situs slot rusia

oregon 3 paito 125Jutaan kata 538641Orang-orang telah membaca serialisasi

《situs slot rusia》

KPU bersyukur Sirekap bikin hasil penghitungan TPS diketahui publik******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengaku bersyukur sistem informasi rekapitulasi (Sirekap) membuat penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS) diketahui masyarakat luas.

"Patut kita syukuri ada Sirekap yang bisa mengunggah itu (kesalahan konversi Formulir Model C1-Plano) dan kemudian hasil penghitungan di TPS bisa diketahui oleh publik," ujar Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis.

Menurutnya, keberadaan Sirekap membuat data penghitungan suara lebih transparansi. Data yang dipublikasikan dalam Sirekap pun apa adanya, sehingga masyarakat dapat memonitor jika terdapat kesalahan.

"Tidak ada yang sembunyi-sembunyi, tidak ada yang diam-diam, tapi semuanya kita publikasikan apa adanya," katanya.

Hasyim mengatakan bila Sirekap tidak bekerja, tidak mungkin masyarakat bisa tahu ada kesalahan data dan melaporkannya. Inilah keuntungan adanya Sirekap pada Pemilu 2024.

Selain itu, dia menjelaskan salah konversi untuk membaca data Formulir Model C1-Plano atau catatan hasil penghitungan suara Pemilu 2024 alan dikoreksi melalui mekanisme rekapitulasi di tingkat kecamatan.

Formulir D itu, sambung Hasyim, akan diunggah dalam Sirekap, sehingga masyarakat dapat mengeceknya kembali apakah sudah ada kesamaan antara hasil perolehan suara di TPS dan hasil di Sirekap.

Ia menegaskan KPU akan terus mengunggah Formulir Model C1-Plano agar masyarakat terus mengetahui sampai batas akhir.

Dikutip dari situs resmi KPU, Sirekap adalah singkatan dari Sistem Informasi Rekapitulasi yang dikembangkan dan digunakan oleh KPU untuk perhitungan suara.

KPU pun berkomitmen untuk terus memanfaatkan keunggulan Sirekap pada Pemilu 2024 mendatang untuk menciptakan Pemilu yang profesional dan memberikan kemudahan bagi masyarakat mengakses segala informasi.

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024, Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara, serta alat bantu dalam pelaksanaan hasil penghitungan suara pemilu.

Masyarakat dapat memantau secara langsung perkembangannya di https://pemilu2024.kpu.go.id/. Hasil yang ditampilkan KPU ini merupakan hitungan langsung (real count), namun bukan hasil akhir Pemilu 2024. KPU menyatakan publikasi form model C/D hasil adalah hasil penghitungan suara di TPS dengan tujuan memudahkan akses informasi publik.

Adapun penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS, rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu dilakukan secara berjenjang dalam rapat pleno terbuka oleh PPK, KPU kabupaten/kota, KPU provinsi, dan KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Baca juga: Ketua KPU ajak masyarakat dokumentasikan proses pemilu
Baca juga: KPU minta jajaran penyelenggara pemilu untuk jaga integritas
Baca juga: KPU RI koreksi salah konversi Formulir Model C-1 Plano pada Sirekap
Baca juga: Temukan salah input data, Bawaslu minta KPU segera perbaiki Sirekap

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Dewan Pers dorong perlindungan kemerdekaan pers menjadi Perkap******

Jakarta (ANTARA) - Dewan Pers mendorong agar perjanjian kerja sama (PKS) antara Dewan Pers dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tentang perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum penyalahgunaan profesi wartawan bisa naik menjadi Peraturan Kapolri (Perkap).

Adapun ketentuan itu sudah ada sejak 2017, melalui nota kesepahaman (Mou) yang ditandatangani Tito Karnavian selaku Kapolri pada saat itu. Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu pun ingin ketentuan itu menjadi Perkap agar tak perlu diperbarui setiap tahunnya.

"MoU ini kita tindaklanjuti menjadi PKS, lalu sekarang sedang diinisiasi mudah-mudahan bisa menjadi Perkap," kata Ninik saat kegiatan Konvensi Nasional Media Massa dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) di Jakarta, Senin.

