bri4d

Kaisar Dewa Abadi

7 Hari Lagi Submission Full Paper AICIS 2024 Ditutup, Jangan Sampai Terlewat******

SEMARANG–Tujuh hari lagi Submission Full Paper The 23rd Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) akan ditutup. AICIS 2024 menyoroti peran agama, khususnya Islam dalam mengatasi krisis kemanusiaan global.

Tema utama dalam konferensi ini adalah Redifinig The Roles of Religions in Addressing Human Crisis: Encountering Peace, Justice and Human Right Issues. AICIS 2024 akan dilaksanakan pada 1-4 Februari 2024 mendatang di Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo.

Promosi Kupedes BRI Tumbuh 57,5 Persen, Pelaku Usaha Mikro Terus Berkembang

Menurut Direktur Pendidikan Tinggi Islam Ditjen Pendidikan Islam (Pendis) Kementerian Agama, Ahmad Zainul Hamdi, AICIS adalah wadah sekaligus wasilah mis wasailuntuk bertukar pikiran, berdialog, dan mendesiminasikan hasil riset para scholarsPTKI (Perguruan Tinggi Agama Islam) beserta international scholars, yang telah diselenggarakan Kementarian Agama setiap tahun sejak tahun 2000.

“AICIS sepanjang sejarah tersebut tidak hanya telah berkontribusi dan mewarnai wajah perkembangan Islamic studies pada level nasional, namun juga internasional,” tuturnya dalam keterangan yang resmi dikutip Senin (8/1/2024).

Adapun, AICIS 2024 memiliki 7 Sub-Tema, yaitu:

1) Religion, Nationalism, and Citizenship in Southeast Asia

Subtema ini mengeksplorasi keterkaitan agama, nasionalisme dan kewarganegaraan sekaligus berupaya menggali pentingnya peran agama dalam pusaran konflik yang terjadi di Asia Tenggara. Konflik Etnis seperti Melayu-Muslim di Thailand Selatan, Konflik Rohingya di Myanmar, Konflik Poso dan Aceh di Indonesia serta konflik Moro di Filiphina dan lain lain yang merupakan konflik agama.

2) Impact of International Religious Issues and Tension on Nationalism, Citizenship, and Human Rights

Subtema ini mengeksplorasi dampak isu konflik internasional terhadap nasionalisme, kewarganegaraan dan hak asasi manusia. Konflik geopolitik baru baru ini yang melibatkan Rusia dan Ukraina, serta Palestina dan Israel tidak hanya mengobarkan kembali isu isi terkait perang proksi dan aliansi pertahanan di blok Asia-Pasifik, namun juga menimbulkan pertanyaan mengenai konflik lain yang bernuansa agama.

3) Equality, Justice, and Humanitarian Crisis

Subtema ini mengeksplorasi kajian akademis yang memungkinkan perumusan rekomendasi kebijakan untuk mencapai inklusivitas dan kesetaraan manusia. Krisis kemanusiaan seperti perang, konflik, bencana, lingkungan hidup dan sejenisnya yang menimbulkan tantangan serius baik ditungkat global maupun lokal. Salah satu isu krusial dalam penelitian ini adalah ketidakadilan dan kesenjangan diberbagai lapisan masyarakat akibat perbedaan ideologi, suku, ras,jenis kelamin dan Agama.

4) Religious Tensions and Global Humanity

Subtema ini menyoroti hubungan antara ketegangan agama di kancah international dan gerakan kemanusiaan global. Misalnya serangan Israel yang sedang berlangsung di Gaza telah memunculkan gerakan gerakan yang disebut boikot, divestasi, dan sanksi. Gerakan ini dengan cepat menyebar ke seluruh kampus kampus di seluruh dunia dengan tujuan untuk memberikan tekanan international terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terus berlanjut.

5) Gender, Spirituality, and Minority Issues

Subtema ini membahas tentang interseksionalitas isu gender, spiritualitas dan kelompok minoritas. Stigmasisasi, stratifikasi dan diskriminasi telah menciptakan lingkungan yang penuh tekanan dan berdampak pada kesehatan mental kelomopk marginal. D itengah situasi ini, kelompok marginal berusaha bertahan hidup dengan menggunakan berbagai sumber daya, termasuk sumber daya spiritualitas yang dimilikinya.

