rtp calon4d

Agung Kuno

Iklan Lesu, Vice Media Terancam Bangkrut******

Vice Media Group terancambangkrut di tengah melemahnya pasar iklan dan gejolak ekonomi.

Dilansir Reuters yang mengutip laporan New York Times, Senin (2/5), perusahaan di belakang situs media populer seperti Vice dan Motherboard itu dilaporkan tengah bersiap untuk mengajukan bangkrut.

Berdasarkan informasi pihak yang mengetahui hal tersebut, perusahaan menerima minat dari lima perusahaan untuk membeli sahamnya. Demi menghindari bangkrut, yang mungkin terjadi dalam beberapa pekan ke depan, perusahaan mempertimbangkan untuk menjual kepemlikannya.

Apabila terjadi kebangkrutan, Fortress Investment Group selaku kreditur Vice dapat mengendalikan saham perusahaan.

"Vice Media Group terlibat dalam evaluasi menyeluruh atas alternatif dan perencanaan strategis. Perusahaan, dewan direksi, dan pemangku kepentingan terus fokus untuk menemukan jalur terbaik bagi perusahaan," kata juru bicara perusahaan kepada Reuters dalam pernyataan email.

Potensi kebangkrutan Vice muncul karena beberapa perusahaan media dan teknologi lainnya harus berhemat dalam beberapa bulan terakhir di tengah tantangan ekonomi.

Awal bulan ini, BuzzFeed Inc (BZFD.O) mengatakan akan menutup divisi beritanya dan akhirnya menyerah pada tantangan model bisnis yang mengutamakan digital.

Pekan lalu, Vice Media mengatakan akan membatalkan program TV populer "Vice News Tonight" sebagai bagian dari restrukturisasi yang lebih luas. Keputusan itu akan mengakibatkan pemutusan hubungan kerja di seluruh bisnis berita global perusahaan di tengah kesulitan keuangan selama bertahun-tahun dan kepergian eksekutif puncak.

Vice Media termasuk di antara kelompok usaha media digital yang berkembang pesat saat mendekati audiens milenial. Perusahaan menjadi terkenal bersama salah satu pendirinya yang provokatif, Shane Smith, yang membangun kerajaan medianya dari sebuah majalah Kanada.

[Gambas:Video CNN]

Pelindung Negara Long Shuai

Zulhas soal Utang Migor Rp344 M ke Peritel: Tak Ada APBN Untuk Bayar******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasanmengatakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) tidak punya alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk membayar utang ke Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) terkait pengadaan minyak goreng sebesar Rp344 miliar.

Seharusnya, utang tersebut dibayar oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

"Coba cek di APBN, (anggaran) bayar utang itu enggak ada. Yang membayar BPDPKS. Kalau Kemendag enggak ada anggaran untuk bayar utang" kata Zulhas di kantor Kementerian Perdagangan, Kamis (4/5).

Menurut Zulhas, BPDPKS sebenarnya mau membayar utang tersebut tetapi masih menunggu payung hukum yang pasti. Pasalnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 tahun 2022 yang mengatur rafaksi minyak goreng tersebut telah dihapus.

Maka dari itu, Kemendag tengah meminta pendapat dari Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait hal tersebut. Namun, hingga saat ini Kejagung disebut belum memberikan pendapat hukum.

"Kalau sudah ada nanti kita bilang dan bikin surat untuk 'eh bayar nih utangnya'. Jadi bukan Kemendag, kalau kita enggak ada anggarannya," kata Zulhas.

Sebelumnya, Aprindo mengancam akan setop menjual minyak goreng di seluruh ritel anggotanya jika pemerintah tidak segera membayar utang sebesar Rp344 miliar.

Menurut Roy, pemerintah seharusnya membayar utang selisih harga tersebut 17 hari setelah program satu harga berlangsung. Namun, setahun berlalu utang tersebut belum juga dibayarkan.

"Soal kapannya (setop jual), kami masih koordinasi dulu dengan anggota asosiasi, bila sama sekali tak ada perhatian dari pemerintah kami akan lakukan itu," ujar Roy dalam acara Buka Puasa Bersama, Kamis (13/4).

Ia menjelaskan program minyak satu harga yang diluncurkan pemerintah pada awal 2022 tersebut bukan kemauan Aprindo. Hanya saja, keharusan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 tahun 2022.

Aturan itu mengharuskan pengusaha menjual minyak goreng kemasan premium seharga Rp14 ribu per liter. Hal tersebut imbas harga minyak goreng yang liar di pasar pada awal tahun lalu.

"Jadi rafaksi bukan kemauan ritel, karena ada regulasi permendag itu. Itu ketentuan yang berlaku di Permendag 3 perihal minyak goreng satu harga. Semua dijual Rp14 ribu dari 19 Januari sampai 31 Januari," jelas dia.

[Gambas:Video CNN]

dewa serigala liar

Kemnaker Belum Mau Beri Sanksi Tegas ke Perusahaan Tak Beres Bayar THR******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) belum akan memberikan sanksi tegas kepada perusahaan bandel yang tak membayar tunjangan hari raya (THR) sesuai ketentuan.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengatakan pihaknya masih mengupayakan komunikasi bipartit antara perusahaan dan buruh dalam kasus THR. Hal itu katanya, perlu dilakukan karena pihaknya menyadari ada perusahaan yang kondisi keuangannya belum pulih dari tekanan pandemi covid-19.