Menurutnya Dewan Pers menjunjung tinggi kebebasan pers karena menjadi bagian dari kebebasan berpendapat yang dijamin oleh undang-undang. Tetapi di sisi lain, kebebasan berpendapat juga menjadi ancaman terhadap keamanan nasional jika tidak memperhatikan kode etik.

Dia juga menegaskan bahwa kerja sama antara Dewan Pers dengan Polri bukan untuk memproteksi jurnalis dan perusahaan pers, melainkan memproteksi kebebasan pers.

Karena menurutnya, Dewan Pers tidak ingin Indonesia dipenuhi dengan informasi-informasi yang keliru. Maka dari itu, yang diproteksi oleh Dewan Pers adalah karya jurnalistik yang telah menempuh metode-metode jurnalistik.

"Jangan sampai kebebasan sipil dihadapkan dengan keamanan nasional," kata dia.

Terkadang, kata dia, ada beberapa media yang mengambil sumber informasi dari media sosial untuk dibuat menjadi sebuah berita, tanpa mengonfirmasi kepada narasumber. Tentu, kata dia, hal tersebut melanggar kode etik jurnalistik.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan di era Reformasi ini pers sangat bebas dan terbuka dibandingkan era Orde Baru. Menurutnya hal itu merupakan nilai dari demokrasi, karena publik bisa turut terlibat dalam mengawasi kebijakan.

Maka dari itu saat menjabat sebagai Kapolri, dia pun turut menandatangani nota kesepahaman terkait kemerdekaan pers agar permasalahan pers tidak langsung dibawa ke ranah hukum.

"Kalau Dewan Pers menyatakan ada unsur pidana, baru diserahkan ke Polri," kata Tito yang juga hadir dalam kegiatan tersebut.

Walaupun begitu, dia mengatakan kebebasan pers harus berada dalam koridor yang tidak mengganggu keamanan nasional. Menurutnya perusahaan pers harus melakukan kontrol di internalnya sendiri agar produk jurnalistik yang dihasilkan berkualitas.

"Karena kontrol internal yang kuat, akan memberi kepercayaan pada pihak eksternal," katanya.

Adapun pada tahun 2022, Dewan Pers dan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) tentang perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum dalam kaitan dengan penyalahgunaan profesi wartawan. Kerja sama ini tertuang dalam surat Nomor 03/DP/MoU/III/2022 dan Nomor NK/4/III/2022.

PKS pertama ini merupakan turunan dari nota kesepahaman Dewan Pers-Mabes Polri yang telah disepakati sebelumnya. Tujuan utama PKS tersebut untuk meminimalkan kriminalisasi terhadap karya jurnalistik.
Baca juga: Dewan Pers ingatkan Polri bijak melihat perkembangan media
Baca juga: Polri-Dewan Pers Kerja Sama Tangani Sengketa

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Kemendikbudristek tindaklanjuti kasus perundungan di Binus Serpong******

Kemendikbudristek melalui Tim Inspektorat Jenderal telah melakukan komunikasi dengan sekolah dan menindaklanjuti kasus yang terjadi

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Tim Inspektorat Jenderal menindaklanjuti kasus perundungan atau bullyingyang terjadi di Bina Nusantara (Binus) School Serpong, Tangerang Selatan, Provinsi Banten.

“Kemendikbudristek melalui Tim Inspektorat Jenderal telah melakukan komunikasi dengan sekolah dan menindaklanjuti kasus yang terjadi,” kata Kepala Biro Kerja Sama Hubungan Masyarakat (BKHM) Kemendikbudristek Anang Ristanto kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.

Anang menuturkan pihaknya telah melakukan komunikasi dengan pihak sekolah dan diketahui bahwa SMA Bina Nusantara Serpong sudah membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK).

Baca juga: Binus School akan memproses siswa yang terlibat perundungan

Tak hanya pihak sekolah, kata dia, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) juga telah membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada Satuan Pendidikan (Satgas PPKSP).

Anang memastikan korban mendapatkan proses pemulihan yang optimal dengan upaya penanganan kasus perundungan ini berjalan sesuai dengan mekanisme investigasi, sehingga nantinya akan diterapkan sanksi bagi pelaku sesuai peraturan yang berlaku.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemendikburistek melalui Balai Penjaminan Mutu dan Pendidikan (BPMP) Provinsi Banten pun terus berkoordinasi dengan pihak sekolah dan pemerintah daerah (pemda) untuk memantau perkembangan kasus tersebut.

