sgpslot live

Aroma dingin kamar kerja musim semi

Menkes Budi Disebut Setuju BPJS Tetap di Bawah Presiden******

Menteri Kesehatan Budi Gunadi disebut setuju jika dilakukan penghapusan pasal 425 RUU Kesehatan yang mengatakan bahwa BPJS bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri.

Hal itu disampaikan oleh Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar usai berdialog di kediaman Budi Gunadi bersama pengamat ekonomi, Faisal Basri, dan pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio pada Kamis (16/03).

"Saya bilang kepada Pak Menteri yang menjadi masalah RUU Kesehatan di masyarakat adalah jika lembaga BPJS bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri, itu akan menjadi kontraproduktif buat masyarakat. Selama ini BPJS sudah berjalan dengan baik," kata Timboel.

Timboel mengungkapkan, saat berdialog Menkes Budi menyampaikan setuju jika pasal 425 dibatalkan. Menurut Budi, lebih penting koordinasi melalui Komite Kebijakan Sektor Kesehatan seperti yang tertuang pada pasal 426 RUU Kesehatan.

"Koordinasi itu bukan berarti ada atasan dan bawahan, setara saja antara menteri dan BPJS," katanya.

Menurut Timboel, respons Budi yang sepakat bahwa BPJS tetap bertanggung jawab langsung kepada presiden dan tidak mendapatkan penugasan khusus dari menteri itu merupakan perkembangan yang baik.

Di sisi lain, Undang-Undang SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) yang berisi hal-hal teknis dalam Peraturan Presiden menjadi salah satu bagian yang direvisi dalam RUU Kesehatan. Misalnya, Perpres No. 82 Tahun 2018 Pasal 52 Ayat 1 yang menjelaskan bahwa korban kekerasan seksual, penganiayaan, trafficking, terorisme, sekarang tidak dijamin JKN.

Diharapkan, saat naik menjadi draf RUU Kesehatan, korban kekerasan seksual dan kecelakaan tunggal dapat dijamin oleh JKN.

"Menurut saya enggak perlu menjadi undang-undang, karena kebutuhan ke depan akan berubah cepat. Apakah ke depannya jika ada perubahan harus berganti undang-undang lagi? Sebaiknya tidak perlu menjadi undang-undang, sebatas Perpres saja sudah cukup," papar Timboel.

Tuanku sangat galak

JK Bicara soal Tumbang Startup dan Ketidakpercayaan AI Gantikan Orang******

Wakil Presiden (Wapres) RI ke-10 dan 12 Jusuf Kalla (JK) buka suara soal fenomena banyak startup gulung tikar.

Ia mengatakan fenomena itu muncul karena saat ini banyak pengusaha kembali ke industri nyata dan memberikan nilai tambah. 

"Seperti yang kita ketahui sekarang perusahaan-perusahaan teknologi, karyawannya di-PHK, karena pengusaha kembali ke real industri, pertanian yang maju dengan teknologi yang mempunyai nilai tambah. Bukan lagi bisnis yang orang bilang bakar uang," kata JK seperti dikutip dari Antara, Kamis (16/3).

Meskipun demikian, ia sendiri mengakui bahwa teknologi informasi atau komputer tetap diperlukan dalam menunjang pekerjaan.

[Gambas:Video CNN]

"Bahwa tetap diperlukan teknologi IT atau komputer yang baik, tapi tujuannya untuk memberi nilai tambah bukan lagi IT untuk IT atau artificial intelegence," lanjut JK.

Jusuf Kalla meyakini teknologi Artificial Intelligence (AI)tidak akan bisa menggantikan manusia seperti yang didengungkan oleh banyak pihak.

"AI tidak seperti kata orang bahwa mesin akan menggantikan manusia. Manusia tidak akan tergantikan dan ekonomi akan tumbuh dari nilai tambah dari efisiensi dan inovasi," ujarnya pula.

Penebusan Xu Xian

Bisnis Bengkel Pesawat Milik Garuda Indonesia Digugat PKPU******

PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (GMF AeroAsia) digugat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) aliaspailitdi Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat. Anak usaha PT Garuda Indonesia Tbk yang bergerak di bisnis bengkel pesawat itu digugat pailit oleh PT Tigo Agra Gemilang.

VP Corporate Secretary & Legal Rian Fajar Isnaeni mengatakan pihaknya perseroan telah menerima panggilan sidang dalam perkara Permohonan PKPU oleh PT Tigo Agra Gemilang sesuai perkara Permohonan PKPU No. 86/Pd.Sus- PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst

"Perseroan menghormati upaya hukum yang dilakukan oleh salah satu mitra usaha perseroan tersebut, dan saat ini dalam tahap menindaklanjuti permohonan dimaksud dengan berkoordinasi dengan beberapa pihak," kata Rian dalam Keterbukaan Informasi BEI pada Kamis, (16/3/) kemarin.