6) Fiqh Siyasah on War and Peace: Post-Colonial Era

Subtema ini berfokus pada bagaimana yurisprudensi politik Islam menyikapi isu perang dan perdamaian pascakolonial. Permasalahan perang dan perdamaian ini menjadi isu kemanusiaan yang krusial. Penafsiran siyasah fiqh(yurisprudensi politik Islam) mengenai perang dan perdamaian berbeda-beda di kalangan ulama. Perbedaan dipengaruhi oleh latar belakang ulama, konteks sejarah, lingkungan, sosial politik, dan budaya di berbagai negara.

7) Maslahah Mursalah based Policy, Equality, and Empowerment

Subtema ini mengekplorasi salah satu isu penting dalam ketidakpastian perekonomian global yang sedang berlangsung yaitu pemberdayaan masyarakat dan kesetaraan ekonomi. Kesetaraan disini bukan hanya sekedar distribusi pendapatan namun juga kesetaraan dan keadilan sosial.

Info selengkapnya terkait submitartikel dapat diakses di https://aicis.id/

Aku benar-benar tidak curang

Buntut Pembekuan MWA UNS, Pemilihan Rektor Menjadi Wewenang Kemendikbud******

SOLO—Pemilihan Pelaksana Tugas (Plt) Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo akan dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Hal ini lantaran setelah MWA UNS Solo dibekukan dan hasil pemilihan rektor dibatal lewat Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 24/2023 tentang Penataan Peraturan Internal dan Organ di Lingkungan UNS Solo tertanggal 31 Maret 2023.

Promosi Dulu Terimpit Pandemi, Klaster Usaha Ini Berkembang Berkat BRI KlasterkuHidupku

Direktur Reputasi Akademik dan Kemahasiswaan, Sutanto, menyebut selama dibekukan, selanjutnya kewenangan MWA sepenuhnya beralih ke Kemendikbudristek, termasuk pemilihan Plt Rektor.

Dia mengaku tidak tahu terkait pemilihan dan pengangkatan akan seperti apa. Sutanto juga tidak bisa memastikan siapa yang akan ditunjuk sebagai Plt Rektor.

“Sesuai Kemendikbud nomor 24 ini, karena pengangkatan dan pemberhentian rektor itu sepenuhnya tugas dan wewenang MWA. Sedang tugas dan wewenang MWA selama dibekukan maka wewenang beralih ke Kemendikbudristek,” ujar dia

Maka, dia menegaskan kewenangan mengangkat Plt. Rektor UNS Solo atau pejabat yang ditunjuk menggantikan rektor sekarang, Jamal Wiwoho, sepenuhnya menjadi wewenang Kemendikbudristek.

Ketika ditanya perihal kesalahan dari MWA hingga menjadi sebab dibekukan, dia mengatakan sepenuhnya yang mengetahui adalah pihak Kemendikbudristek.

“Kami tidak bisa menafsirkan [kesalahan] itu. Yang jelas setelah pemilihan rektor kemarin memang ada audit dari Irjen selama 17 hari di UNS, hasilnya seperti apa itu kita tidak tahu,” lanjut dia.

Dia menjelaskan akan seperti apa pemilihan rektor nantinya diserahkan kepada pihak kementerian. “Jadi pagi ini [kewenangan] MWA sepenuhnya [berlalih] ke Pak Menteri. Nanti dilakukan penataan seperti apa itu sepenuhnya kewenangan beliau,”

Informasi yang dihimpun Solopos.com, Senin (3/4/2023), dalam Permendikbudristek itu disebutkan bahwa Pasal 2 menyebutkan tentang tugas dan wewenang MWA UNS Solo terkait proses pemilihan Rektor UNS dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

“Pencabutan peraturan MWA dilakukan karena bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan,” tulis Permendikbud itu.

Selain itu pada Pasal 3 disebutkan anggota MWA UNS Solo dibekukan sampai dengan adanya Keputusan Mendikbudristek.

“Proses pelantikan Rektor UNS dinyatakan tidak sah,” jelas Permendikbud itu.

Masakan dari dunia lain

Kemendikbudristek: Pemilihan Rektor UNS Solo Dibatalkan Karena Cacat Hukum******

JAKARTA—Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) membatalkan pemilihan rektor UNS lantaran cacat hukum

Hal ini disampaikan Pelaksana tugas (Plt.) Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Dirjen Diktiristek) Kemendikbudristek, Nizam, dalam keterangan tertulis yang diterima Solopos.com, Senin (3/4/2023)

Promosi Turut Kuatkan IHSG, BRI Sabet 2 Penghargaan Best Stock Awards 2024

Nizam menjelaskan bahwa karena adanya peraturan MWA yang cacat hukum tersebut, maka hasil pemilihan rektor UNS periode 2023-2028 dinyatakan tidak sah.