Anang menjelaskan Kemendikbudristek sendiri telah memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan melalui Permendikbudristek Nomor 46 tahun 2023 yang diluncurkan pada 8 Agustus 2023 sebagai bagian dari Merdeka Belajar Episode ke-25.

Baca juga: Anggota DPR minta sekolah tindak tegas pelaku perundungan

Peraturan tersebut menugaskan satuan pendidikan untuk membentuk TPPK, sedangkan pemerintah daerah provinsi serta kabupaten/kota membentuk Satgas PPKSP untuk memastikan adanya respons cepat penanganan kekerasan di satuan pendidikan.

Sampai saat ini terdapat lebih dari 338.000 satuan pendidikan telah membentuk TPPK dengan 251 pemda provinsi dan kabupaten/kota juga sudah membentuk Satgas PPKSP.

“Langkah-langkah tersebut merupakan upaya Kemendikbudristek untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, menyenangkan, dan bebas dari segala kekerasan,” kata Anang.

Baca juga: Polisi sebut kasus perundungan di Tangsel telah terjadi dua kali
Baca juga: Kementerian PPPA minta polisi usut dugaan perundungan di SMA Tangsel

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Label：hoki368、link 188bet terbaru、situs gacor gampang maxwin

Terkait：cara pasang togel hongkongkong、igamble、benefit 88 slot、pinjol monas、hoki slot 96、slot gacor malam ini、syairtogelhongkong、trik bermain slot mahjong、buku mimpi 3 d abjad、pelunasan kredivo

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：oregon 9 paito（2024-07-03）

Perbarui waktu：2024-07-03

Daftar bab terbaru

info slot gacor

voucher pesawat tiket com

situs slot member baru pasti menang

sejarahBacaan TerkaitMore+

Yiwu Chunqiu

totobet sdy

Bawaslu Jateng sidangkan aduan DPT bermasalah dari Anies******

"Kami mendapat klarifikasi dari KPU, namun tidak tahu data yang mana yang bermasalah,"

Semarang (ANTARA) - Bawaslu Jawa Tengah menyidangkan aduan dugaan data daftar pemilih tetap (DPT) bermasalah yang dilaporkan oleh tim pemenangan pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, Anies Bawesdan-Muhaimin Iskandar.

Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Muhammad Amin di kantor Bawaslu Jawa Tengah, di Semarang, Selasa, mengagendakan pembacaan laporan aduan dari tim pemenangan Anies-Muhaimin.

Koordinator Tim Hukum Nasional Anies-Muhaimin wilayah Jawa Tengah, Listiani, mengatakan, terdapat 502 ribu calon pemilih yang tercatat dalam DPT yang dinilai bermasalah.

Menurut dia, dari jumlah tersebut, 1.780 calon pemilih sudah diakui bermasalah oleh KPU.

"Kami mendapat klarifikasi dari KPU, namun tidak tahu data yang mana yang bermasalah," katanya.

Atas aduan tersebut, Ketua Majelis memberi KPU Jawa Tengah untuk menyampaikan jawaban pada sidang selanjutnya.

Sidang dengan agenda jawaban oleh KPU Jawa Tengah rencananya akan digelar pada Rabu (21/2).

Dalam persidangan yang digelar Bawaslu tersebut, pihak pengadu maupun teradu akan diberi kesempatan untuk menyampaikan bukti dan klarifikasi secara langsung.

Pewarta: Immanuel Citra Senjaya
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Guru Tiongkok terlahir kembali di dunia lain

slot merah

Kepala BPPD Sidoarjo enggan berkomentar usai diperiksa KPK******

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Ari Suryono enggan berkomentar usai diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo, Jumat.

Ari selesai diperiksa penyidik KPK sekitar pukul 17.42 WIB langsung meninggalkan Gedung Merah Putih KPK dengan didampingi kuasa hukumnya tanpa memberikan komentar kepada wartawan.

Selain Ari, pada hari ini penyidik KPK juga turut memeriksa Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali serta tiga saksi lainnya, yakni ASN Pemda Sidoarjo Surendro Nurbawono, Direktur CV Asmara Karya Imam Purwanto alias Irwan, dan pihak swasta Robbin Alan Nugroho.