Menurutnya, gugatan pailit yang dilayangkan PT Tigo Agra Gemilang tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap aktivitas, keuangan hingga keberlangsungan bisnis perusahaan.

"Dapat kami sampaikan bahwa dengan adanya permohonan PKPU tersebut, tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap kegiatan operasional, kondisi keuangan dan going concerndari perseroan," ujarnya.

Mengacu pada situs SIPP PN Jakarta Pusat, sidang perdana gugatan PKPU dijadwalkan pada Selasa, (21/3) pukul 10.00 WIB.

[Gambas:Video CNN]

Tenglong Melahap Langit

Kepastian Impor Beras Tunggu Hasil Panen Raya******

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengungkapkan keputusan impor beras akan mempertimbangkan produksi panen raya pada Maret hingga Mei mendatang.

"Belum ada sampai hari ini keputusan impor," kata Arief di Pasar Kramat Jati, Jakarta, Kamis (17/3).

Menurut Arif, kebijakan impor mau tak mau di ambil apabila produksi dalam negeri tak bisa menutupi kebutuhan masyarakat dan cadangan beras pemerintah (CBP).

Sementara, 30 persen sisanya akan diserap saat panen gadu, yang biasanya berlangsung setelah panen raya. Namun, hasil panen gadu cenderung lebih sedikit dibandingkan saat panen raya.

"Kalau nanti dalam proses perjalanannya tidak tercapai targetnya karena produksi kurang, antisipasi kita ya pasti impor, tapi bukan kita hobi impor, ini antisipasi saja," katanya.

Lihat Juga : Baju Bekas Impor, Antara Sahabat Kantong Wanda Vs Amarah Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka opsi impor beras 500 ribu ton lagi. Hal ini diungkap oleh Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan. Menurutnya, opsi impor beras tersebut sudah disepakati dalam rapat yang dipimpin Jokowi meski ia belum tahu kapan impor dilakukan.

"Kemarin dipimpin Bapak Presiden (Jokowi) kita sudah memutuskan kapan pun diperlukan kita bisa masuk lagi (beras) 500 ribu ton," kata Zulkifli dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR, Rabu (15/3).

Impor beras sebetulnya sudah pernah dilakukan pada Desember 2022 lalu. Kemendag memberi izin kepada Perum Bulog untuk mengimpor 500 ribu ton beras sebagai Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Seluruh beras itu pun kini sudah masuk ke Indonesia.

Meski begitu, Zulkifli menyebut beras masih mahal. Padahal, data selama ini menunjukkan produksi beras dalam negeri surplus.

"Beras ini belum berhasil kita turunkan sampai hari ini bahkan cenderung bisa naik dan naiknya enggak sedikit, sudah lebih dari Rp1.000, walaupun data katanya kita surplusnya banyak," tuturnya.

Oleh karena itu, ia mengaku khawatir dengan harga bahan pokok menjelang Ramadan. Pasalnya beberapa harga bahan pokok masih tinggi, terutama beras.

[Gambas:Video CNN]

Pakar pribadi si cantik sekolah

Buruh Geruduk Kemnaker Hari Ini Tolak Aturan Potong Upah 25 Persen******

Buruh menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan dalam rangka menolak aturan pemotongan upah25 persen.

Aturan pemotongan upah buruh itu sebelumnya tertuang dalam Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global. Beleid ini ditetapkan pada 7 Maret dan diundangkan tepat sehari setelahnya.

"Buruh menolak keras Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 dan akan melakukan perlawanan yang sekuat-kuatnya," kata Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam keterangan tertulis, Selasa (21/3).

Ia merinci empat alasan utama penolakan ini. Pertama, buruh menganggap Ida melawan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Said menuding Ida tidak berkonsultasi terlebih dahulu dengan Jokowi ketika mengeluarkan aturan kontroversial tersebut.

Sambil mengacu pada Perppu No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Said mengatakan pengusaha tidak boleh upah buruh di bawah upah minimum. Said pun menuding jajaran Kemnaker tidak paham hukum.

"Sikap menteri yang melawan Presiden (Jokowi) berbahaya. Ini terjadi untuk yang kesekian kalinya. Beberapa waktu lalu Menaker (Ida) sempat mengeluarkan permenaker terkait JHT yang bertentangan dengan PP 45 yang ditandatangani Presiden. Menaker dan jajarannya benar-benar tidak memahami dunia ketenagakerjaan, tidak mengerti hukum," tegas Said.

Kedua, buruh menolak pemotongan upah 25 persen karena bisa menurunkan daya beli. Jika daya beli turun, buruh mengatakan tidak bisa membeli barang yang diproduksi pengusaha dan akan menghantam lebih banyak kelompok.