“Hasil pemilihan dan penetapan Rektor UNS Solo untuk masa bakti 2023-2028 dibatalkan karena cacat hukum,” jelas dia, Senin.

Selanjutnya, pemilihan rektor akan diulang secara transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun proses pemilihan ulang tersebut akan dilakukan segera setelah peraturan-peraturan yang disharmoni tuntas diperbaiki.

Semetari itu, Nizam menambahkan MWA UNS dibekukan sementara. Hal ini lantaran berdasarkan pertimbangan adanya beberapa peraturan MWA yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Serta temuan dan rekomendasi Inspektorat Jenderal,” lanjut dia.

Hasil kajian Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendikbudristek dan kajian Biro Hukum Kemendikbudristek berdasar berbagai laporan, ditemukan ketidakselarasan pada sejumlah peraturan internal yang dibuat oleh Majelis Wali Amanat (MWA) selama ini.

Hasil kajian tersebut menyimpulkan adanya pelanggaran dan disharmoni dalam penyusunan peraturan internal UNS, termasuk dalam pemilihan rektor.

Karenanya, Kemendikbudristek mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Peraturan Internal dan Organ di Lingkungan Universitas Sebelas Maret.

Peraturan ini dikeluarkan berdasar pertimbangan matang bahwa, pertama, Mendikbudristek bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan tinggi mencakup pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi.

Kedua, bahwa Peraturan MWA sebagai peraturan internal di lingkungan UNS tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Ketiga, bahwa MWA sebagai salah satu organ di lingkungan UNS dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, termasuk dalam membentuk Peraturan MWA telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dilakukan penataan.

Mendorong PT yang Sehat

Nizam mengatakan pihaknya mendorong perguruan tinggi swasta (PTS) untuk terus meningkatkan tata kelola institusi agar semakin sehat, sampai mendorong perguruan tinggi negeri (PTN) untuk menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN-BH).

PTN-BH diberikan otonomi yang lebih luas dibandingkan PTN Satker ataupun BLU. Dengan adanya keleluasaan dalam pengelolaan sumber daya, PTN-BH diharapkan berlomba-lomba membenahi diri, bertransformasi, dan berinovasi.

“Kampus-kampus PTN-BH inilah yang akan menjadi ujung tombak pengembangan mutu perguruan tinggi di Indonesia. Sebab, PTN-BH dituntut untuk berfokus pada peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi sehingga berkelas dunia dengan berlandaskan tata kelola yang baik dan akuntabel,” ujar Nizam.

Otonomi PTN-BH yang semakin luas juga harus disertai dengan akuntabilitas yang semakin kuat. Menurutnya pembentukan PTN-BH bukanlah privatisasi, melainkan tetap PT milik negara.

“Karenanya, PTN-BH harus tetap menjaga mandatnya sesuai dengan visi dan misi yang tertuang dalam statuta, serta peraturan dan tata kelolanya tetap selaras dengan peraturan perundangan yang berlaku. Tidak menjadi milik perorangan atau kelompok,” lanjutnya.

Meskipun otonom, PTN-BH tetap dalam dukungan dan pembinaan pemerintah, baik dalam bentuk pendanaan, penguatan SDM, sarana dan prasarana, serta berbagai dukungan lainnya.

Selain itu Kemendikbudristek juga tetap melakukan pengawasan dan pembinaan untuk memastikan tata kelola tetap mengacu pada good university governance serta selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Apabila ditemukan adanya peraturan-peraturan internal yang tidak selaras dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, maka sesuai kewenangannya, Kementerian dapat melakukan koreksi. Demikian pula apabila dalam tata kelola atau organ perguruan tinggi ada yang bermasalah, maka pemerintah wajib untuk melakukan koreksi dan pembinaan,” jelas Nizam.

Koreksi dan pembinaan yang dimaksud Nizam sesuai dengan fungsi Kemendikbudristek sebagaimana diamanahkan oleh UU 12/2012 tentang pendidikan tinggi dan PP 4/2014 tentang No. 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, serta peraturan-peraturan lainnya.