Meski demikian, pihak KPK belum memberikan keterangan lebih lanjut soal apa saja informasi yang didalami pada pemeriksaan terhadap para saksi tersebut.

Baca juga: Ahmad Muhdlor: Temuan KPK jadi pembelajaran untuk Sidoarjo
Baca juga: Kepala BPPD Sidoarjo penuhi panggilan penyidik KPK

Sebelumnya, KPK pada tanggal 29 Januari 2024 menahan dan menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Siska Wati (SW) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemotongan insentif pegawai di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menerangkan bahwa penetapan tersangka terhadap Siska Wati berawal dari laporan masyarakat soal dugaan korupsi berupa pemotongan insentif dan penerimaan uang di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo.

Laporan tersebut lantas dipelajari oleh tim KPK, kemudian pada hari Kamis (25/1) diperoleh informasi telah terjadi penyerahan sejumlah uang secara tunai pada SW.

Atas dasar informasi tersebut, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 10 orang di Kabupaten Sidoarjo.

Dalam OTT ini diamankan uang tunai sekitar Rp69,9 juta dari dugaan pemotongan dan penerimaan uang sejumlah sekitar Rp2,7 miliar pada tahun 2023.

Para pihak tersebut berikut barang buktinya kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan hingga akhirnya dilakukan penetapan status tersangka terhadap Siska Wati.

Ghufron menjelaskan bahwa kasus tersebut berawal pada tahun 2023. Saat itu besaran pendapatan pajak BPPD Kabupaten Sidoarjo mencapai Rp1,3 triliun. Atas perolehan tersebut, ASN yang bertugas di BPPD akan mendapatkan dana insentif.

Namun, Siska Wati selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD sekaligus bendahara secara sepihak melakukan pemotongan dana insentif dari ASN tersebut.

Baca juga: Dewas nyatakan 90 pegawai bersalah terkait pungli di Rutan KPK
Baca juga: Dewas KPK nyatakan 12 pegawai bersalah soal pungli di Rutan KPK

Permintaan potongan dana insentif ini disampaikan secara lisan oleh SW kepada ASN di beberapa kesempatan. Ada larangan untuk tidak membahas potongan tersebut melalui alat komunikasi, di antaranya melalui percakapan WhatsApp.

Besaran potongan mencapai 10—30 persen sesuai dengan besaran insentif yang mereka terima.

Penyerahan uang tersebut secara tunai dan dikoordinasi oleh setiap bendahara yang telah ditunjuk yang berada di bidang pajak daerah dan bagian sekretariat.

Khusus pada tahun 2023, SW mampu mengumpulkan potongan dan penerimaan dana insentif dari ASN sekitar Rp2,7 miliar.

Sebagai bukti permulaan awal, besaran uang Rp69,9 juta yang diterima SW. Bukti awal ini akan dijadikan pintu masuk untuk penelusuran dan pendalaman lebih lanjut.

Atas perbuatannya, tersangka SW dijerat dengan Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2019 junctoPasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Agen Ratu: Selir Backgammon

slot gacor malam ini maxwin

Kemenkominfo bentuk tim mitigasi usai Perpres Publisher Rights terbit******

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama sejumlah perusahaan media membentuk tim mitigasi usai diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas atau Publisher Rights.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Kansong mengatakan tim mitigasi tersebut dibentuk untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang mungkin timbul sebelum Perpres tersebut berlaku.

"Di Pasal 19 disebutkan bahwa Perpres ini berlaku enam bulan setelah ditandatangani. Dalam masa enam bulan ini Kominfo bersama teman-teman media sudah membentuk tim mitigasi untuk memitigasi kemungkinan yang terjadi," ucap Usman saat dihubungi ANTARA, Selasa.

Usman menjelaskan, tim mitigasi berperan untuk memberikan penjelasan kepada pihak-pihak yang mungkin merasa terdampak atas hadirnya Perpres tersebut.

Baca juga: Jokowi: Perpres "Publisher Rights" tak berlaku bagi kreator konten

Baca juga: Perpres 'Publisher Rights' atur kerja sama platform digital-pers

Dia mencontohkan adanya kekhawatiran para kreator konten yang merasa terancam setelah regulasi ini terbit.