Ketiga,terjadi diskriminasi upah. Said mengatakan diskriminasi tergambar ketika hanya perusahaan padat karya orientasi ekspor yang diperbolehkan memotong upah buruh.

Keempat,Said mengklaim perusahaan padat karya sudah mendapatkan beragam kompensasi. Ia menyebut industri padat karya orientasi ekspor akan tetap untung meski oder produksinya berkurang.

Ia mengatakan perusahaan sudah menerimatax holiday, keringanan bunga bank, tax amnesty,dan berbagai kemudahan lain. Atas dasar itu, Said heran mengapa pengusaha masih diperbolehkan memotong upah buruh.

"Sebenarnya menteri ini HRD-nya perusahaan atau menterinya pemerintah? Itu seperti manajer personalia perusahaan," sindir Said ke Menaker Ida.

[Gambas:Video CNN]

Said menegaskan seharusnya pemerintah memberi keringanan insentif bagi perusahaan padat karya maupun padat modal yang mengalami kesulitan. Ia tidak setuju dengan sikap potong upah sana-sini seperti HRD perusahaan.

Senada, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK) Mirah Sumirat menolak keras aturan pemotongan upah 25 persen tersebut. Ia menuntut pemerintah mencabut pemberlakuan Permenaker Nomor 5 Tahun 2023.

"Tidak boleh ada pemotongan upah di sektor industri manapun karena pemotongan upah sejatinya merupakan pelanggaran berat dan ini tindak pidana kejahatan," tegas Mirah.

Fantasi: Ternyata saya adalah dewa bela diri yang tiada tara

Mandor Masjid Zayed Kerja di Gresik******

PT Waskita Karya(Persero) Tbk mengungkapkan para mandor pekerja proyek pembangunan Masjid Syeikh Zayed Solo; Sugiyantoro, Sunandar dan Guntur Mustofa sudah bekerja di daerah lain meskipun masih punya utangRp145 juta ke warung kecil di sekitar proyek masjid tersebut. 

Informasi itu disampaikan oleh Director of Operation I & QSHE I  Waskita Karya Ketut Pasek Senjaya. Ia mengatakan para mandor terpantau sudah bekerja di wilayah Gresik, Tangerang dan Ambon.

Namun katanya, Waskita Karya ingin memediasi penyelesaian utang mandor ke pemilik warung. Akhirnya dengan itikad baik itu, pihaknya memanggil mandor dan meminta mereka ke Solo guna menyelesaikan utangnya.

Menurutnya, Waskita Karya juga langsung membantu proses mediasi antara para mandor dengan pemilik warung. Karenanya, saat ini utang Rp145 juta tersebut telah dibayarkan.

"Kami bantu mediasi antara mandor dan pihak warung walaupun secara langsung bukan merupakan tanggung jawab Waskita dan puji syukur sudah selesai dengan pembayaran secara langsung dan tanda tangan berita acara," jelas Pasek.

Para mandor pun menyampaikan permintaan maaf karena membuat kegaduhan dan permasalahan yang menjadi topik perbincangan. Bahkan, sampai membuat Wali Kota Solo Gibran Rakabuming ikut berkomentar.

"Kami selaku mandor meminta maaf yang sebesar-besarnya terutama kepada Wali Kota Solo Gibran Rakabuming sudah membuat kegaduhan seperti ini," ucap mereka.

Sementara itu, Dian Ekasari selaku pemilik warung berterima kasih dan menyatakan tidak ada maksud untuk membuat kegaduhan. Ia hanya ingin haknya dipenuhi.

"Terima kasih kepada Wali Kota Solo Bapak Gibran dan Waskita Karya sudah membantu dan menjembatani pertemuan ini," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Masalah utang Rp145 juta mandor Masjid Sheikh Zayed ke pedagang kecil di sekitar proyek masjid itu mengemuka belakangan ini. Hal itu terjadi setelah pemilik warung bernama Dian mengaku ada tiga mandor proyek Masjid Raya Sheikh Zayed Solo yang masih punya utang di warung makannya. 

"Ya perjanjian di awal-awal dua minggu sekali pasti terbayarkan," kata Dian kepada wartawan di Solo, Jumat (17/3) sebagaimana dilansir dari Detik.com.

Dian mengatakan tiga mandor tersebut berinisial N, G, dan G. Utang itu terhitung dimulai sejak pembangunan masjid mulai 2021 lalu.

"Yang N utangnya sekitar Rp 65 juta, G sekitar Rp 55 juta, dan G satunya Rp35 juta-an," ujarnya.

Tapi, hingga memasuki 2023, utang ketiga orang tersebut tak juga dibayar. Dian pun mengadu kemana-mana lantaran pihak PT Waskita Karya (Persero) Tbk enggan melunasi utang makan tiga mandor tersebut.