"Tindakan saat ini baru sebatas peringatan dan teguran ringan karena kita juga harus paham kondisi perusahaan. Mereka habis covid-19, ini masih sangat belum stabil," katanya kepada CNNINdonesia.com, Selasa (2/5).

Afriansyah mengatakan saat ini Kemnaker sudah menindaklanjuti 427 aduan terkait pembayaran THR tidak sesuai aturan. Dari hasil tersebut, ada 2 perusahaan dikenakan nota pemeriksaan dan 2 perusahaan lain mendapat rekomendasi pengenaan sanksi administratif.

Sementara itu, berdasarkan data terakhir penutupan posko pengaduan THR Kemnaker per 28 April, ada 2.369 aduan melibatkan 1.529 perusahaan. Perusahaan di DKI Jakarta paling banyak diadukan sejumlah 421 perusahaan, disusul Jawa Barat sebanyak 304 perusahaan.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi merinci dari total 2.369 pengaduan terdiri atas 1.197 aduan THR tidak dibayarkan, 780 aduan THR yang dibayarkan tidak sesuai ketentuan, dan 392 aduan THR yang terlambat dibayarkan.

Sementara itu, Menaker Ida Fauziyah sempat membeberkan sejumlah sanksi bagi perusahaan bandel yang tak membayarkan THR buruh. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Dalam beleid itu, sanksi diberikan bertingkat sesuai pelanggaran. Mulai dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha.

[Gambas:Video CNN]

Roh Kaisar yang Biadab

Shopify PHK 20 Persen Karyawan Meski Pendapatan Meroket******

Shopify mengumumkan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 20 persen karyawannya meski pendapatan perusahaan meroket hingga US,51 miliar atau setara Rp22 triliun (asumsi kurs Rp14.673 per dolar AS).

PHK ini diumumkan langsung oleh CEO Shopify Tobias Lutke di situs resmi perusahaan. Ia mengatakan keputusan ini adalah hal yang berat bagi Shopify.

"Shopify akan menjadi lebih kecil sekitar 20 persen dan Flexport akan membeli Shopify Logistics. Ini berarti beberapa dari Anda akan meninggalkan Shopify hari ini," katanya, dikutip Jumat (5/5).

Ia berjanji bakal memberikan pesangon kepada para karyawan terdampak. Selain itu, ada beberapa paket lain yang akan didapatkan 20 persen karyawan Shopify yang terkena PHK.

"Bagi mereka yang meninggalkan kami hari ini, Anda akan menerima pesangon minimal gaji 16 minggu ditambah satu minggu untuk setiap tahun masa kerja di Shopify," tuturnya.

Ada juga tunjangan medis, layanan outplacementuntuk transisi karyawan ke pekerjaan atau karier baru, hingga gratis membawa pulang peralatan kantor yang dipegang saat masih menjadi karyawan. Selain itu, Tobi berjanji menggratiskan paket khusus Shopify bagi eks karyawan yang memilih melanjutkan menjadi wirausaha.

Mengutip Reuters,layanane-commerceasal Kanada itu mempekerjakan 11.600 karyawan dan kontraktor pada 31 Desember lalu. Dengan begitu, setidaknya ada sekitar 2.320 karyawan terdampak PHK.

Di hari yang sama pengumuman PHK, Tobi mengumumkan perusahaan mengantongi pendapatan US,51 miliar atau setara Rp22 triliun di kuartal I 2023. Angka ini lebih besar dari prediksi analis yang memperkirakan pendapatan Shopify hanya US,43 miliar.

Saham Shopify juga melonjak 28 persen setelah akuisisi Shopify Logistics oleh Flexport. Manuver ini diklaim menambah C miliar dolar atau setara Rp238 triliun valuasi perusahaan menjadi sekitar C3 miliar alias Rp1.117 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Pembunuh Tertinggi yang Terlahir Kembali

KAI Catat Arus Balik dari Wilayah Yogyakarta Naik Lagi******

PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi (Daop) 6 Yogyakarta menyebut jumlah penumpang kereta api dalam arus balik Lebaran 2023 yang meninggalkan wilayah tersebut kembali naik pada Minggu (30/4).

Menurut Humas Daop 6 Yogyakarta Franoto Wibowo, Senin (1/4), angka keberangkatan di wilayah tersebut sempat mengalami penurunan sejak puncak arus balik 25 April 2023.

Lihat Juga : Arus Balik Pemudik Roda Empat dan Motor Masih Padati Bakauheni

Keberangkatan tertinggi terjadi di Stasiun Yogyakarta sebanyak 9.220 penumpang, disusul Stasiun Balapan Solo 4.335 penumpang, dan Lempuyangan sebanyak 3.471 penumpang. Sisanya sebanyak 6.037 tersebar di delapan stasiun lainnya.