Padahal, kata dia, Perpres Publisher Rightstidak terkait dengan kerja-kerja para pembuat konten tersebut dengan perusahaan platform digital.

"Tim ini akan menjelaskan bahwa ini tidak terkait dengan konten kreator. Ini terkait dengan berita, dengan platform, dengan media. Misalnya ada yang merasa terancam atau komplain nah ini salah satunya," kata Usman.

"Atau ada platform digital yang membutuhkan penjelasan, tim ini bisa bekerja, tim ini bisa menjelaskan termasuk Kementerian Kominfo juga," tambah dia.

Usman menegaskan bahwa tim ini bersifat sementara dan merupakan inisiatif dari Kemenkominfo dan pihak media untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang muncul.

Selain membentuk tim mitigasi, Kementerian Kominfo juga mendorong agar Dewan Pers segera membentuk komite yang menangani kerja sama perusahaan platform digital dengan perusahaan pers.

Tugas komite untuk memastikan pemenuhan kewajiban perusahaan platform digital dalam mendukung jurnalisme berkualitas.

Komite terdiri dari perwakilan Dewan pers, kementerian, dan pakar di bidang layanan platform digital yang tidak terafiliasi dengan perusahaan platform digital atau perusahaan pers.

Usman mendorong agar semua pihak, terutama platform digital, dapat menjalankan Perpres ini dengan baik.

Kemenkominfo berharap aturan ini dapat merawat, memelihara, dan mempertahankan kehidupan media secara ekonomi melalui kerja sama dan bagi hasil antara platform dengan media.

Usman juga menjelaskan bahwa dialog intensif dengan platform digital telah dilakukan, dan respons mereka terhadap regulasi ini relatif positif.

"Kami sudah berdialog intens dengan mereka, bahkan mereka kita libatkan dalam proses harmonisasi, dalam penyusunan pasal-pasal sudah kita libatkan. Mereka menyambut positif karena ini adalah hak pemerintah Indonesia untuk membuat regulasi," pungkas dia.

Perpres Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas atau lebih dikenal dengan Publisher Rights, disahkan pada 20 Februari 2024.

Peraturan itu dirancang untuk mewujudkan kesetaraan antara pelaku industri media massa lokal dan perusahaan platform digital guna memastikan disrupsi digital tidak sampai menggerus industri media massa konvensional.

Baca juga: Bamsoet apresiasi Jokowi menandatangani Perpres Publisher Rights

Baca juga: Ketua PWI apresiasi penandatanganan Perpres "Publisher Rights"

Keluar dari Bintang Neraka

slot pemain 88

Erick Thohir: Sejarah negara tidak terlepas dari peran penting pers******

Kalau kita lihat sejarah perjalanan panjang sebuah bangsa tidak lain tentu yang menarik pasti ada sejarah pers secara bersamaan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan bahwa sejarah perjalanan panjang sebuah negara tidak terlepas dari peran penting pers di negara tersebut.

"Kalau kita lihat sejarah perjalanan panjang sebuah bangsa tidak lain tentu yang menarik pasti ada sejarah pers secara bersamaan," kata Erick saat memberi sambutan usai melihat pameran foto bertajuk "Pers, Demokrasi dan Pembangunan" di Ruang Galeri Komplek ANTARA Heritage Center atau yang dulu dikenal dengan Gedung ANTARA Pasar Baru Jakarta, Minggu.

Erick mencontohkan bagaimana sejarah di Amerika Serikat (AS) ketika terjadicivil war, tentu pers juga menjadi bagian penting dalam memberitakan kejadian-kejadian yang terjadi saat itu.

"Kalau kita lihat ketika Amerika juga sedang membangun bagaimana kebebasan berpendapat bahkan ada civil warperang antara kedua wilayah di Amerika tentu pers juga menjadi bagian penting dalam memberitakan kejadian yang terjadi pada saat peristiwa itu terjadi," ucap Erick.

Bahkan, lanjut dia, juga ada perdebatan pemikiran, saat mantan Presiden AS Abraham Lincoln berbicara mengenai AS menjadi land of freedom, di mana perlindungan hak asasi manusia untuk semuanya.