Menjadi dewa setelah seratus pemurnian

FK UNS Solo Tuan Rumah, Forum Dekan AIPKI Bahas Isu Kekurangan Dokter Spesialis******

SOLO —Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo menjadi tuan rumah Pertemuan Forum Dekan Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI). Kegiatan yang diikuti oleh 92 FK di Indonesia ini akan berlangsung selama tiga hari pada Jumat-Minggu (27-29/1/2023).

Dalam keterangan yang disampaikan saat jumpa pers, Jumat (27/1/2023), Dekan FK UNS, Prof. Dr. Reviono, dr., Sp.P(K). menyampaikan kegiatan ini merupakan agenda rutin yang dilakukan enam bulan sekali.

Promosi Dukung Desa BRILiaN, Wamen BUMN Yakin Pemberdayaan Desa Jadi Engine of Growth

Tema yang diusung dalam forum ini yaitu peran AIPKI dalam menjaga kualitas lulusan pendidikan kedokteran melalui Academic Health System (AHS).

“Topik acaranya akan membahas mengenai kebutuhan dokter, isu-isu kekurangan dokter terutama spesialis. Jadi, kami nanti akan bersuara secara resmi tentang sudut pandang dan pernyataan AIPKI yang ditujukan ke Kementerian Kesehatan [Kemenkes],” jelasnya saat jumpa pers dengan wartawan di Auditorium FK UNS.

“Selain akan dihadiri perwakilan Kemendikbudristek, ada juga praktisi pendidikan dari Inggris dan Jerman, dan ada ahli hukum yang menyoroti Omnibus Law UU Kesehatan,” lanjut dia.

Reviono menjelaskan acara inti yang berlangsung di Hotel Sunan akan terbagi menjadi tiga sesi. Sesi pertama dan kedua dapat dihadiri oleh umum, sementara sesi ketiga diperuntukan bagi internal AIPKI.

Sementara itu, Ketua AIPKI, Prof. Dr. Budi Santoso, dr., Sp.OG(K) menjelaskan salah satu topik hangat yang akan dibahas adalah kebijakan Kemenkes yang memiliki wacana untuk memiliki program pendidikan spesialis berbasis rumah sakit (RS).

“Jadi, diwacanakan akan ada pendidikan spesialis yang dikelola oleh universitas dan rumah sakit. Artinya, dalam mewujudkan hal tersebut, para rumah sakit harus mengubah regulasi karena dalam UU Tentang Pendidikan Kedokteran Tahun 2013, pelaksanaan pendidikan spesialis harus ada di institusi pendidikan,” terangnya.

Budi berharap melalui forum ini dapat menghasilkan rekomendasi bagi pemerintah dalam menyikapi pemenuhan dokter spesialis ini.

“Kami juga berharap agar pemerintah hadir karena problem saat ini, dokter spesialis ngumpul di kota-kota besar, distribusinya belum merata. Jadi, harapannya dengan jumlah yang kurang tetapi distribusi merata para lulusan-lulusan spesialis bisa melayani seluruh wilayah Indonesia,” pungkasnya

Kelahiran kembali dan tamparan setiap hari di wajah

Puluhan Siswa SD Bromantakan Pajang Lukisan Peringati Hari Antikorupsi******

SOLO–Puluhan poster larangan antikorupsi buatan para siswa SD Bromantakan terpajang di jalur pedestrian Ngarsopuro pada Jumat (8/12/2023). Aksi ini merupakan bentuk kerja sama antara Komunikotavisual dengan SD Bromantakan Solo.

Pembimbing Guru Lukis di SDN Bromontaman, Marzuki Widodo, mengatakan kegiatan hari itu diselenggarakan untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi sejak dini pada para siswa.

Promosi Transformasi Digital Bawa BRIBRAIN Raih Future of Intelligence se-Asia Pasifik

“Kita tanamkan kepada anak-anak sedini mungkin ya bahwa setop [korupsi] atau anti korupsi kepada anak-anak,” ujar dia kepada wartawan, Jumat (8/12/2023).

Kegiatan yang dimulai sejak pukul 08.00 WIB pagi itu diikuti siswa kelas 4, 5, dan 6 SDN Bromantakan Solo. Para siswa menggambar dan mewarnai poster larangan korupsi dengan tulisan yang beragam. Lukisan dari 90 siswa tersebut kemudian dipajang di Jalan Ngarsopuro, depan Pasar Triwindu, sebagai bentuk apresiasi bagi para siswa.