Franoto mengatakan mayoritas penumpang berangkat ke arah Barat mengingat tiket kereta api dari wilayah ini dengan tujuan Jawa Barat dan Jabodetabek hingga 3 Mei sudah banyak terjual.

[Gambas:Video CNN]

Franoto bahkan menyebut tiket kereta api dengan relasi tujuan Jakarta dan Bandung sudah habis dipesan. Sebaliknya, tiket relasi ke arah Timur masih cukup banyak tersedia.

"Masyarakat dapat memanfaatkannya untuk bepergian ke tujuan-tujuan favorit seperti Madiun, Jombang, Surabaya, atau Malang di penghujung libur Lebaran dan Hari Buruh ini," katanya.

Ketersediaan tiket bisa dipantau secara real time melalui aplikasi KAI Access maupun laman web kai.id. Masyarakat juga bisa memesan tiket melalui dua kanal tersebut maupun kanal-kanal resmi lainnya.

Lihat Juga : KAI Catat 44 Ribu Orang Tiba di DKI Jakarta Hari Ini

"Namun fasilitas e-boarding pass untuk sementara ini hanya bisa didapatkan kalau pemesanan tiket dilakukan lewat KAI Access. Jadi masyarakat tidak perlu mencetak tiket fisik, cukup secara digital saja," katanya.

Sementara itu, angka kedatangan di wilayah Daop 6 juga mengalami peningkatan. Jumlah penumpang yang datang mencapai 24.669 orang per 30 April kemarin. Angka tersebut sudah mencapai 20.095 per 1 Mei pada pukul 05.00 WIB.

"Angka itu kemungkinan masih terus meningkat sampai nanti malam," katanya.

Fran mengatakan Daop 6 Yogyakarta sudah menyiapkan maksimal untuk meningkatkan pelayanan pelanggan.

Pengecekan keamanan dan keselamatan rutin dilakukan di seluruh stasiun dan sepanjang jalur kereta. Tak hanya itu, semua fasilitas di stasiun maupun kereta juga diupayakan berfungsi optimal untuk kenyamanan penumpang.

"Kebersihannya juga terus kita jaga agar pelanggan mendapatkan pengalaman yang nyaman," katanya.

Wu Po Jiu Huang

BPKP soal Kementerian BUMN Lobi Agar Bisa Impor KRL: Kami Profesional******

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menegaskan profesional dalam menjalankan tugas auditimpor KRL bekas Jepang meski Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berupaya melobi mereka.

"BPKP selalu bersikap profesional. Ada standar yang dijalankan dalam pelaksanaan audit," kata Juru Bicara BPKP Azwad Zamroodin Hakim kepada CNNIndonesia.com, Kamis (4/5).

Soal kabar pertemuan Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo dengan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Azwad mengatakan koordinasi antara stakeholder adalah hal biasa. Ia menegaskan hasil audit BPKP tetap berpatokan dengan standar yang ada.

"Pastilah, kan BPKP auditor presiden, siap membantu presiden dalam pengawasan akuntabilitas keuangan dan pembangunan. Jadi kalau ditugaskan, pasti BPKP akan turun," tandasnya.

Sebelumnya, Wamen BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan telah bertemu Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh. Ia menyebut pihaknya masih berupaya melobi izin impor KRL bekas Jepang.

Tiko, sapaan akrabnya, menilai PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) masih perlu mengimpor 10-12 train set KRL bekas dari Jepang. Hal ini terkait dengan urgensi dan kebutuhan masyarakat di lapangan.

"Saya sudah diskusi dengan Kepala BPKP Pak Ateh dan lagi lapor ke Pak Menkomarves (Luhut Binsar Panjaitan)," ujar Tiko di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (3/5), dikutip dari detikcom.

"Kemarin kita sudah hitung ulang, rasanya memang akan ada pendekatan 10-12 (train set) yang harus kita akselerasi. Ini sudah kita minta Pak Ateh untuk mengawal proses pengadaannya," sambungnya.

Upaya Kementerian BUMN tersebut dilakukan setelah hasil audit BPKP tidak menyarankan pemerintah untuk impor KRL bekas Jepang. Salah satu alasannya adalah biaya impor KRL bekas dari Jepang yang diajukan PT KCI tidak akurat.

Hal itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto. Ia menyebut Kemenko Marves sudah menerima laporan audit BPKP sejak 29 Maret 2023.

Menurutnya, temuan BPKP menyebut estimasi biaya impor dari PT KCI yang akan dibayarkan kepada Japan Railway tidak akurat karena tidak berdasarkan survei harga.

"Namun, terkait kewajaran biaya handling dan transportasi dari Jepang ke Indonesia yang diajukan PT KCI tidak dapat diyakini karena perhitungannya tidak berdasarkan survei harga, melainkan hanya berdasarkan harga pengadaan KRL bukan baru 2018 ditambah 15 persen," tuturnya di Kantor Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Kamis (6/4).

Seto juga menyebut BPKP melakukan klarifikasi dengan pihak PT Pelabuhan Indonesia (Persero) alias Pelindo. Hasilnya ditemukan kontainer yang tersedia tidak cocok, sehingga pengangkutan harus menggunakan kapal kargo dan bakal menambah biaya.

[Gambas:Video CNN]