Baca juga: Erick Thohir sebut pentingnya pembangunan ekosistem kendaraan listrik

Baca juga: Erick Thohir sebut kendaraan listrik bantu Jakarta bebas polusi

"Itu merupakan arus dari para pergerakan besar ketika harus berbeda pendapat dengan saudara-saudarinya di wilayah lain yang masih memikir perbudakan. Itu harus menjadi bagian daripada pembangunan industri untuk Amerika saat itu dan saat itu lah pers saya rasa menaruh perspektif yg berbeda tetapi, itu lah Amerika," ujarnya.

Hal yang sama, kata Erick, juga terjadi di Indonesia bahwa sejarah perjalanan panjang negara ini juga tidak terlepas dari sejarah pers.

Ia mengatakan Gedung ANTARA Pasar Baru yang berdiri sejak 1925 juga mengiringi sejarah panjang negara Indonesia, salah satunya peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928.

"Saya rasa sama kalau di Indonesia, saya lihat apalagi gedung ini gedung sejarah 1925 menyaksikan bagaimana sebelum zaman kemerdekaan bahkan yang menarik 1928 ketika generasi muda kita menyatakan satu bangsa satu bahasa. Saya rasa ANTARA atau gedung ini sudah menjadi bagian dari sejarah itu dan terus berlanjut sampai era hari ini," ujar Erick.

Lebih lanjut, ia pun mengharapkan ANTARA tetap menjadi media yang melayani publik dengan berita yang tidak memecah belah bangsa.

"Saya melihat bagaimana terlepas daripada ANTARA ini adalah harus loyal kepada pemerintah tetapi tidak menutup pembicaraan yang terjadi secara publik tetapi tentu dalam konteks-konteks yang tidak memecah belah bangsa. Artinya, bisa berbeda tetapi jangan konteksnya memecah belah bangsa," ujar Erick.

Perum LKBN ANTARA menyelenggarakan pameran foto berjudul "Pers, Demokrasi dan Pembangunan" yang menggambarkan dunia pers (kewartawanan) di Indonesia, mulai zaman revolusi hingga saat ini.

Beberapa foto yang ditampilkan juga memperlihatkan perjalanan Pemilu di Indonesia, mulai dari pemilu pertama tahun 1955 hingga kampanye Capres-Cawapres 2024.

Termasuk pula beberapa hasil pembangunan baik infrastruktur, sarana-prasarana umum sepanjang sepuluh tahun terakhir pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Erick Thohir sebut Pemilu 2024 beri stabilitas bagi pelaku usaha

Baca juga: Erick Thohir menargetkan generasi muda jadi direksi anak cucu BUMN

Kelahiran Kembali Dunia Idiom

cara kerja akulaku

Politik kemarin, koreksi konversi C1 hingga santunan untuk KPPS******

Jakarta (ANTARA) - Beragam berita politik telah diwartakan Kantor Berita ANTARA, berikut kami rangkum berita pilihan kemarin yang masih layak dibaca kembali sebagai sumber informasi serta referensi untuk mengisi pagi Anda.

KPU RI koreksi salah konversi Formulir Model C-1 Plano pada Sirekap

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI segera mengoreksi salah konversi untuk membaca data Formulir Model C1-Plano atau catatan hasil penghitungan suara Pemilu 2024 pada sistem informasi rekapitulasi (Sirekap).

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menjelaskan Formulir Model C1-Plano yang diunggah ke dalam Sirekap secara otomatis dikonversi. Dia menyatakan dalam proses konversi itulah terjadi kesalahan.

Selengkapnya klik di sini.

MPR minta pemerintah beri santunan keluarga petugas KPPS meninggal

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah atau pihak penyelenggara pemilihan umum (pemilu) untuk memberikan kompensasi atau santunan layak kepada keluarga petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang meninggal dunia sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Adapun sejumlah petugas KPPS di berbagai daerah dilaporkan meninggal dunia, yang diduga akibat kelelahan saat melakukan tugasnya pada saat pelaksanaan Pemilu 2024, Rabu (14/2).

Selengkapnya klik di sini.

KPU tunda penghitungan suara metode pos dan KSK di Kuala Lumpur

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengatakan penghitungan suara metode pos dan kotak suara keliling (KSK) di Kuala Lumpur, Malaysia, ditunda, karena ada beberapa masalah dalam pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2024.