Tampak lukisan tersebut juga menarik perhatian para pengunjung yang tengah melintas di Jalan Diponegoro, Keprabon, Kecamatan Banjarsari.

Marzuki menambahkan karya para murid tersebut dipajang untuk mengenalkan kepada anak-anak tentang pendidikan antikorupsi.

Menurut dia, pendidikan antikorupsi sangat penting diberikan kepada anak-anak agar memupuk integritas dan kejujuran mereka sejak dini. Dia miris melihat berita sehari-hari kasus korupsi dari para pejabat di Indonesia.

Marzuki ingin menanamkan pengetahuan jika korupsi adalah perbuatan tercela yang merugikan masyarakat dan dilarang dilakukan oleh siapapun.

Pantauan Solopos.comhasil lukisan para murid-murid sudah menunjukkan sikap antikorupsi. Beberapa murid sudah mengenal penggunaan simbol tikus berdasi sebagai lambang pejabat negara yang korup.

Anak-anak tersebut juga menyinggung kasus-kasus korupsi yang masih banyak ditemukan di Indonesia.

Salah satunya Wuning, 11, siswa kelas 6 SDN Bromantakan yang tengah menggambar tikus sebagai lambang korupsi, dengan tulisan ‘Stop korupsi sejak dini, jujur itu hebat’.

“Menggambar tentang ajakan untuk tidak korupsi, harapannya bisa memberi tahu pejabat supaya tidak korupsi,” tutur Wuning.

Wuning juga berharap para petinggi di Kota Solo tidak korupsi. Salah satu perwakilan Komunikotavisual dari Institut Seni Indonesia (ISI) Solo, Candra Putra, mengatakan kegiatan dengan SD Bromantakan tersebut menjadi ajang mengedukasi para siswa sejak dini guna menanamkan karakter antikorupsi.

Candra berharap para siswa yang sudah dapat menggambar poster larangan korupsi tersebut dapat menerapkan sikap antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari.

pedang berbentuk pedang jauh

SMAN 9 Solo Belum Dapat Anggaran Operasional, Cabdin Sebut Masih Proses******

Solo—SMAN 9 Solo belum mendapatkan anggaran operasional dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau Pemprov Jateng. Kepala Cabang Dinas Pendidikan VII, Agus Triyanto mengatakan proses pengajuan anggaran untuk oprasional masih diajukan ke Pemprov Jateng.

“Sampai sekarang belum, itu masuknya anggaran tahun depan,” kata dia ketika dihungi Solopos.com, Jumat (15/12/2023).

Promosi BRI Write Fest Digelar! Berhadiah Ratusan Juta hingga Peluang Beasiswa S2

Dia mengatakan anggaran tersebut tetap akan diusulkan ke Dinas Pendidikan Jawa Tengah. Sedangkan saat ini biaya operasional menggunakan anggaran yang ada di SMAN 5 Solo.

“Jadi masih gabung, ya mudah-mudahan semuanya lancar. Karena ya semuanya harus pakai proses. Ini juga SMAN 9 Solo itu termasuk pengerjaan sangat cepat,” kata dia.

Meski begitu dia mengatakan proses kegiatan belajar mengajar di SMAN 9 Solo dipastikan belajaran lancar. Saat ini sekolah tersebut baru saja menyelesaikan semester pertama.

Selain itu, semua guru yang mengajar di SMAN 9 Solo juga masih berasal dari SMA lain. Meski pembelajaran sudah berjalan satu semester, belum ada pengangkatan guru tetap dari pemerintah.

“Pengadaanya baru proses, ini masih menunggu juga. Ini nanti untuk guru [baru] kemungkinan besar akan ada pada awal tahun ajaran baru,” kata dia.

Meski begitu, pihaknya pun belum bisa memastikan lantaran untuk pengadaan guru sangat berkaitan dengan penambahan anggaran.

Sementara itu Plt. Kepala SMAN 9 Solo, Harmani mengatakan selama satu semester berjalan memang anggaran dari Pemprov Jateng dan dana BOS belum bisa cair.

Guna memenuhi kebutuhan sarana pembelajaran, pihaknya mengajukan proposal ke instansi swasta dan pemerintah kota agar mendapat bantuan berupa kursi, komputer, sampai perabot untuk kebutuhan kantor.

Dia berharap tahun depan sudah bisa mengelola dana untuk kebutuhan kegiatan siswa, pemenuhan sarana prasarana, sampai kebutuhan penting lain.