulis, Sabtu (29/10).

"Tahun 2022, produksi beras nasional mengalami surplus beras sebesar 1,88 juta ton beras, sementara tahun 2021 mengalami surplus sebesar 1,31 juta ton beras," ujarnya.

Selain itu, produksi padi pada 2022 mencapai 55,67 juta ton gabah kering giling (GKG). Jumlah itu juga mengalami peningkatan sebanyak 1,25 juta ton atau 2,30 persen dibandingkan produksi padi di 2021 yang sebesar 54,42 juta ton GKG.

Lihat Juga : Zulhas Minta Bulog Ikut Pasok Kedelai hingga Akhir Tahun

Luas sawah yang dipanen pada 2022 mencapai sekitar 10,61 juta hektar, mengalami peningkatan sebanyak 194,71 ribu hektar atau 1,87 persen dibandingkan luas panen padi di 2021 yang sebesar 10,41 juta hektar.

Adapun produksi pada Januari- Juni 2022 sebesar 18,54 juta ton beras. Kemudian, prognosa Juli-Desember 2022 mencapai 13,53 juta ton beras.

"Jika melihat data yang ada neraca ketersediaan beras kita sangat-sangat aman," kata dia.

Syahrul mengatakan impor beras juga tidak dilakukan sejak 2019 karena stok masih aman. Jika impor dilakukan, hanya beras khusus dan beras pecah lain-lain (menir).

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah melalui Bulog akan membeli beras dari petani dengan harga berapa pun. Pasalnya, cadangan beras menipis.

"Beras memang sudah ratas (rapat terbatas) ditugaskan oleh presiden agar Bulog segera membeli panen dari petani dengan harga berapa pun," ungkapnya, usai acara Konferensi Maju Digital GoTo, dikutip dari Detikcom, Jumat (28/10).