"Untuk dua metode itu dihentikan dulu, tidak diikutkan karena ada temuan-temuan yang sesungguhnya KPU sendiri sudah mengetahui ada situasi yang secara prosedural itu unprocedural," ujar Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis.

Selengkapnya klik di sini.

KPU Semarang tanggapi surat suara ditempel gambar palu arit

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang memberikan tanggapan atas temuan surat suara yang ditempel secarik kertas bergambar palu arit di salah satu tempat pemungutan suara (tps).

"Kami fokusnya kan lebih kepada pemungutan suara, penghitungan surat suara, kemudian surat suara sah atau tidak sah," kata Ketua KPU Kota Semarang Henry Casandra Gultom di Semarang, Kamis.

Selengkapnya klik di sini.

Caleg milenial pimpin perolehan suara DPR RI Dapil Sulut

Dua calon legislatif (caleg) DPR RI dari daerah pemilihan Sulawesi Utara dari kalangan milenial, Rio Dondokambey dan Hillary Brigitta Lasut, memimpin perolehan suara sementara Pemilu 2024 melalui real count KPU.

Berdasarkan data yang ditampilkan di laman pemilu2024.kpu.go.id, hingga Jumat pagi, Hillary berusia 27 tahun yang maju dari Partai Demokrat mendulang sementara 32.070 suara. Sementara Rio (28) yang diusung PDI Perjuangan telah meraup 19.391 suara.

Selengkapnya klik di sini.

Sangat pemburu

slot terbaru gampang menang

Indonesia maju ke perempat final BATC sebagai runnerup Grup D******

Kali ini kalah, tapi besok masih ada pertandingan

Jakarta (ANTARA) - Tim bulu tangkis putra Indonesia melaju ke babak perempat final Kejuaraan Bulu Tangkis Beregu Asia (BATC) 2024 dengan status runnerup Grup D, setelah kalah 3-2 dari tim Korea Selatan, Kamis.

Tunggal putra Yohanes Saut Marcellyno harus mengakui keunggulan Woo Seung Hoon melalui rubber game 13-21, 21-18, 11-21 pada laga yang digelar di Selangor, Malaysia tersebut.

“Hari ini lawan bermain lebih baik dibanding saya. Seluruh kemampuan sudah saya keluarkan dalam pertandingan ini,” kata Yohanes, dikutip dari keterangan singkat PP PBSI.

“Kali ini kalah, tapi besok masih ada pertandingan. Jadi, kalau saya dipercaya diturunkan lagi, saya harus lebih siap lagi, harus mempersiapkan diri lagi,” ujarnya menambahkan.

Yohanes tak menampik bahwa ada rasa kecewa karena belum berhasil menyumbangkan angka untuk skuad putra Indonesia. Meski demikian, ia mengatakan tidak ingin berlarut dalam kesedihan dan ingin segera bangkit di pertandingan-pertandingan selanjutnya.

Baca juga: Chico sumbangkan angka pembuka Indonesia atas Korea pada BATC 2024
Baca juga: Bagas/Fikri beri perlawanan maksimal kontra Kang/Seo di BATC 2024

“Karena saya gagal menyumbangkan angka di partai terakhir, tentu merasa kecewa. Meskipun begitu karena masih ada pertandingan berikutnya, saya tidak boleh larut dalam kekecewaan,” kata Yohanes.

Adapun dua kemenangan tim putra Indonesia pada pertandingan fase grup terakhir hari ini diraih oleh tunggal putra Chico Aura Dwi Wardoyo dan Alwi Farhan.

Chico menang atas Lee Yun Gyu melalui drama rubber game 21-17, 21-23, 22-20. Sementara, Alwi menang atas Cho Geon Yeop melalui dua gim langsung, 21-13, 22-20.

Di sisi lain, sebelumnya, skuad putri Indonesia sudah memastikan tempat mereka di babak perempat final BATC 2024 dengan status juara Grup X.

Hasil drawing untuk mengetahui lawan mereka di babak delapan besar akan segera diumumkan oleh penyelenggara pada malam ini.

Baca juga: Leo/Daniel akui bermain kurang aman saat hadapi pasangan baru Korea
Baca juga: Alwi bawa Indonesia kembali ungguli Korea Selatan di BATC 2024

《situs slot rusia》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，murah 168 slotHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《situs slot rusia》bab terbaru。